batampos – Cahya Rajsa Aulia terlihat bersiap-siap merapikan kerudung dan pakaiannya. Wajahnya sumringah tak sabar karena teman-temannya sudah banyak yang berkumpul di lapangan. Setelah mengenakan sandal, gadis kecil itu bergegas keluar tenda dan berlari bergabung dengan anak-anak lainnya.

Matahari sudah terlihat naik. sinarnya menyilaukan mata, namun menghangatkan tubuh. Cahya tertegun sejenak. Desanya yang permai. Ada lapangan sepak bola tempat ia dan teman-temannya bermain, kini tiada.

Rumah di kampungnya banyak yang roboh digoyang gempa. Di lapangan sepak bola, kini menjamur tenda-tenda. Ada juga dapur umum yang asapnya nampak ngebul.

Pagi Cahya tak lagi seperti biasanya. Dulu ia bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Kini, lima hari ia bangun untuk mengikuti kegiatan Layanan Dukungan Psikosial (LDP) yang diampu Kementerian Sosial di Posko Pengungsian Lapangan Jagakarsa, Kecamatan Warungkondang, Cianjur.

Bersama puluhan pengungsi lainnya, bocah perempuan 10 tahun itu terpaksa tinggal di tenda. Gempa 5,6 SR yang mengguncang Cianjur pada Senin (25/11), telah merobohkan rumahnya. Namun pertimbangan keselamatan, tinggal di tenda menjadi pilihan dalam situasi kedaruratan. Apalagi kegiatan LDP yang membuatnya bersemangat.

Seperti pagi ini (25/11), Cahya dan anak-anak lainnya mengikuti senam pagi. Mereka terlihat antusias mengkuti gerakan yang diperagakan oleh fasilitator. Bersama-sama, mereka menyanyikan lagu kepala pundak lutut kaki. Anak-anak diminta mengikuti gerakan fasilitator, dan mengabaikan instruksi verbal. Dari gerakan yang lambat hingga gerakan cepat. Kesalahan-kesalahan kecil pun mengundang gelak tawa dari anak-anak.

“Senamnya asyik,” kata Cahya.

Kegiatan LDP yang dilakukan setiap pagi dan sore itu mampu membuatnya sejenak melupakan ketakutan akan gempa. Cahya bahkan tak bisa menyembunyikan rasa sukacitanya saat menceritakan kegiatan-kegiatan apa saja yang didapatkannya saat LDP.

“Ada banyak kegiatan. Ada baca buku, ada dongeng, permainan. Terus ketemu sama temen-temen, bahagia lah,” katanya.

Sama seperti Cahya, Alwan (12) juga senang mengikuti kegiatan LDP. “Seru, rame juga,” kata siswa kelas VI SD ini. Alwan bersama keluarganya saat ini sedang mengungsi di Taman Prawatasari Sawah Gede, Kecamatan Cianjur. Selama LDP, Alwan dan anak-anak diajak bernyanyi, diajari tentang tindakan keselamatan saat gempa bumi, edukasi pencegahan pelecehan seksual anak melalui lagu dan gerakan, dan diajak bermainan permainan edukatif.

Di tempat lain, ada Muhammad Rizki Ramadhan yang juga tak kalah antusias mengikuti kegiatan LDP. Bocah yang dipanggil Iki ini bahkan mendapatkan hadiah karena bisa menjawab kuiz.

“Main tebak-tebakan nama menteri, nama presiden, sama rukun islam,” katanya bersemangat.

Siswa kelas IV SDN Pasir Sarunggi ini sedang mengungsi di Posko Pengungsian Desa Ciputri Kecamatan Pacet. Meskipun tinggal di antara tenda dan reruntuhan bangunan, namun hal itu tidak mengurangi keceriaannya dan anak-anak lainnya saat mengikuti LDP.

Setelah penanganan cepat pasca bencana, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengintsruksikan untuk melakukan pemulihan trauma dan psikologis bagi korban gempa melalui LDP. LDP tidak hanya terbatas bagi anak-anak, namun juga untuk orang dewasa dan lansia.

Selain kegiatan rekreasional edukatif bersama anak-anak, tim LDP juga melakukan kunjungan ke tenda pengungsian dan rumah warga. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pemberian Dukungan Psikologis Awal ( PFA: Psychological First Aid ) seperti stabilisasi emosi bagi anak-anak dan orang dewasa, konseling kelompok bersama penyintas dewasa (ibu-ibu dan bapak-bapak serta lansia) dan Family Support Group.

Kemensos memberikan LDP di semua posko pengungsian antara lain di Kantor Camat Sukaluyu, lapangan Jagaraksa Warung Kondang, lapangan Cariu Cugenang, Taman Prawatasari Cianjur, Karang Tengah, SD Sukamaju 2 Cugenang, SDN Karang Tengah Desa Nagrak, Cikamuning, RSUD Cimacan dan Kampung Tunggilis, dan RSUD Sayang Cianjur. Hingga saat ini, LDP sudah menyasar lebih dari 800 orang penyintas anak dan dewasa.

Adapun tim LDP terdiri dari Tim Kemensos Pusat, Tim Sentra dan Sentra Terpadu, Tim Balai Besar Lembang, Poltekesos Bandung, BPBD Kuningan, dan GNI.  (*)

batampos- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan disahkan menjadi Undang-Undang, sebelum memasuki reses pada 16 Desember 2022. Hal ini setelah Komisi III DPR menyetujui agar RKUHP dibawa ke dalam sidang paripurna.

“Menurut hasil komunikasi dengan bu ketua DPR bahwa dalam waktu dekat kita akan rapim kan dan insya Allah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini, RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR,” kata Dasco di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11).

Politikus Partai Gerindra ini pun mengakui, pihaknya sudah menerima surat dari Komisi III DPR RI terkait permohonan pengesahan RKUHP.

“Surat dari Komisi III terkonfirmasi hari ini, sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR RI,” papar Dasco.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibawa ke dalam sidang paripurna DPR RI. Dengan demikian, RKUHP akan segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Pengambilan keputusan tingkat I ini diambil setelah rapat kerja bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

“Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan di tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan RUU KUHP yang dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir.

“Setuju,” jawab para anggota Komisi III DPR. Mayoritas fraksi di DPR RI menyetujuinya, tetapi fraksi PKS menyetujui dengan catatan.

Adies menjelaskan, pemerintah telah mengakomodir sebagian besar masukan dari masyarakat terkait pasal-pasal krusial yang termuat dalam RKUHP. Hal ini setelah melakukan sosialisasi ke masyarakat, akademisi dan anggota dewan.

“Jadi, ada beberapa yang didrop, ada beberapa yang dihilangkan, ada beberapa yang disempurnakan,” ucap Adies.

Dia mengakui, masih ada beberapa masyarakat yang belum terpuaskan terkait kehadiran RKUHP. Namun, Adies meyakini, RKUHP tersebut yang ditunggu-tunggu untuk memberikan keadilan.

“Tidak membuat susah masyarakat daripada RUU kita yang lama. Paling tidak kolonialisasinya sudah dihilangkan atau dihapus,” papar Adies.

Oleh karena itu, Adies menyampaikan Komisi III akan bersurat ke Pimpinan DPR RI agar RKUHP segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna. Sedianya, DPR RI akan menggelar rapat paripurna menjelang masa reses pada 16 Desember 2022.

“Tentunya kan besok dikirim surat, karena hari ini sudah selesai, besok Komisi III akan kirim surat ke pimpinan DPR,” pungkas Adies (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe. Tim penyidik KPK mendalami terkait dugaan pembelian berbagai aset oleh tersangka Lukas Enembe.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, pihaknya memeriksa satu orang saksi dari pihak swasta, Mustakim. Dia diperiksa di gedung merah putih KPK, Rabu (23/11).

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan pembelian berbagai aset oleh tersangka Luka Enembe,” kata Ali dalam keterangannya, Jumat (25/11).

Selain Mustakim, tim penyidik KPK juga memeriksa 10 saksi dari pihak swasta. Mereka di antaranya, pemilik PT Tabi Bangun Papua/Direktur Tabi Maju Makmur Bonny Pirono, Bendahara PT Tabi Bangun Papua Meike, pegawai PT Tabi Bangun Papua Willicius, Direktur PT Papua Sinar Anugerah KSO PT Tabi Bangun Papua Sumantri.

Kemudian, Girius One Yoman selaku Kadis PU/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Entrop Hamadi serta Lima Pokja Proyek Entrop Hamadi, masing-masing Okto Prasetyo, Gangsar Cahyono, Arni Paririe, Paskalina, dan Yenni Pigome.

“Para saksi di dalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pelaksanaan proyek pekerjaan di Pemprov Papua,” tegas Ali.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi di antaranya terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua.

Tim penyidik KPK pun telah datang ke Papua juga dalam rangka memeriksa Lukas Enembe. Pemeriksaan berlangsung di kediaman Lukas Enembe daerah Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Kendati demikian, KPK belum melakukan upaya penahanan terhadap Lukas. KPK juga belum membeberkan detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.    (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dapat menjadi teladan politik yang berkeadaban di Indonesia.

“KAHMI harus memberikan contoh menjadi teladan yang baik atas politik demokrasi yang berkeadaban di Tanah Air,” kata Mahfud MD dalam Musyawarah Nasional XI KAHMI di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, (25/11).

Mahfud menjelaskan, dalam politik demokrasi berkeadaban itu, para anggota KAHMI harus menjunjung tinggi nilai serta norma-norma yang berlaku di Indonesia.

“Sehingga, silakan saja berpolitik, akan tetapi tetap harus berkeadaban; tidak boleh melakukan fitnah apalagi menghina lawan politiknya,” tambah Mahfud.

Mahfud juga meminta agar KAHMI kembali kepada cita-cita para pendahulunya yakni senantiasa menciptakan kader bangsa yang mengurus pemerintahan pada berbagai tingkatan.

“Nilainya, pada saat itu berpikir bagaimana caranya Indonesia betul-betul merdeka, sehingga anak-anak Islam bisa masuk ikut mengurus pemerintahan ini; dan sekarang pintunya sudah terbuka luas tinggal kembali pada diri sendiri apakah mau berkhianat pada nilai itu atau tidak,” jelas Mahfud.

Karena itu, Mahfud juga berharap penyelenggaraan Munas XI KAHMI berakhir dengan damai serta memberikan kesejukan, baik di internal organisasi maupun masyarakat secara luas.

Menurut Mahfud, berbagai perbedaan merupakan hal biasa yang terjadi serta dapat menjadi dinamika dalam setiap penyelenggaraan munas para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

“Saya berharap agar ini berakhir seperti munas sebelumnya, ramai, kasak-kusuk, biasalah dinamika, dan itu bagus. Akan tetapi, setelah selesai (munas) ini KAHMI tetap satu,” ujar Mahfud MD.

Munas XI KAHMI dijadwalkan dibuka Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat. Selain itu, hadir pula dalam Munas XI KAHMI di Palu antara lain Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, politikus senior Akbar Tandjung, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.   (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Badan Intelijen Negara (BIN) mengaplikasikan Sistem Intelijen Bencana (SIBe) di lokasi bencana gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Hal ini sebagai langkah taktis dan strategis dalam memitigasi dampak bencana.

Sistem hasil pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Pusllitbang) BIN ini mampu memonitor, mengumpulkan data, serta menyajikan informasi penting penanggulangan bencana untuk menjadi bahan bagi para pengambil keputusan dan relawan di lapangan.

Kapuslitbang BIN, Armi Susandi, mengatakan aplikasi seperti ini baru pertama dioperasikan di Tanah Air. Aplikasi seperti ini masih jarang dikembangkan oleh pakar di Dunia.

“SIBe yang dikembangkan BIN ini akan menjadi aplikasi yang sangat berguna bagi kita dalam menjalankan misi kemanusiaan membantu penanganan bencana di mana pun pada masa mendatang,” papar Armi di Posko Bantuan Kemanusiaan BIN, jalan lintas Labuan-Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur.

Sejumlah fitur menarik dari SIBe, lanjut Armi, antara lain, dilengkapi pemetaan zona bahaya, kerawanan, kapasitas respons, dan risiko gempa bumi yang dapat dengan detail menggambarkan situasi kebencanaan.

“Dan juga yang pasti di dalam SIBe sudah ada layer dari populasi, infrastruktur termasuk sekolah, fasilitas desa, dan sebagainya. Sistem SIBe ini dirancang untuk bisa dibikin dedicated per lokasi,” kata Armi seperti dikutip, Jumat (25/11).

Selain itu, lanjut Ami, Puslitbang BIN juga memasang Automatic Weather Station (AWS) pada SIBe sehingga langsung terhubung ke sistem server utama SIBe di Mabes BIN. Hal ini untuk memastikan ketepatan informasi prediksi cuaca dalam mendukung keberhasilan operasional pertolongan di wilayah terdampak bencana.

“Dari receiver mabes BIN kita olah datanya dan kita ambil dalam bentuk website. Website ini juga interaktif, kita bisa klik saja dan kita bisa tahu apa yang kita inginkan. Baik pada saat monitoring, ataupun pada saat nanti penanganan bencana,” jelas Armi.

“Penanganan bencana tentunya kita inginkan lokasinya itu aman dari cuaca ekstrem khususnya hujan lebat atau banjir,” imbuh Armi.

SIBe juga mampu menganalisa informasi hoax yang berkembang di tengah pengungsi dan masyarakat lokasi kejadian melalui survei. Survei ini dilakukan secara rutin dengan jaringan BIN di daerah, dalam hal ini BINDA Jabar untuk gempa yang terjadi di Cianjur saat ini.

“Ini juga untuk memastikan informasi sekecil apapun dapat terekam dalam sistem canggih milik BIN ini,” tegas Armi.

Sementara itu, Kepala BIN Jend Purn (Pol) Budi Gunawan mengharapkan aplikasi digital pertama di daerah bencana ini dapat membantu operasional penanganan bencana di mana pun.

“Melalui aplikasi ini, diharapkan proses penangan bencana pasca kejadian dapat berlangsung dengan tepat dan efektif, serta berbagai dampak yang ditimbulkannya dapat diminimalkan, baik bagi para pengungsi maupun para relawan,” ujar Budi Gunawan.  (*)

Reporter : JP GROUP