batampos – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan bahwa vaksinasi meningitis sudah tidak diwajibkan lagi sebagai syarat perjalanan umrah. Meskipun begitu bagi jamaah yang memiliki komorbid, tetap dianjurkan untuk mendapatkan suntikan vaksin meningitis.

Keterangan tersebut disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta kemarin (15/11). ’’Vaksin meningitis hanya diwajibkan untuk jamaah haji,’’ katanya. Dia mengatakan aturan tersebut berlaku efektif untuk jamaah Indonesia sejak 11 November lalu.

Hilman mengatakan jamaah umrah sudah tidak perlu ragu lagi soal aturan vaksinasi meningitis terbaru itu. Sebab otoritas penerbangan sipil Arab Saudi (GACA) juga sudah menerbitkan aturan serupa, pada 9 November lalu. Meskipun begitu Hilman mengatakan untuk jemaah umrah dengan riwayat penyakit tertentu atau komorbid, dianjurkan untuk melakukan vaksinasi meningitis serta vaksin lain sesuai ketentuan medis.

’’Ini demi memelihara kesehatan dan keselamatan jemaah umrah,’’ katanya. Selain untuk kesehatan jamaah umrah, juga untuk masyarakat Indonesia secara luas.

Hilman juga menyampaikan travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk ikut sosialisasi kebijakan baru ini kepada jamaahnya. Dia mengungkapkan Kemenag beberapa kali berdiskusi dengan calon jamaah umrah. Sejatinya jemaah tidak keberatan untuk mengikuti vaksinasi meningitis. Hanya saja beberapa lalu sempat terjadi kelangkaan stok vaksin meningitis, sehingga ada jamaah yang sampai tertunda keberangkatannya.

Selain itu Hilman mengatakan, travel yang sudah menerima uang paket umrah termasuk untuk vaksinasi meningitis, untuk mengembalikan uang vaksin itu kepada jamaah. Kecuali bagi jamaah umrah yang tetap ingin menerima suntikan vaksin meningitis.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan akhirnya menetapkan bahwa vaksin meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib bagi calon jamaah yang akan melakukan umrah. Vaksin meningitis hanya diwajibkan untuk calon jamaah haji. Ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jemaah Haji dan Umrah, yang diterbitkan pada 11 November 2022.

Meski demikian, vaksin meningitis tetap direkomendasikan. Terutama bagi mereka yang punya penyakit komorbid. “Mengingat pentingnya vaksinasi meningitis sebagai bagian dari perlindungan dan pencegahan dari penyakit berbahaya,” tutur Juru Bicara Kementerian Kesehatan M Syahril.

Vaksinasi bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional. Syahril menambahkan, walau sifatnya pilihan, vaksinasi meningitis ini bertujuan melindungi setiap individu. “Apalagi mengingat risiko penularan penyakit meningitis sangat tinggi di tengah berkumpulnya banyak orang dari berbagai belahan dunia,” tuturnya.

Sebelumnya, Vaksinasi Meningitis Meningokokus merupakan suatu keharusan bagi mereka yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan visa umrah. Persyaratan ini sebagai bagian dari upaya pemberian perlindungan sekaligus pencegahan terhadap penularan suatu penyakit. Namun berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tanggal 7 November lalu dan surat dari Kementerian Luar Negeri nomor 211-1246, pemerintah Arab Saudi memberikan pelonggaran salah satunya vaksinasi mengingitis yang tidak lagi diwajibkan bagi jemaah umrah. “Pada prinsipnya kami mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dengan harapan para jemaah bisa beribadah dengan tenang dan lancar,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – TNI dan Polri menunjukkan totalitasnya dalam mengamankan KTT G20. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan semua orang yang terekam CCTV di Bali akan diketahui identitasnya. Bahkan, telah dimasukkan database orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Pelaku kriminal dan teror akan segera terdeteksi.

Sigit-panggilan akrab Kapolri- mengatakan, saat ada yang terpantau merupakan DPO, maka anggota telah siap untuk melakukan langkah lanjutan. Prosesnya, mobilitas anggota yang mengamankan G20 itu termonitor posisinya. ”Personil selalu diketahui lokasinya,” paparnya.

Dengan begitu, saat ada DPO yang terpantau. Maka, personel terdekat bisa digerakkan secepat mungkin. ”Petugas diperintahkan bergerak dan melaksanakan tugas,” terang mantan Kabareskrim tersebut.

Aparat kepolisian berjaga selama 24 jam untuk memonitor berbagai peristiwa di lapangan. Sekaligus bisa mengambil langkah-langkah tertentu. ”Namun, tetap dengan memberikan kenyamanan ke turis dan masyarakat umum,” ujarnya.

Menurutnya, pengamanan G20 sejak 8 November hingga kemarin (15/11) berjalan lancar. Semua aktivitas berjalan sesuai dengan jadwalnya. Dari kedatangan pejabat hingga lokasi rapat bilateral. ”Mudah-mudahan bisa dipertahankan hingga selesai,” tegasnya.

Dalam pengamanan ini Polri terlibat dalam ring 3, dia mengatakan bahwa ring tersebut merupakan yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Karenanya Polri melibatkan kearifan lokal dengan pecalang. ”Pecalang diajak untuk mengamankan,” paparnya.

Sementara Asisten Bidang Operasi (Asops) Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, dari hasil evaluasi beberapa waktu lalu diperlukan upaya preventif di tiga lokasi. Yakni, Seminyak, Legian, dan Kuta. ”Maka dilakukan penebalan keamanan dengan penempatan personel,” ujarnya.

Ada penambahan 60 personel dari Mabes Polri dan 40 personel dari Polda Bali untuk ketiga lokasi tersebut. Di tiga lokasi itu sebelumnya telah ada 80 personel yang berjaga. ”Apalagi ada peningkatan kedatangan wisatawan ke Bali,” terangnya.

Dalam lima hari terakhir terdapat setidaknya 20 ribu orang yang masuk ke Bali melalui jalur udara. Dia mengatakan, tentunya perlu dijaga kondusifitasnya dan perlu untuk perluasan keamanan di sekitar lokasi. ”Itu yang dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan, pada Senin kemarin merupakan puncak tertinggi kedatangan pesawat VVIP di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Baik kenegaraan maupun reguler internasional. Secara umum, pengaturan penerbangan VVIP dan regular domestik maupun internasional itu berjalan lancar.

“Berdasar data Direktorat Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara total ada sebanyak 31 pesawat VVIP dan rombongan pendukung yang tiba di Bandara Ngurah Rai Bali mulai dari pagi hingga malam,” katanya, Selasa (15/11).

Penerbangan regular baik domestik maupun internasional di Bandara Ngurah Rai Bali, dikatakan Adita, relatif berjalan dengan lancar. Yakni sesuai dengan slot penerbangan yang telah ditentukan. Di mana, tingkat ketepatan waktu untuk penerbangan domestik mencapai 68,78 persen. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan maskapai untuk mempersiapkan penanganan pengguna jasa penerbangan.

“Di antaranya seperti pemberian kompensasi keterlambatan, permintaan perubahan jadwal hingga penanganan refund tiket pesawat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, pengaturan lalu lintas kendaraan selama masa penyelenggaraan KTT G20 di Bali juga berjalan lancar. Kepatuhan pengguna jalan terhadap pemberlakuan ganjil genap dari hari ke hari semakin meningkat. Tingkat kepatuhan pengguna jalan mencapai 88 persen. Khususnya di kawasan Nusa Dua, yang menjadi tempat penyelenggaraan KTT G20.

“Lalu lintas di sejumlah jalan yang diberlakukan ganjil genap dan pembatasan angkutan barang juga cukup lancar. Rata-rata kecepatan kendaraan antara 35-54 km/jam dan volume pergerakan kendaraan juga tidak sampai melebihi kapasitas jalan,” terangnya.

Ditambahkan Adita, pada 15-16 November 2022 merupakan puncak pertemuan para pemimpin G20. Karena itu, tentunya para petugas pun telah disiapkan di sejumlah titik. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas bagi para delegasi yang hadir dan juga bagi masyarakat umum yang melakukan perjalanan.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menerangkan, Kemenhub juga mempersiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP para delegasi KTT G20 di Bandara Ngurah Rai Bali. Dalam hal itu, turut melibatkan Otoritas Bandara, Angkasa Pura I, Airnav, dan pihak terkait lainnya. Puncak pergerakan pesawat dari Bandara Ngurah Rai akan terjadi besok, Rabu 16 November 2022.

“Besok adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara. Menangani kepulangan lebih kompleks karena jamnya berdekatan dibandingkan saat kedatangan. Untuk itu perlu dipersiapkan pengaturan penerbangan yang cermat,” katanya.

Sesjen Novie mengatakan, mulai hari ini sudah ada beberapa pesawat VVIP yang akan berangkat pulang, namun jumlahnya tidak banyak dibandingkan Rabu besok. Adapun rentang waktu kepulangan para pemimpin negara dan delegasi G20, baik yang menggunakan pesawat VVIP maupun reguler yaitu mulai 15-22 November 2022.

Terpisah, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi juga turun langsung dalam patroli pengamanan KTT G20 di Perairan Bali. Kemarin, perwira tinggi bintang tiga tersebut berlayar menggunakan KN SAR Wisnu sejauh 15 nautical mile. Dari Pelabuhan Benoa sampai area helatan KTT G20 di Apurva Kempinski. Basarnas memastikan bahwa kapal tersebut terus bersiaga untuk mengantisipasi keadaan darurat.

Henri menyampaikan bahwa koordinasi dengan Satuan Tugas Laut (Satgasla) yang berada di bawah komando panglima Komando Armada (Koarmada) II tidak putus dilakukan. ”Setiap hari kapal ini (KN SAR Wisnu, Red) berkoordinasi dengan Satgas Laut yang dipimpin oleh panglima Koarmada II. Di bawah kendali beliau kapal ini digerakkan,” terang dia kepada awak media. Tidak hanya kapal, Helikopter Bolcow 105 milik Basarnas juga stand by.

Basarnas, lanjut Henri, mendukung penuh operasi pengamanan KTT G20 yang dilaksanakan oleh TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Dia memastikan bahwa instansinya mengerahkan personel terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut. ”Kami hadir semangat untuk memajukan dan memberikan rasa bangga kepada negara. Yang distensi Basarnas dalam mendukung perhelatan internasional ini adalah sesuai tugasnya Basarnas yakni penyelamatan dan pencarian,” ujarnya.

KN SAR Wisnu merupakan salah satu kapal terbaik milik Basarnas. Kapal tersebut dilengkapi sejumlah fitur yang bisa diandalkan dalam tugas-tugas SAR. Tidak hanya itu, kapal tersebut juga dilengkapi multibeam echo sounder yang bisa mendeteksi benda-benda di bawah permukaan laut. Selain kapal, dua helikopter Dauphin milik Basarnas juga bersiaga di Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang menjadi lokasi jamuan makan malam kemarin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kembali menjadi sorotan. Itu seiring upaya Ghufron mengajukan uji materi atau judicial review (JR) terhadap pasal 29 huruf e UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang mengatur batas usia pimpinan KPK itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945, tepatnya pasal 28 D dan I.

Dikutip dari di situs MK, alasan Ghufron menguji pasal 29 huruf e karena merugikan dirinya yang hendak kembali mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK pada 2023 mendatang. Pasal tersebut mengatur batas minimal pimpinan KPK adalah 50 dan paling tinggi 65. Sementara tahun depan, usia Ghufron masih 49 tahun.

Pria kelahiran 1974 itu menganggap batas usia yang diatur dalam UU KPK telah menimbulkan diskriminasi karena merugikan dan melanggar hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD 1945. ”Pemohon selaku pimpinan KPK tidak dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan dan dipilih kembali pada periode selanjutnya,” kata Ghufron dalam permohonan itu.

Batas usia minimal 50 tahun untuk menjadi pimpinan KPK merupakan hasil revisi UU KPK 2019 lalu. Sebelum direvisi, batas terendah untuk seseorang bisa diangkat sebagai komisioner KPK adalah 40 tahun. Pengangkatan Ghufron sebagai pimpinan KPK pada 2019 mengacu pada UU KPK yang lama. Saat dilantik, usia Ghufron 45 tahun pada saat itu.

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menyebut gugatan JR yang dilakukan Ghufron sangat berorientasi pada kepentingan pribadi. Menurutnya, persoalan UU KPK produk revisi DPR dan pemerintah pada 2019 lalu tak hanya soal batas usia pimpinan KPK. ”Ada banyak persoalan lain yang ditimbulkan dari revisi itu, tapi Ghufron tidak pernah meributkannya,” jelasnya.

Praswad menyinggung Ghufron selalu berlindung pada UU KPK hasil revisi pada saat polemik pemecatan 57 pegawai KPK 2021 lalu. Bahkan Ghufron kerap menafsirkan UU KPK adalah yang paling benar. ”Ghufron tidak pernah mendukung judicial review untuk mencegah pemecatan, tapi sekarang dia baru ajukan JR ketika kepentingan pribadinya terancam,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Perwakilan petinggi PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah diterima Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta kemarin (15/11) sore. Dalam pertemuan itu pimpinan PP Muhammadiyah mengharapkan Ma’ruf datang ke Solo untuk menutup Muktamar Muhammadiyah pada 20 November depan.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan dalam pertemuan tersebut, pimpinan Muhammadiyah juga menyampaikan sejumlah program dari Muhammadiyah maupun Aisyiyah. ’’Muhammadiyah juga membicarakan persoalan yang berhubungan dengan risalah Islam berkemajuan,’’ kata Masduki usai mendampingi Ma’ruf Amin menerima rombongan pimpinan Muhammadiyah.

Masduki mengatakan risalah Islam berkemajuan adalah sebuah gagasan besar yang pernah dicetuskan almarhum Buya Syafi’i Ma’arif. Dia mengatakan risalah Islam berkemajuan adalah Islam yang di satu sisi berangkulan dengan paham kebangsaan. Kemudian di sisi lainnya mengupayakan umat Islam di Indonesia untuk berkeadaban yang maju.

’’(Umat Islam yang, Red) bisa berkompetisi dengan umat-umat yang lain secara damai,’’ katanya. Kolega Ma’ruf Amin sejak di Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menuturkan, Muhammadiyah berupaya untuk membahas dan mengulas lebih jauh gagasan risalah Islam berkemajuan itu. Mulai dari landasan teologis, sosiologis, hingga historisnya.

Kemudian pimpinan PP Aisyiyah melaporkan sejumlah program gerakan perempuan. Diantaranya adalah emansipasi perempuan di seluruh sendi kehidupan. Tidak hanya sebatas elit di kota-kota saja. Tetaip gerakan perempuan di Aisyiyah dilakukan sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Masduki mengatakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin direncanakan hadir pada penutupan Muktamar Muhammadiyah pada 20 November nanti. Pada kesempatan itu Ma’ruf juga mengapresiasi program-program yang dilaporkan Muhammadiyah dan Aisyiyah. Ma’ruf menyampaikan tema yang diusung Muhammadiyah sejalan dengan upaya menuju Indonesia Emas yang tinggal 23 tahun lagi.

’’Muhammadiyah diharapkan oleh Wapres punya peran besar untuk menyongsong Indonesia Emas,’’ katanya. Masduki mengatakan istilah yang disampaikan Ma’ruf Amin adalah membangun I’dadul mutafakkirin atau membangun SDM yang mempunyai pemahaman keagamaan kompatibel dengan kebangsaan.

Kemudian juga membangun I’dadul Muamirin. Yaitu upaya membangun ahli-ahli yang bisa membangun bangsa Indonesia. ’’Jadi bagaimana umat Islam tidak hanya jadi penonton dalam proses pembangunan,’’ katanya. Tetapi juga terlibat aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menegaskan pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming menunjukkan kedewasaan berpolitik dan semua tokoh politik bisa bersatu.

“Mau disebut manuver atau apa pun, tidak masalah. Itu subjektif, nggak bisa dilarang juga. Pertemuan keduanya adalah warna politik yang dewasa. Keduanya juga menunjukkan politik yang rekonsiliatif,” kata Willy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11).

Willy mengatakan jika pertemuan Anies dan Gibran ini menunjukkan bahwa permusuhan dan rasa kebencian harus dibuang dari politik. “Praktik keduanya saya kira cukup memberikan pembelajaran bagi publik bahwa corak politik yang penuh permusuhan dan kebencian itu harus dibuang jauh-jauh,” katanya menegaskan.

Hal itu dibuktikan dengan elite politiknya sendiri bisa bertemu, dan saling sapa serta saling tukar pikiran. Dan itu telah ditunjukkan oleh Anies dan Gibran dengan sangat baik.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menilai sikap politik yang ditunjukkan Anies dan Gibran harus dicontoh oleh politikus lain. Dia mengatakan persaingan gagasan boleh terjadi, tapi jangan sampai saling benci.

“Saya kira apa yang telah ditunjukkan oleh keduanya harus diapresiasi dan dicontoh oleh semua politisi. Tarung boleh, tanding boleh, tapi itu hanya ada di tataran gagasan dan wacana saja. Tidak lebih, tidak kurang,” kata dia.

Sementara itu, terkait pernyataan Said Abdullah yang menyebut Anies bertandang ke Solo dan menemui Gibran karena tidak punya hasil kinerja, Willy mengklaim mayoritas warga DKI Jakarta merasa puas dengan kinerja Anies semasa menjabat sebagai gubernur.

Anies menggelar pertemuan dengan Gibran dalam kunjungannya ke Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/11). Keduanya sempat sarapan bersama sebelum menghadiri acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di area Masjid Ar Riyadh, Pasar Kliwon, Solo.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai ada kepentingan dan maksud tertentu dari Anies Baswedan yang menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sekaligus putra Presiden Joko Widodo.

Ketika ditanyakan soal pujian yang dilontarkan Anies ke Gibran. Said menyebut wajar terkait pujian itu. Menurutnya, Anies memuji Gibran karena tidak punya kinerja. Selain itu, Said juga menuding langkah Anies itu bagai pepatah ‘ada udang di balik batu’. (*)

Reporter: JP Group