Kepala BP Batam, Muhammad Rudi (kiri) dan Presiden Direktur PT Jaya Samudra Karunia Gas (JSKG), Jang Sang Kyu, menandatangani Head of Agreement (HoA) Pemanfaatan Dermaga dan Lahan di Terminal Umum Curah Cair Kabil untuk Fasilitas Liquefied Natural Gas (LNG) selama 25 tahun. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – BP Batam menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan PT. Jaya Samudra Karunia Gas (JSKG) beberapa waktu lalu.
HoA ditandatangani langsung oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Presiden Direktur PT Jaya Samudra Karunia Gas (JSKG), Jang Sang Kyu.
Penandatangan HoA tersebut tentang Persiapan Kerjasama Pemanfaatan Dermaga dan Lahan di Terminal Umum Curah Cair Kabil untuk Fasilitas Liquefied Natural Gas (LNG) selama 25 tahun.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan komitmen investasi ini akan memberikan konstribusi besar bagi supply listrik di Batam sekaligus mendorong pengembangan konstruksi dermaga curah cair Kabil.
Menurutnya, investasi ini juga mendukung upaya pemerintah pusat dalam menjaga kelancaran transisi energi global. LNG saat ini tengah diharakan dapat menjadi alternatif energi selama masa transisi energi untuk mengurangi ketergantungan sektor listrik pada batubara dan minyak bumi.
“Ini adalah satu perusahaan yang akan membangun tenaga listrik (LNG) di Kota Batam yang bukan di atas tanah, dia akan gunakan dengan kapal panjang mencapai 300 meter. Maka dia butuh dermaga untuk sandaran kapal itu sendiri.” terang Muhammad Rudi.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa BP Batam memiliki dermaga curah cair di Kabil, yang belum maksimal. Sehingga, kehadiran PT Jaya Samudra Karunia Gas (JSKG) yang akan menyewa sekaligus melakukan pengembangan dan konstruksi didalamnya, akan membawa multiplyer effect positif bagi Batam ke depan.
Muhammad Rudi berharap produksi listrik dari JSKG nantinya tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan listrik di dalam wilayah Batam saja, tapi juga mencukupi kebutuhan ekspor.
“Sebagaimana komitmen dari Mr. Jang Sang Kyu tadi. Mudah-mudah supply listrik tak jadi masalah untuk Batam ke depan. Tak hanya mencukupi Batam, tapi juga ekspor keluar. Mudah-mudahan Ini awal yang baik untuk kemajuan Batam,” kata Rudi.
Perjanjian awal (HoA) antara BP Batam dengan PT Jaya Samudra Karunia Gas (JSKG) ini bertujuan sebagai pedoman dan persiapan untuk melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Dermaga dan Lahan di Terminal Umum Curah Cair Kabil untuk fasilitas Liquefied Natural Gas (LNG).
Adapun ruang lingkup dalam HoA ini adalah persiapan penyediaan dermaga dan fasilitas di darat, persiapan penyediaan Fasilitas Liquefied Natural Gas (LNG), dan Persiapan Penguatan Dermaga.
Presiden Direktur PT Jaya Samudra Grup , Jang Sang Kyu menyampaikan apresiasi bahwa niatnya untuk membangun LNG di Batam sejak 2017, akhirnya dapat terealisasi atas dukungan BP Batam dan jajarannya.
“Saya berjanji, kita akan bangun selesaikan floating LNG Terminal dalam 1 tahun dan pembangkit-pembangkit di daerah Batam dan Kepri, akan saya rubah semua pakai LNG.” Kata pria asal Korea Selatan ini dalam sambutannya.
Lebih lanjut pihaknya mengatakan bahwa pengembangan LNG telah lebih dulu dilakukan oleh Singapura sejak 10 tahun silam. Singapura sukses memanfaatkan pasar maritime inernasional.
Dengan hadirnya LNG di Batam, ia berkomitmen akan mengembangkan prospek ini hingga ke pasar ASEAN. (*)
Ibu-ibu Seipancur, Seibeduk Kota Batam, Kepri memilah botol bekas dan membersihkannya untuk dijual dan didaur ulang. Bank sampah ini terletak di Kampung Berseri ASTRA (KBA) di Kaveling Sipancur Blok C No 10 RT 02 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Seibeduk.
KBA membantu ibu-ibu ini dengan menyediakan cutter, sarung tangan, masker dan lain sebagainya. Botol plastik yang terkumpul akan diseleksi sebelum dijual. Botol dikumpul dengan botol, tutup dengan tutup, label dengan label, sebab meski secara umum disebut plastik secara bisnis beda harga.
KBA ini 4 pilar yaitu Astra pendidikan, Astra Kesehatan, Astra Lingkungan dan Wirausaha.
Astra selalu bersinergi dengan masyarakat sekitar. Memberi bantuan, baik itu bantuan pendidikan, kesehatan masyrakat dan lain sebagainya. (*)
Kritik Bupati Sumenep Achmad Fauzi terkait dana bagi hasil (DBH) di sektor minyak dan gas bumi (migas) menuai banyak dukungan. Usaha Fauzi yang menginginkan DBH migas dinaikkan bukan hanya demi kepentingan masyarakat Sumenep, melainkan juga Madura. (JAWA POS RADAR MADURA)
batampos – Kritik Bupati Sumenep Achmad Fauzi terkait dana bagi hasil (DBH) di sektor minyak dan gas bumi (migas) menuai banyak dukungan. Usaha Fauzi yang menginginkan DBH migas dinaikkan bukan hanya demi kepentingan masyarakat Sumenep, melainkan juga Madura.
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menilai, suara-suara kepala daerah terkait anggaran DBH migas merupakan suara keadilan. Menurut Nur Hidayat, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) terkait aturan DBH belum memihak daerah.
“Daerah yang penghasil minyak dan gas, punya risiko lebih besar dibandingkan daerah lain yang tidak punya minyak,” kata Nur Hidayat. Karenanya, Nur Hidayat mendukung usaha-usaha yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk Bupati Sumenep Achmad Fauzi, yang mempersoalkan DBH migas.
Menurut Nur Hidayat, apa yang disampaikan Achmad Fauzi, juga Bupati Meranti Muhammad Adil, merupakan keluhan masyarakat.
“Dengan adanya eksploitasi dan eksplorasi migas di daerahnya, masyarakat yang terkena imbasnya. Namun, apakah mereka menikmati hasilnya, ini yang dipertanyakan,” ujarnya.
Kritik soal pembagian DBH migas antara pusat dan daerah telah disuarakan Achmad Fauzi sebelum Bupati Meranti Muhammad Adil mempersoalkannya.
Menurut Fauzi, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah lama menyampaikan persoalan DBH migas. Dalam kritiknya, Fauzi menyatakan DBH migas harus lebih berpihak kepada daerah.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah sejak lama menyampaikan tentang DBH bisa berpihak kepada daerah. itu sudah kami sampaikan,” kata Fauzi.
Dalam kritiknya, Fauzi Ingin DBH migas yang diterima Kabupaten Sumenep nilainya lebih besar. Peningkatan anggaran yang diperjuangkan Fauzi dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
“Saya berharap, dan menjadi harapan kita, bagaimana DBH bisa lebih besar. Karenanya harus ada aturan yang diubah, tapi itu kewenangan pemerintah pusat,” ungkap tokoh muda Madura itu. (*)
Penahanan tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS di SMK Negeri 1 Batam oleh Kejari Batam.
batampos – Kasus dugaan korupsi SMK Negeri 1 Batam masih bergulir di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Sampai saat ini ada 17 saksi yang dihadirkan dan sidang berlangsung tiga kali seminggu, yakni Senin, Rabu dan Kamis.
Pada Kamis (22/12), agenda sidang yakni pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedi Januarto Simatupang dimulai pukul 09.00WIB- 12.00 WIB.
Dua saksi tersebut yakni Alimun sebagai Wakil Ketua Komite dan Henra Debeny dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Sedangkan kedua terdakwa LLS dan WD didampingi kuasa hukum, mendengarkan keterangan saksi secara online dari Rutan Tanjungpinang.
“Hari ini ada dua saksi yang memberi keterangan. Keterangan para saksi, dibenarkan oleh kedua Terdakwa, meski satu dua ada yang dibantah,” terang Kasi Intel Kejari Batam, Riki Saputra, yang dihubungi Batampos usai sidang.
Dijelaskan Riki, total saksi yang sudah dihadirkan ke persidangan sekitar 17 orang. Rata-rata para saksi, mengetahui tentang adanya anggaran yang digunakan oleh kedua terdakwa.
“Masih soal anggaran yang kami sampaikan di dalam dakwakan, dan itu ada yang dibenarkan terdakwa, meski ada juga yang dibantah,” jelas Riki.
Disinggung soal sidang yang berlangsung tiga kali seminggu, menurut Riki diantara alasannya adalah masa tahanan terdakwa dan penerapan sidang cepat, efektif dan menghemat biaya.
“Salah satunya juga masa tahanan terdakwa, karena pada sidang awal itu sudah banyak menghabiskan waktu dengan tanggapan dan keberara kuasa hukum terdakwa. Karena itu digelar 3 kali seminggu,” terang Riki.
Masih kata Riki, pada sidang berikutnya yang akan berlangsung pada 5 Januari, pihaknya akan kembali menghadirkan 5 orang saksi. Menurutnya, saksi yang akan dihadirkan nanti akan banyak mengungkap fakta baru yang sebelumnya tak terekspos ke publik.
“Ada banyak fakta dan kejutan baru. Namun belum bisa sampaikan sekarang, tunggu saja di persidangan nanti,” tegas Riki.
Diketahui, sidang yang digelar pada Rabu (21/12) berlangsung selama 12 jam, yakni dimulai pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB. Hari itu, ada 5 saksi yang diperiksa. Di antaranya Mursidah (bendahara komite), Mery (wakasa sarana baru) , Achmad (wakasarana baru) , Silvi (pihak hotel Harmoni One) dan Octavia ( toko atk).
Dalam sidang dakwaan beberapa waktu lalu, JPU Dedi Januarto Simatupang, menjelaskan, dugaan korupsi yang dilakukan kedua terdakwa terjadi dalam kurun waktu 2017-2019.
Modus yang diduga digunakan dalam menyalahgunakan dana Bos dan Komite yakni dengan melakukan markup, laporan fiktif, meminta fee dan lainnya. Dalam dakwaan juga dijelaskan 8 poin bagaimana dana bos dan komite itu diduga dikorupsi oleh kedua terdakwa.
Karena itu, tindakan melawan hukum yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dalam pengelolaan anggaran SMKN 1 Batam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berupa dana BOS dan dana Komite telah menyebakan kerugian keuangann negara Rp. 468.974.117. Tujuannya yakni memperkaya pribadi kedua terdakwa.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.(*)
Kepala BPOM RI Penny K. Lukito. (Wisnu Adhi/Antara)
batampos – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengumumkan hasil pengawasan obat sirup dan bahan bakunya yang mengandung cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG). Cemaran EG dan DEG yang melebihi ambang batas, beberapa minggu lalu menyebabkan gangguan ginjal akut atau acute kidney injury (AKI) pada anak.
Kepala BPOM Penny K Lukito kemarin (22/12) menyampaikan sampai 12 Desember, lembaganya telah menemukan enam industri farmasi yang memproduksi sirup obat dengan kadar cemaran EG/DEG yang melebihi ambang batas aman. Keenam IF tersebut adalah PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, PT Afi Farma, PT Ciubros Farma, PT Samco Farma, dan PT Rama Emerald Multi Sukses.
“BPOM telah menetapkan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) cairan oral non-betalaktam,” katanya kemarin. Selain itu, sanksi yang diberikan adalah pencabutan seluruh izin edar produk obat sirup di perusahaan tersebut. Kegiatan produksi pun dihentikan. Sementara yang sudah kadung di pasaran harus ditarik dan dimusnahkan dengan cara yang tidak membahayakan.
Sebelumnya melalui penjelasan BPOM Nomor HM.01.1.2.11.22.178 yang diterbitkan pada 9 November lalu, telah disebutkan dua produk dari PT CF Ciubros Farma dan dua produk dari PT Samco Farma yang mengandung cemaran EG melebihi ambang batas aman. “BPOM telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat CPOB kepada PT CF (Ciubros Farma ) dan PT SF (Samco Farma),” katanya. BPOM juga telah mencabut izin edar enam produk PT Ciubros Farma dan sembilan produk PT Samco Farma.
Selain itu, BPOM juga menyatakan ada sembilan produk obat sirup yang tidak menggunakan pelarut Propilena Glikol, Polietilena Glikol, Sorbitol, atau Gliserol. Empat pelatur ini diduga menimbulkan adanya cemaran EG dan DEG. “Sehingga saat ini terdapat total 177 produk sirup obat yang tidak menggunakan keempat pelarut,” ujarnya. Sehingga dinyatanyakan aman digunakan asal memenuhi aturan pakai.
BPOM juga terus melakukan verifikasi hasil pengujian bahan baku obat. Hasil verifikasi periode 30 November hingga 14 Desember, terdapat tambahan 160 produk yang telah memenuhi ketentuan. “Dengan demikian, BPOM menyatakan 332 produk sirup obat dari 38 industri farmasi telah memenuhi ketentuan,” ujarnya. Dalam hal ini BPOM melihat kualifikasi pemasok bahan baku hingga pengujian bahan baku setiap kedatangan. (lyn)
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari. Foto: Ombudsman Kepri untuk Batam Pos
batampos – Kota Batam menjadi nomro dua terendah dalam pelayanan publik se-Provinsi Kepri. Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadarai, saat konferensi pers terkait penilaian kepatuhan pada penyelenggara pelayanan publik se-Provinsi Kepri.
Lagat mengatakan, penilaian ini untuk mengukur tingkat kepatuhan pelayanan publik sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009. Kemudian juga salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif.
“Dari penilaian 7 Kabupaten dan 1 Provinsi di Kepri, Kota Batam berada di urutan ke 7 paling bawah tingkat kepatuhan pelayanan publik, yang kemudian terakhir pada Kabupaten Bintan,” ujarnya, Kamis (22/12/2022).
Meski begitu lanjutnya, penilaian yang diberikan oleh Ombudsman Kepri masih tergolong tinggi dan tidak masuk lapor merah. Lagat menjelaskan, ada 4 poin tujuan penilaian kepatuhan.
Di antaranya mengidentifikasi tingkat kompetensi penyelenggara pelayanan publik, mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan. Kemudian mengidentifikasi pemenuhan komponen standar pelayanan publik. Serta mengidentifikasi
pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggaraan pelayanan publik.
“Penilaian kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena kali ini kami lebih memperluas penilaian, seperti mengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan,” katanya.
Menurut dia, penilaian kepatuhan ini berlangsung sejak Agustus hingga November, dengan berkeliling daerah di Kepri. Substansi penilaian yakni kesehatan (pelayanan jasa dan administrasi), pendidikan, sosial, perizinan dan administrasi kependudukan serta pada Kementerian ATR/ BPN dan Polri.
“Jadi kami memang memilih dinas-dinas yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Waktu dan anggaran kami memang terbatas, sehingga kami hanya mengambil beberapa sampel saja dari tiap Kota dan Kabupaten, serta propinsi,” terang Lagat.
Hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tiga Pemerintah Daerah (Pemda) masuk pada kategori A dengan kualitas opini tertinggi, yaitu Kabupaten Karimun dengan perolehan nilai 90,92, Kabupaten Natuna dengan nilai 90,64, dan Kota Tanjungpinang sebesar 88,14. Sedangkan lima Pemda lainnya, masuk pada kategori B dan kualitas opini Tinggi dengan perolehan nilai Kabupaten Lingga 87,27, Provinsi Kepulauan Riau 85,97, Kabupaten Kepulauan Anambas 83,42, Kota Batam 83,06 dan Kabupaten Bintan 82,36.
“Kepri masuk 10 top besar tingkat kepatuhan pelayanan publik se-Indonesia. Penilaian kali ini, tak ada lapor merah. Nilai paling rendah C, namun mendekati B,” terang Lagat.
Dikatakan Lagat, untuk Batam berada di urutan ke 7 terendah diatas Kabupaten Bintan (terakhir). Meski tak mengalami peningkatan, nilai untuk Kota Batam meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Di Kota Batam hanya satu instansi masuk pada kategori A dan mendapatkan kualitas opini tertinggi yaitu Puskesmas Botania yang memperoleh nilai 89,73. Sisanya lima instansi masuk pada kategori B dan mendapatkan kualitas opini Tinggi, yaitu Dinas Kesehatan dengan nilai 86,5, Dinas Pendidikan 85,91, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 84,36, Dinas Sosial dengan nilai 79,62 dan DPM-PTSP dengan nilai 79,38, dan satu instansi lainnya yaitu Puskesmas Tanjung Uncang masuk pada kategori C dan mendapatkan kategori kualitas opini Sedang dengan perolehan nilai 75,92.
“Untuk urutan Kota Batam memang tak berubah, namun untuk nilai naik dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya hanya 6,9, tahun ini 83,06. Ini perubahaan yang patut diapresiasi, meski masih diurutan yang sama,” jelas Lagat.
Menurut dia, penilaian dilakukan tanpa embel apapun. Hanya untuk kepentingan publik. Tujuannya penilaian sebagai informasi kepada publik. Dimana nantinya, setiap instansi dapat berbenah, jika tak ingin mendapat sanksi sosial dari masyarakat.
“Saya dapat mengaransi penilaian itu apa adanya. Tak ada yang dibuat-buat. Jadi memang itulah yang kami dapat saat penilaian ke instansi-instansi,” jelas Lagat.
Masih kata Lagat, penilaian juga untuk bisa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan konsisten menerapkan Standar Pelayanan, selalu melakukan Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM), meningkatkan kompetensi aparatur dan mengoptimalkan penggunaan teknologi agar pelayanan bisa semakin Berkualitas, Cepat, Mudah, Terukur dan Terjangkau.
Kemudian memberikan reward kepada semua pelaksana pelayanan publik yang hasil penilaiannya masuk dalam kualitas Opini Tertinggi dan Tinggi, serta emberikan punishment kepada pimpinan instansi pelaksana yang nilai kualitas opini pelayanan publiknya Sedang dan Rendah.
“Ombudsman RI Perwakilan Kepri akan terus melakukan evaluasi implementasi pelayanan publik di Provinsi Kepri. Nilai yang kami beri sewaktu-waktu bisa berubah, jika ada informasi berbeda dari masyarakat,” tegas Lagat.(*)
ILUSTRASI: Seleksi masuk ASN formasi PPPK tenaga teknis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
batampos – Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis tahun 2022 telah dirilis. Sejumlah kementerian pun telah mengumumkan kebutuhan formasi PPPK teknisnya.
Kementerian Agama (Kemenag) misalnya. Total ada 49.549 formasi PPPK teknis yang dibuka. Di mana, ada tiga kriteria pelamar yang ditetapkan tahun ini. Pertama, pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK II). Mereka adalah pelamar yang terdaftar pada pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), memiliki kartu peserta ujian tahun 2021, dan masih aktif bekerja di Kemenag sampai dengan periode pendaftaran PPPK 2022. Klik di sini Pengumuman-Seleksi-PPPK-Teknis-BKN-TA-2022
Kedua, pelamar Non ASN Kemenag. Yakni, pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kemenag sampai periode pendaftaran PPPK Kemenag 2022, memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Terakhir, pelamar lainnya. Adapun kategori ini adalah pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria 1 dan 2, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
Selain itu, pelamar harus WNI, usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun, serta tidak pernah dipidana.
“Seleksi calon PPPK periode ini menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan status pegawai Non ASN yang selama ini telah mengabdi di Kemenag,” ujar Sekjen Kemenag yang juga Ketua Panitia Seleksi Nizar Ali, kemarin (22/12).
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Nurudin menambahkan, pendaftaran calon PPPK dilakukan secara online. Peserta harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. “Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan formasi. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan formasi, maka menjadi tanggung jawab pelamar sendiri,” ungkapnya.
Untuk tahapan seleksi, peserta akan menjalani seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Untuk seleksi administrasi berlangsung dari 21 Desember 2022 sampai 11 Januari 2023. Hasilnya akan diumumkan pada 12 – 15 Januari 2023.
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi CAT BKN. adapun bobot nilainya 60 persen. Lalu, tes moderasi beragama berbasis CAT Kemenag dengan bobot nilai 40 persen.
“Seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 10 Maret sampai 3 April 2023. Kelulusan hasil seleksi akan diumumkan pada rentang 9 sampai 11 April 2023,” ungkapnya.
Selain Kemenag, ada pula Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang juga membuka lowongan untuk PPPK tenaga teknisnya. Tahun ini, ada sekitar 357 formasi yang dibuka. Formasi tersebut dibuka untuk sejumlah unit kerja, antara lain di sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hingga Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas di Medan, Serang, Bekasi, Bandung dan Makassar.
“Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi pelamar dengan
kriteria bersifat umum, kecuali untuk jabatan instruktur dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja,” ujar Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi. Jabatan tersebut, imbuh dia, tidak dapat diperuntukan pelamar disabilltas karena kedua jabatan tersebut membutuhkan banyak kegiatan fisik dengan risiko sedang hingga tinggi dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga telah merilis kebutuhan PPPK-nya. Tersedia 7.561 formasi untuk PPPK tenaga teknis tahun ini. Dikutip dari Pengumuman Seleksi Penerimaan PPPK Kebutuhan Tenaga Teknis Kemendikbudristek 2022, alokasi kebutuhan jabatan PPPK tersebut meliputi Unit Utama Pusat (UUP) sejumlah 253. Lalu, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sejumlah 7.308, yang terdiri dari teknis dosen 6.850 dan teknis lainnya 458. Untuk detilnya, calon pelamar bisa mengakses laman https://casn.kemdikbud.go.id.
Tahun ini sendiri, secara keseluruhan, pemerintah menetapkan 518.040 formasi PPPK. Jumlah tersebut yang terdiri atas 93.197 formasi di tingkat pusat dan 424.843 formasi di daerah. Untuk formasi di daerah, ada 319.029 formasi untuk PPPK guru, 80.049 PPPK tenaga kesehatan, dan 25.765 PPPK tenaga teknis.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan, agar pelamar mempersiapkan diri dengan baik dan mencermati syarat masing-masing formasi. Menurutnya, informasi resmi mengenai seleksi ini hanya diumumkan melalui portal resmi instansi berwenang.
Selain itu, peserta diharapkan agar berhati-hati terhadap berita bohong atau hoaks yang mudah beredar tanpa bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terutama, yang berkaitan dengan jaminan kelulusan.
“Siapa pun yang mengiming-imingi janji proses jalur cepat, jalur khusus, atau apapun namanya, mohon segera dilaporkan kepada kami agar bisa kita tindak dengan tegas,” pungkasnya. (*)
Suasana arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta – Cikampek. (ANTARA/Jasa Marga)
batampos – Gelombang mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) telah dimulai. PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat, sebanyak 600.394 kendaraan telah meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 sampai H-4 Natal atau pada Minggu–Rabu (18–21/12).
Angka tersebut merupakan kumulasi arus lalu lintas (lalin) dari empat gerbang tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans-Jawa), serta GT Kalihurip Utama (arah Bandung). ”Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek naik 13,27 persen jika dibandingkan lalin normal periode Juni 2022 dengan total 530.042 kendaraan,” ujar Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga Lisye Octaviana kemarin (22/12).
Jika dibandingkan dengan prediksi volume lalin Nataru 2022 pada periode yang sama, total volume lalin tersebut naik sebesar 2,64 persen dengan total 584.945 kendaraan. Ratusan ribu kendaraan itu terpantau menuju tiga arah. Mayoritas atau sebanyak 269.870 kendaraan (44,95 persen) menuju arah timur atau arah Trans-Jawa dan Bandung. Perinciannya,140.585 kendaraan menuju arah Trans-Jawa melalui GT Cikampek Utama jalan tol Jakarta–Cikampek dan 129.285 kendaraan menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama jalan tol Cipularang. Lalu, 194.405 kendaraan (32,38 persen) menuju arah barat atau arah Merak melalui GT Cikupa jalan tol Tangerang–Merak dan 136.119 kendaraan (22,67 persen) menuju arah selatan atau Puncak melalui GT Ciawi jalan tol Jagorawi.
Lisye mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol, terutama dalam momen Nataru saat ini. Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, mematuhi protokol kesehatan saat berada di rest area, memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas.
”Jasa Marga telah mengidentifikasi titik-titik yang rawan terjadi kepadatan. Untuk antisipasinya, akan dilakukan rekayasa lalu lintas,” ujar Pgs (Pengganti Sementara) General Manager Representative Office 1 Jasa Marga Metropolitan Tollroad Ginanjar Bekti Rakhmanto. Jasa Marga akan berkoordinasi dengan petugas patroli jalan raya (PJR) dan kepolisian setempat untuk diskresi rekayasa lalin yang dibutuhkan.
Pada bagian lain, Pertamina menjamin ketersediaan stok BBM selama periode Nataru. Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menuturkan, pihaknya memastikan pasokan energi dalam kondisi aman. Seluruh tim satgas Nataru yang dibentuk Pertamina Patra Niaga dipastikan stand by sejak 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Satgas itu bersiaga di jalur strategis dan wisata untuk memastikan pasokan dan layanan BBM, LPG, maupun avtur.
Alfian dan manajemen Pertamina Patra Niaga fokus melakukan peninjauan di wilayah-wilayah yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas selama Nataru. Misalnya di tol Trans-Jawa, yakni SPBU Rest Area Km 57 ruas tol Jakarta–Cikampek, layanan Kiosk Pertamina Siaga di ruas tol Cipali, hingga SPBU Rest Area Km 379 ruas tol Batang–Semarang.
Alfian menjelaskan, Pertamina menyiagakan layanan tambahan di jalur tol dan wisata. Sebanyak 54 Kiosk Pertamina Siaga, 496 motoris atau Pertamina Delivery Service (PDS), 192 mobil tangki stand by, serta 1.184 SPBU, 4.186 pangkalan LPG Siaga, dan 8 titik Rumah Pertamina Siaga siap melayani masyarakat yang bermobilisasi di pengujung tahun ini.
”Layanan-layanan tambahan tersebut kami siagakan di titik strategis. Di antaranya, kami menyiapkan motoris untuk antisipasi kemacetan, kemudian Rumah Pertamina Siaga, mobil tangki yang stand by di SPBU, kemudian ada Pertashop di lokasi-lokasi yang belum terdapat SPBU,” jelasnya kemarin.
Alfian menambahkan, saat ini ketahanan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman. Untuk coverage days produk BBM berada di atas 19 hari. Avtur masih di atas 29 hari. Sedangkan untuk coverage days LPG masih di atas 18 hari. ”Masyarakat tak perlu khawatir. Sebab, di momen Natal dan tahun Baru (Nataru) kali ini, pasokan BBM kami pastikan aman dan LPG juga aman,” tambahnya.
Sementara itu, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Jawa Timur-Bali-Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Fedy Alberto menjelaskan, kenaikan konsumsi BBM selama masa Nataru di wilayah Jatimbalinus sudah kembali normal. Dia mencontohkan perkiraan kenaikan pertalite yang mencapai 11.343 kiloliter (kl) per hari. Angka itu naik 2 persen dibandingkan dengan penyaluran normal pertalite sebesar 11.144 kl per hari.
Di sisi lain, BBM solar subsidi diperkirakan turun sebanyak 1,6 persen. Hal tersebut disebabkan aktivitas industri yang menurun selama Nataru. Ditambah lagi pembatasan angkutan barang jelang Nataru. ”Lonjakan tahun ini sebenarnya sudah bertumbuh dibanding tahun lalu. Pada Nataru 2021, lonjakannya hanya di kisaran 1 persen saja,” jelasnya.
Konsumsi BBM nonsubsidi dikatakan justru lebih tinggi dari yang subsidi. Pertamax diproyeksikan bakal naik sebanyak 5,4 persen. Sedangkan pertadex naik sebanyak 8 persen.
Pada kesempatan yang sama, Area Manager Communication & CSR Marketing Region Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga Deden Mochammad Idhani mengatakan, pihaknya sudah menyiagakan satgas selama periode 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Seluruh infrastruktur bakal dioperasikan secara maksimal selama periode tersebut. Antara lain 19 terminal BBM, 8 terminal LPG, 1.300 SPBU, 160 SPBE, hingga 13 DPPU. ”DPPU juga menjadi perhatian kami karena arus pesawat juga cukup masif akhir tahun ini. Kenaikannya bisa mencapai 8 persen,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin Apel Gelar Pasukan Angkutan Nataru di Stasiun Gambir, Jakarta. Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada para petugas di stasiun untuk melayani dengan sepenuh hati. Termasuk memberikan pelayanan yang prima kepada para penumpang kereta api (KA) yang akan bepergian di masa libur Nataru.
”Laksanakan tugas dengan sepenuh hati dan berikan pelayanan yang terbaik kepada para penumpang. Karena kereta api menjadi salah satu moda favorit masyarakat di masa libur Nataru,” tuturnya.
Menhub juga meminta jajaran PT KAI untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Diprediksi, sekitar 5,11 juta masyarakat akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi KA. Jumlah itu meningkat 127,64 persen dibandingkan tahun lalu atau meningkat hampir tiga kali lipat.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, guna meningkatkan keselamatan perjalanan KA di masa angkutan Nataru, pihaknya mengerahkan 45 petugas pemeriksa jalur ekstra, 324 petugas penjaga pintu perlintasan ekstra, dan 62 petugas daerah rawan. Total 431 petugas disiagakan di sepanjang lintasan KA Jawa dan Sumatera. Mereka bertugas memantau rintang jalan atau peristiwa luar biasa hebat (PLH) yang bisa menghambat perjalanan KA.
KAI juga menyiapkan total 3.943 petugas pengamanan dari unsur internal dan eksternal perusahaan. Perinciannya, 1.338 personel polisi khusus kereta api (polsuska), 2.202 personel sekuriti, dan 403 personel tambahan dari TNI/Polri. Ribuan petugas pengamanan tersebut akan melakukan pengamanan di atas KA, stasiun, serta melaksanakan patroli mobile sepanjang lintasan jalur KA yang rawan tindakan kejahatan. ”Di samping itu, para petugas tetap akan menegakkan protokol kesehatan bagi seluruh pelanggan di stasiun dan selama perjalanan,” terangnya.
Pihaknya juga telah memastikan keandalan sarana dan prasarana KAI. Termasuk melakukan ramp check atau pemeriksaan kelaikan dan kesiapoperasian lokomotif dan kereta. Pemeriksaan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Oktober–November lalu.
Dari sisi fasilitas, KAI telah mempersiapkan dengan optimal mulai dari memasuki area stasiun, di atas kereta, hingga keluar area stasiun tujuan. ”Kebersihan area stasiun, ruang tunggu penumpang, toilet, serta kereta terus dijaga untuk memberikan kenyamanan kepada para pelanggan,” ucapnya.
Pada angkutan Nataru ini, KAI menyediakan 5,5 juta tempat duduk. Sampai 21 Desember telah terjual 916 ribu tiket KA jarak jauh atau 39 persen dari total tiket yang disediakan.
Antisipasi Cuaca
BMKG memprediksi puncak musim hujan terjadi pada periode Desember 2022 hingga Januari 2023. Hal tersebut rawan memicu terjadinya gelombang tinggi dan angin kencang di sejumlah lintasan penyeberangan. Karena itu, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG. ”Kami juga berkoordinasi intensif dengan kepolisian, TNI, dan otoritas pelabuhan sebelum kapal feri melakukan pelayaran. Tujuannya agar perjalanan aman dan lancar sampai tujuan,” ujarnya.
ASDP, lanjut Shelvy, telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi cuaca ekstrem. Misalnya mengoperasikan kapal berukuran besar dan memastikan kelengkapan alat-alat keselamatan sesuai SOP pelayaran. Antara lain sekoci, rakit penolong, serta APAR dan hidran.
”Kami juga aktif dan berkelanjutan menyampaikan informasi kepada pengguna jasa jika terdapat keterlambatan pelayanan yang timbul karena cuaca ekstrem. BMKG juga membuka posko yang secara aktif akan merilis informasi cuaca kepada seluruh operator penyeberangan,” bebernya.
Persiapan Nataru juga dilakukan TNI. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan, sebanyak 25 ribu prajurit dikerahkan untuk membantu Polri dalam pengamanan Nataru. Mereka berasal dari tiga matra. ”Terdiri atas 18 ribu personel TNI-AD, 5 ribu TNI-AL, dan 2 ribu TNI-AU,” ungkapnya kepada awak media di Jakarta. TNI juga menyiapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk membantu Polri.
Lebih lanjut, Yudo menuturkan, potensi kecelakaan dan bencana alam turut diantisipasi TNI. Karena itu, pihaknya menyiapkan tiga kapal rumah sakit. ”Untuk antisipasi, barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan karena cuaca saat ini,” imbuhnya.
Selain TNI, Basarnas juga terlibat dalam pengamanan Nataru. Kemarin Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi turut hadir dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2022. Selama pengamanan Nataru, Basarnas melaksanakan siaga SAR khusus. Dia meminta seluruh jajarannya mewaspadai beberapa hal. Antara lain bencana hidrometeorologi, bencana geologi, kecelakaan transportasi, dan kondisi darurat lainnya.
Henri juga memerintahkan seluruh kepala kantor SAR di Indonesia untuk menyiagakan personel dan alutsista guna memantau pergerakan dan aktivitas masyarakat selama Nataru. ”Seperti di pelabuhan, bandara, jalan tol, terminal, dan tempat-tempat wisata,” ucap dia. Siaga SAR khusus, lanjut dia, dilaksanakan selama 16 hari. Mulai 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.
Berdasar informasi yang diterima oleh Basarnas, puncak pergerakan masyarakat selama momen Nataru terjadi pada 23–24 Desember 2022, 30–31 Desember 2022, dan 1–2 Januari 2023. Untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, Henri meminta para personel Basarnas selalu melaksanakan prinsip quick response of SAR dalam merespons kedaruratan.
Pada bagian lain, Polri menggelar apel pasukan untuk operasi lilin di Lapangan Monas kemarin. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, apel pasukan TNI dan Polri ini diadakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama momen Nataru. ”Ini juga untuk memastikan kesiapan personel,” ujarnya.
Polri akan berupaya memenuhi instruksi dari Presiden Jokowi. Bahkan, pada Nataru tahun ini jangan sampai terdapat gangguan alias harus berlangsung dengan aman. ”Semua personel disiapkan di pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu se-Indonesia,” ucapnya.
Menurut Sigit, Densus 88 Antiteror juga telah diperintah untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan teror dalam kegiatan Nataru. ”Kami berupaya agar masyarakat bebas dari segala ancaman,” ujarnya.
Sigit berharap masyarakat juga membantu dengan melaporkan ke bhabinkamtibmas bila ada kejadian tertentu. Atau justru saat rumahnya ditinggalkan karena libur akhir tahun. ”Jadi bisa dilakukan patroli agar lebih memastikan keamanan,” tuturnya. (*)
batampos – MV Dumai Line Dumai Express Group mengeluarkan harga tiket terbaru untuk seluruh rute yang dilayari. Untuk tujuan Batam-Karimun MV Dumai Line Dumai Express Group melayani enam kali pelayaran dalam satu hari.
Tidak hanya ke Karimun, MV Dumai Line juga melayani pelayaran menuju Tanjungsamak, Repan, Selatpanjang, Buton, Bengkalis, Sungai Tohor dan Dumai.
Berikut jadwal dan harga tiketnya:
Harga tiket rute Batam-Tanjungbalai Karimun Rp103 ribu untuk sekali jalan.
Rute Batam-Tanjungbalai Karimun berangkat enam kali dalam sehari. Mulai pukul 07.00 WIB, 07.30 WIB, 09.30 WIB, 13.00 WIB, 14.30 WIB dan 16.30 WIB.
Sementara rute Batam-Tanjungsamak, berangkat satu kali dalam sehari pada pukul 07.00 WIB. Harga tiket Batam-Tanjungsamak Rp210 ribu untuk sekali jalan.
Harga tiket Batam-Sungai Tohor sama dengan rute Batam-Tanjungsamak yaitu Rp210 ribu untuk sekali jalan. Sedangkan untuk rute Batam-Sungai Tohor, berangkat satu kali dalam sehari pada pukul 07.00 WIB.
Harga tiket Batam-Repan Rp210 ribu. Rute ini dilayari satu kali dalam sehari pada pukul 07.00 WIB.
Harga tiket Batam-Selatpanjang Rp270 ribu. Rute Batam-Selatpanjang berangkat tiga kali dalam sehari pada pukul 07.00 WIB, 07.30 WIB dan 13.00 WIB.
Harga tiket Batam-Buton Rp390 ribu. Rute Batam-Buton berangkat satu kali dalam sehari pada pukul 07.00 WIB.
Harga tiket Batam-Bengkalis Rp430 ribu. Rute ini berangkat satu kali dalam sehari pada pukul 07.30 WIB.
Harga tiket Batam-Dumai Rp540 ribu. Rute ini dilayari satu kali dalam sehari pada pukul 07.00 WIB.(*)
batampos – Aktifitas truk pengangkutan tanah ke Seinayon, Bengkong menuai keluhan dari warga dan pengguna jalan yang sering melewati jalan ke arah Bengkong.
Pasalnya, tanah yang diangkut dengan truk ataupun tanah yang menempel di ban truk mengotori jalanan.
Akibat dari tanah yang berceceran, sepanjang jalan dari Bundaran Madani ke arah Bengkong menjadi berdebu jika cuaca panas dan becek ketika diguyur hujan.
Salah seorang pengendara sepeda motor, Arif, 32 mengatakan, seharusnya pekerja proyek melakukan pembersihan rutin terhadap tumpahan tanah yang berada di jalanan.
“Maunya setiap truk yang keluar dari lokasi langsung disirami dengan air, agar tidak jadi debu atau becek,” harapnya.
Hal yang sama juga disampaikan pengendara sepeda motor lainnya, Sobri, 40. Dampak yang dirasakannya dari kotornya jalan ini sangat mengganggu pernapasannya hingga membuat sesak.
“Sebagai pengendara dengan adanya ini jelas sangat terganggu. Belum lagi waktu panas yang membuat debu berterbangan mengganggu pernapasan,” ungkapnya.
Dari pantauan Batam Pos, kondisi jalan yang belum sampai satu tahun diperbaiki oleh BP Batam itu juga sudah banyak yang berlubang. Akibat dari tonase kendaraan yang melintas.
Para pengendara sepeda motor juga terpaksa menurunkan laju kendaraannya agar tidak terjatuh karena kondisi jalan yang licin saat diguyur hujan.
“Kalau ngerem mendadak, bisa langsung jatuh, karena jalan licin dari hujan tadi,” lanjutnya.
Meski selama ini ia belum pernah melihat adanya pengendara yang jatuh ketika melintas di depan kampus tersebut, Sobri meminta perhatian kepada pemerintah untuk menegur atau menghentikan proyek yang mengganggu jalan umum tersebut.(*)
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Nurudin menambahkan, pendaftaran calon PPPK dilakukan secara online. Peserta harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. “Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan formasi. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan formasi, maka menjadi tanggung jawab pelamar sendiri,” ungkapnya.
