Ilustrasi. Sejumlah penumpang melewati pintu autogate di Pelabuhan Harbour Bay. Foto: Imigrasi Batam untuk Batam Pos
batampos – Arus penumpang di Pelabuhan Internasional yang ada di Batam mulai ramai. Seperti yang terlihat Pelabuhan Internasional Harbourbay, Batam, beberapa hari ini.
Menurut salah seorang penumpang Habibi yang akan berpergian ke Johor, Malaysia, arus keberangkatan mulai ramai warga yang berpergian.
“Sudah mulai rame sejak Jumat (23/10). Paling ramai tujuan Singapura waktu saya berangkat,” kata dia, Senin (26/12) sore.
Ia menuturkan proses pemeriksaan baik di pelabuhan Batam dan Malaysia lebih ketat dibandingkan biasanya. Setiap penumpang ditanyai secara detail tujuan, dan tempat menginap, serta berapa lama berada di negeri Jiran tersebut.
“Ini lebih ketat. Karena petugas memastikan tujuan setiap pendatang. Pemeriksaan meliputi paspor dan rekam jejak perjalanan internasional yang dilakukan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Habibi mengaku menghabiskan waktu libur Natal untuk mengunjungi saudaranya yang berada di Johor. Ia berencana menghabiskan waktu libur selama tiga hari.
“Liburan saja, mumpung libur kerja juga. Hari ini (kemarin, red) sudah di Batam lagi,” ujarnya.
Direktur Operasional Pelabuhan Internasional Harbourbay, Weltyzon mengatakan peningkatan arus penumpang di pelabuhan mencapai 10-15 persen. Jumlah penumpang mencapai ribuan orang dan operator kapal juga menambah trip perjalanan ke Singapura, dan Johor.
“Ada enam trip ekstra kapal untuk antisipasi lonjakan penumpang di Harbourbay,” kata dia saat dihubungi.
Ia mengaku kedatangan atau pun keberangkatan dari Singapura lebih mendominasi dibanding tujuan Johor. Ia memprediksi kenaikan angka kedatangan akan lebih banyak menjelang libur akhir tahun nanti.
“Puncak arus kedatangan diperkirakan Sabtu (31/12) nanti. Itu menjadi puncak kedatangan dan keberangkatan pastinya. Semoga cuaca bagus, dan jumlah kedatangan lebih banyak, dan sektor wisata kembali meningkat,” ujarnya. (*)
batampos – Bentrokan dua kelompok keluarga Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Solo) Jumat (23/12) malam berlanjut ke ranah hukum. Seruan perdamaian dan mediasi yang disampaikan sejumlah pihak akhirnya sia-sia.
Pantauan Jawa Pos Radar Solo, dua kubu sama-sama mendatangi Polresta Surakarta kemarin (26/12). Sekitar pukul 09.00, kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Solo mendatangi mapolres. Pelaporan dilakukan oleh Putri Paku Buwono (PB) XIII GRAy Devi Lelyana Dewi dan dua cucu PB XIII, BRM Yudistira dan BRM Suryo Mulyo. Mereka didampingi kuasa hukumnya, Raden Reza. ”Kami melaporkan kejadian kemarin, dugaan pengeroyokan dan penganiayaan serta dugaan penodongan senjata api oleh oknum aparat,’’ kata Gusti Devi saat ditemui di Mapolresta Surakarta.
Soal dugaan penodongan senjata api, Gusti Devi mengatakan, hukum akan membuktikan hal itu benar atau tidak. Yang jelas, keponakannya merasa ditodong sehingga pihaknya tetap melaporkan hal itu ke Polresta Surakarta. Dia tidak menghiraukan meski polisi telah membantah tuduhan penodongan kepada BRM Suryo Mulyo itu. ”Ya nggak papa, sah-sah saja jika Kapolresta mengatakan tak ada penodongan. Yang jelas, kami ada saksi yang menyaksikan hal itu. Nanti kita lihat saja pembuktiannya seperti apa,’’ ujarnya.
Pihaknya telah mengantongi surat tanda terima laporan polisi dengan nomor STTL/313/XII/2022/RESTA SKA/POLDA JATENG. Dengan dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, penganiayaan, dan ancaman.
Gusti Devi menambahkan, pihaknya juga sudah mengantongi sejumlah nama terlapor. Namun, dia enggan membeberkan hal itu. ”Terlapor masih lidik. Kami sudah kantongi namanya, dugaan-dugaan. Tapi, belum kami sebutkan di sini. Pelapor saya dan dua keponakan saya. Suryo Mulyo yang diduga ditodong senpi,’’ ucapnya. Raden Reza menambahkan, dugaan penodongan dengan senjata api tersebut harus diusut tuntas. Apakah itu dari aparat atau siapa pun harus diselidiki.
Sementara itu, siang sekitar pukul 13.30, giliran kubu PB XIII yang membuat laporan. Laporan dilakukan tiga abdi dalem Sinuwun PB XIII yang sempat menjadi korban. Mereka didampingi Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat. ”Korban yang terluka banyak, tapi yang sampai mendapat perawatan di rumah sakit ada empat orang. Yang satu masih di rumah sakit karena harus menjalani operasi. Yang tiga orang setelah keluar dari rumah sakit langsung membuat laporan hari ini (kemarin, Red),’’ papar Dani.
Dia berharap kasus penganiayaan hingga aktor intelektual di belakangnya bisa segera terungkap. ”Untuk yang membuat aduan ini adalah abdi dalem senior dan magang. Mereka yang selama ini melayani Sinuwun,’’ jelas Dani.
Sebagaimana diberitakan, Jumat (23/12) malam terjadi keributan antara kubu PB XIII Hangabehi dan LDA yang diketuai Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng, adik kandung PB XIII Hangabehi. Bentrokan tersebut merupakan rangkaian dari perseteruan yang terjadi di lingkungan keraton sejak 2004 silam. Terutama sejak PB XII wafat pada Juni 2004.
Perseteruan tersebut kembali menghangat ketika pekan lalu dikabarkan terjadi pencurian di lingkungan keraton, tepatnya di kamar putri PB XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi. Sejumlah barang bernilai histori tinggi raib. Namun, ada juga sejumlah pihak yang menganggap kasus pencurian itu hanya rekayasa. Tujuannya, LDA yang tersisih dari lingkaran kerajaan dapat masuk kembali ke keraton.
Dani mengakui, sejak ada kejadian dugaan pencurian itu, banyak orang asing yang keluar masuk keraton. ’’Sehingga Sinuwun dawuh untuk menutup pintu keraton. Kemudian, ada orang yang mau masuk itu hingga terjadi aksi pemukulan tersebut,’’ imbuh Dani.
Soal imbauan agar kasus tersebut diselesaikan lewat jalur mediasi, Dani menuturkan bahwa pada 2017 hal itu sudah dilakukan. Bahkan, sudah ada surat perjanjian yang berisi beberapa poin. Salah satunya, mereka mengakui jika PB XIII merupakan raja Keraton Kasunanan Surakarta. Mereka juga telah memohon pengampunan kepada PB XIII. ”Kemudian apabila mereka kembali mengulangi tindakan lama, seperti melanggar aturan atau merongrong Sinuwun (PB XIII), siap diproses baik secara hukum maupun adat. Sehingga tidak ada lagi mediasi,’’ tegas Dani.
Kilas Balik
Pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sudah berkali-kali berupaya menyelesaikan konflik internal kerabat Keraton Kasunanan Surakarta. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo, beragam upaya telah dilakukan. Tapi, semuanya seolah sia-sia.
Perselisihan itu berawal pada 2004 setelah sang raja Paku Buwono (PB) XII mangkat pada 12 Juni 2004. Kala itu, PB XII tidak memiliki permaisuri, hanya garwa ampil atau selir. Karena itu, tidak ada penetapan putra mahkota sebagai penerus sah takhta kerajaan.
Dampaknya, dua putra PB XII dari garwa ampil yang berbeda, yakni Gusti Pangeran Haryo (GPH) Hangabehi dan GPH Tedjowulan, mendeklarasikan diri sebagai raja Keraton Kasunanan Surakarta bergelar PB XIII. Sejak saat itulah intrik terus bermunculan karena ada dua matahari kembar di Keraton Kasunanan Surakarta. Masing-masing memiliki massa pendukung kuat.
Delapan tahun berselang atau tepatnya pada 2012, GPH Hangabehi dan GPH Tedjowulan bersepakat berdamai. GPH Hangabehi resmi menjadi raja keraton dengan gelar PB XIII Hangabehi. Sedangkan GPH Tedjowulan menjadi mahamenteri bergelar Panembahan Agung. Sayangnya, akurnya mereka tidak didukung oleh seluruh kerabat keraton.
Ontran-ontran kembali pecah baru-baru ini. LDA yang disebut tak diakui eksistensinya oleh PB XIII Hangabehi mengubah nama KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi, Sabtu (24/12). Itu diduga merupakan sinyal bahwa putra tertua PB XIII Hangabehi dari garwa ampil tersebut bakal dijadikan penerus takhta oleh LDA. Padahal, PB XIII Hangabehi telah menetapkan KGPH Purboyo yang diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Sudibyo Raja Putra Nalendra Ing Mataram sebagai putra mahkota pada 27 Februari 2022.
Putra mahkota berumur 22 tahun itu merupakan putra dari Asih Winarni, salah seorang istri PB XIII Hangabehi yang ditetapkan sebagai permaisuri bergelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoeboewono bersamaan dengan pengukuhan putra mahkota. Selama ini, sesuai paugeran alias peraturan keraton, yang berhak meneruskan takhta raja adalah putra dari permaisuri.
Sementara itu, GPH Suryo Wicaksono, adik PB XIII Hangabehi, menjelaskan bahwa pada era Presiden SBY, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Gusti Nino, sapaan akrab Suryo Wicaksono, mengajak seluruh kerabat keraton mematuhi keputusan pemerintah pusat tersebut. ”Menyoal kondisi keraton saat ini, (seluruh kerabat) agar membaca dan memahami keputusan pemerintah tersebut,” tegasnya kemarin (26/12). Terutama pada poin kelima yang berbunyi: Keraton Kasunanan Surakarta dipimpin oleh PB XIII Hangabehi didampingi Mahamenteri Panembahan Agung Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta berkoordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta. ”Poin kelima itu perlu digarisbawahi dan ditaati bersama,’’ tegas Gusti Nino. (*)
batampos – Bentrokan dua kelompok keluarga Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Solo) Jumat (23/12) malam berlanjut ke ranah hukum. Seruan perdamaian dan mediasi yang disampaikan sejumlah pihak akhirnya sia-sia.
Pantauan Jawa Pos Radar Solo, dua kubu sama-sama mendatangi Polresta Surakarta kemarin (26/12). Sekitar pukul 09.00, kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Solo mendatangi mapolres. Pelaporan dilakukan oleh Putri Paku Buwono (PB) XIII GRAy Devi Lelyana Dewi dan dua cucu PB XIII, BRM Yudistira dan BRM Suryo Mulyo. Mereka didampingi kuasa hukumnya, Raden Reza. ”Kami melaporkan kejadian kemarin, dugaan pengeroyokan dan penganiayaan serta dugaan penodongan senjata api oleh oknum aparat,’’ kata Gusti Devi saat ditemui di Mapolresta Surakarta.
Soal dugaan penodongan senjata api, Gusti Devi mengatakan, hukum akan membuktikan hal itu benar atau tidak. Yang jelas, keponakannya merasa ditodong sehingga pihaknya tetap melaporkan hal itu ke Polresta Surakarta. Dia tidak menghiraukan meski polisi telah membantah tuduhan penodongan kepada BRM Suryo Mulyo itu. ”Ya nggak papa, sah-sah saja jika Kapolresta mengatakan tak ada penodongan. Yang jelas, kami ada saksi yang menyaksikan hal itu. Nanti kita lihat saja pembuktiannya seperti apa,’’ ujarnya.
Pihaknya telah mengantongi surat tanda terima laporan polisi dengan nomor STTL/313/XII/2022/RESTA SKA/POLDA JATENG. Dengan dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, penganiayaan, dan ancaman.
Gusti Devi menambahkan, pihaknya juga sudah mengantongi sejumlah nama terlapor. Namun, dia enggan membeberkan hal itu. ”Terlapor masih lidik. Kami sudah kantongi namanya, dugaan-dugaan. Tapi, belum kami sebutkan di sini. Pelapor saya dan dua keponakan saya. Suryo Mulyo yang diduga ditodong senpi,’’ ucapnya. Raden Reza menambahkan, dugaan penodongan dengan senjata api tersebut harus diusut tuntas. Apakah itu dari aparat atau siapa pun harus diselidiki.
Sementara itu, siang sekitar pukul 13.30, giliran kubu PB XIII yang membuat laporan. Laporan dilakukan tiga abdi dalem Sinuwun PB XIII yang sempat menjadi korban. Mereka didampingi Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat. ”Korban yang terluka banyak, tapi yang sampai mendapat perawatan di rumah sakit ada empat orang. Yang satu masih di rumah sakit karena harus menjalani operasi. Yang tiga orang setelah keluar dari rumah sakit langsung membuat laporan hari ini (kemarin, Red),’’ papar Dani.
Dia berharap kasus penganiayaan hingga aktor intelektual di belakangnya bisa segera terungkap. ”Untuk yang membuat aduan ini adalah abdi dalem senior dan magang. Mereka yang selama ini melayani Sinuwun,’’ jelas Dani.
Sebagaimana diberitakan, Jumat (23/12) malam terjadi keributan antara kubu PB XIII Hangabehi dan LDA yang diketuai Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng, adik kandung PB XIII Hangabehi. Bentrokan tersebut merupakan rangkaian dari perseteruan yang terjadi di lingkungan keraton sejak 2004 silam. Terutama sejak PB XII wafat pada Juni 2004.
Perseteruan tersebut kembali menghangat ketika pekan lalu dikabarkan terjadi pencurian di lingkungan keraton, tepatnya di kamar putri PB XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi. Sejumlah barang bernilai histori tinggi raib. Namun, ada juga sejumlah pihak yang menganggap kasus pencurian itu hanya rekayasa. Tujuannya, LDA yang tersisih dari lingkaran kerajaan dapat masuk kembali ke keraton.
Dani mengakui, sejak ada kejadian dugaan pencurian itu, banyak orang asing yang keluar masuk keraton. ’’Sehingga Sinuwun dawuh untuk menutup pintu keraton. Kemudian, ada orang yang mau masuk itu hingga terjadi aksi pemukulan tersebut,’’ imbuh Dani.
Soal imbauan agar kasus tersebut diselesaikan lewat jalur mediasi, Dani menuturkan bahwa pada 2017 hal itu sudah dilakukan. Bahkan, sudah ada surat perjanjian yang berisi beberapa poin. Salah satunya, mereka mengakui jika PB XIII merupakan raja Keraton Kasunanan Surakarta. Mereka juga telah memohon pengampunan kepada PB XIII. ”Kemudian apabila mereka kembali mengulangi tindakan lama, seperti melanggar aturan atau merongrong Sinuwun (PB XIII), siap diproses baik secara hukum maupun adat. Sehingga tidak ada lagi mediasi,’’ tegas Dani.
Kilas Balik
Pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sudah berkali-kali berupaya menyelesaikan konflik internal kerabat Keraton Kasunanan Surakarta. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo, beragam upaya telah dilakukan. Tapi, semuanya seolah sia-sia.
Perselisihan itu berawal pada 2004 setelah sang raja Paku Buwono (PB) XII mangkat pada 12 Juni 2004. Kala itu, PB XII tidak memiliki permaisuri, hanya garwa ampil atau selir. Karena itu, tidak ada penetapan putra mahkota sebagai penerus sah takhta kerajaan.
Dampaknya, dua putra PB XII dari garwa ampil yang berbeda, yakni Gusti Pangeran Haryo (GPH) Hangabehi dan GPH Tedjowulan, mendeklarasikan diri sebagai raja Keraton Kasunanan Surakarta bergelar PB XIII. Sejak saat itulah intrik terus bermunculan karena ada dua matahari kembar di Keraton Kasunanan Surakarta. Masing-masing memiliki massa pendukung kuat.
Delapan tahun berselang atau tepatnya pada 2012, GPH Hangabehi dan GPH Tedjowulan bersepakat berdamai. GPH Hangabehi resmi menjadi raja keraton dengan gelar PB XIII Hangabehi. Sedangkan GPH Tedjowulan menjadi mahamenteri bergelar Panembahan Agung. Sayangnya, akurnya mereka tidak didukung oleh seluruh kerabat keraton.
Ontran-ontran kembali pecah baru-baru ini. LDA yang disebut tak diakui eksistensinya oleh PB XIII Hangabehi mengubah nama KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi, Sabtu (24/12). Itu diduga merupakan sinyal bahwa putra tertua PB XIII Hangabehi dari garwa ampil tersebut bakal dijadikan penerus takhta oleh LDA. Padahal, PB XIII Hangabehi telah menetapkan KGPH Purboyo yang diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Sudibyo Raja Putra Nalendra Ing Mataram sebagai putra mahkota pada 27 Februari 2022.
Putra mahkota berumur 22 tahun itu merupakan putra dari Asih Winarni, salah seorang istri PB XIII Hangabehi yang ditetapkan sebagai permaisuri bergelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoeboewono bersamaan dengan pengukuhan putra mahkota. Selama ini, sesuai paugeran alias peraturan keraton, yang berhak meneruskan takhta raja adalah putra dari permaisuri.
Sementara itu, GPH Suryo Wicaksono, adik PB XIII Hangabehi, menjelaskan bahwa pada era Presiden SBY, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Gusti Nino, sapaan akrab Suryo Wicaksono, mengajak seluruh kerabat keraton mematuhi keputusan pemerintah pusat tersebut. ”Menyoal kondisi keraton saat ini, (seluruh kerabat) agar membaca dan memahami keputusan pemerintah tersebut,” tegasnya kemarin (26/12). Terutama pada poin kelima yang berbunyi: Keraton Kasunanan Surakarta dipimpin oleh PB XIII Hangabehi didampingi Mahamenteri Panembahan Agung Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta berkoordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta. ”Poin kelima itu perlu digarisbawahi dan ditaati bersama,’’ tegas Gusti Nino. (*)
Ilustrasi. Cabai di Pasar Bengkong Sadai F.man Wachyudi
batampos – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam kembali menggelar rapat untuk membahas pengendalian inflasi jelang akhir tahun, Senin (26/12). Komoditi telur dan cabai menjadi perhatian dan diprediksi penyumbang inflasi di penghujung tahun 2022 ini.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad usai rapat menebutkan beberapa komoditi menjadi atensi di Batam yaitu cabai merah keriting dan telur ayam. Kedua komoditi ini mengalami lonjakan harga mendekati akhir tahun ini.
“Sepanjang tahun ini beberapa komoditi memang mengalami kenaikan harga. Telur dan cabai diprediksi akan menjadi penyumbang inflasi di Batam,” kata dia.
Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian, daerah diminta fokus dalam penanganan inflasi. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional terdapat 20 komoditi yang menjadi perhatian, lima di antaranya mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan.
Amsakar meneyebutkan komoditi yang alami kenaikan di antaranya, cabai rawit naik 15,5 persen secara nasional. Disusul cabai merah naik 7,5 persen, daging ayam bras 5,7 persen, telur 4,4 persen, dan beras 2,2 persen.
“Sementara untuk Kota Batam, dua komoditi yang mengalami lonjakan harga adalah cabai merah, dan telur. Meskipun kenaikannya tidak setinggi rata-rata nasional, namun kami tim TPID akan terus memantau dan melakukan komunikasi dengan daerah penghasil. Tujuannya agar inflasi terjaga, dan daya beli masyarakat tidak menurun,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan Kepri dinilai cukup baik dalam melakukan langkah taktis pengendalian inflasi. Menurutnya, bicara soal Kepri, tentu yang paling memberikan dampak itu adalah Batam. Untuk itu atas kerja sama semua pihak dalam mengendalikan inflasi ini, Mendagri menilai Kepri cukup baik dalam penangan inflasi.
“Kota Batam merupakan salah satu kota dengan capaian pengendalian inflasinya yang cukup baik. Dari grafik yang dipaparkan Kemendagri tadi,” sebutnya.
Lanjutnya, pemantauan terhadap pergerakan harga akan dilakukan Dinas Perindustrian, dan Perdagangan (Disperindag) Batam, sementara untuk komoditi lokal berada di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian (DKPP) Batam, begitu juga dengan peran distributor.
“Ini merupakan kerja bersama. Kami berharap inflasi Batam bisa terjaga, meskipun bukan daerah penghasil, Pemko Batam berupa menjaga stok dan harga pangan,” bebernya.
Kepala Perwakilan BI Kepri, Musni Hardika Atmaja sebelumnya dalam rapat bersama Forkopimda meminta kepada Pemko Batam untuk menjaga inflasi daerah agar tetap berada di angka yang aman.
Permintaan ini disampaikan, agar Batam tidak mengalami inflasi, sehingga daya beli masyarakat menurun. Inflasi menjadi fokus bersama menjelang akhir tahun ini.
“Sangat penting menjaga infasi. Jadi saya minta agar bagaimana inflasi Kota Batam tetap berada di angka yang aman,” tutupnya. (*)
Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Wakapolri Komjen Pol. Gatot Edy Pramono diminta untuk menjelaskan kasus demosi Kombes Rizal Irawan yang menjadi pelaku pemerasan Tony Sutrisno. Hal ini dikatakan Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan.
“Wakapolri harus menjelaskan ke publik mengapa dan apa alasannya,” katanya dihubungi di Jakarta, Senin (26/12) dikutip dari Antara.
Menurut dia, Wakapolri perlu perlu mengklarifikasi tindakannya memberikan potongan hukuman kepada Rizal yang saat ini menjadi sorotan publik.
Dia berharap kegaduhan di internal kepolisian bisa diselesaikan agar kisruh kepolisian tidak berlarut-larut.
Kata dia, ada problem besar dalam internal Polri dan itu berkaitan dengan integritas personel nya.
Hinca mengatakan bahwa pemotongan masa demosi Kombes Rizal Irawan sangat tidak adil dan bertentangan dengan etika kepolisian.
“Sekalipun ada mekanisme banding kepada Wakapolri, karena persoalan integritas ini menyangkut bukan satu orang dua orang, tentu ini tidak adil dan melanggar etika itu sendiri,” ujarnya menegaskan.
Hinca mengatakan dalam dalam rapat mendatang Komisi III DPR akan mengadakan rapat kerja dengan Kapolri dan jajarannya.
Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan akan meminta Wakapolri dan Kadiv Propam untuk membuka masalah dugaan pemerasan tersebut, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Sebelum nanti saya rapat dengan Kapolri, seharusnya Wakapolri bisa menjelaskan pertanyaan publik ini. Selain itu Kadiv Propam yang mengetahui hal ini, juga harus membuka dan menjelaskan karena ini sudah menjadi kasus publik,” tutur Hinca.
Hinca menambahkan, publik harus mengetahui mengapa Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menerima banding Kombes Rizal Irawan saja.
Tindakan itu, kata dia, menunjukkan Wakapolri telah memberi perlakuan berbeda dengan personel lain yang turut menjadi pelaku pemerasan. (*)
batampos – 3 orang tenggelam di pantai Trikora IV Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang, pada hari Senin (26/12/2022), petang. Mereka yang tenggelam adalah Jeri Josua, 23, seorang mahasiswa; Takeshi Latif Ogawa, 16, seorang pelajar; dan Kiyoko, seorang perempuan, usia 17 Tahun. Jeri dan Takeshi telah ditemukan dan segera di larikan ke Puskesmas Kawal.
ncaz
Keluarga korban dan petugas menunggu hasil pencarian.
Jeri Josua mengisahkan hari itu, pukul 13.00 Wib mereka beserta keluarga berangkat menuju pantai Trikora untuk berwisata.
Sekira pukul 14.15 Wib mereka tiba di Trikora 3. Mereka bergeser ke Trikora 4 sebab di Trikora 3 mereka melihat pantai tersebut banyaknya bebatuan.
Setiba di Trikora 4, Jeri dan 4 orang saudaranya Takesi, Kuul, Fian, Kyoko turun ke pantai untuk berenang meskipun ombak dan angin dipantai tersebut kuat.
Asyik berenang Jeri beserta 4 saudaranya tidak sadar sudah berenang hingga ke tengah. Saat itulah mereka terseret ombak hingga tenggelam. Jeri hendak menolong saudaranya yang lain tetapi tidak bisa dikarenakan kondisinya yang juga sudah lemas dan hanya bisa menyelamatkan Takeshi. (*)
Petugas Dishub melakukan penertiban satu unit mobil jenis Lexus berwarna putih yang terparkir di area terlarang, Senin (26/12).
batampos – Dinas Perhubungan Kota Batam kembali mengintensifkan penertiban parkir liar di sejumlah ruas jalan. Seperti yang terlihat di Jalan Engku Putri atau depan Kantor Imigrasi Kelas IA Batam, Senin (26/12) siang.
Petugas Dishub berhasil melakukan penertiban satu unit mobil jenis Lexus berwarna putih yang terparkir di area terlarang. Pemilik mobil terlihat kaget ketika kendaraan roda empat miliknya diderek oleh petugas Dishub Batam.
“Tadi saya minta patroli saja anggota turun di beberapa titik yang dinilai sering terjadi pelanggaran parkir,” kata Kepala Dishub Batam, Salim saat dihubungi.
Salim menyebutkan beberapa titik yang dinilai sering menjadi parkir liar di antaranya, Depan Kantor Wali Kota, Imigrasi, Pelabuhan Internasional Batamcenter, serta Nagoya. Penertiban ini merupakan patroli yang mulai dirutinkan.
Menurutnya, meskipun bukan tim patroli gabungan, ke depan pihaknya akan mengoptimalkan patroli parkir liar ini. Ia berharap upaya yang dilakukan ini bisa membuat pemilik mobil untuk patuh, dan memarkirkan kendaraan di tempat yang diperbolehkan.
“Sudah ada rambu-rambu larangan parkir. Jadi seharusnya sudah paham. Namun jika tidak juga, kami yang akan tindak,” tegasnya.
Salim menegaskan ke depan pihaknya akan meningkatkan kegiatan patroli. Hal ini betujuan untuk meminimalisir terjadinya parkir liar. Jalan yang sudah dilebarkan oleh pemerintah harusnya bisa dinikmati semua warga Batam, tanp terganggu adanya parkir liar.
Terkait kendaraan yang sudah terjaring tindakan penertiban, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam tersebut menyebutkan, proses kendaraan yang terjaring sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ada.
“Denda Rp500 ribu untuk kendaraan roda empat. Dan nanti akan diproses. Pemilik kendaraan diminta untuk menyetor ke kas daerah. Semoga dengan rutinnya patroli ini bisa menumbuhkan kesadaran pengendara untuk sadar rambu lalu lintas,” harapnya.
Sementara itu, beberapa pengendara terlihat memindahkan kendaraan mereka, ketika tim patroli Dishub Batam mulai memberikan pemberitahuan terkait area bebas parkir.
Tim patroli berhasil melakukan penindakan terhadap satu unit kendaraan yang terparkir di depan Kantor Imigrasi Batam. Selain itu tim juga melakukan patroli ke titik lainnya untuk menertibkan kendaraan yang parkir di area bebas parkir. (*)
Pelatih Arsenal Mikel Arteta. (Russell Cheyne/Reuters/Antara)
batampos – Pelatih Arsenal Mikel Arteta mendesak klubnya untuk mendatangkan pemain baru secepat mungkin di bursa transfer Januari 2023. The Gunners akan menjalani jadwal pertandingan Liga Premier Inggris yang sulit di bulan Januari, dengan menghadapi Newcastle United (4/1), Tottenham Hotspur (15/1) dan Manchester United, dikutip dari Antara.
“Kami tahu pentingnya mendapatkan pemain di awal musim panas dan itu yang ingin kami lakukan di bulan Januari,” kata Arteta yang dikutip Daily Mail pada Selasa (27/12).
“Ini idealis. Terkadang tidak realistis. Namun yang jelas, bila Anda menanyakan pendapat saya, secepat mungkin kami ingin para pemain beradaptasi.”
Penyerang Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudrysk kini menjadi prioritas transfer Arsenal setelah mereka kehilangan Gabriel Jesus dalam waktu cukup lama karena cedera.
Arteta mengatakan bahwa sekarang mengandalkan direktur olahraga Arsenal, Edu untuk mendatangkan pemain yang tepat bagi klub.
“Kami sangat selaras terkait dengan pemain yang kami cari,” kata Arteta.
“Apa yang tidak boleh kami lakukan adalah mendapatkan pemain yang bukan untuk kami,” katanya. “Kami membutuhkan pemain yang bisa membuat tim lebih baik.”
Arsenal saat ini memuncaki klasemen sementara Liga Premier Inggris dan unggul lima poin dari Manchester City di peringkat kedua.
Skuad asuhan Arteta tersebut akan menghadapi West Ham United di “Boxing Day” pada Selasa (27/12) dini hari WIB. (*)
batampos – Beredar video permohonan maaf Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Ahli pidana Muhammad Boli menduga permintaan maaf tersebut ada muatan politik.
”Beredarnya video permohonan maaf Hasnaeni kepada ketua KPU, memperkuat dugaan adanya muatan politis,” kata Muhammad Boli dalam keterangan rilisnya.
Muhammad Boli mengatakan, laporan Hasnaeni ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas, terkait adanya dugaan pelecehan oleh ketua KPU kepada Hasnaeni adalah tindakan hukum yang tidak tepat dan salah alamat.
”Jika memang dugaan itu benar dan memiliki bukti-bukti, seharusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Muhammad Boli.
Boli menilai, dengan tidak dilakukannya laporan pengaduan ke kepolisian dan hanya melaporkan ke DKPP, kuat dugaan bahwa pelaporan Hasnaeni bermuatan politis yang ingin merusak ketua KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Laporan Hasnaeni yang bermuatan politis tersebut telah mengganggu proses konsolidasi penyelenggaraan Pemilu dan berpotensi menghambat serta melukai seluruh insan penyelenggara Pemilu.
”Karena ketua KPU adalah simbol institusi KPU. Karena kuatnya daya rusak tuduhan Hasnaeni, ketua KPU atau KPU secara institusi mengambil langkah hukum atas tuduhan tersebut. Ini semua untuk menyelamatkan marwah KPU,” tegas Muhammad Boli.
Sebelumnya, Hasnaeni Wanita Emas melakukan klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Hasnaeni meminta maaf kepada Ketua KPU beserta jajarannya.
Dia menyebut isu pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU terhadap Hasnaeni tidak benar. ”Bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar,” kata Hasnaeni. (*)
Kasatlantas Polresta Tanjungpinang, Kompol Reza Anugrah Arief Perdana, f. Peri Irawan / Batam Pos
batampos-Dua pengemudi motor tabrakan di Jalan Nusantara Batu 13 Tanjungpinang, Minggu (25/12) malam. Satu korban tewas dalam kecelakaan tersebut.
Kasatlantas Polresta Tanjungpinang Kompol Reza Anugrah menerangkan, awalnya pengendara motor Honda BP 2665 CT Wan Fardilah melaju dari arah Hotel Aston menuju Sei Pulau Batu 15.
Tiba-tiba motor korban keluar jalur lalu bertabrakan dengan motor Yamaha BP 4398 BR yang dikendarai Siyamudi. “Dua pengendara sepeda motor mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit,” jelas Reza.
Berdasarkan penyelidikan sementara, motor Honda Revo lepas kendali lalu keluar jalur. Kemudian menghantam motor Yamaha yang melaju dari arah berlawanan. “Korban Wan Fardilah meninggal dunia di rumah sakit. Korban Siyamudi alami fraktur pada bagian kaki kanan dan luka lecet pada bagian jari tangan kanan,” terang Reza. (*)
