batampos – Komisi Yudisial (KY) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi di lembaga peradilan, salah satunya yang menjerat hakim di Mahkamah Agung (MA).

“KY terus mendukung KPK untuk mengusut tuntas persoalan korupsi di sektor peradilan. Ini sekaligus mengembalikan kepercayaan publik kepada integritas hakim,” kata Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting di Jakarta, Selasa, menanggapi perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di MA.

Di satu sisi, kata Miko, KY menyayangkan dugaan perbuatan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur pengadilan, termasuk menjerat hakim agung di lingkungan MA yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Sementara ddi sisi lain, KY mengapresiasi proses penegakan hukum oleh komisi antirasuah tersebut agar persoalan itu lebih terang benderang diungkap ke publik.

Menurut Miko, pada waktunya, KY akan menjalankan kewenangannya dalam ranah penegakan etik terhadap para hakim yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi. Langkah itu bisa saja bersamaan atau setelah proses penegakan hukum dilakukan.

“Tentunya akan dikoordinasikan dengan KPK,” ujarnya.

Hal itu demi menjaga proses penegakan hukum oleh KPK agar tidak terganggu jika proses etik dilakukan oleh KY. Sebab, kata Miko, pada prinsipnya kedua lembaga hukum itu saling melengkapi satu dengan lainnya.

Terkait tersangka hakim Gazalba Saleh, hingga kini, KY memperhatikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Otoritas Tiongkok menunda pelaksanaan tes perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dijadwalkan berlangsung pada 3-4 Desember 2022 mendatang. Penundaan itu dilakukan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Alasan penundaan karena gelombang pandemi Covid-19 di negara berpenduduk terbanyak di dunia itu yang semakin tak terkendali dalam beberapa pekan terakhir hingga menimbulkan gejolak sosial di berbagai daerah. “Lebih dari 2,5 juta orang mendaftar sebagai peserta tes CPNS,” ujar Badan Pelayanan Sipil Nasional Tiongkok (NCSA) dalam keterangan persnya.

Lembaga tersebut membuka 37.100 lowongan di sejumlah departemen dan instansi lainnya di pemerintahan pusat untuk formasi CPNS 2023 ini. ” Namun langkah penundaan ini diambil mengingat situasi pandemi saat ini,” tulis NCSA.

Media lokal Tiongkok juga menyebutkan, lembaga pengujian bahasa Inggris di Beijing juga menunda ujian TOEFL yang dijadwalkan pada 10 Desember mendatang. Demikian pula ujian-ujian bahasa Mandarin berstandar internasional (HSK) yang dijadwalkan pada 4 Desember telah dibatalkan akibat situasi Covid-19 yang terus memburuk.

Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok (NHC) mencatat jumlah kasus positif Covid-19 baru yang ditemukan pada Minggu (27/11/2022) sebanyak 40.052 kasus.

Provinsi Guangdong dan Kota Beijing menjadi penyumbang kasus positif terbanyak, masing-masing dengan 9.108 kasus dan 3.888 kasus.

Partai Komunis Tiongkok (CPC) di bawah kepengurusan baru telah mengeluarkan paket kebijakan baru antipandemi Covid-19.

Kebijakan baru berisi 20 poin aturan tersebut menimbulkan gejolak sosial di berbagai kota di Tiongkok. Sejumlah protes pun merebak, termasuk Beijing dan Shanghai. (*)

Sumber: Antara 

batampos – Ferdy Sambo mengakui sudah melesaikan proses penyelidikan tambang ilegal Kalimantan Timur, saat masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Sambo juga membenarkan pernah memeriksa Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dan Ismail Bolong dalam perkara tersebut.

“Iya sempat (diperiksa Kabareskrim dan Ismail Bolong),” kata Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/11).

Sambo membantah pernah melepaskan Ismail Bolong. Dia memastikan sudah mengirim laporan resmi kepada pimpinan. Namun, Sambo tak menyebut pasti sosok pimpinan yang dimaksud.

“Laporan resmikan sudah saya buat, intinya kan seperti itu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti,” jelasnya.

Diketahui, muncul video testimoni seorang purnawirawan Polri bernama Ismail Bolong. Pria dengan pangkat terakhir aiptu itu menyebut bahwa dirinya pernah memberikan setoran dengan nilai total Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Upeti tersebut diberikan untuk mengamankan bisnis tambang ilegalnya di Kalimantan Timur.

Namun, tak lama setelah video itu menyebar, muncul video susulan yang berisi klarifikasi dari Ismail Bolong. Dia membantah semua ucapannya di video pertama.

Dalam testimoni pertama, Ismail mengaku merupakan pengepul batu bara ilegal di Kutai Kertanegara sejak 2020 hingga 2021. Aktivitas tersebut merupakan inisiatif pribadinya. Dia menyebutkan bahwa keuntungan dari tambang ilegalnya mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar per bulan. Menurut dia, aktivitas tersebut telah diketahui Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. ”Karenanya, saya menyetor uang sebanyak tiga kali, Oktober 2021 setor Rp 2 miliar, September Rp 2 miliar, dan November memberikan Rp 2 miliar,” jelasnya.

Ismail mengaku menyerahkan langsung uang tersebut kepada Komjen Agus Andrianto saat bertemu di ruang kerjanya di gedung Bareskrim. ”Saya juga memberikan bantuan Rp 200 juta ke Kasatreskrim Polres Bontang AKP Asriadi yang diserahkan langsung ke beliau,” jelasnya.

Namun, dalam video testimoni kedua, dia membantah semua pernyataannya tersebut. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Polri yang pensiun dini sejak Juli 2022. ”Saya minta maaf dan saya klarifikasi bahwa berita itu (testimoni di video pertama, Red) tidak benar,” ujarnya.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY melakukan digitalisasi naskah kuno untuk meningkatkan minat generasi muda pada khasanah nilai budaya yang terdapat dalam naskah kuno. Kegiatan ini rutin dilakukan BPNB DIY sejak 2019.

Dari naskah kuno berupa tembang hingga lakon pernah dilakukan digitalisasi, antara lain Dewa Ruci dan Kidung Pangastowo. Dalam kegiatan ini, naskah-naskah kuno yang beraksara dan berbahasa Jawa tidak hanya dialihaksarakan dan dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi juga diolah tampilannya dari sisi audio, gambar, hingga simulasi audio-visual.

Dalam digitalisasi tersebut, BPNB DIY juga melibatkan generasi muda untuk berpartisipasi mengalihwahanakannya dalam medium digital. “Bukan hanya generasi muda yang menerima dan mengonsumsi hasil olah digitalnya, tapi generasi muda kami libatkan juga dalam proses digitalisasi naskah kuno tersebut,” jelas Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPNB DIY pada Selasa (22/11/2022).

Ratna menyebut komunitas Balai Gamel Sore dan Balai Sinden Sore yang dikelola BPNB DIY sebelumnya ikut dalam proses digitalisasi tersebut. “Mayoritas peserta Balai Gamel Sore dan Sinden Sore itu generasi muda. Mereka kami libatkan untuk mengisi suara sampai visual digitalisasi tersebut,” katanya.

Digitalisasi naskah kuno tersebut, jelas Ratna, juga sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas bagi difabel. “Supaya teman-teman difabel juga bisa mengaksesnya, misalnya lewat audio bagi tuna rungu, karena mereka juga berhak atas akses tersebut,” ujarnya.

Penggunaan teknologi dalam melestarikan kebudayaan, lanjut Ratna, menjadi keniscayaan di zaman sekarang. Teknologi tidak hanya membantu tampilan hasil digitalisasi ini menjadi lebih menarik, tetapi juga memperluas akses masyarakat untuk menikmatinya.

“Meskipun ini budaya tradisional, tapi tetap harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak tergerus atau bahkan tersisihkan, harus juga mendapat ruang berkembang agar generasi mendatang juga dapat menikmati dan ikut melestarikannya,” tegasnya.

BPNB DIY yang kini sudah melebur menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X akan terus berkomitmen untuk melakukan digitalisasi naskah kuno. Ratna menjelaskan digitalisasi tersebut sebagai langkah strategis untuk terus melestarikan budaya bagi generasi muda. Digitalisasi naskah kuno adalah jawaban dari tantangan perkembangan zaman untuk terus melestarikan nilai budaya. Jadi saya kira penting untuk terus dilakukan,” jelasnya. (*)

Reporter : JP GROUP