batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi Undang-Undang (UU). KUHP baru itu ditandatangani Presiden Jokowi, pada Senin (2/1).

“Disahkan 2 Januari 2023,” sebagaimana tercatat dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara, Selasa (3/1).

KUHP baru itu tercatat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, yang juga tercatat ke dalam lembar negara pada 2 Januari Nomor LN 1 Nomor TLN 6842. KUHP baru itu telah resmi diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

KUHP baru terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelas.

Pengundangan KUHP baru ini dilakukan 25 hari setelah Paripurna DPR mengesahkan RUU tersebut pada 6 Desember 2022 lalu. KUHP yang baru diundangkan ini, akan menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/12), akan berlaku efektif setelah tiga tahun resmi diundangkan. Pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi KUHP baru selama tiga tahun tersebut.

“Semua ini ada waktu tiga tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa tiga tahun ini kita adakan sosialisasi, tim ini maupun bersama-sama tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, kemasyarakat, ke kampus-kampus, untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari RKUHP,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022 lalu.

Yasonna menjelaskan, KUHP yang berlaku selama ini merupakan produk hukum Belanda sejak 1918 atau sudah 104 tahun berlaku di Indonesia. Menurut Yasonna, kebutuhan hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP.

“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” papar Yasonna.

Yasonna menjelaskan, perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis. Politikus PDIP ini menegaskan, pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam.

Oleh karena itu, Yasonna mengimbau pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap KUHP baru dapat menyampaikannya melalui mekanisme hukum. Dia tidak mempermasalahkan, apabila terdapat masyarakat yang melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait KUHP baru.

“RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK,” pungkas Yasonna. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, Perppu Cipta Kerja hanya untuk memuluskan kepentingan elite kelompok tertentu.

“Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” kata AHY dalam keterangannya, Selasa (3/1).

Menurutnya, proses penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak tepat. Karena tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu tersebut.

“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif, dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu,” ucap AHY.

“Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” sambungnya.

AHY menegaskan, keluarnya Perppu Cipta Kerja adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan partisipatif. Menurutnya, demokrasi justru dikesampingkan untuk meloloskan segelintir kelompok.

“Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah, dengan masalah,” tegas AHY.

AHY mengingatkan untuk jangan sampai terjerumus ke dałam lubang yang sama. Sebab, UU Cipta Kerja sebelumnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perppu yang dikeluarkan pemerintah agar UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku.

“Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dałam lubang yang sama,” pungkas AHY. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menag Yaqut Cholil Qoumas merespons adanya aliran sesat bernama Bab Kesucian. Dia mengatakan sudah meminta jajaran Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan untuk melakukan verifikasi lapangan. Hal itu dilakukan guna mendapatkan informasi yang lengkap secara langsung dari orang terkait.

’’Penting untuk mendapatkan informasi yang benar-benar berdasarkan informasi yang sebenarnya. Selanjutnya diajak dialog,’’ tuturnya di Jakarta Senin (2/1).

Dia menegaskan pendekatan yang akan dilakukan adalah dialog. Termasuk mendengar penjelasan langsung dari pentolan atau pengikut aliran Bab Kesucian tersebut.

’’Perlu digali, sumber keyakinan mereka dari mana. Dan argumentasinya seperti apa,’’ jelasnya. Jika nanti ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pemahaman keagamaan mereka, tugas Kemenag untuk memberikan edukasi, dakwah, dan pendampingan. Khususnya kepada para anggotanya.

Kemudian kepada para pimpinan aliran Bab Kesucian itu, perlu juga diajak untuk berdialog dan pendekatan persuasif. Selain urusan dialog keagamaan, juga diajak berbicara terkait regulasi dalam penyebaran agama. Supaya penyebaran agama tidak mengarah pada unsur penistaan agama.

’’Saya menghimbau warga untuk tetap tenang,’’ katanya. Warga juga tidak boleh main hakim sendiri. Nantinya pelibatan aparat penegak hukum dimungkinkan jika ditemukan unsur tindak pidana dan tidak bisa diselesaikan melalui dialog.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan dugaan aliran sesat bernama Bab Kesucian. Aliran tersebut ditemukan di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulsel. Kementerian Agama (Kemenag) segera verifikasi lapangan dan mengajak dialog anggota aliran tersebut.

Diantara ajaran aliran tersebut yang dicap sesat adalah, anggotanya dilarang salat lima waktu. Kemudian juga tidak boleh makan ikan. Menurut MUI Sulsel, ajaran dari aliran Bab Kesucian tersebut sudah jelas keluar dari ajaran Islam. (*)

Reporter: JP Group