SELAMAT datang 2023!

Pergantian tahun biasanya dimaknai oleh masyarakat di seluruh belahan dunia dengan beragam cara, mulai dari perapalan doa, silaturahmi antarsesama, hingga perhelatan pesta. Umumnya, semua masyarakat akan menyambut pergantian tahun dengan rasa sukacita, meskipun (barangkali) ada selintas rasa duka yang masih bersemayam di dalam pikiran.

Untuk menyambut datangnya tahun 2023 ini, saya ingin mengajak para pembaca untuk menelusuri kembali konsep bersukaria yang hidup di alam Melayu.

Alam Melayu yang dimaksud dalam tulisan ini adalah wilayah Kesultanan Riau-Lingga yang saat ini sudah berubah nama menjadi Provinsi Kepulauan Riau.

Pada masa kejayaannya, kesultanan ini sangatlah berkembang pesat karena melahirkan banyak karya sastra, baik yang berbentuk lisan maupun tulisan.
Sastra tulis di kesultanan ini sangat maju karena didukung penuh oleh pihak istana. Salah satu bentuk dukungan itu adalah adanya percetakan yang berdiri di lingkungan istana di Pulau Penyengat. Percetakan tersebut bernama Mathba’at Riauwiyah.

Percetakan Mathba’at Riauwiyah pada abad ke-19 s.d. 20 telah melahirkan banyak karya sastra berbentuk manuskrip litografi. Karya-karya sastra yang dihasilkannya sangatlah populer di kalangan masyarakat.

Pada masa tersebut, sastra bertumbuh dengan subur sebagai media pelipur lara. Salah satu karya sastra yang diterbitkan dan dicetak oleh Mathba’at Riauwiyah adalah syair gubahan Raja Ali Haji yang bertajuk Syair Sinar Gemala Mestika Alam.

Syair tersebut tediri atas delapan pasal yang diterbitkan pada 28 Sya’ban 1311 H atau bersamaan dengan 5 Maret 1894 M. Adapun pembuka syair tersebut memuat keterangan terkait isi teksnya.

Isi pembuka syair tersebut berbunyi, “Bahwa inilah syair yang bernama ‘Sinar Gemala Mestika Alam’. Terhias di dalamnya kisah Maulud Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang amat indah ceritanya. Terjemah dengan bahasa Melayu oleh al-Marhum Raja Ali al-Hajj ibni al-Marhum Raja Ahmad al-Hajj ta’amadahu lillahi ta’ala birahmati wa ‘ada ‘alaina min barakatihi.”

Syair Sinar Gemala Mestika Alam pada masa penciptaannya dimanfaatkan untuk memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad (Maulid Nabi), yaitu setiap 12 Rabiulawal dalam penanggalan Islam.

Berdasarkan informasi dari Aswandi Syahri dalam laman Jantung Melayu, syair tersebut dibacakan selepas pembacaan Kitab Barzanji di Masjid Pulau Penyengat. Tradisi merayakan Maulud Nabi merupakan bagian dari syiar agama Islam yang telah berlangsung sejak berkurun-kurun lamanya dan telah menyebar luas ke seluruh dunia Islam.

Selanjutnya, di Pulau Penyengat pada akhir abad ke-19 juga terdapat tradisi perayaan Hari Raya Idulfitri. Perayaan tersebut terekam dalam manuskrip yang juga diterbitkan oleh Mathba’at Riauwiyah.

Manuskrip tersebut bertajuk Taman Penghiburan yang dikeluarkan oleh kelompok cendekia muda bernama Rusydiah Klub. Adapun isi dari manuskrip tersebut adalah berita mengenai perayaan Idulfitri 1313 H (1896 M) yang diisi dengan acara lomba permainan rakyat.

Dengan izin keadilan Negeri Riau, Pulau Penyengat, Berita Rusydiah Klub: bahwa pada Hari Raya Idulfitri yang mulia, yaitu pada siang hari Selasa, pukul 2 hingga Asar pukul 5 ½, tahun 1313 diadakan oleh lid-lid Rusydiah (Klub) akan beberapa permainan pada sekeliling halaman Rusydiah (Klub) karena menzahirkan kesukaan dan membesarkan bagi menerima hari raya yang mulia ini.

Terdapat 14 permainan yang dilombakan, diantaranya adalah lomba berlari di dalam karung, lomba berlari sambil mencocok jarum, lomba berlari undur buntut, lomba beruk buta mencari pancang, dan lain-lain.

Setiap jenis perlombaan memiliki hadiah dengan nilai yang berbeda-beda. Jenis lomba dengan hadiah yang bernilai tinggi adalah lomba berikat kaki satu sama lain sekali pusing tiga pasang dengan dua hadiah, yakni 100 ringgit untuk juara pertama dan 55 ringgit untuk juara kedua.

Dua tradisi perayaan yang dijelaskan di atas merupakan salah satu gambaran aktivitas bersukaria di lingkungan Istana Pulau Penyengat. Tradisi perayaan tersebut memang pernah berkembang dan berjaya pada masa kegemilangan kesultanan.

Seiring dengan adanya kemunduran dari peran kesultanan, tradisi perayaan tersebut juga mengalami kemunduraan. Pada masa sekarang ini, di Pulau Penyengat sudah jarang dijumpai aktivitas perayaan terkait dengan pembacaan Syair Sinar Gemala Mestika Alam pada saat Maulud Nabi ataupun tradisi lomba permainan rakyat dalam peringatan Hari Raya Idulfitri.

Namun demikian, di luar Pulau Penyengat ternyata masih ada beberapa tradisi perayaan untuk menyambut rasa sukaria. Salah satunya adalah masyarakat di Kampung Bukit Batu, Desa Bintan Buyu, Kabupaten Bintan.

Kampung Bukit Batu merupakan salah satu wilayah dengan peradaban kebudayaan tua. Hal ini dibuktikan oleh adanya kompleks pemakaman tua yang terletak di atas bukit.

Dilansir dari laman Kebudayaan Kemdikbud, kompleks pemakaman itu merupakan makam keluarga Kerajaan Bintan yang diperkiran sudah ada sejak 1566 M (974 H). Makam ini sangat dihormati oleh masyarakat Bukit Batu hingga sekarang.

Hal ini tampak dari adanya tradisi kenduri dengan membawa nasi kuning dan telur setiap tanggal 27 Rajab. Pada kenduri ini, masyarakat menggelar doa bersama untuk para leluhurnya. Masyarakat juga memanjatkan doa agar diberi keselamatan dan juga memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang diperolehnya. Acara doa bersama ini digelar dengan tata cara Islam.

Selain itu, pada saat Maulud Nabi, masyarakat Bukit Batu juga membuat acara kenduri di dalam masjid kampung. Seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, datang berbondong-bondong ke masjid pada pagi hari. Mereka membawa makanan dan jajanan untuk disantap bersama usai pembacaan Kitab Barzanji dan doa keselamatan.

Acara ini dibuka dengan mukadimah berupa tausiah dari ustaz untuk memuliakan Nabi Muhammad dengan cara mengamalkan sifat keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan Kitab Barzanji, masyarakat lebih akrab menyebutnya dengan istilah serakalan.
Saat berlangsungnya serakalan, ada salah satu takmir masjid yang menyemprotkan wewangian ke telapak tangan hadirin. Usai itu, acara ditutup dengan doa keselamatan dan diakhiri dengan santap makan bersama sembari bersenda gurau manis antarsesama.

Dilihat dari beberapa macam perayaan di atas, baik perayaan yang ada di dalam maupun di luar lingkungan Istana Pulau Penyengat, tercermin konsep bersukaria di alam Melayu.

Sejatinya, bersukaria di alam Melayu berpegang erat pada tradisi Islam. Khalayak akan bersukaria bersama lazimnya pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan.

Dalam perayaan tersebut, selalu ada pemanjatan doa keselamatan dan puji rasa syukur. Barulah setelah berdoa, masyarakat akan bersukaria dengan cara makan bersama ataupun menggelar lomba permainan rakyat.

Pada acara-acara perayaan tersebut, masyarakat Melayu tampak berkumpul antarsesama untuk mempererat jalinan tali silaturahmi. Umumnya, masyarakat akan saling menjabat tangan, mengucap salam, hingga menanyakan kabar.
Selain itu, pelantunan syair juga mewarnai kekhasan bersukaria di alam Melayu.
Bersukaria adalah salah satu wujud untuk mencapai kebahagiaan.

Banyak tokoh yang telah mengungkapkan makna kebahagiaan, sebut saja Aristoteles, Plato, hingga Aquinas. Pada dasarnya, mereka memberi makna bahwa kebahagiaan merupakan kondisi psikologi manusia yang nyaman, stabil, penuh harapan, dan punya semangat hidup.

Oleh karena itu, untuk menyambut tahun baru ini, marilah kita bersukaria. Sebagaimana konsep bersukaria di alam Melayu, sebaiknya kita bersukaria dengan cara yang baik, yaitu menjalin silaturahmi antarsesama dan jangan lupa memanjatkan doa agar kegemilangan selalu menyertai kita di tahun yang akan datang. Semoga! (*)

oleh: Priyo Joko Purnomo
Pengkaji Bahasa dan Sastra di Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau

batampos – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyesalkan, pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang mewacanakan Pemilu 2024 dimungkinkan digelar dengan sistem proporsional tertutup. Menurut Doli, bukan kapasitasnya penyelenggara pemilu mengeluarkan pernyataan tersebut.

“Itu saudara Hasyim dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu. KPU adalah institusi pelaksana Undang-Undang, sementara bila ada perubahan sistem pemilu artinya ada perubahan Undang-Undang,” kata Doli kepada wartawan, Kamis (29/12).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, perubahan Undang-Undang hanya terjadi jika ada revisi UU, terbitnya Perppu, yang melibatkan DPR dan Pemerintah maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Doli, tiga institusi tersebut yang bisa mengubah UU.

“Memang saya mendapatkan informasi bahwa ada pihak yang sedang mengajukan Judicial Review (JR) terkait soal sistem Pemilu itu. Di dalam pasal 168 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional daftar terbuka,” ucap Doli.

Lantas, Doli mempertanyakan apakah Hasyim dibalik adanya JR UU Pemilu tersebut. Bahkan, Hasyim disebut selangkah lebih maju sebelum MK mengeluarkan putusan.

“Saya juga berharap MK juga dapat mengambil posisi yang netral, objektif, dan memahami posisi UU Pemilu yang sangat kompleks dan pada pembahasannya dilakukan kajian yang cukup mendalam dan membutuhkan waktu yang cukup panjang,” tegas Doli.

Menurut Doli, jika ingin kembali pada sistem Pemilu proporsional tertutup harus melalui kajian mendalam. Sebab, akan menyangkut masa depan sistem politik dan demokrasi Indonesia.

“Jadi kalaupun mau diubah, harus melalui revisi UU yang harus dilakukan kembali lagi kajian yang serius. Karena itu akan menyangkut masa depan sistem politik dan demokrasi Indonesia,” ujar Doli.

Elite Partai Golkar ini menegaskan, jika terjadi perubahan pasal secara parsial berdasarkan putusan MK, akan menuai permasalahan baru. Terlebih kini, sudah memasuki tahapan Pemilu 2024.

“Hukum Pemilu kita seperti tambal sulam, tidak mencerminkan bangunan sistem politik yang establish dan futuristik. Itu yang harus menjadi dipertimbangkan oleh MK,” ungkap Doli.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyebut, terbuka kemungkinan Pemilu 2024 akan diterapkan sistem proporsional tertutup. Sehingga, pemilih hanya akan memilih partai politik bukan lagi caleg.

Hasyim menyatakan, sistem itu berpotensi diberlakukan jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan UU Pemilu yang mengatur sistem pemilu proporsional terbuka, menjadi tertutup.

“Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” ucap Hasyim di kantor KPU RI, Kamis (29/12).

Karena itu, Hasyim meminta para elite politik untuk menahan diri tidak memanfaatkan alat peraga kampanye sebelum jadwalnya. Sebab, ke depan dimungkinkan tidak ada lagi daftar caleg.

“Maka dengan begitu menjadi tidak relevan misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, jadi enggak relevan. Karena namanya enggak muncul lagi di surat suara,” ucap Hasyim.

“Enggak coblos lagi nama-nama calon. Yang dicoblos hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Jumlah anak yang menjadi korban sirup tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DG) versi pemerintah ditengarai jauh lebih sedikit dibanding kondisi nyata. Data per 16 November versi Kementerian Kesehatan ada 324 anak korban sirup beracun tersebut. Tetapi temuan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ada sekitar 1.200 anak jadi korban sirup itu.

Data tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua BPKN M. Mufti Mubarok. ’’Korbannya ada 1.200 anak. Tapi tidak tercatat di negara. Ini bukan soal angka, tetapi soal manusia,’’ kata Mufti dalam Fiqih Keamanan Obat dan Makanan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Jakarta kemarin (29/12). Dia mengatakan dalam kasus obat sirup tercemar DG dan EG tersebut, ditunjuk menjadi tim pencari fakta.

Dia mengakui bahwa jumlah korban sirup tercemar DG dan EG yang mencapai 1.200 anak itu tidak semuanya meninggal. Tetapi ada beberapa anak yang mengalami cacat seperti kebutaan. Mufti begitu prihatin melihat kondisi mereka di lapangan ketika datang berkunjung ke korban-korban.

Mufti mengatakan BPKN sudah memiliki usulan tindak lanjut atas kejadian sirup tercemar DG dan EG itu. Diantaranya adalah meminta negara memberikan santunan kepada anak-anak yang menjadi korban. Baik itu yang sampai meninggal, maupun mengalami cacat tetap. Sayangnya rekomendasi tersebut sampai sekarang tidak dijalankan oleh pemerintah.

’’Negara sampai hari ini belum hadir. (Harusnya) Minta maaf, ngasih santunan, atau apalah. Saya masih marah,’’ tuturnya. Mufti mengatakan hasil temuan di lapangan, kondisi anak-anak sebelum terpapar sirup itu sejatinya sehat. Tetapi kemudian dihantam sirup itu tiga kali sehari, untuk mengusir gejala demam.

Sampai kemudian ginjal anak-anak tersebut rusak. Lalu mulai dirujuk ke rumah sakit dan dua bulan kemudian ada laporan anak meninggal dunia. ’’Anak-anak itu sehat. Disikat sama ibunya (minum sirup) pagi, siang, malam supaya panasnya turun. Besoknya masuk puskesmas,’’ ungkapnya.

Mufti mengatakan sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri soal pemberian santunan tersebut. Tetapi sampai saat ini belum ada realisasi dari pemerintah. Dia menegaskan kasus cemaran sirup tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Sebab pemerintah adalah otoritas yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di lapangan. ’’Coba rasakan jika kasus ini menimpa anak-anak pejabat pemerintahan,’’ katanya.

Dia juga sempat mendatangi produsen sirup, yang menurutnya lebih tepat disebut racun itu. Menurut Mufti produsen sirup itu harus dihukum seberat-beratnya. Karena dengan sengaja mengoplos bahan baku pembuatan sirup dengan bahan berbahaya. Alasannya adalah untuk efisiensi biaya produksi.

Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj juga menyoroti kasus sirup yang merusak ginjal anak-anak itu. ’’Kasus ini tidak boleh diremehkan,’’ katanya. Pengawasan obat dan makanan yang selama ini dilakukan pemerintah, harus diperkuat. Sebab pengawasan inilah satu-satunya upaya perlindungan kepada masyarakat.

’’Kita tidak tahu makanan atau obat yang dikonsumsi ini mengandung apa. Tidak ada pengawasan,’’ katanya. Mantan Ketua Umum PBNU itu juga sependapat dengan Mufti bahwa pemerintah sampai sekarang belum hadir dalam kasus gagal ginjal.

Said mengatakan pemerintah seharusnya mengucapkan permohonan maaf yang tulus kepada masyarakat. Khususnya kepada para korban dan keluarganya. Sebab sudah lalai atau teledor dalam melakukan pengawasan peredaran sirup tersebut. Dia mengatakan makanan dan obat tidak cukup dilabeli halal atau diberi nomor izin edar saja. Tetapi juga dalam peredaran dan produksinya harus diawasi, untuk keamanan konsumen.

Untuk diketahui data resmi Kementerian Kesehatan per 16 November 2022 jumlah korban gagal ginjal akut akibat konsumsi sirup tercemar mencapai 324 anak. Keluarga korban sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Mereka menuntut uang kerugian Rp 2 miliar bagi korban meninggal dan Rp 2.050.000.000 untuk korban dirawat. (*)

Reporter: JP Group