batampos – Kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Timur I terjadi di Perairan Karangasem, Bali, pada Rabu sore (16/11) waktu setempat. Persisnya pada pukul 15.30 WIT. KN SAR Arjuna yang tengah bersiaga dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Pelabuhan Benoa langsung merapat ke titik koordinat kebakaran kapal yang jaraknya lebih kurang 9,34 nautical mile dari daratan Karangasem.

Kepala Kantor Basarnas Bali Gede Darmada menyampaikan bahwa laporan awal mencatat ada 271 anak buah kapal (ABK) dan penumpang di atas kapal dengan rute Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi – Pelabuhan Lembar, Lombok itu. Data tersebut diperoleh setelah timnya berkomunikasi dengan kapten kapal. Namun, ada perubahan data. ”Yang semula 271 penumpang dan ABK menjadi 258 orang,” ungkap dia kepada awak media.

Rinciannya, sambung Darmada penumpang sebanyak 234 dan ABK 24 orang. Dia memastikan bahwa fokus instansinya pasca menerima laporan kebakaran kapal penumpang tersebut adalah evakuasi penumpang dan ABK. Sehingga Basarnas Bali langsung menggerakkan unsur-unsur yang mereka miliki. Namun demikian, Kapal Angkatan Laut (KAL) Kadet 6 dan KAL Kadet 7 milik TNI AL yang pertama tiba di lokasi kejadian. “Kebetulan di lokasi terdekat,” imbuhnya.

Berdasar laporan yang dia terima kemarin malam, Darmada menyatakan bahwa seluruh penumpang dan ABK KMP Mutiara Timur I sudah berhasil dievakuasi. Dari total 258 penumpang dan ABK yang turut serta dalam pelayaran kapal tersebut, seluruhnya sudah diselamatkan. Sehingga operasi SAR oleh Tim SAR Gabungan secara resmi ditutup. Selain dibantu oleh TNI AL, evakuasi ratusan penumpang dan ABK tersebut turut melibatkan nelayan setempat.

Dari KMP Mutiara Timur I, para penumpang dan ABK dibawa ke kapal milik TNI AL. ”Penumpang yang sudah terevakuasi dengan RIB ataupun jukung nelayan dibawa ke Kapal Angkatan Laut,” kata Darmada. Berkaitan dengan perubahan data awal jumlah penumpang dan ABK, dia meminta untuk dikonfirmasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Berdasar catatan Jawa Pos ada tiga kali perubahan data penumpang.

Dari semula 271 dan ABK menjadi 260 penumpang dan ABK. Kemudian data tersebut kembali berubah lantaran ada pengurangan jumlah penumpang dari 236 menjadi 234 orang. Darmada menegaskan bahwa saat menerima laporan pihaknya fokus melaksanakan penyelamatan. ”Kami fokus evakuasi, mengupayakan seluruh yang berada di dalam kapal bisa diselamatkan,” tegas dia.

Secara keseluruhan, Basarnas Bali mengerahkan satu unit RIB dari Pos SAR di wilayah Karangasem, satu unit RIB dari unit siaga SAR di Nusa Penida, dan KN SAR Arjuna. Berdasar data dan laporan awal, lokasi kebakaran kapal berada pada koordinat 08°20’298″S – 115° 41’641″E. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran kapal penumpang yang dinahkodai oleh kapten kapal bernama William tersebut. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penolakan serikat pekerja/buruh terhadap penggunaan peraturan pemerintah (PP) 36/2021 dalam penetapan upah minimum provinsi/kabupaten (UMP/UMK) 2023 bulat. Tak bisa diganggu gugat. Sebagai gantinya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah diberikan dua opsi untuk landasan hukumnya.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia secara tegas menyebut, induk dari PP 36/2021 yakni Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, PP 36/2021 tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK 2023. ”Jadi ini tidak bisa dipakai,” tegasnya dalam konferensi pers secara daring, kemarin (16/11).

Selain itu, penggunaan PP 36/2021 dalam penetapan UMP/UMK 2023 dinilai tidak relevan. Sebab, daya beli buruh saat ini sudah turun hingga 30 persen akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tak adanya kenaikan upah dalam 3 tahun berturut-turut. Dia menjelaskan, perhitungan dengan formula yang ada di PP 36/2022 tidak akan sanggup mendongkrak kembali penurunan tajam tersebut.

Pasalnya, ketika PP 36/2021 yang dipakai maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah nilai inflasi. Yakni, 2-4 persen saja. Walhasil, daya beli buruh akan semakin terpuruk. Inflasi sendiri secara umum diperkirakan mencapai 6,5 persen.

”Matematika apa yang dipakai APINDO? Dan hatinya di mana? pikirannya di mana? Tidak berpihak pada buruhnya sendiri,” keluhnya.

Di sisi lain, lanjut dia, jika bicara inflasi maka perlu diperhatikan jika inflasi dari 3 konsumsi utama buruh sudah jauh di atas inflasi umum. Misal, inflasi transportasi sudah mencapai 30 persen, sewa rumah naik hingga 12,5 persen, dan makanan sebesar 15 persen. Kendati demikian, buruh masih mau untuk menggunakan nilai inflasi umum asal tidak menggunakan PP 36/2021 dalam perhitungannya. ”Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Tidak mungkin menggunakan itu. Masa naik upah di bawah inflasi. Ngawur,” tegasnya lagi.

Karena PP 36 tahun 2021 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum, maka pekerja/buruh menyarankan dua dasar hukum yang bisa digunakan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah bisa kembali menggunakan PP No 78 Tahun 2015. Di mana, kenaikan upah minimum besarnya dihitung dari nilai inflasi ditambah besarnya pertumbuhan ekonomi. Kedua, Menaker mengeluarkan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) khusus untuk menetapkan UMP/UMK Tahun 2023, yang tentunya tak hanya menguntungkan pengusaha tapi juga mengakomodasi nasib pekerja/buruh.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyinggung soal alasan resesi global yang digaungkan pengusaha agar perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021. Dia menilai hal itu hanya akal-akalan saja. Sebab, berdasarkan data yang ada, resesi tidak akan berdampak nyata pada Indonesia.

”Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif,” jelas pria yang juga menduduki jabatan presiden Partai Buruh tersebut.

Litbang Partai Buruh sendiri memprediksi, pertumbuhan ekonomi bisa berkisar antara 4-5 persen Januari-Desember 2022. Jika inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, maka harusnya kenaikan UMP/UMK di atas 6,5 persen hingga 13 persen. ”Dengan kata lain, kenaikannya harus lebih tinggi dari angka inflasi dan ditambah dengan alfa (atau pertumbuhan ekonomi),” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani memastikan pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) tetap merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 68 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada PTK yang Diselenggarakan Pemerintah yang terbit pada 2015. Sehingga pemilihan rektor masih menjadi kewenangan Kemenag.

“Saat ini, antara lain sedang berjalan pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Prosesnya sudah memasuki fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi Seleksi (Komsel). Sejauh ini, Kemenag menilai PMA Nomor 68 Tahun 2015 masih relevan sehingga proses pemilihan tetap merujuk pada regulasi yang ada,” kata Dhani di Jakarta, Rabu (16/11).

Menurut Dhani, PMA 68 Tahun 2015 mengatur bahwa pemilihan Rektor PTK dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, penilaian administrasi dan kualitatif. Tahap ini dilaksanakan oleh senat PTK. Hasil dari proses yang berlangsung di senat, kemudian dikirim ke Kementerian Agama.

“Jadi pelibatan senat justru dilakukan sejak awal. Senat lah yang memberikan penilaian awal tentang kelayakan para calon rektor,” papar Dhani.

Tahap kedua, lanjut Dhani, adalah fit and proper test. Tahap ini dilakukan Komsel untuk menetapkan para calon yang sebelumnya diseleksi senat PTK dan ditetapkan masuk tiga besar. Hasil fit and proper test dari Komsel ini selanjutnya disampaikan ke Menteri Agama.

“Komsel beranggotakan tujuh orang yang dinilai memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman menjadi pimpinan perguruan tinggi. Ada juga unsur birokrasi Kementerian Agama. Anggota Komsel rata-rata berasal dari kampus, dan seluruhnya adalah Guru Besar,” sebut Dhani.

“Jadi Komsel tentu bukan orang sembarangan. Mereka diberi tanggung jawab untuk memilih tiga orang dari calon yang sebelumnya diseleksi Senat PTK,” lanjutnya.

Terakhir, Menteri Agama memilih satu dari tiga nama yang diusulkan Komsel. Dhani menegaskan, dalam rantai pemilihan rektor, PMA 68/2015 menempatkan Menteri Agama pada ujung proses. “Seleksi awal dilakukan Senat PTK, lalu diuji Komsel, baru pada akhir proses, Menteri Agama diberi kewenangan menetapkan satu dari tiga pilihan Komsel,” tegasnya.

Dikatakan Dhani, mekanisme seperti ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi politisasi dalam proses pemilihan rektor. Dalam beberapa tahun terakhir, seringkali terjadi proses politisasi dalam pemilihan rektor. Bahkan, tidak jarang hal itu memunculkan lubang perpecahan. Padahal, kampus adalah lembaga akademik, bukan lembaga politik.

“Saya melihat PMA 68/2015 dalam semangat mengembalikan kampus sebagai civitas akademika, bukan civitas politika,” tegasnya.

Terkait masukan dari sejumlah pihak tentang PMA 68/2015, Dhani memberikan apresiasi. Dia berharap masukan itu dapat disampaikan secara akademik, berbasis data dan kajian, serta jauh dari prasangka.

“Beragam masukan kita terima. Sebagai regulasi, PMA 68/2015 terbuka untuk dikaji. Tapi mohon hal tersebut dilakukan secara akademik,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group