Sungguh elok si buah lada
Buahnya kecil berdampak rasa
Literasi Kepri tetap berjaya
Walau tak dipandang tetapi berasa

PANTUN di atas merupakan fenomena keadaan literasi di Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya literacy berasal dari bahasa Latin, yaitu litera (huruf) sering diartikan sebagai keaksaraan.

Jika dilihat dari makna hurufiah, literasi berarti kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Sering kali orang yang bisa membaca dan menulis disebut literat, sedangkan orang yang tidak bisa membaca dan menulis disebut iliterat atau buta aksara. Kern (2000) menjelaskan bahwa literasi merupakan kemampuan untuk membaca dan menulis.

Literasi mulai digalakkan oleh Pemerintah sejak lama. Namun, pada tahun 2015 Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti menggalakkan Gerakan Literasi Sekolah.

Kemudian, pada tahun 2016 Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dunia mengukur minat baca anak Indonesia melalui tes Programme for International Student Assessment (PISA) yang diikuti oleh 61 negara. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringat 60 dari 61 negara yang mengikutinya.

Hal ini sungguh memprihatinkan sebab bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk 255.993.674 jiwa (berdasarkan data jumlah penduduk dari CIA Word Factbook bulan Juli 2015) menduduki peringkat empat penduduk terbanyak di dunia, tetapi minat bacanya menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang mengikuti penelitian tersebut.

Dikarenakan minta baca masyarakat Indonesia sangat rendah maka Presiden Republik Indonesia melalui Kemendikbudristek mengadakan Gerakan Literasi Nasional dan menunjuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai Kordinator Gerakan Literasi Nasional. Adapun kegiatan yang dilaksanakan terdiri atas Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat, Gerakan Literasi Budaya, dan Gerakan Literasi Keluarga.

Arah kebijakan Gerakan Literasi Nasional adalah (1) membangun gerakan literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat; (2) meningkatkan komitmen, koordinasi, keberlanjutan, dan kemitraan program literasi lintas kementerian/lembaga; (3) memperkuat ekosistem pendidikan melalui budaya literasi; (4) memperluas pelibatan publik untuk menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi; (5) membentuk masyarakat yang dapat menjadi pemelajar sepanjang hayat di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat; (6) mewujudkan masyarakat Indonesia yang toleran, peduli, dan kritis terhadap segala informasi yang diterima sehingga tidak bereaksi secara emosional, tidak gampang dihasut, dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

Literasi itu sendiri tediri atas enam jenis literasi dasar, yaitu (1) literasi baca-tulis, (2) literasi numerasi, (3) literasi sains, (4) literasi digital, (5) literasi finansial, dan (6) literasi budaya dan kewarganegaraan.

Dari keenam jenis literasi ini dapat disimpulkan bahwa pengertian literasi tidak terbatas pada kemampuan atau minat membaca dan menulis saja. Akan tetapi, lebih luas daripada itu, literasi harus dipandang sebagai kemampuan untuk memahami beragam informasi dan menambah wawasan dalam berbagai bidang kehidupan.

Situasi Literasi di Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai provinsi yang baru dimekarkan pada tahun 2002, Kepulauan Riau sudah menampakkan eksistensinya yang gemilang di bidang literasi pada kancah nasional. Pada tahun 2019, hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau mampu menduduki peringkat pertama sebagai minat baca buku.

Hal ini sungguh di luar dugaan karena Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi baru di Indonesia yang rupanya malah melampaui saudara tuanya, seperti Provinsi Riau, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu titik yang dilalui oleh jalur perdagangan rempah dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, wilayah Kepulauan Riau pun dijuluki sebagai Bumi Segantang Lada.
Tanaman lada merupakan jenis rempah dengan ukurannya sangat kecil, pahit, pedas, dan memengaruhi rasa dalam masakan. Tanaman ini tumbuh dengan subur dan menjadi salah satu komoditas rempah di Kepulauan Riau sehingga lada pun melekat sebagai julukan.

Selain itu, kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil, jika dilihat dari atas akan tampak seperti segantang (setakaran) lada yang tumpah dan menyebar di atas lautan.

Jika ditilik ke belakang, masyarakat Kepulauan Riau sejatinya adalah bangsa yang literat. Terbukti pada abad 19—20 telah lahir banyak karya tulis bergenre sastra, sejarah, hukum, perobatan, hingga agama.

Beberapa mahakarya tersebut yang masih banyak dikenal oleh kalangan masyarakat masa kini antara lain Kitab Pengetahuan Bahasa, Gurindam Dua Belas, dan Tuhfat al-Nafis. Hal ini menjadi bukti dan pendukung yang baik bagi Kepulauan Riau untuk meningkatkan keliterasian di kancah nasional.

Masyarakat Provinsi Kepualaun Riau sudah selayaknya menjadi masyarakat yang gemar membaca, seperti keteladanan yang dapat dipetik dari generasi Raja Ali Haji, Bapak Bahasa Indonesia. Bentuk dukungan gerakan literasi tercermin dari bermunculnya beberapa komunitas literasi yang terhimpun dalam Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM). Tentu saja, fungsinya adalah untuk mendukung dan menguatkan upaya peningkatan minat baca masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah lembaga pendidikan nonformal berbentuk perpustakaan mini di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk membudayakan kegemaran membaca dan menulis di kalangan masyarakat. TBM menyediakan dan memberikan layanan bahan bacaan berupa buku, majalah, surat kabar, ensiklopedia, dan media pembelajaran lain, serta menyediakan tempat untuk membaca dan berkegiatan literasi lainnya.

Saat ini, TBM yang aktif di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 97 yang terdiri atas 1 Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang menaungi 19 TBM di Kota Tanjungpinang, 19 TBM di Kota Batam, 20 TBM di Kabupaten Karimun, 11 TBM di Kabupaten Bintan, dan 25 TBM di Kabupaten Natuna, serta 4 TBM di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bagi saya, minat baca masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ibarat segantang lada: ukurannya kecil, tapi berasa. Meskipun demikian, geliat minat baca di masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi, karena tingkat literasi masyarakat Indonesia pada keseluruhannya saat ini masih berada di bawah negara-negara lain.

Perlu campur tangan dari berbagai pihak untuk menggalakan literasi. Dimulai dari lingkungan masyarakat dan pemerintah daerah guna bersinergi mendukung program giat literasi dengan cara meningkatkan pembangunan perpustakaan mini di seluruh kabupaten/kota, sekolah, kelurahan, dan kecamatan, serta taman bacaan masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat terdekat.

Saya mengimbau juga agar tokoh Bunda Literasi dapat memberikan aksi nyata untuk membangun giat literasi di Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat tercapai tujuan bangsa kita, seperti lirik lagu Ferry Curtis, yaitu bangsa yang maju adalah bangsa pembaca. (*)

Oleh: Teguh Madia Tarigan
Pengkaji Bahasa dan Sastra di Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.
Pegiat literasi dan pemilik TBM Aksara Gurindam, Tanjungpinang.

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) mengidentifikasi setidaknya ada tiga pintu masuknya paham ekstrimisme di lembaga pendidikan, khususnya madrasah. Untuk itu semua pihak di lingkungan madrasah, perlu mendapatkan informasi keagamaan yang benar. Sehingga madrasah terlindungi dari potensi masuknya ekstrimisme atau radikalisme.

Informasi soal pintu masuk ekstrimisme di madrasah tersebut, disampaikan Kepala Sub Direktorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) MA/MAK Kemenag Anis Masykur. “Ekstrimisme dalam pendidikan itu setidaknya masuk melalui tiga pintu, pertama adalah melalui guru,’’ katanya di Jakarta kemarin (15/12).

Lalu pintu masuk ekstremisme yang kedua kurikulum. Dan yang ketiga melalui organisasi siswa, semacam rohis, atau sejenisnya. Pria yang juga Ketua Pokja Moderasi Beragama Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag itu mengatakan, untuk menutup pintu masuk paham ekstrimisme tersebut, Kemenag menghadirkan buku atau modul khusus. Yang berjudul Implementasi Integrasi Moderasi Beragama Melalui Mata Pelajaran Rumpun Pendidikan Keagamaan Islam. Dia berharap buku tersebut bisa segera diselesaikan.

Anis menambahkan, melalui buku atau modul itu para siswa sebagai warga negara yang perlu diberikan imunitas atau kekebalan. Khususnya dalam menangkal informasi-informasi yang mendorong mereka atau yang mengajak mereka untuk terlibat dalam aksi radikalisme atau ekstrimisme berbasis keagamaan.

Dengan kata lain, penyusunan modul modul tersebut mencoba memangkas pintu masuk ekstrimisme atau radikalisme yaitu melalui kurikulum dan melalui guru. “Kita harapkan persoalan di kurikulum dan siswa selesai, argumen guru bisa menyampaikan yang benar ketika menyampaikan ke peserta didik,” tutur Anis.

Sementara itu Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain mengatakan, modul tersebut diharapkan bisa segera disalurkan ke guru-guru madrasah. “Sekarang sudah masuk tahap finalisasi. Yaitu proses review dan uji keterbacaan,” katanya.

Zain menuturkan gagasan membuat modul itu, sebagai sebuah tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama (PMA) 18/2020 tentang Rencana Strategis kementerian Agama tahun 2020-2024. Dia mengatakan salah satu agenda dalam rencana strategis itu merumuskan bagaimana mengintegrasikan moderasi beragama melalui modul pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru pengampu mata pelajaran umum.

“Tahun ini kita sudah harus menginformasikan moderasi beragama itu masuk ke level satuan pendidikan dan menjangkau para peserta didik,” jelasnya. Zain mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, penguatan moderasi beragama menyasar para pendidik. Selanjutnya, tahun ini mau tidak mau moderasi beragama harus masuk pada level peserta didik. Para siswa harus paham betul moderasi beragama. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah tengah melakukan tahap finalisasi aturan insentif bagi pembelian mobil atau motor listrik. Insentif tersebut akan diberikan kepada pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun motor, yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia. Insentif tersebut diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi pengembangan industri kendaraan listrik.

”Pemerintah sekarang sedang menghitung insentif tersebut. Insentif ini sangat penting dan disusun setelah mempelajari berbagai aturan dari negara-negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan EV (electric vehicle),” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmit, Rabu lalu (14/12).

Agus memberikan contoh, Tiongkok dan negara-negara di Eropa memberikan insentif kendaraan listrik. Termasuk juga Thailand yang merupakan kompetitor utama bagi Indonesia. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya oleh Menperin, insentif kendaraan listrik yang diterapkan di negara seperti Thailand perlu menjadi perhatian di Indonesia agar pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia bisa lebih cepat.

Menurut Agus, insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil listrik besarnya sekitar Rp80 juta, dan untuk mobil listrik berbasis hybrid sekitar Rp40 juta. Sedangkan untuk jenis kendaraan roda dua, pembelian motor listrik memperoleh insentif sekitar Rp8 juta. ”Sementara, motor konversi menjadi motor listrik mendapat insentif sekitar Rp5 juta,” jelas Agus.

Insentif bagi pembelian kendaraan listrik bertujuan untuk mendorong agar penggunaan mobil atau motor listrik bisa semakin cepat. ”Selain itu, terdapat beberapa manfaat dengan mempercepat penggunaan mobil atau motor listrik,” beber Agus.

Manfaat pertama, Indonesia memiliki nikel dengan jumlah cadangan terbesar di dunia. Sehingga, Indonesia dapat mengembangkan baterai kendaraan listrik dengan nikel sebagai bahan bakunya. Kedua, peningkatan kendaraan listrik dapat membantu negara secara fiskal karena akan mengurangi subsidi bahan bakar fosil.

Ketiga, insentif ini akan ”memaksa” produsen mobil dan motor listrik untuk mempercepat realisasi investasi di Indonesia. “Yang keempat, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia dapat membuktikan komitmen kita dalam mengurangi emisi karbon,” urainya.

Berbagai upaya telah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Salah satunya dengan menetapkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Presiden juga menargetkan produksi dua juta sepeda motor listrik di Indonesia, sejalan dengan tren dunia yang bergerak ke arah penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Menurut Agus, target tersebut sangat realistis mengingat sudah ada 35 pabrikan otomotif yang siap memproduksi sepeda motor listrik dengan kapasitas satu juta unit kendaraan per tahun dan ditargetkan meningkat hingga dua juta unit hingga tahun depan.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah hingga kini masih menghitung besaran pemberian subsidi kendaraan listrik. Besaran berapa nilai insentif yang diberikan belum final. ‘’Seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan menghitung,’’ ujarnya ditemui di Kompleks DPR, kemarin (15/12).

Selain itu, pemerintah juga sedang mengkalkulasi dukungan untuk pembangunan industri terkait. Sehingga, insentif bukan hanya diberikan untuk pembelian kendaraan listriknya saja, namun juga kepada industrinya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, sampai saat ini, anggaran untuk subsidi kendaraan listrik masih belum ada. Pemerintah harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR untuk menentukan dari mana sumber anggarannya.

Kebijakan subsidi dipastikan akan disusun dengan memperhatikan berbagai aspek. Dia berharap pengambilan keputusan tidak terburu-buru. ‘’Anggarannya aja belum ada di APBN. Itukan harus dibicarakan dulu dengan DPR, apakah kita harus menggunakan modalitas mana pun kita harus siapkan dulu,’’ jelasnya, kemarin.

Febrio menjelaskan, dukungan kepada transisi energi hijau memang harus diakselerasi. Terutama dengan penambahan jumlah kendraan listrik. Hal itu diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. ‘’Kita lihat APBN bisa netral, sehingga tidak membebani. Di satu sisi transformasi industri tercapai, lapangan kerja tercapai, penciptaan lapangan kerja tercapai, industri dalam negeri juga didorong,’’ katanya.

Sementara itu, kalangan industri otomotif menanggapi positif rencana tersebut. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johannes Nangoi sempat bernada pesimistis saat ditanya mengenai kemungkinan diberikannya insentif untuk kendaraan listrik roda empat. ”Saya terus terang aja, mobil kan konotasinya menengah ke atas. Jadi kalau yang namanya subsidi kami tidak berani berharap terlalu banyak,” ujar Nangoi.

Namun dengan adanya pengumuman resmi dari pemerintah ini, pelaku industri otomotif pun mengaku mendukung penuh dan memproyeksikan bahwa brand-brand akan lebih gencar mengembangkan produk mobil listrik dan hybrid untuk pasar Indonesia. ”Para APM mobil akan lebih bersemangat untuk membuat mobil listriknya atau mobil hybrid di Indonesia sehingga bisa mendapat insentif tersebut. Dan pada akhirnya rakyat kita akan beli kendaraan yang sifatnya lebih peduli lingkungan,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

Penjualan Kendaraan Listrik di Indonesia bulan November 2022 (5 Terlaris)

Produk                        Volume Penjualan (Unit)

Wuling Air EV                       1584

Hyundai Ioniq 5                     316

Lexus UX300e                        29

Nissan Leaf                           20

MINI Electric                        13

Penjualan Kendaraan Hybrid di Indonesia bulan November 2022 (5 Terlaris)

Produk                                               Volume Penjualan (Unit)

Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid             624

Suzuki Ertiga Hybrid                                372

Wuling Almaz Hybrid                                65

Toyota Corolla Cross Hybrid                     64

Toyota Camry Hybrid                              28

Sumber grafis: Gaikindo

batampos – Pertarungan partai politik di 2024 diprediksi bakal lebih sengit. Selain secara kuantitas kontestan bertambah, muncul juga partai-partai baru dengan latar belakang yang juga cukup mentereng seperti Gelora dan Partai Kebangkitan Nusantara.

Pengamat politik Universitas Indonesia Ari Junaidi mengatakan, untuk papan atas komposisi kemungkinan tidak banyak perubahan. Di mana PDIP, Gerindra, Golkar dan Demokrat berpotensi tetap ada di lima besar.

Hal itu diperkuat dengan survei berbagai macam lembaga yang hasilnya relatif konsisten. “Urutannya mungkin bisa berbeda. Tapi lima besar itu-itu saja. Demokrat (potensi) karena diuntungkan sebagai partai (ceruk pemilih) oposisi,” ujarnya.

Persaingan sengit, lanjut Ari, kemungkinan terjadi di papan tengah ke bawah. Pasalnya, selain ada sebagian partai-partai parlemen yang menurun, di sisi lain partai penantang juga cukup kuat.

Di sisi partai parlemen, Ari mencontohkan PAN dan PPP sebagai partai yang rawan tergusur. Sebab dari pemilu terakhir, tren kedua partai tersebut relatif menurun. Di mana perolehan suara hanya sedikit di atas ambang batas Presidential Threshold.

Terlebih, pola dari kedua partai tidak menunjukkan progres. PAN misalnya, masih terus mengandalkan rekrutmen artis, atlit dan tokoh populer. “Khawatirnya jualan yang sama publik juga jenuh maka akan landai turun,” imbuh Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama itu.

Sementara PPP, meski punya segmentasi islam, namun masih gagal merangkul. Bahkan relatif tertinggal dari PKB yang bisa menggaet masa islam yang jelas di kalangan islam tradisional.

Di sisi lain, dari partai pendatang baru, meski tidak mudah Ari menilai ada potensi untuk menggebrak. Antara lain Partai Gelora dan Partai Kebangkitan Nusantara. Meski berstatus baru, kedua partai itu dimotori elit-elit lama. PKN misalnya diisi loyalis Anas Urbaningrum dan Gelora yang mayoritas sempalan PKS.

“Menurut saya mereka punya pengalaman, jaringan, dan infrastruktur partai yang pernah terbina,” kata dia. Nah, jika itu berhasil dikonsolidasi, bukan tidak mungkin akan menggerogoti perolehan partai parlemen dan menggantikannya.

Namun demikian, Ari menggarisbawahi, analisa tersebut berdasarkan kondisi sekarang. Sementara, tahapan menuju pemungutan suara masih akan berlangsung lebih dari setahun. Sehingga relatif masih ada waktu untuk melakukan gebrakan.

Selain itu, faktor pencapresan juga diprediksi akan mempengaruhi. Untuk PAN dan PPP misalnya, jika dalam koalisi bisa mengusung sosok yang dapat merepresentasikan partainya, maka akan menjadi nilai tambah. “Karena capres yang diusung, memberi cottail efrect,” jelasnya.

Sementara itu, Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) mengatakan, partai politik baru yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024 boleh bergembira. “Namun lolos menjadi peserta pemilu tidaklah mudah,” terangnya.

Setelah ini mereka akan menghadapi tantangan berat sebagai peserta pemilu. Jika ingin lolos ke Senayan, mereka harus memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Angka 4 persen bukanlah angka yang kecil.

Ujang mengatakan, berat bagi parpol baru untuk memenuhi ambang batas parlemen. Berkaca pada Pemilu 2019 lalu, tidak ada parpol baru yang lolos ke Senayan. “Bisa jadi pada Pemilu 2024, tidak ada parpol baru yang lolos ke Senayan,” ucapnya.

Walaupun demikian, kata Ujang, ada beberapa parpol baru yang mempunyai peluang untuk bisa lolos, tapi mereka harus betul-betul bekerja keras. Salah satunya, Partai Gelora. Sebab, partai yang diketuai Anis Matta itu mempunyai basis suara yang jelas.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, jika ingin lolos ke Senayan, Partai Gelora harus bisa bersaing dan mengambil ceruk suara PKS. Basis suara Partai Gelora dan PKS sama, karena para elite Partai Gelora merupakan mantan petinggi PKS.

Jika Partai Gelora lihai dan mempunyai strategi jitu untuk merebut suara PKS, maka Partai Gelora berpeluang lolos ke Senayan. “Tapi, itu tidaklah mudah. PKS tentu akan berusaha keras mempertahankan basis suaranya,” urainya.

Selain Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) juga mempunyai peluang untuk lolos. Dengan syarat, partai yang diketuai I Gede Pasek Suardika itu bisa mengambil ceruk suara Partai Demokrat.

Seperti diketahui bahwa para petinggi PKN merupakan mantan politisi Partai Demokrat. Tentu, mereka ingin mengoyang kekuatan Partai Demokrat dan mendapat keuntungan elektoral dari persaingan itu. “Basis massa kedua partai itu sama,” jelasnya.

Bagaimana peluang parpol lama non parlemen? Ujang mengatakan, parpol lama non parlemen juga berat. PSI misalnya, saat ini partai itu banyak ditinggalkan pengurusnya, sehingga semakin sulit untuk lolos ke Senayan.

Namun, lanjut dia, ada partai lama non parlemen yang berpeluang lolos ke Senayan, yaitu Partai Perindo. Sebab, Perindo banyak merekrut tokoh-tokoh penting. Mereka serius menguatkan struktur partai. “Perindo bisa jadi lolos,” paparnya.

Sementara itu, usai dinyatakan tidak lolos, Partai Ummat menyiapkan gugatan. Mereka sudah berkonsultasi dengan Bawaslu RI untuk menanyakan hal-hal yang harus dipersiapkan.

Adanya konsultasi itu dibenarkan oleh anggota Bawaslu RI Totok Haryono. “Partai Ummat masih belum melaporkan tapi baru konsultasi terhadap hasil verifikasi faktual,” ujarnya di Kantor Bawaslu.

Dia menjelaskan, pihaknya mempersilahkan Ummat untuk mengajukan sengketa proses. Sebagaimana UU pemilu, ada kans bagi partai yang gagal untuk menggugat.

Sebagaimana ketentuan, pihaknya memberi waktu tiga hari kerja sejak SK dikeluarkan KPU. Dengan demikian, batas akhir gugatan harus disampaikan Senin pekan depan. “Dia akan melengkapi bukti formil dan materinya. Objek sengketanya apa dan dugaannya bagaimana, itu kita terima,” kata Totok.

Terkait mekanismenya, pria asal Malang itu menyebut pihaknya akan lebih dulu melakukan mediasi antara KPU dengan Partai Ummat. Namun jika gagal menemukan kesepakatan, maka akan berlanjut ke sidang ajudikasi.

Komisioner KPU Idham Holik mempersilahkan Partai Ummat melakukan gugatan. Pihaknya, akan menghadapi proses di Bawaslu. Namun Idham menegaskan, sebagaimana laporan KPU Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara dalam pleno, diwilayah tersebut Ummat gagal memenuhi syarat.

“Saya bertanya kepada rekan di dua KPU provinsi tersebut apakah ada keberatan dari LO Partai Ummat saat rekapitulasi di tingkat provinsi? Mereka menyampaikan tidak ada keberatan,” ujarnya.

Soal tudingan manipulasi, dia menilai itu sebagai retorika politik partai Umat. Hal itu biasa dilakukan partai yang gagal. Namun dia menjamin, proses verfak secara umum sudah sesuai ketentuan.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu menanggapi isu dugaan intimidasi dan manipulasi verifikasi faktual partai politik. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, dari hasil laporan jajaran di Bawaslu daerah, pihaknya tidak menemukan kasus tersebut. “Kami tidak menemukan sampe saat ini,” ujarnya.

Dari hasil pengawasan Bawaslu, pelaksanaan verfak memang ada sejumlah pelanggaran. Misalnya kasus pencatutan nama orang sebagai anggota partai hingga kasus pelaksanaan verfak yang tidak sesuai PKPU. Namun itu semua sudah ditindaklanjuti selama proses berlangsung.

“Jadi ada pelanggaran. Ada, tapi sudah kami perbaiki,” imbuhnya. Namun untuk kasus intimidasi dia menegaskan belum menemukan.

Terkait adanya pihak yang mengaku memiliki bukti, Bagja mempersilahkan untuk menyampaikan laporan ke Bawaslu. Nantinya, Bawaslu akan mempelajari bukti tersebut. “Kalau misalnya ini semakin menguat ini kita akan gali informasi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengkritik kinerja Bawaslu. Sebagai lembaga yang punya kewenangan dan sumber daya yang besar, semestinya bisa mengendus dugaan praktik manipulasi.

Namun dalam praktiknya, kasus besar tersebut justru datang dan diungkap oleh masyarakat civil. “Mestinya civil society tinggal nunggu hasil kerja Bawaslu saja,” terangnya.

Ray menjelaskan, dugaan manipulasi tidak bisa dikesampingkan. Apalagi, ada keluhan yang disampaikan KPU daerah. Untuk itu, sebagai pengawas dia mendesak Bawaslu bekerja lebih keras. “Bawaslu jangan malas melakukan investigasi,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos — Kasus obstruction of justice untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria kembali digelar kemarin (15/2). Yang menarik adalah Anggota Majelis Hakim Djumyanto mengingatkan saksi Irfan Widyanto terkait tidak boleh asal dalam melaksanakan perintah pejabat yang berbeda kesatuan.

Dalam hal ini perintah dari Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang berdinas di Divpropam kepada Irfan yang merupakan anggota Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim. Irfan diperintahkan untuk mengamankan DVR CCTV dalam kasus dugaan pembuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.

Dalam sidang tersebut Irfan menjadi saksi mahkota untuk kedua terdakwa kasus obstruction of justice. Di tengah Irfan yang memberikan kesaksian, Hakim Djumyanto lantas memberikan pandangannya. Menurutnya, seorang anggota kepolisian tidak diperbolehkan berinisiatif melakukan sebuah tindakan. ”Harus teratur dan terukur,” terangnya.

Perintah terhadap anggota polisi itu harus jelas dari siapa dan tanggungjawab siapa. Agus Nur Patria merupakan anggota Paminal, sedangkan Irfan menjabat sebagai anggota Dittipidum Bareskrim. ”Sebelum menjalankan perintah, seharusnya paham,” paparnya.

Hakim mengatakan, Irfan sempat menyebut bahwa ada irisan antara tugas reserse dengan paminal. Sebab, yang tewas merupakan anggota kepolisian. Namun, sebagai anggota kepolisian, Irfan seharusnya memahami bahwa siapa yang harus didahulukan dan yang berhak. ”Kalau semua orang paminal bebas perintah reserse, gunanya pembagian divisi dan jobs description itu apa,” jelasnya.

Apalagi, saat di lokasi kejadian telah ada anggota reskrim yang lainnya dari Polres Jaksel. Seharusnya, Irfan menyerahkan semuanya kepada anggota reskrim. ”Bisa saja menolak perintah Agus,” terangnya kepada Irfan yang lantas dijawab dengan siap.

Hakim Djumyanto meneruskan penjelasannya. Dia mengatakan, apakah boleh seorang anggota secara liar mengambil tanpa perintah yang sesuai fungsi. Fungsi dari Irfan sebagai penyidik di Bareskrim.”Polri itu membagi secara teratur. Tidak bisa sudah punya anggota sendiri memerintah anggota yang lainnya,” tegasnya.

Di awal persidangan, Irfan mengakui bahwa tidak memiliki surat perintah untuk penyitaan DVR CCTV dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Serta, mengakui bahwa perintah mengamankan DVR itu berasal dari Agus Nur Patria.

Dalam persidangan itu pula Kuasa Hukum Agus Nur Patria mengancam mempidanakan Irfan karena dianggap memberikan keterangan bohong. Hakim lantas mempertanyakan dimana kebohongan tersebut. ”Perintah mengambil DVR itu berasal dari AKBP Ari cahya Nugraha alias Acay, bukan Agus Nur Patria,” paparnya.

Terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria dijerat pasal obstruction of justice. Hal itu dikarenakan keduanya diduga merusak DVR CCTV dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. (*)

Reporter: JP Group