batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam mencatat kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sejak Januari 2022 sampai dengan 26 Desember 2022 mencapai 895 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak enam pasien meninggal dunia.
Bila dibandingkan tahun sebelumnya, kasus Demam Berdarah di tahun 2021 diketahui berjumlah 710 kasus dengan kasus kematiannya sebanyak empat orang. Lalu di tahun 2020 ada 763 kasus dengan kasus kematian tiga orang.
Sedangkan di tahun 2019 ada sebanyak 728 kasus demam Berdarah dengan kasus kematian 2 orang. Tahun 2018 ada 639 kasus Demam Berdarah dengan kasus kematiannya dua pasien.
“Kasus DBD ini bersifat fluktuatif. Di saat musim hujan, penyakit DBD akan meningkat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, Selasa (27/12/2022).
Dilanjutnya, adapun pasien meninggal tersebut kebanyakan adalah balita. Di antaranya, pasien betusia satu tahun warga Mediterania, Batam Kota.
Lalu pasien berusia 4 tahun warga Pelita, Nongsa, dan warga Kavling Sejunlung berusia 6 bulan. Balita berusia 5 tahun warga Tembesi Makmur dan balita berusia 1 tahun warga Batam Kota.
Kasus wabah penyakit mematikan akibat nyamuk aides aegypti ini menyebar di semua wilayah kecamatan yang berada di Kota Batam.
Tingginya curah hujan saat ini mempengaruhi peningkatan kasus DBD di Batam. Genangan air yang timbul setelah hujan berpotensi jadi sarang nyamuk untuk berkembangbiak.
Berbagai upaya terus dilakukan Dinkes Kota Batam dalam meminimalisir penyebaran DBD ini. Salah satunya melakukan fogging.
Petugas kesehatan dari seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam sampai saat ini terus turun ke lingkungan masyarakat secara langsung untuk melakukan fogging dan sosialisasi bersih lingkungan.
Selain itu, Dinkes Batam juga terus mengaktifkan peran juru pemantau jentik (jumantik) dengan program Gerakan 1 rumah satu orang jumantik.
Para jumantik ini akan diberikan sosialisasi dan penyuluhan serta pemahaman. Peran jumantik ini dilakukan di seluruh wilayah.
Seperti di antaranya, edukasi jentik bersama tim Jumantik Bida Ayu Blok G, Mangsang, Sosialisasi Jumantik di Bukit Barelang Kelurahan Tanjungpiayu, Pembinaan Jumantik Cilik di Bengkong Mahkota, Bengkong.(*)
Ilustrasi halaman Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta. (RADAR SOLO PHOTO)
batampos – Kendati konflik internal tak kunjung usai, Keraton Kasunanan Surakarta masih membuka diri pada wisatawan. Kemarin (27/12), pintu keraton yang ditutup sejak bentrokan Jumat malam lalu akhirnya dibuka kembali untuk umum.
Kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) berharap hal itu bisa menjadi momentum untuk islah atau damai. ’’Begitu banyak yang kecewa dengan penutupan wisata keraton. Tentu kami tidak ingin mengecewakan makin banyak orang lagi,’’ ujar Wakil Ketua LDA Keraton Kasunanan Surakarta KP Edhi Wirabumi kepada Jawa Pos Radar Solo. Dia menyebut Solo sebagai daerah wisata budaya utama di Jateng. Karena itu, pihak keraton harus menjaga citra sebagai daerah tujuan wisata.
Namun, meskipun pintu sudah dibuka, akses untuk wisatawan terbatas hanya sampai pelataran. ’’Sebetulnya akses ke pelataran ini kan masuk dari museum. Karena museum masih ditutup, akhirnya dicarikan akses lain. Ini untuk menjawab kerinduan masyarakat, khususnya pada momen libur Nataru,’’ terang Edhi.
Dia berharap pembukaan akses wisata itu menjadi momentum untuk rekonsiliasi lebih utuh ke depan. Termasuk bertemunya Paku Buwono (PB XIII) dengan adik-adiknya. Terutama dengan GKR Wandansari Koes Moertiyah, ketua LDA. ’’Harapannya yang sudah ya sudah, Sinuwun (PB XIII) bisa jadi pemimpin adat yang baik, pemimpin keluarga yang baik, dan bisa ngayomi semua secara baik,’’ ungkapnya.
Upaya mediasi itu juga diakui GRAy Devi Lelyana Dewi, putri kandung PB XIII Hangabehi. Dia memberikan kesempatan kepada kubu ayahandanya untuk menjalin komunikasi atas berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. ’’Proses hukum soal pencurian, penganiayaan, dan lainnya masih berlangsung. Tapi, soal nawala (titah raja yang sebelumnya dia pertanyakan), kami masih tunggu mediasinya,’’ katanya kemarin.
Nawala itu memuat banyak aturan dan larangan soal pengelolaan keraton hingga akses bertemu PB XIII Hangabehi. GRAy Devi sempat melayangkan somasi atas nawala tersebut. Sebab, nawala itu selalu disampaikan secara lisan oleh pihak-pihak tertentu yang melarang putra-putri dan keluarga kerajaan untuk bertemu langsung dengan PB XIII.
’’Sempat ada pembicaraan tentang batas waktu untuk menggelar mediasi (terkait nawala itu, Red). Batasnya sampai 2 Januari. Kita lihat saja, kalau sampai batas waktu itu belum ada realisasi, terpaksa lanjut ke ranah hukum,’’ papar Devi.
Di sisi lain, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta KP Dani Nur Adiningrat dari kubu PB XIII Hangabehi menilai hubungan keraton dengan pemerintah selalu baik. Hal itu terbukti dari berjalannya upaya penataan dan revitalisasi resmi dari pemerintah ke pihak keraton.
Namun, respons berbeda dia sampaikan kala disinggung soal mediasi yang diupayakan pihak LDA. ’’Pemimpin tertingginya kan Sinuwun PB XIII. Seharusnya sudah selesai. Pihak-pihak pengganggu itu adalah noise yang harusnya pemerintah juga bertindak. Sudah ada perjanjian damai di 2017, ada perwakilan pemerintah untuk revitalisasi, legal standing-nya kan Sinuwun. Mau mediasi seperti apa lagi? Sudah jelas dan ditandatangani semua pihak,’’ tuturnya.
Royal Academic
Kisruh di lingkungan keluarga Keraton Kasunanan Surakarta yang berujung saling lapor ke polisi bisa melebar ke mana-mana. Padahal, kisruh tersebut hanyalah problem keluarga yang bisa diselesaikan lewat jalur mediasi. Hal itu diungkapkan Sahid Teguh Widodo, ketua Pusat Unggulan Iptek (PUI) Javanologi Universitas Sebelas Maret Surakarta, saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo kemarin (27/12).
Dia menerangkan, kisruh di lingkungan keraton terjadi lebih dari 10 tahun. Pemicunya adalah masalah kekuasaan dan rezeki. Padahal, keraton sebagai pusat pemerintahan sejatinya sudah final. Sahid menyebut keraton sebagai pusat pengetahuan kebudayaan Jawa. Di dalamnya tersimpan bangunan, tradisi, hingga manuskrip yang sarat dengan nilai historis. Jika kisruh internal terus berlanjut, hal-hal itu akan sulit diakses publik.
Sahid menuturkan, keraton ibarat nagari atau negara, sedangkan Mangkunegaran itu kadipaten. Konflik internal bisa mengganggu iklim pariwisata di Solo. Padahal, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sedang getol mempromosikan wisata dalam kota.
PUI Javanologi UNS pernah mengusulkan agar dibentuk royal academic di lingkungan keraron. Usul itu disampaikan ke kubu LDA. Namun, hingga kini, belum ada respons yang baik. Padahal, dengan royal academic, semua bisa saling bertukar pikiran. Mendukung kekuatan keraton kembali dengan simbol dan norma baru, tanpa melanggar aturan pakem keraton.
Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi menyatakan, Polri tidak akan masuk dalam perselisihan di keraton. Soal aksi saling lapor yang dilakukan kubu PB XIII dan LDA, lanjut Iwan, secara bertahap pihaknya akan memanggil semua pihak untuk proses klarifikasi. ’’Kami profesional saja, siapa pun yang lapor ya kami terima. Kami dalami apakah ada unsur pidana. Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya, pasal apa yang dikenakan tentunya,’’ tegasnya. (*)
batampos – Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam mencatatkan mobilitas penumpang di lima pelabuhan internasional sebanyak 56.900 orang dalam tiga hari. Terdiri dari 34.755 yang datang ke Batam dan 22.145 yang berangkat meninggalkan Batam.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Tessa Harumdila mengatakan, jumlah itu berasal dari mobilitas penumpang di Pelabuhan Internasional Batam Center, Pelabuhan Citra Tri Tunas Harbourbay, Pelabuhan Marina Teluk Senimba, Pelabuhan Nongsa dan Pelabuhan Sekupang.
“Jumlah tersebut berdasarkan catatan kami di lima Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dari tanggal 23, 24 dan 25 Desember,” ujarnya.
Ia melanjutkan untuk penumpang yang datang ke Batam didominasi melalui Pelabuhan Internasional Batam Center dan Pelabuhan Citra Tri Tunas Harbourbay.
Ia memprediksi, menjelang tahun baru jumlah penumpang yang akan masuk ke Batam akan terus meningkat, terutama untuk wisatawan asing yang masuk ke Batam.
Peningkatan wisatawan ini terjadi setelah angka kasus Covid-19 yang mulai menurun, sehingga adanya pelonggaran perjalan. Baik itu untuk di Indonesia sendiri maupun di Malaysia dan Singapura.
“Saat ini ditambah lagi dengan dibukanya pelabuhan internasional,” tuturnya.
Ia menambahkan, dalam mengantisipasi antrean panjang di pintu masuk maupun keluar, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam menambah personil hingga dua kali lipat dari biasanya.
Selain itu, Imigrasi Batam sebelumnya juga sudah melakukan perawatan dan pengecekan perangkat kesisteman.
Penambahan serta perawatan dan pengecekan itu dilakukan di Pelabuhan Batam Center dan Pelabuhan Citra Tri Tunas Harbourbay.
Dimana, dua pelabuhan tersebut menjadi mobilitas utama bagi wisatawan asing yang akan masuk ke Batam maupun wisatawan domestik yang akan keluar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)
batampos – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi kerumunan pada malam Tahun Baru 2023. Masyarakat boleh merayakan malam pergantian tahun secara normal.
“Enggak ada. Kebijakannya bergembiralah,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/12).
Ia menyampaikan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi malam perayaan Tahun Baru 2023.
Sejauh ini, tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan di malam perayaan Tahun Baru 2023 mengikuti arah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Enggak ada kebijakan khusus. Pokoknya, ikuti arahan dari Bapak Presiden, untuk Tahun Baru maupun Natal kemarin itu semua sudah terbuka, yang penting hati-hati, pegang aturan protokol yang selama ini berlaku,” ucapnya.
Muhadjir pun berharap agar perayaan malam Tahun Baru 2023 dapat berjalan lancar seperti perayaan Natal lalu.
“Alhamdulilah ini kan Natal sudah kita lalui, alhamdulilah berjalan lancar, hanya ada gangguan alam misalnya naiknya pasang ombak di tempat penyeberangan yang itu memang tidak bisa kita hindari. Tapi secara umum kan baik. Mudah-mudahan untuk Tahun Baru semakin baik,” pungkasnya. (*)
batampos – Tim SAR Tanjungpinang menemukan satu korban tenggelam di perairan Bintan, Selasa (27/12/2022). Korban atas nama Kyoko, 17, yang tenggelam di Pantai Trikora, ditemukan meninggal dunia.
Foto: SAR Tanjungpinang untuk batam Pos Korban tenggelam ditemukan meninggal dunia oleh Tim SAR Tanjungpinang.
Humas SAR Tanjungpinang Ardila Azizi membenarkan Tim SAR telah menemukan satu korban tenggelam. Namun belum diketahui posisi pasti penemuan tersebut. “Iya korban sudah ditemukan sekitar pukul 17.30 WIB. Korban sudah dievakuasi ke RSUD Ahmad Thabib,” kata Humas SAR Tanjungpinang, Ardila Azizi.
Ardila menjelaskan, sebelumya tiga korban yakni Jeri, Takesi dan Kyoko berenang di Pantai Trikora Bintan, Senin (26/12/2022).
“Saat itu kondisi angin kencang disertai ombak, mereka (korban) turun ke pantai untuk berenang,” ungkapnya.
Tanpa disadari, tiga korban berenang hingga ke tengah laut. Korban lalu terseret arus dan tenggelam. Jeri, salah seorang korban selamat, berusaha menolong kerabatnya yang lain. Namun Jeri hanya berhasil menyelamatkan Takesi. Sementara Kiyoko terbawa arus dan tenggelam. (*)
DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan hasil perubahan pengurus harian yang telah disusun oleh tim revitalisasi. (Istimewa)
batampos – DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan hasil perubahan pengurus harian yang telah disusun oleh tim revitalisasi. Hasil tersebut diumumkan dalam rapat pengurus harian ke-15 di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat.
Perubahan struktur pengurus harian tertuang dalam SK DPP PPP Nomor 0782/SK/DPP/P/XII/2022. Keputusan ini nantinya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam waktu dekat.
“Ini rapat pengurusan harian ke-15 dalam rangka mengumumkan hasil kerja tim revitalisasi kepengurusan baru. Tidak banyak perubahan, hanya ada penambahan yang semula 46 sekarang menjadi 49 personil,” tutur Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, di lokasi, Selasa (27/12).
Muhamad Mardiono menjelaskan bahwa seluruh kader yang masuk ke dalam pengurus harian telah sepakat untuk bekerjasama dalam memenangkan Pemilu 2024 mendatang.
“Ke depan, seluruh kader yang ditetapkan telah sepakat akan bekerja sekuat tenaga, mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya lewat keterangan tertulisnya.
Ia pun yakin para pengurus harian akan terus solid di bawah kepemimpinannya dan memberikan loyalitas terhadap partai berlambah Kabah ini.
“Dalam kepengurusan ini mereka juga telah menandatangani integritas, isinya termasuk loyalitas terhadap partai. InsyaAllah tim ini solid di bawah kepemimpinan saya dan Sekjen Gus Arwani, dengan didampingi oleh empat wakil ketua umum,” pungkasnya. (*)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyinggung ketidakhadiran, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna untuk bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101. Agus mangkir dari pemanggilan Mejelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak lima kali pemanggilan.
“Ada yang menarik sebetulnya yaitu korupsi helikopter AW-101 yang persidangan sedang berjalan dan teman-teman mengikuti persidangan itu. Ada pemanggilan terhadap lima orang saksi dari jajaran TNI yang dipanggil oleh pengadilan namun tidak hadir,” kata Alex dalam acara ‘Kinerja dan Capaian KPK 2022’ di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).
Alex mengingatkan, pemanggilan setiap orang sebagai saksi merupakan hak bagi warga negara negara untuk membantu penyelesaian hukum. Alex mencontohkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Budiono yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) bersedia hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sikap itu seharusnya, menjadi contoh bagi setiap warga negara.
“Saya masih ingat dalam perkara BLBI waktu itu, Wakil Presiden Budiono itu dipanggil menjadi saksi persidangan dan beliau menunjukan contoh teladan sebagai seorang warga negara yang baik,” ujar Alex.
Oleh karena itu, Alex menyayangkan Agus Supriatna yang kini merupakan warga sipil bukan lagi prajurit TNI, tetapi tidak bersedia bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran dari prajurit TNI, baik yang sudah tidak aktif maupun yang aktif ketika dipanggil pengadilan tidak hadir. Padahal sudah ada penetapan dari hakim, ini menjadi contoh yang tidak baik, tentu saja bahwa lembaga peradilan seolah-olah lembaga peradilan dianggap tidak ada dalam hal ini,” ujar Alex.
Oleh karena itu, Alex mengimbau tanpa memandang pangkat dan jabatan, hukum memerintahkan setiap warga negara sama di mata hukum. Ketidakhadiran setiap orang untuk bersaksi, telah menghilangkan kesempatan dirinya untuk melakukan pembelaan.
“Ketika tidak hadir, maka yang bersangkutan itu telah menghilangkan peluang untuk membela diri, tidak ada gunanya baik lewat pengacara atau yang bersangkutan sendiri membela atau berbicara diluar itu, tidak memiliki nilai pembuktian,” tegas Alex.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK gagal menghadirkan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) periode 2015 – Februari 2017 Agus Supriatna. Seharunya, Agus akan diperiksa sebagai saksi dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 angkut TNI AU, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 738,9 miliar.
“Untuk Agus Supriatna kami sudah berkomunikasi dengan Diskum (Dinas Hukum) TNI AU dan belum dapat informasi dari Diskum TNI AU terkait posisi yang bersangkutan, kemudian Supriyanto Basuki sama dengan Agus Supriatna,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (19/12).
Agus Supriatna telah diminta hadir sebanyak 5 kali di persidangan yaitu pada sidang 21 dan 28 November, 5, 12 dan 19 November 2022 sebagai saksi untuk terdakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia yang didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 angkut TNI AU yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 738,9 miliar.
Selain Agus, ada empat orang saksi yang sudah lebih dari tiga kali dipanggil ke persidangan tapi tidak juga hadir, tiga di antaranya adalah personel TNI AU. Para personel TNI AU tersebut adalah Fransiskus Teguh Santosa Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Sesdisada) TNI AU yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Pengadaan Helikopter Angkut; Heribertus Hendi Haryoko selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI yang meliputi Spesifikasi Teknis Alutsista TNI dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Supriyanto Basuki selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KASAU TNI AU periode 2015 – Februari 2017.
“Untuk saksi Fransiskus Teguh santosa dan Heribertus Hendi Haryoko kami sudah melakukan pemanggilan tapi Fransiskus tadi pagi memastikan kondisinya masih ‘nge-drop’ sedangkan untuk Heribertus yang ada di Malang menyampaikan sakit sampai tanggal 20, kami tawarkan ‘zoom’ dari rumah tapi yang bersangkutan mengatakan tidak mungkin,” pungkas jaksa Arif. (*)
Ilustrasi. Arus mudik melalui Pelabuhan Domestik Sekupang. F.Dalil-Harahap
batampos – Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) mencatat sebanyak puluhan ribu masyarakat berangkat menggunakan moda transportasi laut kapal sejak Minggu, 18 Desember hingga Senin, 26 Desember 2022.
Kepala Kesatuan kerja (Kasatker) Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam Dirman, mengatakan keberangkatan penumpang sejak dibuka posko mudik pada 18 Desember 2022 lalu berjumlah 24.434 orang penumpang.
“Ya, dibanding tahun lalu ada peningkatan tapi gak banyak,” ujarnya.
Peningkatan ini, kata Dirman tidak lepas dari tidak adanya lagi penyekatan oleh pemerintah. Sehingga antusias masyarakat untuk lbur Natal dan tahun baru menjadi lebih tinggi. Adapun keberangkatan paling banyak terjadi pada tanggal 23 sampai dengan 26 Desember ini.
Sementara itu, lanjutnya, untuk pelayanan penumpang di Pelabuhan Domestik Sekupang, cukup terkendali selama mudik Natal. Pihaknya memastikan tidak ada penumpukan penunpang. “Selain itu kita ada tambahan dari petugas selama mudik Natal dan tahun baru, untuk mengatur keberangkatan penumpang,” katanya.
Selain penumpang berangkat, kedatangan penumpang di Pelabuhan Domestik Sekupang juga mengalami peningkatan. Terhitung sejak 18 sampai 26 Desember sebanyak 19.482 orang. “Ini jumlah keseluruhan ya,”kata Dirman.
Peningkatan jumlah penumpang ini dinilai akan terus bertambah. Diprediksi puncaknya akan terjadi pada H-2 Tahun baru pada 30 sampai 31 Desember. “Sementara untuk arus balik, kita perkirakan terjadi pada 3 Januari sampai 5 Januari 2023,” pungkasnya. (*)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan akan mengawasi verifikasi faktual ulang yang dilakukan KPU RI terhadap Partai Ummat di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara. (Dok JawaPos.com)
batampos – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan akan mengawasi verifikasi faktual ulang yang dilakukan KPU RI terhadap Partai Ummat di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara. Hal ini setelah Partai Ummat diberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi ulang setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024.
“Pengawasan tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu serta dalam rangka pelaksanaan pengawasan putusan mediasi dalam sengketa proses antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Partai Ummat,” kata anggota Bawaslu RI Puadi dikonfirmasi, Selasa (27/12).
Pengawasan ini dilakukan, untuk memastikan pelaksanaan hasil mediasi antara KPU dan Partai Ummat, sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menurut Puadi, sejauh ini berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu, seluruh mekanisme pelaksanaan verifikasi ulang Partai Ummat sudah sesuai dengan kesepakatan hasil mediasi sengketa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022.
“Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu hingga saat ini, seluruh mekanisme pelaksanaan verifikasi Partai Ummat sudah sesuai dengan kesepakatan hasil mediasi sengketa dengan merujuk pada PKPU 4/2022,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya saat ini memberikan kesempatan terhadap Partai Ummat untuk melakukan verifikasi ulang dari kepengurusan di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
“Hari ini (26/12) sampai 28 Desember 2022, KPU kabupaten/kota di dua provinsi tersebut mulai melakukan verifikasi faktual ulang terkait dengan keanggotaan Partai Ummat berdasarkan data keanggotaan tersampel yang diberikan oleh KPU RI berdasarkan hasil penarikan sampel kemarin sore (25/12),” ujar Idham, Senin (26/12).
Verifikasi administrasi ulang Partai Ummat di NTT dan Sulut dilakukan pada 23 sampai dengan 24 Desember 2022. Sementara, pada 25 Desember 2022, KPU akan melakukan penentuan sampel dalam verifikasi faktual.
“Hari ini, 26 – 28 Desember 2022, KPU Kab/Kota di dua provinsi tersebut (Provinsi NTT dan Sulut) mulai melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Ummat berdasarkan data keanggoataan tersampel yang diberikan oleh KPU RI berdasarkan hasil penarikan sampel kemarin sore,” pungkas Idham. (*)
batampos– Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, Junaidi mengatakan, pelayaran ke Natuna dan Anambas dengan menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01 disetop sementara. Kondisi ini disebabkan cuaca yang sedang ektrem.
”Pelayaran ke wilayah Natuna dan Anambas dengan kapal roro KMP Bahtera Nusantara 01 sudah disetop sejak 23 Desember 2022 lalu,” ujar Kadishub Provinsi Kepri, Junaidi, Minggu (25/12) di Tanjungpinang.
Menurutnya, KMP Bahtera Nusantara 01 ini sudah dijadwalkan berangkat sebelum Natal 2022. Namun karena adanya peringatan dini dari BMKG, maka pelayaran diputuskan ditunda sementara sampai waktu yang belum ditentukan.
“Untuk sementara ini, KMP Bahtera Nusantara 01 difungsikan untuk membantu pelayaran dari Uban ke Punggur,” jelas Junaidi.
Ditegaskannya, pertimbangan disetopnya pelayaran ke Natuna dan Anambas, karena ketinggian ombak di wilayah tersebut bisa mencapai 4-6 meter. Tentu, ini sangat beresiko bagi pelayaran angkutan kenderaan ini.
“ASDP juga tidak ingin mengambil resiko, makanya diputuskan sementara setop berlayar. Sampai kondisi cuaca membaik,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua mengatakan, keputusan ASDP mengoperasikan KMP Bahtera Nusantara 01 untuk melayani libur Natal 2022 dan Tahun Baru dari Uban ke Punggur adalah sesuatu yang baik.
“Karena kapal roro ini memiliki kapasitas yang besar. Namun memang waktu muat dan bongkar yang memerlukan waktu dari kapal roro biasanya,” ujar Rudy Chua. (*)
