batampos – Desakan agar RKUHP tidak disahkan menjadi undang-undang terus bergulir. Selain masih ada pasal-pasal bermasalah yang belum dihapus pemerintah dan DPR, dikhawatirkan RKUHP bernasib sama dengan UU lain yang ujung-ujungnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur mencontohkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU itu digugat pimpinan KPK Nurul Ghufron ke MK belum lama ini. Ghufron menggugat materi Pasal 29 huruf (e) UU KPK yang mengatur batas usia pimpinan KPK paling rendah 50 tahun.

Isnur juga mencontohkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang digugat ke MK oleh Migrant Care dan beberapa pihak lain. Sebagian permohonan uji formil dalam gugatan itu dikabulkan MK pada November tahun lalu. MK menyatakan, pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945 dan meminta untuk dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

Bukan hanya itu, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) juga ramai-ramai digugat ke MK oleh banyak kalangan. Dari kalangan akademisi, ada nama Profesor Azyumardi Azra yang bergabung dengan Din Syamsuddin dan belasan orang lain. Salah satu yang dipersoalkan adalah pembentukan UU IKN yang tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat.

Sederet UU yang berujung pada gugatan ke MK itu, kata Isnur, merupakan bukti bahwa pemerintah dan DPR cenderung tergesa-gesa dalam merumuskan, membahas, dan mengesahkan UU. Karena itu, pihaknya mendesak RKUHP tidak segera disahkan sebelum salah satu syarat formil pembentukan UU, yakni mengakomodasi partisipasi masyarakat, dilakukan.

”Apalagi ini (RKUHP) berdampak langsung pada masyarakat. Jangan sampai ketergesa-gesaan (membentuk UU, Red) itu baru mereka sadari ketika ada korban atau kesalahan yang muncul di kemudian hari,” ujar Isnur di sela kegiatan sosialisasi penolakan RKUHP bersama masyarakat sipil di kawasan Bundaran HI, Jakarta, kemarin (27/11).

Isnur menjelaskan, penolakan terhadap pasal RKUHP yang berpotensi menjadi pasal karet sudah berkali-kali disuarakan. Mulai pasal penghinaan presiden, living law, penghinaan lembaga negara dan pemerintah, contempt of court, kontrasepsi, hingga pasal yang mengatur tentang larangan penyebaran marxisme dan leninisme serta paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Suara-suara penolakan itu sampai saat ini belum digubris DPR dan pemerintah. Masukan agar ada pelibatan masyarakat, khususnya yang concern terhadap substansi pasal bermasalah, juga urung terlaksana dengan baik. ”Kami tidak melihat ada dialog (pembahasan RKUHP bersama masyarakat, Red) di DPR,” paparnya.

Berdasar pemetaan YLBHI, pasal-pasal yang dianggap berpotensi menjadi pasal karet tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, pasal terkait living law (hukum yang hidup di tengah masyarakat) yang membuka celah kriminalisasi terhadap masyarakat yang tidak menuruti penguasa di daerah.

Yang paling berbahaya, kata Isnur, adalah pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara serta pemerintah. Pasal itu sangat subjektif dan bisa digunakan untuk mengkriminalisasi para pengkritik kekuasaan. ”Itu pasal antikritik karena masyarakat yang mengkritik dapat dituduh menghina dan berujung pidana,” ujarnya.

Selain itu, pasal terkait larangan penyebaran marxisme dan leninisme serta paham lain yang bertentangan dengan Pancasila rawan digunakan untuk membungkam oposisi dan masyarakat yang kritis. Bahkan, parahnya lagi, pasal itu bisa digunakan untuk mengekang kebebasan akademik. ”Pasal itu juga sangat subjektif,” imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan, pihaknya sudah memperjuangkan aspirasi dan masukan masyarakat dalam pembahasan RKUHP. Menurut dia, sudah banyak yang berubah dalam draf yang disepakati dalam rapat komisi III pada 24 November lalu jika dibandingkan dengan draf RKUHP pada 2019.

Terkait pasal yang kontroversi, misalnya pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, Tobas –sapaan akrab Taufik Basari– mengatakan bahwa penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara adalah pasal delik aduan. Yang mengadukan penghinaan itu tidak bisa sembarang orang, tapi harus presiden langsung, menteri, atau kepala lembaga.

”Tentu presiden, menteri, dan lembaga negara tidak akan sembarangan melaporkan,” tegasnya. Politikus Partai Nasdem tersebut mengakui bahwa draf RKUHP yang sudah disepakati dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU itu masih memiliki sejumlah kekurangan. Yang pasti, lanjut Tobas, fraksinya sudah berupaya keras memperjuangkan aspirasi rakyat.

Jika RKUHP sudah disahkan menjadi UU dan masyarakat belum bisa menerima peraturan baru itu, mereka mempunyai hak untuk melakukan judicial review (JR) ke MK. ”Mengajukan judicial review adalah hak rakyat,” ungkapnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sebagian korban gempa Cianjur yang mengalami luka-luka tidak mau berobat ke rumah sakit (RS). Mereka merasa trauma berada di dalam bangunan. Takut gempa terjadi lagi.

Salah satu warga yang menolak berobat ke RS adalah Enung, 45, warga Kampung Tegal Lega. Padahal, dia mengalami luka cukup serius di kepala dan kaki kanan karena tertimpa reruntuhan rumahnya.

Ditemui di lokasi tempatnya mengungsi tidak jauh dari rumahnya, Enung mengaku sudah beberapa kali diajak berobat ke RS oleh warga. Namun, dia tetap menolaknya. ”Saya lebih baik diobati di sini (tenda) dengan obat seadanya daripada harus ke rumah sakit,” ungkapnya kemarin (27/11).

Enung takut saat di dalam RS tiba-tiba bangunannya runtuh seperti yang terjadi di rumahnya. Dia tidak mau kejadian tersebut terulang. Selain alasan itu, dia juga takut dengan peralatan medis. ”Jadi, cukup diobati di sini saja, di sini kan juga dikasih obat. Ini kepala saya juga sudah dijahit enam jahitan. Kaki kanan juga diperban,” jelasnya.

Enung tidak sendirian. Di pengungsian tempat dia tinggal, ada beberapa ibu yang juga mengalami luka-luka. Mulyati, 56, salah satunya. Dia juga mengalami luka di kepala dan kaki. Bahkan, luka di kepalanya harus dijahit. Bedanya, seusai kejadian, dia langsung dibawa ke RSUD Sayang Cianjur. ”Tapi tidak sampai menginap. Langsung pulang hari itu juga,” terangnya.

Sementara itu, Nandang, 32, koordinator pengungsian di Kampung Tegal Lega, mengungkapkan bahwa di kampungnya ada sekitar seratus pengungsi. Mereka tinggal di lima tenda. Termasuk yang dibuat sendiri oleh warga menggunakan terpal.

”Untuk bantuan, sejauh ini ya cukup. Tapi, masalahnya kan kami di sini tidak tahu sampai kapan dan kira-kira bakal terus tercukupi atau tidak suplai makanannya,” ujar dia. Namun, untuk saat ini, lanjut Nandang, yang masih dirasa kurang adalah terpal dan tikar. ”Kalau untuk listrik dan air bersih ada, MCK juga di belakang, tapi di kali,” pungkasnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan, proses pencarian jenazah terus berlangsung. Kemarin tim gabungan menemukan tiga jenazah yang tertimbun reruntuhan. Dengan demikian, jumlah total korban meninggal menjadi 321 orang. Sedangkan yang hilang masih ada sebelas orang. ”Untuk yang luka berat dan masih dirawat di rumah sakit sebanyak 108 orang. Ini beda dengan pengungsi yang sakit ya,” jelasnya.

Kemudian, lokasi pengungsian yang berhasil diidentifikasi sebanyak 325 titik. Perinciannya, 187 titik adalah pengungsian terpusat dan 142 mandiri. Sedangkan jumlah pengungsi yang tercatat sampai kemarin sebanyak 73.874 orang. Terdiri atas 33.713 laki-laki dan 40.161 perempuan. Dari jumlah itu, terdapat penyandang disabilitas sebanyak 92 orang, ibu hamil 1.207, dan lansia 4.240 orang. ”Untuk saat ini memang masih banyak yang membutuhkan tenda, baik ukuran besar maupun kecil. Kita akan terus menambahnya,” terang Suharyanto.

Meski demikian, penambahan tenda tersebut membutuhkan tambahan tenaga. Sebab, lokasi pengungsian tersebar di 15 kecamatan. ”Jadi, butuh sumber daya yang banyak untuk menjangkaunya. Kalau untuk distribusi logistik juga sudah berjalan lebih baik,” paparnya.

Sementara itu, sepekan pascagempa, beberapa titik di pelosok Cianjur masih gelap gulita. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Cianjur Muhammad Hermansyah menyebutkan, akses yang sulit dan lokasi yang terisolasi menjadi kendala pendistribusian listrik. Ancaman gempa susulan juga menyulitkan akses petugas. ”Meski begitu, petugas telah menyiapkan sembilan genset di beberapa titik wilayah terisolasi yang digunakan untuk kebutuhan para pengungsi,” ujarnya.

Namun, Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, kondisi kelistrikan pascagempa Cianjur telah pulih seluruhnya dalam waktu kurang dari 36 jam. Dia menjelaskan, pada empat jam pertama pascagempa, PLN memprioritaskan pemulihan listrik di RSUD Sayang, kantor pemerintah, dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). ”Kami sudah berhasil menyalakan seluruh fasilitas umum, RSUD yang terpenting, dalam kurun waktu empat jam setelah kejadian. Saat ini kami pastikan 326 ribu warga Cianjur yang sempat padam listriknya karena gempa sudah kami pulihkan,” ujar dia.

Darmawan mengatakan, pihaknya memang memprioritaskan pemulihan RSUD dan fasilitas umum untuk memastikan proses evakuasi warga dan penanganan korban bisa berlangsung cepat. ”Kami kerahkan seluruh kekuatan dan peralatan. Sehingga prioritas kami RSUD dalam empat jam sudah menyala kembali. Pompa bensin, gedung pemerintah. Sehingga evakuasi korban gempa di hari Senin tetap bisa berjalan karena aliran listrik aman,” paparnya.

Dampak dari gempa, lanjut Darmawan, menyebabkan 1.844 gardu distribusi milik PLN mengalami pemadaman. Beberapa gardu induk juga mengalami kerusakan. Namun, seluruh tim PLN bergerak cepat memulihkan sistem sehingga saat ini semua infrastruktur kelistrikan PLN sudah berjalan normal.

Dalam proses pemulihan sistem kelistrikan, banyak kendala yang terjadi di lapangan, mulai tiang dan gardu yang roboh, tanah longsor, bahkan gempa susulan yang merusak gardu milik PLN. ”Gempa susulan kemarin sempat menggeser trafo kami. Trafonya kami matikan, tapi pasokan listrik masih cukup sehingga rumah warga tak terdampak. Kami siaga langsung memperbaiki kerusakan itu,” ujar Darmawan.

Pada bagian lain, Palang Merah Indonesia (PMI) berfokus pada layanan air bersih untuk korban gempa. Ketua PMI Jusuf Kalla mengatakan, PMI melipatgandakan pasokan air bersih sebagai kebutuhan pokok korban gempa.

JK (sapaan Jusuf Kalla) menjelaskan, ketersediaan air bersih merupakan salah satu prioritas PMI di setiap kejadian bencana alam. Sebab, setelah terjadi bencana alam, termasuk gempa, pasokan air bersih menjadi langka. Di antaranya akibat rusaknya pipa air bersih maupun sumur milik warga.

JK mengatakan, PMI memiliki unit khusus layanan air bersih bernama tim Wash (Water, Sanitation and Hygiene). Unit tersebut bertugas memasok air bersih kepada pengungsi. Selain itu, membangun instalasi penjernihan air darurat di kantong-kantong pengungsian. ”Semenjak hari pertama gempa melanda Cianjur pada 21 November, tim Wash PMI telah turun melakukan distribusi air bersih,” katanya.

PMI mengerahkan sebelas truk tangki dengan masing-masing berkapasitas 500 liter. Truk tangki ini menjangkau 16 titik pengungsian. Kemudian, ada juga distribusi toren penampungan air bersih. Sampai hari ketujuh pascagempa, PMI sudah mendistribusikan 135 ribu liter air kepada 6 ribuan pengungsi. (*)

Reporter: JP Group