Kawasan Bandara Internasional Batam (BIB) Hang Nadim. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Video turis Bandara Internasional Hang Nadim viral di jagat maya. Turis itu tersebut membawa troli milik bandara hingga keluar kawasan Hang Nadim. Penyebabnya adalah, karena turis tersebut ingin naik taksi online.
Pengamat Pariwisata, Buralimar melihat fenomena ini sebagai bentuk masih belum maksimalnya pelayanan di Bandara Internasional Hang Nadim.
“Online (transportasi online) sebuah keharusan di bandara internasional. Sebab yang berlabel internasional itu, harus canggih dan tidak tertinggal dengan kemajuan zaman,” kata Buralimar, Kamis (5/1).
Ia mengatakan turis mencari taksi online, sebuah kewajaran. Sebab, di luar negeri memesan taksi via aplikasi online sebuah hal yang lumrah.
“Oleh sebab itu, sebuah online keniscayaan yang tidak dapat ditolak saat ini,” ucap Buralimar.
Pemilihan taksi online saat ini, disebabkan kenyamanan dan transparan. Taksi online tarifnya jelas tertera. Jika seseorang mau ke suatu tempat, ada tarif yang pasti dan jelas.
“Serba transparan jika di online,” tuturnya.
Beberapa bandara di Indonesia, kata Buralimar, mengakomodir penggunaan taksi online, manual, bus, dan kereta api. Tujuan dari semua itu, untuk menyenangkan dan menjaga kenyamanan.
“Saat ini sangat penting memberikan rasa nyaman itu. Sehingga, itu menjadi salah satu daya tarik orang untuk datang ke suatu lokasi,” ucap Buralimar.
Buralimar juga melihat dengan adanya Angkasa Pura dan Incheon di dalam PT BIB, harusnya, kata Bandara Hang Nadim bisa berkembang lebih pesat. Kecanggihan teknologi yang ada di dunia saat ini, bisa diterapkan di Bandara Hang Nadim.
“Harusnya begitu. Meskipun, kami maklumi bahwa PT BIB baru beberapa waktu ini mengelola Hang Nadim,” ujar Buralimar.
Terkait dengan harga, Buralimar mengatakan tarif taksi online dan manual tak jauh beda. Namun, akibat perkembangan zaman, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan layanan transportasi.
“Hang Nadim sediakan, untuk manual dimana lokasinya, online dimana lokasinya,” tuturnya.
Terhadap taksi manual di Bandara Hang Nadim, Buralimar berharap terus dilakukan peremajaan. Sehingga, juga dapat membuat nyaman para penumpang.
“Benah-benah ini penting. Taksi manual harus melakukan peremajaan armada, tarif yang transparan. Semuanya harus dijaga,” ungkap Buralimar. (*)
Ilustrasi mobil listrik Wuling Air ev. (Ilustrasi)
batampos – Keseriusan pemerintah dalam mendorong insentif mobil listrik menimbulkan pertanyaan mengenai nasib industri pendukung. Seperti industri kecil menengah (IKM) yang sudah cukup masif terlibat di industri otomotif konvensional. Pertanyaannya, apakah IKM-IKM tersebut mampu untuk ikut beradaptasi masuk ke dalam rantai pasok kendaraan setrum.
Menjawab kekhawatiran tersebut, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronik Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier menjelaskan bahwa hal tersebut tetap jadi perhatian pemerintah. “Industri utamanya bertransisi, industri pendukungnya juga akan diajak bertransisi. Insentif kan juga meliputi motor dan konversi, jadi secara garis besar komponen masih sama hanya beda di mesin. Pengerjaan konversi juga pasti akan melibatkan bengkel-bengkel,” ujar Taufiek.
Taufiek menambahkan bahwa di dalam salah satu Peraturan Menteri Perindustrian mengatur, dalam 153 komponen mobil listrik, sebanyak 80 persen komponen harus dipenuhi dari industri dalam negeri. ”Jadi dengan adanya TKDN itu, IKM khususnya anggota GIAM (Gabungan Industri Alat-alat Mobil, red) itu tetap berproduksi. Sampai hari ini, tidak ada IKM atau suplier yang tutup, malah justru ordernya bertambah,” beber Taufiek.
Dia menegaskan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan pada para IKM, dalam konteks kendaraan listrik ini jangan hanya melihat Indonesia, tapi para IKM juga bisa menyasar pasar global dengan menyuplai komponen mobil listrik di sana.
“Artinya jangan sampai info ini (insentif kendaraan listrik, red) mengganggu teman-teman yang ada di IKM dan mengecilkan hati, tapi justru ini sebenarnya potensi baru, karena yang tadinya ada teknologi internal combustion engine, sekarang ada tambahan baru mobil listrik dan sepeda motor listrik. Ini ada tambahan input baru buat mereka menambah inovasinya menyuplai komponen-komponen tadi,” tegas Taufiek.
Pelaku jasa keuangan optimistis pembiayaan kendaraan listrik bakal bertumbuh. Sekretaris Perusahaan BRI Finance R.M Taufiq Kurniadihardja menegaskan, pembiayaan kendaraan listrik saat ini menjadi prioritas. Meski demikian, pihaknya juga mencermati sejumlah faktor terkait permintaan pasar, infrastruktur, dan ketersediaan unit.
Seiring dengan pelonggaran mobilitas, memang permintaan akan kendaraan listrik meningkat. Begitu pula kendaraan hybrid yang cukup menyita perhatian konsumen. “Ditambah pemerintah memberikan insentif subsidi untuk pembelian mobil listrik. Permintaan pasar bisa cukup besar,” jelasnya kepada Jawa Pos.
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mematok kredit kendaraan bermotor (KKB), termasuk kendaraan listrik, berkontribusi sekitar 10 persen terhadap penyaluran kredit konsolidasi. Optimisme tersebut sejalan dengan anggapan bahwa kendaraan listrik jauh lebih efisien dalam hal biaya konsumsi bahan bakar ketimbang kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).
Direktur BCA Petrus Karim menyatakan, potensi pertumbuhan kredit di segmen kendaraan listrik cukup besar. Bahkan, BCA berani memberikan suku bunga yang kompetitif untuk kredit kendaraan listrik. Yakni, 2,25 persen untuk setahun.
Ada pula 3,15 persen tenor dua tahun. Serta 2,95 persen untuk pembiayaan tiga tahun. Sedangkan, untuk tenor empat tahun suku bunganya sebesar 3,75 persen. “Karena kita mau mendukung green policy, pertumbuhan dunia yang lebih sehat berorientasi sustainability. Tren kendaraan listrik terus meningkat,” katanya. (*)
Ketua Umum IKBSS, Rizan Nika Astaga, menyerahkan bantuan untuk para korban gempa Cianjur melalui paguyuban Baraya asli cianjur (Bajigur) Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Ikatan Keluarga Besar Sumatera Selatan (IKBSS) Kota Batam menggelar aksi sosial kemanusiaan untuk meringankan beban korban gempa Cianjur beberapa waktu lalu. Hebatnya, dalam dua hari aksi tersebut berhasil mengumpulkan dana Rp 70 juta, yang nantinya akan diserahkan melalui paguyuban Baraya asli cianjur (Bajigur) Batam.
Ketua Umum IKBSS, Rizan Nika Astaga, mengatakan, pengalangan dana korban bencana alam adalah bentuk rasa simpati dan rasa solidaritas persaudaraan antar sesama.
Karena itu, seluruh pengurus, satgas hingga komunitas yang tergabung dalam IKBSS turun ke jalanan untuk mengumpulkan donasi di sejumlah persimpangan jalan Batam.
“Setiap pengurus IKBSS di Kecamatan, beserta komunitas yang terdiri dari muda mudi serta Satgas turun ke jalan menggalang dana. Alhamdulillah, dalam dua hari, kami berhasil mengumpulkan Rp67 juta, yang kemudian kami bulatkan menjadi Rp 70 juta,” kata Nika yang telah menjabat sebagai Ketua Umum IKBSS dua periode, dalam agenda penyerahan bantuan Rp 70 juta melalui Paguyuban Bajigur Batam yang dihadiri pengurus dan puluhan anggota IKBSS , Kamis (5/1/2023) di Nongsa.
Dikatakan Nika, manusia adalah makhluk sosial yang harus saling bantu. Apalagi untuk meringankan beban korban yang terdampak bencana alam, meski berbeda daerah. Sudah jadi agenda IKBSS untuk membantu daerah mana saja yang terdampak bencana alam.
“Pengalangan dana rutin kami lakukan setiap kali ada bencana besar nasional. Kaula muda dan pengurus IKBSS dengan ikhlas turun ke jalan, tujuan dapat menggalang dana sebanyak-banyaknya, untuk kemudian diserahkan kepada daerah terdampak becana,” jelas Nika.
Masih kata Nika, selama beberapa tahun terakhir, IKBSS juga mendapat penghargaan dari Walikota Batam, sebagai donatur terbesar yang memberi bantuan korban bencana alam. Biasanya bantuan tersebut, disalurkan bersama dengan pemerintah.
“Namun kali ini, penyerahan bantuan agak tertunda, karena terbentur dengan beberapa agenda IKBSS,” terang Nika.
Ia berharap, bantuan tersebut memberi manfaat untuk daerah maupun korban yang terdampak becana alam gempa beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan bantuan yang diserahkan melalui paguyuban Bajigur bisa tepat sasaran.
“Kami berharap donasi yang dikumpulkan ini bisa memberi manfaat bagi korban. Meski jumlah tak seberapa, yang penting keikhlasan dari semua untuk membantu meringankan beban para korban,” jelas Nika.
Sementara Ketua Paguyuban Bajigur Jefri Hidayat mengucapkan ribuan terimakasih atas kepedulian IKBSS terhadap bencana alam Cianjur. Bantuan tersebut , dipastikan akan sampai ditangan yang tepat dan memberi manfaat besar.
“Kami mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan ini. Semoga IKBSS selalu kompak. Bantuan donasi ini pastinya akan memberi manfaat untuk korban gempa Cianjur,” jelas pria yang akrab disapa Kak Uje ini.
Dikatakannya, bantuan itu rencananya akan diserahkan di dua Kecamatan di Cianjur. Fokusnya untuk membantu memperbaiki fasilitas umum (Fasum) seperti masjid, Musala, TPA dan lainnya yang rusak akibat gempa.
“Saya akan terbang ke Cianjur tanggal 12 Januari, kemungkinan akan menyerahkan bantuan antara tanggal 13 dan 14 Januari. Total yang kami serahkan Rp 120 juta. Dari IKBSS Rp 70 juta dan Rp 50 juta dari donasi yang kami kumpulkan serta bantuan dari paguyuban lainnya. Paling besar donasi yang dikumpulkan IKBSS,” Pungkas Kak Uje.(*)
batampos – TNI AL mengerahkan KRI Makassar-590 untuk membantu masyarakat di Kepulauan Karimunjawa. Kapal perang landing platform dock (LPD) itu berlayar dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, kemarin pagi. ”Laporan Koarmada II, KRI Makassar-590 bertolak jam 07.45,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono.
Berdasar informasi yang diterima oleh TNI AL, cuaca ekstrem yang terjadi di sekitar perairan Karimunjawa membuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sana terganggu. Distribusi BBM ke lokasi tersebut terhambat lantaran arus pelayaran ke daerah tersebut terganggu. Karena itu, Angkatan Laut melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan mengirim KRI Makassar-590.
Langkah tersebut diambil oleh Matra Laut merujuk arahan dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. ”Jajaran TNI AL harus dapat merespons dengan cepat,” kata dia. Dari Semarang, mereka mengirim bantuan logistik yang sebagian diantaranya berupa BBM. Secara keseluruhan ada 20 truk tangki milik PT Pertamina yang dikirim menggunakan kapal milik TNI AL.
Kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas sejak Rabu (4/1). Mereka langsung memuat beragam bantuan. Selain BBM, mereka turut mengirim ribuan paket bahan makanan seperti sembako. Kemudian bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Selain itu, mereka juga mengirim bantuan genset milik PT PLN, kendaraan taktis, serta alat berat yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat. Kepada seluruh jajarannya, Ali menyatakan bahwa personel dan peralatan harus selalu siap bergerak kapanpun dibutuhkan. ”Kalau harus menggerakkan unsur dalam hitungan jam, unsur harus bergerak ke lokasi yang membutuhkan pertolongan,” tegas Ali.
Sementara itu, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nandang Prihadi mengungkapkan, penutupan kawasan Taman Nasional Karimunjawa dilakukan sejak 1 Januari 2023. Penutupan tersebut sehubungan dengan adanya kondisi cuaca buruk serta gelombang tinggi di Perairan Kepulauan Karimunjawa. Di mana, hal tersebut dapat membahayakan bagi masyarakat.
“Karena itu, Balai Taman Nasional Karimunjawa mengambil langkah untuk menutup sementara aktifitas pariwisata. Penutupan dilakukan hingga cuaca kembali membaik,” ungkapnya.
Selain Taman Nasional Karimunjawa, dikatakan Nandang, ada juga destinasi wisata pegunungan yang ditutup. Khususnya terkait jalur pendakian. Di mana, hingga saat ini, setidaknya ada sebanyak delapan destinasi yang sementara masih ditutup. Masing-masing yakni Bromo Tengger Semeru, Gunung Merapi, Gunung Rinjani, dan Gunung Pangrango. Kemudian, Gunung Halimun Salak, Gunung Tambora, Gunung Kerinci Seblat, dan TWA Gunung Merapi.
“Alasan utama penutupan adalah untuk keamanan dan keselamatan pengunjung atau pendaki. Kemudian, alasan lain karena pemulihan ekosistem, kondisi cuaca atau iklim, dan kondisi vulkanik atau kegunungapian,” jelasnya.
ijelaskan secara rinci, untuk penutupan Bromo Tengger Semeru, dikatakan Nandang, yakni karena statusnya yang saat ini berada di level III (Siaga). Penutupan dilakukan sejak 3 Januari hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kemudian, untuk Gunung Merapi, juga karena statusnya berada di level siaga. Namun, penutupannya telah dilakukan sejak Mei 2018 hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Lalu, untuk Gunung Rinjani, penutupan dilakukan dalam rangka pemulihan ekosistem serta memperhatikan informasi prakiraan cuaca dari BMKG. Yakin adanya potensi curah hujan tinggi disertai angin kencang di Pulau Lombok. Penutupan tersebut dilakukan sejak 1 Januari hingga 31 Maret. Kemudian, untuk Gunung Pangrango dilakukan penutupan karena kondisi kehampaan dan kegunungapian serta pemilihan ekosistem dan cuaca ekstrem. Penutupan dilakukan sejak November 2022.
Untuk Gunung Halimun Salak, lanjut Nandang, penutupan dilakukan dalam rangka ekosistem serta kondisi cuaca. Penutupan dilakukan sejak 15 Desember 2022. Kemudian, penutupan Gunung Kerinci Seblat dilakukan karena meningkatnya aktivitas vulkanik. Penutupan dilakukan sejak 19 Oktober 2022. Lalu, TWA Gunung Merapi dilakukan penutupan dalam rangka menjaga kawasan agar tetap terjaga keutuhannya. Yakin dengan merujuk hasil penelitian tentang daya dukung kawasan.
“TWA Gunung Merapi itu hanya mampu menampung 150 orang pengunjung dalam satu masa kunjungan,” terangnya.
Sedangkan, Deputi Meteorologi BMKG Guswanto mengungkapkan, berdasar prakiraan per kemarin (5/1), untuk perairan di wilayah Karimunjawa kondisi cuaca gelombang sudah lebih kondusif. Di mana, untuk kapal-kapal dengan ukuran tertentu pun sudah dapat berlayar. Namun, untuk kapal-kapal dengan ukuran gross ton kecil atau seperti kapal nelayan masih berpotensi membahayakan.
“Prakiraan cuaca itu hari demi hari berganti. Nah, kemarin untuk Karimunjawa itu sudah bisa dilalui. Saat ini, untuk di wilayah Jateng yang berstatus siaga itu pindah ke perairan laut Jawa bagian selatan, bukan di tengah atau Karimunjawa,” ucapnya. (*)
Ilustrasi. Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali melaksanakan pembangunan dan peningkatan ruas jalan arteri yang menghubungkan Batuampar hingga Batubesar, Nongsa. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali melaksanakan pembangunan dan peningkatan ruas jalan arteri yang menghubungkan Batuampar hingga Batubesar, Nongsa. Pembangunan jalan tersebut mencapai Panjang 20 km untuk tahun tunggal atau single year tahun anggaran 2023.
Ruas-ruas jalan yang dibangun nantinya yang semula memiliki dua, tiga, dan empat lajur, seluruhnya akan dilebarkan menjadi lima lajur kiri dan kanan. Selain itu sejalan dengan pembangunan jalan, BP Batam juga melakukan peningkatan saluran drainase.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bahwa pelebaran jalan ini merupakan langkah strategis pihaknya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam.
“Pembangunan jalan ini tidak hanya untuk kepentingan investasi semata, tapi juga untuk kemudahan mobilisasi dan mendukung ekonomi masyarakat,” kata Rudi.
“Saya kembangkan ini agar ekonomi Batam semakin maju lagi. Kalau sudah maju, masyarakat akan memiliki kesempatan untuk lebih baik, mari kita sambut pembangunan ini,” kata Rudi lagi.
Sementara, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan BP Batam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Muhammad Gazali Djajasasmita, menerangkan, bahwa pengerjaan pembangunan jalan akan berdampak terhadap utilitas-utilitas yang berada dalam jalur pengerjaan.
Seperti pipa gas dan air bersih, jaringan kabel listrik dan telekomunikasi, papan nama, reklame, dan gapura, lampu penerangan jalan umum, tanaman hias (nursery); serta tower listrik dan telekomunikasi.
Untuk itu pihaknya mengimbau kepada pemilik utilitas/ penyewa/ dan pengelola utilitas yang berada dalam peroyek pengerjaan untuk segera mengamankan aset yang dimiliki.
“Untuk mempercepat progress pekerjaan pelebaran jalan di lokasi tersebut, BP Batam menghimbau kepada para pemilik, penyewa, dan pengelola utilitas agar dapat segera mengamankan asetnya,” terang Gazali.
BP Batam memberikan waktu jika dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak himbauan dan diterbitkan pengumuman para pemilik dan pengelola utilitas tersebut tidak mengamankan asetnya, maka BP Batam akan tetap melanjutkan pekerjaan pelebaran jalan.
“Jika dalam 14 hari kalender kedepan para pemilik dan pengelola utilitas tersebut tidak mengamankan asetnya, kami akan tetap melanjutkan pekerjaan dan kerugian atas aset tersebut menjadi tanggung jawab pihak utilitas terkait,” pungkas Gazali.
Pembangunan ruas jalan tersebut dimulai pada 5 Januari hingga 31 Desember 2023. Berikut daftar ruas jalan yang akan dibangun BP Batam tahun ini:
1. Jalan Yos Sudarso tahap 4 sepanjang 2,4 km (Ruas Underpass Pelita – Nagoya Gate) dengan kontraktor PT. Kuala Batee Indonesia dan konsultan pengawas PT. Calvindam Jaya. EC
2. Jalan Koridor Utama Pelabuhan – Bandara sepanjang 9 km (Ruas Simp. Laluan Madani – Simp. Bundaran Punggur) dengan kontraktor PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. – PT. Maju Bersama Jaya (KSO) dan konsultan pengawas PT. Portal Engineering Perkasa
3. Jalan Koridor Utama Pelabuhan – Bandara sepanjang 2,6 km (Ruas Bundaran Punggur – Simp. Bandara) dengan kontraktor PT. Harap Panjang dan konsultan pengawas PT. Multi Forma Riau Konsultan
4. Pengembangan Jalan Hang Jebat sepanjang 5,5 km (Simpang Batu Besar – Simpang Turi) dengan kontraktor PT. Sinar Arengka Setia Maju dan konsultan pengawas PT. Multi Forma Riau Konsultan
5. Bundaran Bandara (Simpang Lampu Merah Bandara Hang Nadim) berdiameter 100 m serta panjang jalan mencapai 800 m dengan kontraktor PT. Kurnia Djaja Alam dan konsultan pengawas PT. Astadipati Duta Harindo.(*)
KM Sabuk Nusantara 48 siap melayani penumpang tujuan Tanjungpinang hari ini perdana melalui pelabuhan domestik Tanjung Balai Karimun tujuan Moro. f,PELNI
batampos – PT Pelayaran Nasional (Pelni) cabang Tanjung Balai Karimun menghadirkan KM Sabuk Nusantara 48 yang akan melayani penumpang tujuan Tanjung Balai Karimun ke Tanjung Pinang. Kepala Pelni cabang Tanjung Balai Karimun Agus Herianta mengatakan, untuk perdana keberangkatan tujuan Tanjung Balai Karimun ke Moro hari ini Jumat (6/1) pukul 12.00 WIB dipelabuhan domestik Tanjung Balai Karimun.
” Kita mulai mengoperasikan kapal perintis yang bisa singgah dipulau-pulau. Dengan harga terjangkau, untuk tujuan Moro sendiri dibandrol dengan harga Rp4.400 per penumpang tidak termasuk pas pelabuhan domestik,” terangnya, Kamis (5/1).
Untuk tahap pertama, pihaknya mengoperasikan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 48 masuk ke Karimun dua minggu sekali. Adapun, kapal tersebut berlayar menyinggahi Tanjung Balai Karimun, Moro, Jagoh, P Pekajang, Belinyu, Tambelan, Midai, Selat Lampu, Serasan, Sintete, Batam dan Tanjungpinang.
” Kalau dilihat harganya cukup terjangkau, cuman waktu perjalanan dari Tanjung Balai Karimun ke Moro sekitar tiga jam,” ungkapnya.
Masih kata Agus lagi, selain mengangkut penumpang juga pihaknya menerima mengangkut kendaraan. Adapun, untuk keberangkatkan dari Tanjung Balai Karimun tujuan Moro, Jagoh, Pekajang, Blinyu, Tanjungpinang. Dengan harga paling tinggi Rp36,300 per penumpang untuk dewasa tujuan Tanjungpinang. Sedangkan, untuk anak-anak dibawah Rp10 ribu dan bayi dibawah Rp5 ribu.
” Mudah-mudahan, berjalan lancar. Dalam rangka, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memanfaatkan pelayaran antar pulau yang ada di Kepri melalui kapal perintis,” ucapnya.(*)
Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Indrianto Eko Suwarso/Antara)
batampos – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia kurang. Adanya fasilitas BPJS Kesehatan, membuat akses kesehatan mudah. Sayangnya rumah sakit kurang, alat kesehatan, dan dokter tidak seimbang dengan kebutuhan.
“Masalah kita sekarang adalah kurang. Kalua ada, yang bisa memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang,” tutur Menkes Budi kemarin (5/1). Terutama untuk penyakit jantung, kanker, dan stroke. Akhirnya tiga penyakit ini jadi biang kematian.
Dia mencontohkan jika masyarkat terkena serangan jantung, tidak semua rumah sakit di kabupaten/kota memiliki fasilitas untuk memasang ring. Pemasangan ring ini menjadi salah satu cara penanganan penyakit jantung.
“Saya juga dengar dari dokter anak kalua 1/100 bayi lahir ada kelainan jantung bawaan,” katanya. Ada 12500 bayi harus dioperasi dalam waktu satu tahun. Jika tidak, bisa meninggal. Padahal kapasitas operasi jantung anak hanya 6000 kasus pertahun. “Kita tidak punya dokter jantung yang cukup untuk operasi,” imbuhnya.
Sehingga Kemenkes menargetkan pada 2024 ada 514 kabupaten/kota dapat memiliki rumah sakit tingkat madya. Artinya, setidaknya ada layanan pasang ring, bedah tumor dasar, hemodialisa, dan bisa melakukan persalinan dengan usia kandungan lebih dari 34 minggu. “Ternyata untuk 514 kabupaten/kota baru mampu menyelesaikan 50 persen. Sisanya dikejar hingga 2027,” ungkapnya.
Namun, Kemenkes berjanji tahun depan seluruh provinsi bisa memiliki rumah sakit yang mumpuni. “34 rumah sakit provinsi harus masuk rumah sakit utama,” ungkapnya. Sehingga bisa melayani bedah jantung terbuka dan bedah kepala.
Kemenkes memang sengaja untuk mengatur jenjang layanan Kesehatan ini. Mereka juga akan memberikan alat kesehatan dan sumber daya manusianya untuk membatu.
Akhir tahun lalu ada dana Rp 3,55 triliun yang didistribusikan ke rumah sakit di daerah. Tujuannya agar bisa melengkapi alat kesehatan untuk penyakit jantung, stroke, dan kanker. Dana bantuan pemerintah telah disalurkan kepada 150 RSUD dan 25 RSUP di 34 provinsi.
“Kami sudah bertekat semua obat, vaksin, dan alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia akan dibangun industrinya,” tutur Budi.
Lalu Budi menegaskan bahwa dokter di Indonesia kurang. Perbandingannya 0,5 banding 1000. “sangat kurang. 270 ribu dokter yang dibutuhkan untuk melayani penduduk Indonesia,” ungkapnya. Saat ini yang benar-benar praktik 120 ribu. Kekurangannya bisa dipenuhi selama 13 tahun karena setiap tahun hanya ada 12.000 lulusan fakultas kedokter.
Kekurangan ini menyebabkan banyak layanan kesehatan di Indonesia, utamanya puskesmas, tidak ada dokter. Banyak juga masyarakat yang harus ke luar negeri. Dokter-dokter pun banyak yang praktik sampai malam.
Hanya 20 fakultas kedokteran saja yang terdapat pendidikan dokter spesiali. Lulusannya pun hanya 200an dokter spesialis menurut Budi. “Di seluruh dunia, dokter spesialis itu pembentukannya di rumah sakit diatur oleh kolegium,” katanya.
Budi menegaskan tidak ada calon dokter spesialis di dunia yang harus membayar ke fakultas kedokter. “Karena di seluruh dunia, untuk jadi dokter spesialis itu dibayar. Sehingga untuk jadi dokter spesialis itu lebih mudah,” ucap Budi. Dia pun mendapat banyak protes dari calon dokter spesiali di Indonesia. “Ini nanti kita akan perbaiki,” imbuhnya. (*)
Wisatawan Mancanegara (kaos abu-abu) yang membawa troli hingga keluar area Bandara Internasional Batam (BIB) Hang Nadim. Foto: Tangkapan layar.
batampos – Peristiwa beredarnya video amatir di media sosial tentang seorang Warga Negara Asing (WNA) yang sedang mendorong troli barang hingga area luar Bandara Hang Nadim Batam menimbulkan beragam pertanyaan.
Diduga bahwa WNA tersebut telah memesan taksi online namun tidak bisa melakukan penjemputan ke area dalam Bandara Hang Nadim.
“Jadi untuk pelarangan taksi online memasuki area penjemputan di Bandara dari BP Batam masih proses menyelesaikan kontrak-kontrak yang lama termasuk pengelola taksii bandara ini. Jadi kami sebagai pengelola baru dari Bandara Hang Nadim menghormati kontrak yang belum habis tersebut,” ujar Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Pikri Ilham Kurniansyah, Kamis (5/1/2023).
Untuk pengaturan regulasi antara taksi bandara dan online sebenarnya beberapa tahun sebelumnya ada kesepakatan untuk titik zona penjemputan penumpang.
“Dan regulasi tersebut diatur dengan Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, artinya kami menghormati kontrak yang masih berjalan dengan pihak pengelola taksi bandara,” katanya.
Kedepan, pihak BIB Hang Nadim Batam akan mengevaluasi layanan taksi ini. Tidak hanya layanan tersebut melainkan juga termasuk layanan darat seperti Damri dan moda transportasi lainnya .
“Atas peristiwa ini tentu menjadi bahan evaluasi kami kedepan. Karena untuk mengambil keputusan tidak bisa terburu-buru sebab melibatkan antara kedua belah pihak dan instansi terkait dalam kondisi saat ini,” ujarnya.
Artinya setelah peralihan dari BP Batam ke BIB ini tentu tetap menjaga perubahan secara kondusif.
“Agar menghindari konflik, dengan kedepankan musyawarah dan harapannya ingin lebih efisen dan efektif dalam segi pelayanan masyarakat, maka saya ingatkan juga kepada petugas di bandara untuk memahami kondisi sosial masyarakat jadi mesti evaluasi secara komprehensif,” ujarnya.
Sementara itu, dari pengelola taksi Bandara Hang Nadim melalui koordinator Kopkar Taksi Bandara, Rusmini Simorangkir, menyampaikan, peristiwa tersebut bisa menganggu kondusifitas pelayanan Bandara Hang Nadim.
“Tentunya kita kaget mendengar kabar tersebut karena bagaimana pun itu sudah melanggar aturan bagi penumpang yang membawa troli hingga keluar area Bandara. Niatnya bisa saja tidak hanya untuk memesan taksi tersebut karena sudah dibawa sampai sejauh itu,” ujarnya saat dihubungi via telepon.
Pihaknya menduga bahwa WNA tersebut tidak hanya berniat memesan taksi saja melainkan meninggalkan troli ataupun merusaknya.
Untuk keberadaan taksi online kini pihaknya belum sampai membahas kelanjutannya dengan manajemen BIB Hang Nadim Batam. Pihaknya juga tidak menghalangi adanya taksi online jika sudah diberikan solusi tepat dan kesepakatan bersama.
“Saat ini taksi dari Kopkar yang beroperasi ada 267 unit,” jelasnya.
Terkait kerja sama dengan pihak BIB sebelumnya sudah direncanakan pada November 2022. Namun belum terealisasi termasuk untuk pembahasan keberadaan taksi online.
“Jadi kami masih menunggu saja semoga ada solusinya ,” ujarnya.
Menanggali hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi, menyebut aturan atau regulasi soal taksi masuk bandara ini sebenarnya sudah tertuang dalam Permenhub no26 tahun 2017.
Aplikator pun telah melakukan pembicaraan agar taksi online bisa masuk ke kawasan itu. Namun nihil.
“Aturannya sudah ada, aplikator juga mengajukan proposal cuma tinggal diskusi antara pihak bandara aplikator dan lainnya di sana,” katanya.
Ia mengatakan, seharusnya ada pembicaraan yang sehat antara pihak bandara, aplikator dan taksi koperasi.
Sebab menurutnya, Batam sebagai tujuan wisatawan dan investasi harus mulai mengetahui keinginan pasar.
“Lihat bandara Halim Perdanakusuma itu. Ada taksi online dan konvensional, Hang Nadim ini kan bandara yang dikunjungi wisatawan internasional jangan sampai menjadi catatan buruk,” kata dia.
Ia berharap, pihak bandara bisa menemukan titik terang terkait taksi online dan taksi pangkalan agar tidak menimbulkan masalah.(*)
Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (dok Jawa Pos)
batampos – Enam orang masyarakat menggugat Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Kamis (5/1) mereka mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendaftarkan permohonan uji formil.
Mereka menuntut agar MK membatalkan Perppu tersebut. Menurut mereka langkah pemerintah mengeluarkan aturan itu tidak ubahnya pelecehan terhadap konstitusi.
Viktor Santoso Tandiasa sebagai kuasa hukum para pemohon menyampaikan, enam orang yang menggugat Perppu Ciptaker berasal dari berbagai kalangan. Mulai akademisi, mahasiswa, konsultan hukum, sampai buruh. Mereka terdiri atas Hasrul Buamona (dosen), Siti Badriyah (Migrant CARE), Harseto Setyadi Rajah (konsultan hukum), Syaloom Mega G. Matitaputty dan Ananda Luthfia Ramadhani (mahasiswa).
Menurut Viktor ada dua hal yang digarisbawahi pasca munculnya perppu tersebut. ”Pertama jangan melecehkan MK,” ungkapnya saat diwawancarai kemarin. Dia menyatakan bahwa terbitnya Perppu Ciptaker merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Sebab, putusan yang dibuat oleh MK bersifat final dan mengikat. Bunyi putusan MK atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker pun sangat jelas.
Dalam putusan tersebut, kata Viktor, MK sudah memerintahkan para pembentuk UU Ciptaker untuk memperbaiki aturan tersebut. ”Karena dianggap pembentukan UU Ciptaker itu tidak memberikan ruang partisipasi secara bermakna,” terang dia. Bukannya dipatuhi, putusan tersebut malah direspons pemerintah dengan mengeluarkan perppu. Karena itu, pihaknya menilai pemerintah telah mengakali dan melecehkan MK.
Sebab, perppu bersifat tertutup sehingga tidak memberi ruang terhadap partisipasi publik. ”Disitulah kemudian menjadi suatu ruang yang cukup fatal bagi saya,” imbuh Viktor. Bila didiamkan, dia menilai, keluarnya Perppu Ciptaker berpotensi menimbulkan masalah baru. ”Memberikan contoh buruk,” ujarnya. Kedua, lanjut dia, pihaknya menilai bahwa keluarnya perppu tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
MK diberi mandat oleh konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengkaji UU. Karena itu, putusan MK harus dipatuhi semua pihak. Termasuk oleh presiden. ”Saya khawatir (dengan keluarnya Perppu Ciptaker) nanti semua lembaga mengikuti langkah presiden, tidak mematuhi (putusan) MK,” jelas dia. Karena itu, para pemohon yang diwakili oleh Viktor menggugat perppu tersebut. ”Bahwa perppu itu harus dibatalkan,” tegasnya.
Dalam permohonan uji formil atas Perppu Ciptaker, Viktor dan para pemohon menyertakan beberapa bukti. Termasuk diantaranya salinan perppu yang mencapai lebih dari seribu halaman. Bukti lain yang disertakan terdiri atas penguat legal standing para pemohon. Dia berharap besar MK cepat merespons permohonan tersebut. ”Minimal kami harap besok (hari ini, Red) sudah diregistrasi dan sudah bisa disidangkan,” ungkap dia.
Upaya menjegal diterapkannya Perppu Ciptaker ini juga tengah disusun serikat buruh. Rencananya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akan mendaftarkan uji formil dan uji materil. ”Kami juga akan menggugatnya,” ujar Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
Menurutnya, meski Perppu menjadi kewenangan presiden tapi seyogyanya ada masukan dan kajian yang jadi pertimbangan dalam pembuatannya. Sehingga, tidak berat sebelah. Karenanya, pihaknya pun mantap memutuskan untuk turut serta dalam rombongan yang akan melakukan judicial review. ”Dan ini harusnya gak diterbitkan presiden, karena MK mintanya perbaikan UU Cipta kerja,” keluhnya.
Selain upaya hukum, KSBSI juga berencana untuk menyurati presiden, menko perekonomian, menteri ketenagakerjaan (menaker), dan menko polhukam terkait penolakan mereka. Ia berharap, masukan-masukan yang disampaikan dalam surat nanti bisa diakomodir.
KSBSI sendiri menyampaikan enam poin yang diminta untuk direvisi. Diantaranya, terkait formula perhitungan upah minimum, pesangon, outsourcing, hingga TKA.
Pengamat Senior Indef Didin S Damanhuri memandang, sistem oligarki akan makin bergerilya di Tanah Air. Hal itu terbukti dari sejumlah UU yang disahkan di luar prosedur. Beberapa diantaranya yakni UU Minerba, KPK, Cipta Kerja, MK, Ibu Kota Negara (IKN) baru, Hukum Pidana, dan terakhir Perpu Ciptaker. ‘’Menurut saya lahirnya regulasi ini sebagai bukti bekerjanya fenomena oligarki karena proses legislasi mengabaikan lembaga hukum dan partisipasi publik yang diminta UU sendiri,’’ jelas Didin, kemarin (5/1).
Didin menjelaskan, oligarki ekonomi dan politik itu sudah menjadi berkelanjutan sejak tahun 1950-an sampai era reformasi. Embrio adanya oligarki tersebut adalah maraknya pelaku perburuan rente baik di bidang ekonomi maupun politik. Setelah mendapatkan keuntungan jumbo, pemburu rente itu melakukan kartelisasi dan mafia barang dan jasa termasuk importasi.
‘’Kartelisasi yang telah menghasilkan akumulasi kapital dari pertumbuhan ekonomi selama reformasi sekitar 5 persen lebih. Itu terakumulasi oleh 20 persen orang terkaya dan korbannya adalah 40 persen penduduk yang paling miskin,’’ ujarnya.
Didin mengimbau perlu adanya reformasi di bidang politik dan ekonomi. Dari sisi politik, bentuk reformasi yang dibutuhkan adalah penyederhanaan prosedur kampanye, menghilangkan berbagai modus pemberian mahar politik dan berbagai bentuk korupsi politik dalam setiap penentuan calon dalam Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.
Reformasi ekonomi juga diperlukan dengan cara menekan ongkos ekonomi, memperkuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tujuannya agar bisa menyadap pelaku kartel. Kemudian memberantas mafia, kartelisasi, perburuan rente dan korupsi ekonomi. (*)
Personel Satlantas Polresta Barelang menilang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dengan metode Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld. Foto: Polda Kepri Kepri untuk Batam Pos
batampos – Tilang manual akan kembali diterapkan di Provinsi Kepri. Hal ini dikarenakan sejak diberlakukannya tilang ETLE di wilayah hukum Polda Kepri, membuat masyarakat pengendara dan pengemudi lalu lintas leluasa tidak menaati aturan yang berlaku.
Seperti menggunakan nomor plat palsu dan tidak tertib lalu lintas lainnya. Hal ini tentu menjadi perhatian serius dari Ditlantas Polda Kepri dalam menindak bagi pelanggar di jalan.
“Sejauh ini petugas belum menemukan di lapangan adanya plat nomor palsu dari pantauan kamera ETLE. Pelanggaran inu termasuk dalam manipulasi dan tentu akan ditindak serius,” ujar Dirlantas Polda Kepri, Kombes Pol Tri Yulianto, Kamis (5/1/2023).
Lanjutnya, Kendaraan yang terpantau CCTV ETLE masih teregister data TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor.
Dirlantas menegaskan, jika nantinya ada ditemukan pihaknya akan langsung memproses dan menindak pelanggar tersebut.
“Kalau ada kita temukan, langsung kita arahkan ke unit Reserse supaya ditindak. Karena kendaraan yang TNBK nya tidak teregister, bisa di indikasikan hasil curanmor,” tutur Dirlantas Kombes Pol Tri Yulianto.
Terkait untuk penindakan secara manual yang di rencanakan akan diberlakukan kembali dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, lantaran adanya indikasi pelanggaran tersebut Ditlantas Polda Kepri masih menunggu intruksi arahan dari Korlantas.
“Rencana dari Korlantas seperti itu, namun untuk daerah belum ada Intruksi. Kami masih menunggu,” ujar Dirlantas Polda Kepri.
Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi. Menurutnya tak adanya penindakan tilang secara manual membuat masyarakat banyak yang melakukan manipulasi pelat nomor, sehingga perlu adanya penindakan manual.(*)
