Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. ( Hafidz Mubarak A./Antara)
batampos – Operasi pengamanan Papua selalu menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi setiap Panglima TNI. Kondisi ini juga berlaku bagi Laksamana TNI Yudo Margono setelah memegang tongkat komando tertinggi angkatan bersenjata.
Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa saat dirinya menjabat sebagai Panglima TNI, ia sudah mengajukan penambahan alutsista untuk operasi di Papua. Pengadaan ini pun baru terealisasi baru-baru ini. Sehingga bisa dipakai oleh Panglima baru.
“Selama setahun ini, saya berusaha untuk menambah peralatan, perlengkapan, alutsista yang bisa kita gunakan,” kata Andika di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12).
Andika menilai, teknologi bisa membantu dan mempermudah operasi. Namun, dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, pengadaan alat membutuhkan waktu. Sehingga baru terealisasi setelah masa jabatannya selesai.
“Proses pengadaan itu kalau di institusi pemerintah berlaku setahun, jadi itu baru saja selesai, sehingga nanti Panglima TNI pasti memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, dalam rangka menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok bersenjata,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12). Yudo Margono resmi menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.
Pelantikan sumpah dan jabatan terhadap Laksamana Yudo Margono itu dipimpin langsung Presiden Jokowi, yang kemudian diikuti oleh Yudo Margono.
Sumpah jabatan tersebut meminta Yudo Margono untuk setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menajalankan tugasnya ke depan sebagai Panglima TNI. Serta, tugas yang dilakukannya harus berdasarkan Undang-Undang.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Jokowi yang diikuti pernyataan Yudo Margono.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” sambungnya. (*)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri
batampos- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim, pihaknya berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 57,9 triliun dari kinerja bidang pencegahan korupsi. Pernyataan ini disampaikan Firli dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 dengan tema ‘Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi’ di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
“KPK telah menyelamatkan kerugian negara kurang lebih 57,9 triliun tahun 2022. Hal ini kita lakukan dalam langkah upaya pencegahan korupsi, melalui upaya-upaya pencegahan tentulah kita bisa menyelamatkan kerugian negara,” kata Firli.
Menurut Firli, penyelematan uang negara sebesar puluhan triliun itu diharapkan bisa menopang belanja negara, serta program nasional pemerintah. Karena itu, Firli menekankan pentingnya kinerja pencegahan korupsi.
“Begitu pentingnya pencegahan. Bisa kita gunakan untuk belanja-belanja dalam rangka menopang, prgoram-program nasional pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,” ucap Firli.
“Presiden Jokowi pernah menyampaikan di dalam satu pertemuan KPK dengan kalimat sebagai berikut. ‘Kinerja penegak hukum bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, dan bukan diukur dengan berapa banyak orang yang ditahan. Namun harus ada pencegahan yang berkelanjutan agar tidak terjadi kelanjutan dan tidak pernah terjadi kembali’,” ungkap Firli menirukan ucapan Presiden Jokowi.
Firli lantas menjelaskan, Aksi Stranas PK yang dilakukan KPK bersama dengan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Pasal 5), yang menyebutkan bahwa aksi pencegahan korupsi ditetapkan 2 tahun sekali oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).
Dia menyebut, aksi pencegahan korupsi 2023 – 2024 ini melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota. Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 terdiri dari 15 aksi.
Adapun aksi ke-15 Stranas PK itu yakni percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi kebijakan satu peta; pengendalian ekspor impor; peningkatan kualitas data pemilik manfaat serta pemanfaatan Untuk perizinan, pengadaan barang/jasa; perbaikan rata kelola di kawasan pelabuhan.
Kemudian, percepatan proses digitalisasi sertifikasi pendukung kemudahan berusaha; penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa; peningkatan efektifitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa; optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di sub-sektor mineral dan batubara (Minerba); penataan aset pusat.
Selanjutnya, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi; optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah; penguatan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program Pemerintah; penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana; optimalisasi pengawasan keuangan desa dan penataan aset desa; penguatan integrasi sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jenderal polisi bintang tiga ini menegaskan, perlu kerja sama antar kementerian/lembaga terkait aksi Stranas PK tersebut.
“Timnas berkoordinasi dengan sejumlah kementrian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait, termasuk berkoordinasi intensif dengan Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi serta Menteri Politik Hukum dan HAM,” pungkas Firli. (*)
Terdakwa Richard Eliezer dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022). Sidang beragendakan mendengarkan kesaksian Ferdy Sambo bagi terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com
batampos – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Basuki Rekso Wibowo menyarankan agar status justice collaborator (JC) yang diberikan diberikan kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E agar dicermati lebih dalam. Mengingat, Richard dalam persidangan mengakui pernah membuat berita acara pemeriksaan (BAP) bohong sebelum akhirnya mengungkap semua yang diketahuinya.
“Terkait status dia (Richard) sebagai JC, maka penegak hukum perlu diselidiki secara mendalam alasan dulu berbohong dalam BAP dihadapan penyidik,” ujar Basuki kepada wartawan, Selasa (20/12).
Basuki mengatakan, segala penjelasan yang telah disampaikan dalam BAP berpengaruh terhadap proses persidangan, khususnya untuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Jadi keterangan-keterangan saksi yang berlaku dalam BAP itu bakal disampaikan nantinya di muka persidangan. Semua itu ada tujuannya dalam persidangan,” imbuhnya.
Basuki menjelaskan, tujuan keterangan yang jujur dalam BAP tersebut agar dapat menggali mendalam sehingga nantinya membantu menemukan kebenaran materiil suatu peristwia perkara.
Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.
“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).
Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. (*)
Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (Instagram Luhut Binsar Pandjaitan)
batampos – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, peristiwa kecelakaan yang terjadi di Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akibat human error. Luhut menyampaikan, saat ini pihak PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sedang melakukan evaluasi terkait peristiwa tersebut.
“Akibat human error. Jadi mereka itu mau mengambil dan mengantar barang sudah sore hari, saya pikir dari laporan sementara ada kecepatan penurunan mungkin dalam hal ini remnya,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (20/12).
Menurut Luhut, saat ini KCIC sedang melakukan evaluasi terkait peristiwa kecelakaan tersebut. Dia pun memastikan, peristiwa itu tidak menghambat proses pembangunan dari KCJB. Meski memang kecelakaan tersebut memakan korban jiwa.
“Sekarang lagi teknis dikerjakan. Tetap (tepat waktu),” tegas Luhut.
Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan sedang melakukan investigasi terkait anjloknya kereta teknis proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) di area Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (18/12) kemarin.
“PT KCIC menyampaikan bahwa kejadian tersebut saat ini masih dalam investigasi pihak terkait,” kata Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry dalam keterangan resmi, Senin (19/12).
Ia juga memastikan, investigasi yang sedang dilakukan termasuk memastikan adanya dugaan sebanyak 4 orang yang mengalami luka-luka. Adapun kejadian diperkirakan terjadi di area Cipada – Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Rahadian, usai kejadian petugas kepolisian langsung tiba di lokasi dan melakukan pengamanan. Ia menegaskan, KCIC akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menginvestigasi insiden ini.
“KCIC memastikan segenap pekerjaan yang dilakukan kontraktor KCJB senantiasa mengimplementasikan aspek Safety, Security, Health and Environment (SSHE) pada setiap aktivitas kerja,” tegasnya.
Sebelumnya, sebuah akun di Twitter merekam anjloknya kereta teknis KCJB. Dalam video berdurasi 16 detik, pemilik akun memperlihatkan kereta berwarna dominasi hijau dan kuning anjlok jauh dari relnya.
“BREAKING NEWS: DF4B KCIC dan mesin track installer anjlok sore tadi, Ahad (18/12/2022), di area Padalarang. Kereta terlihat anjlok sangat jauh dari rel yang sebenarnya berakhir,” tulis akun Twitter @Metro95_, Senin (19/12). (*)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12). (Istimewa)
batampos – Operasi di wilayah Papua menjadi salah satu pekerjaan rumah Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar operasi dilakukan secara tegas dan tetap humanis.
“Kita lebih memajukan ke arah hukum sehingga nanti untuk para yang membuat onar di sana istilahnya, melanggar hukum, tentunya yang menggangu masyarakat akan kita tangkap dan diserahkan kepada Polri karena memang di sana operasinya penegakan hukum,” kata Yudo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12).
Selain itu, Yudo memastikan jika operasi teritorial tetap berjalan melalui Kodim, Korem, Koramil. “Karena memang masyarakat di sana sangat membutuhkan dukungan kita khususnya sekolah sekolah katanya banyak yang gurunya meninggalkan tempat. Ini TNI yang wajib untuk di sana,” ucapnya.
“Kemudian angkutan umum yang kurang ya kita bantu, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan, tentunya kalau ada gangguan keamanan khususnya untuk penegakan hukum, tentunya kita akan membantu Polri untuk penegakan hukum,” tandas Yudo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12). Yudo Margono resmi menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.
Pelantikan sumpah dan jabatan terhadap Laksamana Yudo Margono itu dipimpin langsung Presiden Jokowi, yang kemudian diikuti oleh Yudo Margono.
Sumpah jabatan tersebut meminta Yudo Margono untuk setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menajalankan tugasnya ke depan sebagai Panglima TNI. Serta, tugas yang dilakukannya harus berdasarkan Undang-Undang.
“Demi allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Jokowi yang diikuti pernyataan Yudo Margono.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” sambungnya. (*)
Pembangunan Kantor Kelurahan Tanjunguncang, Batuaji. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pembangunan Kantor Kelurahan Tanjunguncang, Batuaji, sudah 90 persen dan saat ini sudah masuk tahap pemasangan atap, kaca dan plester dinding.
Hal ini diutarakan Lurah Tanjunguncang, Tengku Akbar. Ia mengatakan, pembangunan Kantor Lurah Tanjunguncang diperkirakan seharusnya selesai pada Desember ini.
“Tapi karena musim hujan jadi molor, di bulan Januari 2023 nanti baru selesai,” katanya, Selasa (20/12/2022).
Gedung dua lantai ini diketahui menelan anggaran Rp900 juta. Saat ini Kantor Kelurahan Tanjunguncang pindah sementara ke Kantor Kecamatan Batuaji.
Pembangunan gedung baru Kelurahan Tanjunguncang ini adalah hasil Musrenbang tahun 2021 dan pengerjaannya di tahun 2022.
Awalnya kantor Kelurahan Tanjunguncang berada di sekitar Taman Makam Pahlawan Batuaji, setelah itu tidak lama pindah ke Perumnas Sagulung. Setelah itu pindaha lagi ke Tiban Asri Sekupang dan terakhir di Tanjunguncang sejak tahun 1999.
Tokoh masyarakat Tanjunguncang, Mora Siregar, berharap kedepannya pelayanan di Kelurahan Tanjunguncang semakin maksimal. Serta ada inovasi baru untuk pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mewakili warga Tanjunguncang banyak berterima kasih kepada pemko Batam khususnya Wali Kota Batam sudah mewujudkan gedung baru Kelurahan. Dan teman teman RT/RW juga tidak luput perjuangan kantor lurah ini,” sebutnya.(*)
Ilustrasi. Aktivitas di Pelabuhan Roro Telagapunggur beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Batam memprediksi jumlah penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini meningkat 25 persen dibandingkan sebelumnya.
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Batam, Marsadik, mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan kapal yang ada untuk semua lintasan dengan penambahan perjalana trip dan percepatan keberangkatan.
“Tentunya dalam rangka Nataru kami telah mencoba mengoptimalkan kapal yang sudah ada untuk semua lintasan atau rute dengan penambahan perjalanan dan percepatan,” ujarnya, Selasa (20/12/2022).
Pihaknya memastikan dengan kesiapan armada kapal dapat mengantisipasi dan memberikan layanan maksimal dalam peningkatan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru 2023.
Marsadik menjelaskan, saat ini terdapat 13 kapal yang siap melayani rute Punggur-Tanjung Uban, Pakning, Kuala Tungkal, Tanjung Balai dan Dabo.
Untuk lonjakkan penumpang diprediksikan mulai 23 Desember sementara untuk arus baliknya pada 2 Januari 2023.
“Tentunya kita prediksikan akan mengalami kenaikkan 25 persen dari tahun lalu,” jelasnya.
Perihal keselamatan selama perjalanan menggunakan moda transportasi laut kapal, pihaknya telah melakukan uji petik guna antisipasi selama perjalanan.
Seperti pengecekkan secara berkala, lalu standart pelayanan minimal yang meliputi alat-alat navigasi, keselamatan seperti life jacket, pemadam kebakaran , yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan dan pihak eksternal ASDP.
“Pengecekkan dilakukan secara berkala pada saat Nataru, kapal bersandar, dan pada saat lebaran hal ini untuk langkah kesiapan perjalanan. Pengecekkan ini penting sekali memastikan keselamatan ,” ujarnya.
Kemudian ia menambahkan pada momen Nataru ini ASDP juga melibatkan tim gabungan stake holder terdiri dari TNI , Kepolisian, Dinas Perhubungan .
” Maka dihadirkan posko Nataru di area pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi calon penumpang,”ujarnya.
Pihaknya juga mengimbau kepada pengguna jasa transportasi laut ini senantiasa berhati-hati agar tidak terjadinya lonjakkan pada saat di dalam kapal diharapkan kepada calon penumpang untuk mempersiapkan perjalanan dari jauh hari .
“Jadi jangan sampai seperti kita prediksikan pada 23 Desember nanti karena ditakutkan terjadi rebutan dan lonjakkan hendaknya bisa melakukan perjalanan di bawah tanggal tersebut. Kemudian hindari calo beli lah tiket sesuai loket yang disediakan,” kata dia.
Lanjutnya, sebagai informasi lagi bahwa harga tiket masih normal. Pihaknya tidak ada melakukan kenaikkan tarif layanan perjalanan pada saat Nataru dan juga pada saat hari lebaran lalu.
“Untuk harga tiket bisa di cek pada posko layanan tiket yang ada di ASDP Telaga Punggur,” jelasnya.
Sebelumnya kegiatan persiapan antisipasi peningkatan penumpang di Pelabuhan Roro Telaga Punggur sendiri sudah dimulai pada tanggal 14 Desember 2022.
“Kapal yang akan beroperasi menjelang libur Natal dan Tahun baru sebanyak 13 kapal ditambah 1 kapal yang masih proses perizinan,” katanya.
Ia menambahkan,untuk penambahan kapal nantinya hal tersebut melalui proses mekanisme mulai dari izin operasi dan penyiapan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) dan itu semua menjadi kewenangan pusat dan lintas kementrian.
Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak lainnya yang bersangkutan dengan pengamanan di pelabuhan.
“Untuk kegiatan Nataru kami mulai tanggal 14, ada poskonya juga nanti di pelabuhan. Jadi semua informasi yang terkait dengan jadwal kapal, keberangkatan, kesiapan dan hal-hal yang lainnya, itu bisa di dapatkan di posko Nataru,”pungkasnya.(*)
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (ANTARA/HO-Humas KPK)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil jaksa fungsional pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Dody W. Leonard Silalahi sebagai saksi kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.
“Hari ini pemeriksaan Dody sebagai saksi dugaan kasus korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) untuk tersangka Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (20/12).
Selain Dody, KPK juga memanggil empat saksi lainnya, yaitu dua pelayan kebersihan di Mahkamah Agung (MA), khususnya di ruangan Sudrajad Dimyati Fauzi dan Aji Wijayanto, staf honorer di MA Ahmad Fauzi, serta pihak wiraswasta Riris Riska Diana.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan SD dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA itu.
Sebagai penerima adalah SD, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua PNS MA yakni Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).
Sementara itu, tersangka selaku pemberi suap adalah Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) sebagai pengacara serta dua pihak swasta/debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili kuasa hukumnya YP dan ES.
Saat persidangan di tingkat pengadilan negeri dan tinggi, HT serta ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga mereka melanjutkan upaya hukum pada tingkat kasasi pada MA. Pengajuan kasasi pada tahun 2022 oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya.
Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES bertemu serta berkomunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan sesuai dengan keinginan keduanya.
Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES adalah DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. Selanjutnya, DY turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.
KPK menduga DY dan kawan-kawan merupakan representasi dari SD dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA. Sementara itu, sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS.
Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sekitar 202.000 dolar Singapura atau sekitar Rp2,2 miliar.
Kemudian oleh DY uang tersebut dibagi dengan pembagian dia menerima sekitar sejumlah Rp250 juta, MH sekitar Rp850 juta, ETP sekitar Rp100 juta, dan SD sekitar Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP.
Dengan adanya penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit. (*)
Petugas mengevakuasi satu korban yang meninggal akibat kecelakaan kapal kayu pembawa PMI ke Malaysia yang terbalik di Perairan Kabil Batam, Selasa (15/11). Foto: Basarnas Tanjungpinang untuk Batam Pos
batampos – Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal siap menanggung semua risiko yang terjadi, termasuk kematian, demi memperoleh pekerjaan di luar negeri.
Hal ini diungkapkan sejumlah calon TKI ilegal dalam wawancara dengan Batam Pos, beberapa waktu lalu, setelah kapal kayu yang mereka tumpangi karam saat hendak menuju Malaysia.
Sahman, Amat, Harum, Zohir dan Yusuf adalah WNI asli Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka tidak memiliki pekerjaan tetap di kampung halamannya. Pencapaian tetangganya di luar negeri menjadi tolok ukur mereka.
“Di kampung kami tak ada kerja. Jika ada kerja, seminggu kerja, sebulan tidak ada pekerjaan. Gajinya hanya Rp30 ribu saja sehari, tidak nutup untuk hidup. Anak istri harus makan, anak harus sekolah, makanya kami nekat ke Malaysia,” ungkap Amat.
Saat ditanya, apakah akan balik ke Malaysia lagi? Mereka mengatakan, di kampung halaman tidak ada kerjaan. Lambat laun, pasti juga akan mati kelaparan.
Bekerja di luar negeri adalah satu satunya peluang yang mereka lihat. Permasalahan ini tentunya tidak bisa dianggap sepele. Selama keinginan para calon PMI ilegal ini kuat, praktek ini sulit dihapus, sebab tingginya permintaan tenaga kerja dari perusahaan di luar negeri.
Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam, AKP Awal Sya’ban Harahap, menyarankan ada lembaga khusus yang mengurus atau mencegah PMI berangkat secara ilegal.
“Lembaga ini tidak hanya menolak atau memulangkan saja. Tapi ikut membantu PMI yang akan berangkat ilegal ini, agar bisa berangkat secara legal,” ucapnya.
Sementara itu, salah seorang pemain PMI ilegal, I, mengaku membuat perusahaan legal cukup sulit. Arus lalu lintas PMI ilegal sulit dihambat. Permintaan dari WNI untuk bekerja ke luar negeri tinggi. Lalu, permintaan pengusaha di luar negeri untuk pekerja dari Indonesia juga tinggi.
“Kadang para PMI ini mau berangkat secara legal, mereka dibuat susah dan ribet. Harus ada ini dan itu,” ujarnya.
Kebanyakan para PMI yang berangkat ilegal memiliki latar belakang pendidikan yang minim. Sehingga kurang mendapatkan informasi atau tata cara pemberangkatan secara legal.
“Pelatihan dulu, lalu gajinya kepotong. Itu yang gak mereka (PMI) mau,” ucapnya.
Jika memang dilegalkan, I berharap ada aturan yang diubah. Sehingga dapat menarik minat para PMI untuk berangkat secara legal.
Sementara itu, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Kepulauan Riau (Kepri), Romo Chrisanctus Paschalis, mengatakan solusi sementara atas semua permasalahan ini adalah penegakan hukum.
Ia meminta aparat yang berwenang melakukan penindakan sesuai tugas pokok masing-masing. “Saya sudah mengirimkan tiga dumas, satu untuk imigrasi dan dua untuk polisi,” tuturnya.
Romo Pascal berharap laporannya ini ditindaklanjuti. Praktek PMI ilegal di pelabuhan internasional di Batam, kata Romo Pascal, adalah sindikat perdagangan orang.
Sindikat ini terdiri dari berbagai orang dan latar belakang. Sehingga, negara perlu hadir untuk memberantas hingga ke akar-akarnya.
“Jangka panjangnya adalah perubahan regulasi. Pemerintah harus serius menyikapi persoalan ini,” ucapnya.
Kenapa ada WNI bekerja ke luar negeri? Jawabannya adalah karena negara tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk warganya.
Romo Pascal mengatakan, jika negara memang tidak bisa, dan ada potensi bekerja di luar negeri, harusnya negara memfasilitasi dan melindungi dengan baik warganya yang akan bekerja ke luar negeri.
“Negara harus melindungi,” ucapnya.
Ia meminta negara tidak memperalat WNI yang bekerja ke luar negeri. Sebab selama ini, oknum-oknum perangkat negara memperalat warga ingin berangkat ke luar negeri secara ilegal. “Negara harus membantu mereka ini,” ucap Romo Pascal.
Oknum-oknum, kata Romo Pascal, selama ini memanfaatkan kesusahan dan ketidaktahuan para calon PMI ilegal. “Mari bersama-sama memikirkan bagaimana mereka aman, dan jangan memanipulasi mereka untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.
Kepala Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Amingga M. Primastito, mengatakan bahwa mereka tidak bisa bekerja sendirian. BP2MI bekerja dibantu oleh Kemenaker untuk penempatan para PMI.
“Secara legal, ada 5 skema penempatan seperti dari G (Government) to G (Goverment) atau bisa juga B (Business) to Business. Namun juga bisa skema mandiri, perorangan. Namun, tidak bisa untuk level pekerjaan seperti asisten rumah tangga. Namun, bisa untuk perkebunan,” ujar Amingga.
Skema-skema ini, kata Amingga, untuk memudahkan WNI yang ingin jadi PMI. Namun, kenapa masih saja memilih jalur ilegal? Amingga mengatakan, masyarakat kebanyakan ingin cepat, dan tidak ingin ada urusan yang ribet.
Tapi faktanya, kata Amingga, pengurusan dokumen semakin dipermudah. Bahkan bisa secara online.
Selain itu, negara memberikan kemudahan dan membebaskan biaya penempatan PMI yang bekerja sebagai pengurus rumah tangga, pengurus bayi, pengurus lansia, juru masak, sopir keluarga, awak kapal perikanan, pekerja ladang atau perkebunan, petugas kebersihan, pengasuh anak dan perawat taman.
“Pembuatan paspor mereka juga gratis hal ini sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2019,” tutur Amingga.
Amingga mengatakan, secara prosedur tidak rumit, setidaknya keberangkatan mereka ke luar negeri diketahui oleh kepala desa, keluar dan didaftarkan ke Disnaker daerah asal.
“Saat mengurus paspor, tinggal lampirkan surat panggilan kerja dari luar negeri. Urusannya bakal dipermudah dan paspor tidak perlu bayar,” tuturnya.
Tapi, faktanya masih saja dan banyak memilih jalur ilegal. Amingga mengatakan, harusnya di Kepri memiliki regulasi khusus, yang dapat menerbitkan nomor id pekerja para calon PMI ini.
Sehingga PMI yang dicegah berangkat ilegal, dapat diarahkan untuk pergi ke luar negeri secara legal. Namun, selama ini BP3MI kesulitan karena pemerintah di sini tidak memiliki kekhususan itu.
“Bayangkan jika mereka kembali ke daerah asal lagi, berapa uang yang harus dikeluarkan. Saya sudah pernah menyarankan, ada kekhususan untuk Kepri, agar bisa menerbitkan id pekerja mereka,” ucap Amingga.
BP3MI, kata Amingga, tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah juga harus melihat problem ini, meskipun kebanyakan para calon PMI bukanlah warga Kepri.
Namun, Pemerintah Daerah Kepri bisa menolong mereka dan memberangkatkan secara legal. “Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, semua pihak harus terlibat. Agar tidak ada terulang kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” tuturnya. (*)
