batampos – Kementerian Agama (Kemenag) memperkirakan kuota haji tahun depan kembali penuh. Yaitu sebanyak 221 ribu kursi. Kembali seperti kuota haji normal sebelum pandemi.

Informasi tersebut disampaikan langsung Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. “Insya Allah (haji 2023) kuotanya penuh. Karena dari sana (otoritas Saudi) bahasanya begitu,” kata Hilman dalam penutupan mudzakarah perhajian di Situbondo pada Selasa (29/11) malam.

Meskipun begitu, Hilman mengatakan pemerintah Indonesia tetap menunggu keputusan resmi dari Saudi. Dia mengatakan menjelang tutup tahun seperti sekarang ini, biasanya mulai dibahas MoU perhajian. MoU ini dibahas antara Saudi dengan negara-negara pengirim jemaah haji, termasuk Indonesia.

Hilman mengatakan bahasa yang dipakai Saudi saat dimintai informasi soal kuota haji 2023 adalah menggunakan kata penuh. Menurut dia kata penuh tersebut masih cenderung bermakna ganda. Bisa jadi penuh yang dimaksud adalah sesuai kuota normal sebelum pandemi. Atau bisa juga yang dimaksud kuota penuh adalah kuota haji 2022. Seperti diketahui tahun ini kuota haji Indonesia hanya 100.052 jemaah.

Selain itu Hilman mengatakan Kemenag bergerak cepat menyiapkan penyelenggaraan haji tahun depan. Sebab kalender hijriyah yang digunakan acuan masa haji, selalu maju setiap tahunnya. Dia mengatakan Saudi mendahulukan rapat persiapan haji 2023, dibandingkan dengan negara lainnya.

“Indonesia jamaahnya terbesar di dunia sehingga pengelolaannya harus dipersiapkan lebih awal,” jelasnya. Dia mengatakan rencananya penandatanganan nota kesepahaman atau MoU perhajian antara Menteri Agama RI dengan Menteri Haji Saudi rencananya digelar pada 9 Januari 2023.

Maka saat itu juga diketahui kuota haji 2023 untuk Indonesia. Jika semua tahapan itu berjalan lancar, Hilman memperkirakan antara Januari-Februari 2023 sudah bisa dikebut tahapan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Pasalnya seluruh biaya haji sudah bisa dihitung, setelah ada kepastian kuota haji. Disusul dengan kontrak layanan haji. Meliputi transportasi, hotel, dan katering.

Sementara itu dalam gelaran mudzakarah perhajian dirumuskan sejumlah rekomendasi. Pertemuan ini menghadirkan para tokoh agama yang memiliki ilmu mumpuni di bidang perhajian. Salah satu rekomendasinya adalah seluruh pemangku kebijakan perhajian tidak mentolerir adanya dana talangan haji. Adanya dana talangan haji dengan beragam skema dan istilahnya, dinilai bertentangan dengan syarat istitoah atau mampu untuk berhaji.

Salah satu aspek istitoah adalah mampu secara finansial. Sementara berhaji dengan menggunakan fasilitas dana talangan, calon jamaah yang bersangkutan tidak mampu menyiapkan uang untuk daftar haji.

Rekomendasi lainnya adalah pemerintah melakukan penyesuaian biaya haji. Rekomendasi ini diambil setelah pelaksanaan haji 2022 yang menelan biaya sangat mahal. Dari biaya riil haji senilai Rp 100 jutaan, jemaah hanya membayar sekitar Rp 40 juta. Sisanya sebesar Rp 60 juta disubsidi dari hasil optimalisasi dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Forum mudzakarah perhajian merekomendasikan penyesuaian biaya haji untuk menjaga kesehatan pengelolaan dana haji di BPKH. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa Cianjur. Perpanjangan dilakukan hingga tiga hari kedepan. Sebelumnya, masa tanggap darurat yang rampung akhir minggu lalu telah diperpanjang hingga kemarin (30/11). Namun, melihat masih adanya sejumlah korban yang masih belum ditemukan maka tanggap darurat diputuskan untuk diperpanjang lagi.

Perpanjangan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian korban gempa Cianjur, kemarin (30/11). Dia mengatakan, telah mendapat laporan dari kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto terkait adanya korban yang diduga belum bisa ditemukan. Di samping itu, ada pula tambahan data dari warga yang masih harus diverifikasi.

”Memang saya tadi menyetujui untuk diperpanjang 2-3 hari untuk sampai tuntas,” ujarnya.

Kendati demikian, dia memohon pada keluarga atau ahli waris yang anggota keluarganya masih belum ditemukan untuk bisa mengikhlaskan. Sebab, status tanggap darurat tak bisa terus diterapkan mengingat penanganan harus berlanjut ke rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

Terkait penanganan rumah rusak akibat gempa, Muhadjir mengatakan, data asesmen untuk rumah rusak tahap I telah dikunci sementara. Tercatat, ada sekitar 14 ribu rumah yang telah diverifikasi dan segera ditindaklanjuti. ”Biar tidak tumpang tindih dan difinalisasi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tengah melakukan pengecekan dan penyiapan fasilitas umum termasuk di dalamnya fasilitas pendidikan. Diakuinya, di awal, penanganan korban memang menjadi prioritas utama. Melihat kondisi penanganan yang sudah semakin baik, pemerintah mulai menyiapkan rehabilitasi fasilitas umum. Sehingga, tidak terjadi penundaan proses belajar mengajar yang berkepanjangan. ”Kita mulai memberikan perhatian untuk lembaga-lembaga layanan pendidikan,” tutur mantan Mendikbud tersebut.

Pada hari ke-10, penangan diklaim kian membaik dan terorganisir. Kendala-kendala dan kekurangan pada hari pertama, kedua, dan ketiga sudah bisa diatasi. Pada korban yang tinggal di daerah terisolasi pun sudah bisa terjangkau bantuan dari posko pusat dengan motor ataupun jalan kaki. Sebelumnya, bantuan hanya bisa disalurkan menggunakan helikopter, yang membuat jumlah bantuan pun terbatas.

Muhadjir mengimbau agar warga masyarakat yang ingin memberikan bantuan agar menyerahkannya melalui posko pusat. Dengan begitu, distribusi bantuan bisa lebih merata. Saat ini, banyak bantuan warga yang disalurkan langsung pada pengungsi, di mana kebanyakan hanya di pinggir jalan. Padahal, pengungsi paling besar berada di wilayah-wilayah yang agak masuk ke dalam. Hal ini pun menyebabkan adanya komplain dari pengungsi karena merasa tak mendapat jatah yang sama.

Di sisi lain, ia juga meminta agar lokasi bencana tak dijadikan setengah wisata dengan berkunjung ramai-ramai ke tempat gempa. Tindakan tersebut menyebabkan jalanan di sekitar lokasi menjadi macet hingga mengganggu mobilisasi bantuan yang tengah dilakukan. ”Kami hargai, tapi baiknya tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga memastikan layanan dukungan psikososial (LDP) kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan terpenuhi. Dia menegaskan, jika mereka memiliki hak-hak yang harus tetap terpenuhi dan terlindungi. ”KemenPPPA bersama kementerian/lembaga pusat dan daerah serta LSM terkait telah bekerja sama mendirikan Pos Ramah Perempuan dan Anak di beberapa lokasi pengungsian di Cianjur,” ujarnya.

Pos ramah perempuan dan peduli anak ini, lanjut dia, hadir untuk memberikan dukungan layanan psikososial bagi korban bencana alam gempa bumi. Seperti, pendampingan dalam pemulihan dan trauma healing melalui berbagai macam aktivitas positif. Posko iki pun didirikan untuk menekan kekerasan berbasis gender (KBG) di lokasi pengungsian.

Menurutnya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, perempuan dan anak rentan mengalami KBG dalam situasi kebencanaan. Mulai dari tahap mitigasi bencana, di mana perempuan dan anak kurang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan bencana hingga nantinya saat pemulihan bencana.

Pendirian pos ramah perempuan dan peduli anak dilakukan sesuai dengan data terpilah anak dan perempuan di lokasi pengungsian. Berdasarkan data tersebut, dari 16 kecamatan yang terdampak, ada 5 kecamatan yang harus menjadi prioritas dan perhatian khusus. Yakni, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Warungkondang.

Sementara itu, Bupati Cianjur Herman Suherman mengungkapkan, hingga saat ini korban meninggal berjumlah sebanyak 328 orang. Kemudian, yang hilang dan masih dalam pencarian berjumlah 12 orang. Untuk korban luka berat berjumlah 595 orang. Di mana, 61 di antaranya masih dirawat. Mereka dirawat di semua rumah sakit yang tersebar di wilayah Cianjur.

Dikatakan Herman, secara aturan pencarian korban hilang yang dilakukan tim SAR gabungan sebetulnya sudah berakhir per hari ini. Namun, melihat kondisi di lapangan dan kondisi ahli waris yang memang masih berharap keluarganya yang masih hilang ditemukan, sehingga waktu pencarian diusulkan diperpanjang hingga tiga hari ke depan.

“Mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu 3 hari kedepan semua warga yang masih hilang bisa ditemukan,” katanya.

Kemudian, terkait pengungsian, pihaknya telah memerintahkan agar warga untuk segera secara bertahap kembali ke rumahnya masing-masing. Khususnya bagi yang rumahnya memang tidak berbahaya. Begitu juga untuk rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang dipersilakan melakukan perbaikan. Akan tetapi tentunya bagi rumah yang sudah diasesmen.

“Kerugian material yang sudah terverifikasi sejumlah 17.864 rumah. Rinciannya rumah rusak berat ada sebanyak 4.376 unit, rumah rusak sedang 5.036 unit, dan rumah rusak ringan 8.182 unit,” jelasnya.

Pihaknya pun mengimbau kepada warga atau relawan yang akan memberikan bantuan agar sekiranya dapat menghubungi posko-posko yang tersedia. Di antaranya yakni posko di Polres Cianjur dan Kodim 0608 Cianjur. Sehingga penyampaian bantuan secara pribadi, organisasi atau lembaga tidak langsung dilakukan ke lokasi-lokasi bencana alam.

“Sebagai evaluasi kami di lapangan, sekarang pembagian bantuan-bantuan tidak merata, ada di posko penumpukan bantuan, ada juga di posko yang di dalam tidak optimal menerima bantuan. Sehingga seandainya bantuan-bantuan yang akan diberikan dipusatkan di posko yang saya sebutkan tadi, Insya Allah akan merata,” terangnya.

Ditegaskannya, masyarakat Cianjur masih tetap membutuhkan bantuan. Bahkan, bukan hanya untuk saat ini saja, melainkan sampai ke depan saat semua masyarakat sudah berpenghasilan stabil dan ekonomi juga tumbuh kembali. Termasuk saat recovery juga terselesaikan. Untuk relokasi yang saat ini telah dilakukan di Desa Sirnagalih, Cilaku. Di mana, Kementerian PUPR saat ini sudah melakukan proses pengerjaan tanah di sana.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat Kementerian PUPR bisa membuat rumah percontohan yang akan dibangun di lokasi tersebut. Adapun data-data yang akan menempati tempat relokasi saat ini kami masih menunggu tim asesmen. Insyaallah kalau sudah ada, kami akan dibuatkan SK penempatan. Di sana, minimal untuk 200 unit,” ujarnya.

Sampai kemarin, Basarnas masih terus bergerak untuk mencari, menemukan, dan mengevakuasi korban yang masih hilang. Kepala Kantor SAR Bandung Jumaril menyatakan bahwa 1.588 personel yang berasal dari berbagai instansi tidak berhenti bekerja. ”Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian dengan tetap membagi menjadi tiga worksite,” terang dia.

Ketiga worksite itu terdiri atas Warung Sate Shinta (104 personil, 2 search dog, dan 4 personel life detector), Desa Cijedil RT 03 RW 01 di Kecamatan Cugenang (465 personel, 9 search dog, dan 4 personel life detector), serta Kampung Cicadas (120 personel, 4 search dog, dan 4 personel life detector). Pencarian dilakukan sesuai dengan laporan masyarakat terkait korban hilang.

Terpisah, Tim Satgas Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus menambah personel ke lokasi Gempa di Cianjur Jawa Barat. Terbaru, Satgas juga akan memperkuat Tim Disaster Victim Identification (DVI). Sebelumnya, Satgas baru diterjunkan untuk membantu penerbitan dokumen korban. Baik dokumen akta kematian, hingga ribuan data penduduk seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte kelahiran dan identitas penduduk lain yang rusak maupun tertimbun.

Ketua Tim Satgas Dukcapil Indersan mengatakan, penambahan personel ke tim DVI dilakukan untuk mempercepat proses validasi terhadap korban. “Untuk mendapatkan data korban meninggal secara lebih valid, mulai besok kita akan tempatkan personel Satgas Dukcapil di rumah sakit mendampingi Tim DVI,” ujarnya.

Dukcapil sendiri memiliki database kependudukan yang lengkap. Bermodal sidik jari maupun iris mata, identitas korban bisa dideteksi dengan cepat. Usai bisa diidentifikasi, nantinya akta kematian bisa segera diterbitkan. “Sehingga kita tidak rancu lagi data kematian yang ada di lapangan dengan yang sudah kita terbitkan akta kematian,” imbuhnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh meminta jajarannya proaktif memberi layanan bagi warga terdampak gempa Cianjur. Bahkan, tidak harus menunggu permintaan. “Perlu segera dilakukan layanan menerbitkan akta kematian tanpa diminta penduduk,” tuturnya.

Sejauh ini, Zudan sudah mengirim tim dalam dua gelombang. Tim pertama diberangkatkan pekan lalu. Adapun Tim Satgas Dukcapil gelombang kedua mulai bertugas kemarin untuk fokuskan pelayanan di pusat gempa, yaitu Kecamatan Cugenang. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) menyeret nama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas). Itu terungkap dalam persidangan terdakwa Andi Desfiandi, penyuap Rektor Unila (nonaktif) Prof Karomani, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, kemarin (30/11).

Berdasar laporan Radar Lampung (jaringan batampos.co.id), dihadapan majelis hakim Karomani mengungkapkan jika Zulhas menitipkan keponakannya bernama Zaky Algifari untuk masuk di Fakultas Kedokteran Unila. Hal itu diketahui Karomani dari Ary Meizari Alfian, adik terdakwa Andi Desfiandi. Ary Meizari yang merupakan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung itu sampai datang ke rumah Karomani untuk menyampaikan titipan Zulhas tersebut.

”Zaky ini titipan dari Ary Meizari, dia (Ary Meizari, Red) cerita keponakan Pak Zulkifli tolong dibantu,” kata Karomani dihadapan majelis hakim sebagaimana dilansir dari Radar Lampung. Menurut Karomani, Ary sampai menunjukan screenshot percakapan Zulhas yang berisi tentang permintaan titip mahasiwa tersebut. ”Jadi saya percaya,” ungkap Karomani.

Saat ditanya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran uang berupa ‘infaq’ dari Zulhas terkait dengan mahasiswa titipan tersebut, Karomani mengaku tidak tahu menahu. Menurutnya, penerimaan ‘infaq’ itu diurus oleh Mualimin, salah satu dosen di Unila. ”Pak Mualimin yang tahu (soal infaq penerimaan mahasiswa baru, Red),” bebernya.

Secara passing grade, mahasiswa titipan Zulhas itu sejatinya tidak memenuhi syarat. Sebab, nilai passing grade Zaky hanya 480. Sementara ketentuan yang berlaku standar passing grade untuk jalur mandiri mestinya 500. ”Kalau nilai (passing grade) itu justru saya tahunya dari penyidik. Rektor tugasnya hanya memverifikasi, tidak mungkin saya mau melihat ribuan mahasiswa satu per satu,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi mengenai mahasiswa titipan tersebut, Zulhas mengatakan tidak punya keponakan dengan nama Zaky Algifari. Dia juga menegaskan tidak punya keponakan yang mendaftar di Unila untuk masuk Fakultas Kedokteran melalui jalur mandiri. ”Tidak ada ponakan yang daftar Unila, apalagi kasih uang. Tidak kenal Prof Karomani,” kata ketua umum PAN tersebut saat dikonfirmasi Radar Lampung.

Bantahan Zulhas itu bertentangan dengan bukti chat WhatsApp yang dibeberkan jaksa KPK di persidangan. Dalam bukti chat antara Ary Meizari dan Zulhas itu diketahui bahwa Zulhas meminta tolong Ary untuk menitipkan Zaky. ”Saya diminta tolong dua kali oleh Bang Zulhas,” kata Ary yang juga menjadi saksi dalam persidangan kemarin.

Dalam keterangannya, Ary menyebut permintaan Zulhas pertama kali disampaikan ketika pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer (UTBK). Kemudian permintaan kedua ketika pelaksanan ujian mandiri. Ary mengaku tidak menitipkan uang kepada dirinya terkait permintaan tolong untuk menitipkan Zaky tersebut.

Sementara itu, PAN membantah keterlibatan Zulhas dalam kasus Rektor Unila. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa Zulhas tidak mempunyai keponakan bernama Zaky Algifari. ”Bang Zulkifli Hasan tidak mempunyai keponakan dengan nama tersebut,” tegasnya.

Selain itu, kata Viva, tidak ada keponakan Zulhas yang mendafatarkan diri sebagai mahasiswa di Unila. Jadi, tidak benar jika Zulhas menitipkan keponakannya daftar di kampus tersebut.

Viva menegaskan bahwa Zulhas juga tidak pernah memberikan uang kepada pihak Unila untuk menitipkan keponakannya masuk ke perguruan tinggi negeri itu. ”Bang Zulkifli Hasan juga tidak kenal dengan Rektor Unila,” tandasnya.

Di sisi lain, KPK masih mengkaji untuk memeriksa Zulhas sebagai saksi dalam perkara dugaan suap Rektor Unila tersebut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan pihaknya masih mendalami apakah Zulhas layak diperiksa sebagai saksi untuk memperkuat konstruksi perkara. ”Akan kami dalami lagi apakah yang bersangkutan layak betul sebagai saksi,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) menyeret nama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas). Itu terungkap dalam persidangan terdakwa Andi Desfiandi, penyuap Rektor Unila (nonaktif) Prof Karomani, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, kemarin (30/11).

Berdasar laporan Radar Lampung (jaringan batampos.co.id), dihadapan majelis hakim Karomani mengungkapkan jika Zulhas menitipkan keponakannya bernama Zaky Algifari untuk masuk di Fakultas Kedokteran Unila. Hal itu diketahui Karomani dari Ary Meizari Alfian, adik terdakwa Andi Desfiandi. Ary Meizari yang merupakan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung itu sampai datang ke rumah Karomani untuk menyampaikan titipan Zulhas tersebut.

”Zaky ini titipan dari Ary Meizari, dia (Ary Meizari, Red) cerita keponakan Pak Zulkifli tolong dibantu,” kata Karomani dihadapan majelis hakim sebagaimana dilansir dari Radar Lampung. Menurut Karomani, Ary sampai menunjukan screenshot percakapan Zulhas yang berisi tentang permintaan titip mahasiwa tersebut. ”Jadi saya percaya,” ungkap Karomani.

Saat ditanya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran uang berupa ‘infaq’ dari Zulhas terkait dengan mahasiswa titipan tersebut, Karomani mengaku tidak tahu menahu. Menurutnya, penerimaan ‘infaq’ itu diurus oleh Mualimin, salah satu dosen di Unila. ”Pak Mualimin yang tahu (soal infaq penerimaan mahasiswa baru, Red),” bebernya.

Secara passing grade, mahasiswa titipan Zulhas itu sejatinya tidak memenuhi syarat. Sebab, nilai passing grade Zaky hanya 480. Sementara ketentuan yang berlaku standar passing grade untuk jalur mandiri mestinya 500. ”Kalau nilai (passing grade) itu justru saya tahunya dari penyidik. Rektor tugasnya hanya memverifikasi, tidak mungkin saya mau melihat ribuan mahasiswa satu per satu,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi mengenai mahasiswa titipan tersebut, Zulhas mengatakan tidak punya keponakan dengan nama Zaky Algifari. Dia juga menegaskan tidak punya keponakan yang mendaftar di Unila untuk masuk Fakultas Kedokteran melalui jalur mandiri. ”Tidak ada ponakan yang daftar Unila, apalagi kasih uang. Tidak kenal Prof Karomani,” kata ketua umum PAN tersebut saat dikonfirmasi Radar Lampung.

Bantahan Zulhas itu bertentangan dengan bukti chat WhatsApp yang dibeberkan jaksa KPK di persidangan. Dalam bukti chat antara Ary Meizari dan Zulhas itu diketahui bahwa Zulhas meminta tolong Ary untuk menitipkan Zaky. ”Saya diminta tolong dua kali oleh Bang Zulhas,” kata Ary yang juga menjadi saksi dalam persidangan kemarin.

Dalam keterangannya, Ary menyebut permintaan Zulhas pertama kali disampaikan ketika pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer (UTBK). Kemudian permintaan kedua ketika pelaksanan ujian mandiri. Ary mengaku tidak menitipkan uang kepada dirinya terkait permintaan tolong untuk menitipkan Zaky tersebut.

Sementara itu, PAN membantah keterlibatan Zulhas dalam kasus Rektor Unila. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa Zulhas tidak mempunyai keponakan bernama Zaky Algifari. ”Bang Zulkifli Hasan tidak mempunyai keponakan dengan nama tersebut,” tegasnya.

Selain itu, kata Viva, tidak ada keponakan Zulhas yang mendafatarkan diri sebagai mahasiswa di Unila. Jadi, tidak benar jika Zulhas menitipkan keponakannya daftar di kampus tersebut.

Viva menegaskan bahwa Zulhas juga tidak pernah memberikan uang kepada pihak Unila untuk menitipkan keponakannya masuk ke perguruan tinggi negeri itu. ”Bang Zulkifli Hasan juga tidak kenal dengan Rektor Unila,” tandasnya.

Di sisi lain, KPK masih mengkaji untuk memeriksa Zulhas sebagai saksi dalam perkara dugaan suap Rektor Unila tersebut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan pihaknya masih mendalami apakah Zulhas layak diperiksa sebagai saksi untuk memperkuat konstruksi perkara. ”Akan kami dalami lagi apakah yang bersangkutan layak betul sebagai saksi,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos — Kasus dugaan setoran tambang illegal terus berlanjut. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigjen Pipit Rismanto memastikan bahwa keluarga Ismail Bolong telah mengkonfirmasi kehadiran dalam pemeriksaan yang akan dilakukan hari ini (1/12).

Pipit menjelaskan, surat panggilan terhadap keluarga Ismail Bolong telah dipastikan sampai. Bahkan, keluarga Ismail Bolong telah berkomunikasi dengan penyidik dan memastikan akan hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Kamis ini. ”Sudah konfirmasi kehadiran kok,” jelasnya.

Namun begitu, belum diketahui siapa dari keluarga Ismail Bolong yang akan hadir untuk diperiksa tersebut. Begitu pula soal jam kehadiran ke Bareskrim. ”Siapa yang datang belum tau, jam berapa pun datang kami layani,” urainya.

Dia menuturkan bahwa terkait Ismail Bolong kini juga dipastikan telah diketahui keadaannya. Sebab, Ismail Bolong oleh keluarga disebut sedang sakit. ”Katanya sedang sakit,” jelasnya.

Untuk sakitnya, lanjutnya, keluarga menyebut bahwa Ismail Bolong sakit dikarenakan sedang stress. ”Stresnya karena wartawan-wartawan begitu,” ujarnya.

Menurutnya, jika Ismail kembali mangkir. Maka, penyidik akan melakukan tindakan tegas dengan memasukkannya ke daftar pencarian orang (DPO) atau menjadi buronan. ”Kalau mangkir lagi nanti kita DPO-kan,” tuturnya.

Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, sebenarnya yang penting itu bukan Ismail Bolong. Namun, proses kasus yang berjalan, setiap pihak yang diduga terlibat diperiksa untuk memastikan kebenaran pernyataan Ismail. ”Termasuk mantan Karopaminal,” ujarnya.

Yang juga mengemuka dalam kasus ini, konsolidasi di tubuh Polri terasa belum selesai. Sebab, perintah yang keluar dari pimpinan ternyata tidak diikuti jajarannya. ”Ini yang terlihat, ada perintah menangkap tapi kok tidak ditangkap,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group