batampos – Klub sepeda CSB (Cantik, Sehat, dan Bahagia) siap meramaikan kegiatan sepeda bertajuk Bike for Humanity. Event yang diselenggarakan Batam Pos bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batam ini, akan digelar pada Minggu (18/12/2022) mendatang.
Klub sepeda CSB pimpinan Wati siap meramaikan Batam Pos-PMI Bike for Humanity.
Ketua Panitia Bike for Humanity, Herman, mengajak komunitas-komunitas sepeda di Batam bergabung di acara ini. Sebab, acara ini diadakan dalam rangka Bulan Dana PMI. Acara bersepeda ini juga bakal dikemas menjadi kegiatan olahraga yang berkaitan dengan aksi kemanusiaan.
“Biaya pendaftaran hanya Rp 35 ribu untuk tiap peserta, dari jumlah itu nanti Rp 10 ribu akan didonasikan kepada PMI. Jadi, peserta sekaligus menyumbang dan beramal untuk kemanusiaan,” ujar Her-
man.
Peserta juga akan mendapatkan snack dan juga kupon undian lucky draw. Hadiahnya, senilai jutaan rupiah.
“Ada juga hadiah tambahan bagi peserta, seperti Best Costume dan juga foto acara yang bisa di tag ke IG Batam Pos,” katanya.
Pendaftaran bisa langsung datang ke kantor Batam Pos di Graha Pena Batam lantai 3 atau bisa menghubungi
“Kalau mau daftar tapi tidak sempat ke Graha Pena, panitia siap menjemput. Bagi peserta yang mendaftarkan secara grup akan ditampilkan di Batam Pos,” kata Herman. (*)
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ali Mukartono (Laily Rahmawaty/Antara)
batampos – Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ali Mukartono memastikan akan menindak tegas para jaksa yang terbukti terlibat pemerasaan Rp 10 miliar kepada pengusaha Agus Hartono. Saat ini Kejagung masih melakukan pemeriksaan kepada para jaksa di Kejati Jawa Tengah.
“Kalau terbukti ya segera kita proses, kita tindak tegas,” kata Ali saat dihubungi, Senin (12/12).
Kendati demikian, Jamwas mengaku belum diberikan laporan terkait proses pemeriksaan sejumlah oknum jaksa Kejati Jateng. “Saya belum tahu perkembangannya sudah sejauh mana karena masih berproses. Saya juga belum dilapori oleh anak buah saya yang memeriksa adanya laporan itu karena saya baru pulang ada giat di Sumatera,” imbuhnya.
Ali juga keberatan menjawab terhadap proses penetapan status tersangka Agus Hartono, yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Semarang. “Itu sudah masuk soal perkara, lebih baik tanyakan ke Sesjampidsus,” ucapnya.
Dari rangkaian persoalan itu Ali meminta semua pihak untuk bersabar dan menahan diri. Semua proses yang tengah dijalankan akan diumumkan secara terbuka. “Nanti setelah proses pemeriksaan, tentunya akan diumumkan oleh Pak Kapuspenkum,” tandasnya.
Sebelumnya, oknum penyidik perempuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng diduga memeras seorang pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono. Melalui kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, dikatakan percobaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit dari tiga bank milik pemerintah ke PT Citra Guna Perkasa pada 2016 lalu. Atas ulah itu, Kamaruddin meminta agar oknum tersebut diperiksa dan dicopot.
“Yang bersangkutan sebagai jaksa justru meminta sejumlah uang kepada klien saya yang dikriminalisasi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit,” kata Kamaruddin, Jumat (25/11) malam.
Kamaruddin meminta agar oknum yang terlibat percobaan pemerasan untuk dinonaktifkan dan diperiksa.
Dikatakannya, oknum jaksa yang dimaksud yaitu ko0rdinator Pidsus Kejati Jawa Tengah, Putri Ayu Wulandari; mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjabat sekretaris Jampidsus Andi Herman; dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jawa Tengah, Leo Jimmi Agustinus.
Menanggapi hal itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akan melakukan pemeriksaan secara internal tentang dugaan tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng, Bambang Marsana akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap oknum jaksa dimaksud.
“Pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan akuntabel serta akan memberikan tindakan tegas bila terbukti oknum jaksa dimaksud melakukan perbuatan tercela dalam penanganan perkara,” ucapnya di sela-sela acara pelepasan Atlet Gulat untuk Kejurnas Puan Maharani Cup ke-l di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (25/10).
Sementara itu, Sesjampidsus Kejaksaan Agung, Andi Herman mengaku tak tahu menahu terkait dugaan pemerasan senilai Rp 10 miliar oleh Putri Ayu Wulandari kepada Agus Hartono di Kejati Jawa Tengah. Menurutnya, saat kasus tersebut bergulir, dirinya sudah tak lagi menjadi Kajati Jawa Tengah. “Saya enggak tahu,” ucap Andi saat dihubungi, Sabtu (26/11).
Andi mengelak dituding sebagai pihak yang memerintahkan Ayu melakukan pemerasan. Dia merasa namanya dicatut oleh Putri Ayu Wulandari selaku Koordinator Jaksa pada Kejati Jateng. “Saya tidak tahu. Nama saya dibawa-bawa. Kalau mau konfirmasi, ya sama dia (Putri Ayu Wulandari) saja,” ujarnya. (*)
Ilustrasi. Penumpang KM Kelud tujan Batam-Belawan berjalan masuk ke kapal di Pelabuhan Batuampar beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Hingga hari ini laman pemesanan tiket Pelni masih ditutup. Laman pemesanan tiket Pelni baru terbuka jika dibuka oleh Pelni pusat.
“Sistemnya masih close (ditutup), kalau dibuka akan kami berikan info,” kata Kepala Cabang (Kacab) Pelni Batam, Capt Agus Suprijatno, Minggu (11/12/2022).
Ia mengatakan, animo masyarakat sangat tinggi untuk menggunakan kapal milik Pelni sebagai sarana mudik Natal dan Tahun Baru.
Sehingga, Kapal Kelud yang biasanya menjadi transportasi reguler yang melayani rute Batam ke Belawan, Sumatera Utara, tidak dapat mengangkut semua penumpang dari Batam.
Sehingga, Pelni pun mendatangkan Kapal Dorolonda. Namun, begitu kapal ini dijadwalkan datang dan dibuka pemesanannya, kapal ini sudah penuh.
Pihaknya juga belum dapat memastikan apakah nantinya akan ada penambahan armada kapal. Karena untuk menggeser rute Kapal Dorolonda membantu pelayaran Batam ke Belawan, sudah cukup sulit.
“Kapal Dorolonda memiliki rute wajib yang harus dijalani. Kesulitannya bagaimana menjadwalkan kapal-kapal ini untuk berlayar rute Batam ke Belawan. Setiap kapal memiliki rute sendiri, sehingga susah mengutak-atiknya. Itu juga bukan wewenang kami,” tuturnya.
Ia mengatakan saat ini Pelni Pusat sedang mengkaji, mengenai mekanisme penambahan jumlah seat dan kapasitas kapal. Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada keputusan.
“Kami berharap ada penambahan, sehingga bisa terangkut semua masyarakat yang ingin menuju ke Belawan. Namun sampai saat ini belum ada keputusan,” tuturnya.(*)
Ilustras PLN memastikan pasokan listrik aman selama Nataru. (jawapos.com)
batampos – Menjelang Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik nasional untuk masyarakat dalam kondisi andal. PLN juga menerjunkan sejumlah personel untuk mengamankan infrastruktur kelistrikan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN memastikan pasokan listrik untuk perayaan Nataru pada tahun ini cukup. ‘’Menjelang libur Nataru, kami PLN memahami semua masyarakat ingin menikmati libur dengan tenang dan aman. Kami PLN siap memasok listrik andal bagi masyarakat,’’ ujar Darmawan di Jakarta, akhir pekan.
Darmawan menjelaskan, total daya mampu sebesar 42.783 MW, sedangkan untuk beban puncak harian secara nasional mencapai 38.237 MW. Dengan kondisi itu, PLN memastikan bisa melistriki semua kebutuhan lapisan masyarakat. ‘’Saat ini, PLN memiliki cadangan daya mencapai 4.546 MW. PLN pastikan pelayanan ke masyarakat lincah dan aman,’’ imbuhnya.
PLN juga menerjunkan personel pengamanan pasokan listrik selama Nataru ini. Sebanyak 31.500 personel itu akan mengamankan tempat tempat prioritas pengamanan seperti rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan.
‘’PLN khususnya akan memprioritaskan pasokan listrik andal di wilayah seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara,’’ tambah Darmawan.
Selain pasokan listrik, khusus di wilayah prioritas seperti gereja, rumah sakit, kantor pemerintahan serta titik destinasi wisata, PLN menyiagakan infrastruktur pendukung kelistrikan. PLN mensiagakan 2.665 unit infrastruktur tambahan berupa Genset, Unit Gardu Bergerak (UGB) dan Uninterruptible Power Supply (UPS). ‘’Infrastruktur tambahan ini siap menjadi cadangan suplai pasokan saat listrik di tempat prioritas terjadi gangguan,’’ imbuhnya.
PLN juga menyiagakan 2.331 Posko Siaga Nataru di seluruh Indonesia yang berlokasi di titik vital dan pusat keramaian masyarakat serta kantor PLN. Posko Siaga Nataru itu siap melayani 24 jam kebutuhan layanan listrik para pelanggan.
Darmawan mengimbau kepada masyarakat untuk waspada dalam musim penghujan karena kondisi cuaca ekstrem berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan listrik. Ia menambahkan, masyarakat yang hendak berpergian keluar kota untuk bisa mengamankan listrik rumahnya masing masing dengan mematikan sambungan listrik dan juga memastikan semua barang elektronik dalam kondisi mati.
Masyarakat yang membutuhkan layanan kelistrikan maupun melakukan aduan gangguan kelistrikan saat ini juga tak perlu repot datang ke kantor PLN. ‘’Karena semua bisa diakses melalui SuperApp PLN Mobile. (*)
Bupati Karimun Aunur Rafiq sedang berdialog dengan masyarakat Kecamatan Belat.
batampos- Jika selama dua tahun terakhir, khususnya 2021 dan 2022 Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan dana atau anggaran khusus Covid-19. Hal ini merupakan suatu kewajiban dan ketentuan yang diharuskan oleh pemerintah pusat.
Tapi, untuk anggaran 2023 atau belanja di APBD murni Kabupaten Karimun tahun depan sebesar Rp1,,473 triliun tidak ada lagi alokasi untuk anggaran tersebut. Melainkan, anggaran kembali normal.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq yang dikonfirmasi Batam Pos, Ahad (11/12) mengatakan, memang sudah tidak ada lagi anggaran biaya khusus untuk Covid-19. ”Dengan demikian, pemerintah kabupaten bisa kembali fokus untuk melanjutkan program pembangunan yang sempat tertunda dalam dua tahun terakhir,” ujarnya.
Sebagai contoh, kata Bupati, ada alokasi dana untuk peningkatan jalan di Kecamatan Belat pada tahun depan sebesar Rp33 miliar. Sumber dana dari kabupaten dan provinsi. Hal ini sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat di sana yang menginginkan peningkatan akses jalan.
”Dengan akses jalan semakin bagus, tentu akan memberikan dampak ekonomi di kecamatan tersebut. Kemudian, selain prioritas untuk pembangunan fisik, dalam APBD tahun depan juga ada tambahan tambahan kesejahteraan untuk para guru,” papar Bupati. (*)
Ilustrasi. Para penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim mengantre di loket check in. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Jumlah penumpang di Bandara Internasional Batam (BIB) Hang Nadim terus mengalami peningkatan, bahkan saat ini per haru bisa mencapai 10 ribu orang.
Humas BIB Hang Nadim, Rafi Noor Farhan, mengatakan, dibanding pandemi trafik tentu mengalami kenaikan. Terlebih saat ini BIB telah membuka beberapa rute domestik ke beberapa wilayah di Indonesia.
“BIB juga terus melakukan perbaikan. Misalnya, fasilitas dan infrastruktur pendukung keamanan dan kenyaman para calon penumpang dan pengunjung, termasuk perubahan proses dan flow penumpang agar tidak terjadi penumpukan dan antrean panjang,” ujarnya, kemarin.
Ia menambahkan, untuk maskapai pihaknya telah bekerja sama dengan masing-masing maskapai penerbangan untuk mendorong pelaksanaan city check in, web, dan mobile check in kepada penumpang sehingga ketika di airport melakukan drop bagasi saja.
”Mendekati hari Natal dan Tahun Baru 2023 kita (BIB) telah mempersiapkan dari berbagai aspek pelayanan termasuk posko dan pelayanan di ruang tunggu dan check in guna mengantisipasi lonjakan penumpang,” ujarnya.(*)
Tim bedah RSUD dr Soetomo berhasil mengangkat tumor jantung. (Robertus Risky/Jawa Pos)
batampos – Untuk menambah tenaga dokter spesialis, Kementerian Kesehatan membuka beasiswa dan fellowship. Sebelumnya ada 47 prodi dokter spesialis dan subspesialis yang dibuka. Tahun depan ada 82 prodi yang akan dibuka.
Spesialistik yang fokus digenjot oleh Kemenkes adalah kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Di Indonesia bagian barat, terutama Jawa, jumlah dokter sudah banyak. Untuk itu, Kemenkesfokus ke Indonesia Timur dan daerah terpencil. Penambahan prodi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/F/2812/2022 tentang Rekrutmen Program Bantuan Pendidikan Kedokteran dan Fellowship Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2023.
“Kalau sebelumnya, kami hanya menyediakan kuota beasiswa untuk 47 prodi dokter spesialis dan subspesialis, tahun 2023, ditambah 82 prodi, termasuk di dalamnya ada fellow dan dokter spesialis layanan primer,” kata Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya. Prodi yang ditambahkan terdiri dari 51 prodi untuk dokter spesialis dan subspesialis, 29 fellowship, dan dua dokter spesialis kedokteran layanan primer.
Menurutnya, jumlah itu telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. “Mudah-mudahan, dengan adanya perluasan dan penambahan kuota beasiswa ini bisa memenuhi kekurangan tenaga kesehatan sekaligus memperkuat layanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air,” ucapnya.
Arianti meminta kepada dinas kesehatan provinsi hingga kabupaten/kota serta TNI dan Polri untuk mengencarkan sosialisasi adanya rekruitmen ini di kanal-kanal yang dimiliki. Ini agar mejaring peluang dokter yang ingin mendapatkan beasiswa atau fellowship.
Menurut Arianti, syaratnya adalah mendaftar dan mengunggah dokumen persyaratan di laman https://bandikdok.kemkes.go.id. Lalu membuat surat pernyataan calon peserta program bantuan pendidikan dan fellowship, memiliki surat tanda registrasi (STR), peserta aktif BPJS Kesehatan, dan tidak sedang proses pindah penugasan atau mutasi.
Lebih lanjut Arianti merincikan program ini akan dibiayai oleh alokasi DIPA Ditjen Tenaga Kesehatan. Selesai pendidikan dokter-dokter yang menadapatkan beasiswa ini akan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan pengusul. “Untuk dokter spesialis – subspesialis akan ditempatkan di RS Daerah milik provinsi, kabupaten, atau kota dan fasilitas kesehatan milik Kemenkes maupun lembaga lain,” ungkapnya. Sementara alumni beasiswa dokter layanan primer ditempatkan di UPT Kemenkes dan Puskesmas. Sementara, alumni fellowship ditempatkan di UPT Kemenkes dan RS milik daerah. (*)
Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM (WIRA SAPUTRA/RIAUPOS.CO)
batampos – Kementerian Keuangan menyatakan keberatan atas pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang memprotes pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayahnya. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan keberatan atas komentar Adil.
‘’Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti Meranti Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil. Karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan,’’ ujar Yustinus, kemarin (11/12).
Yustinus menjelaskan, Kemenkeu justru telah menjalankan amanat UU. Kemenkeu juga telah menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi DBH.
Ia melanjutkan, DBH sendiri bukan hanya untuk daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. ‘’Kemenkeu juga telah mengalokasikan pada 2022 ini Transker ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari pendapatan asli daerah (PAD) Meranti sebesar Rp 222 miliar,’’ tegas Yustinus.
Untuk itu, ia mendesak agar Adil agar segera meminta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi. ‘’Agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,’’ jelasnya.
Yustinus menjelaskan, dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat tiap tahun telah menggunakan sebagian pendapatan negara (termasuk dari sektor minyak bumi dan gas) untuk anggaran Transfer ke Daerah. Itu adalah upaya untuk mendukung agar pemda bisa memberikan pelayanan publik di daerah masing-masing.
Menurutnya, meskipun penerimaan negara dari sektor migas fluktuatif setiap tahun, pemerintah pusat tetap memastikan anggaran TKD selalu terjaga. Lagi-lagi, tujuannya agar Pemda dapat melaksanakan tugas dalam pelayanan publik.
Untuk memitigasi ketidakseimbangan vertikal (termasuk daerah penghasil migas), pemerintah pusat mengalokasikan TKD melalui DBH dari migas secara transparan dan adil sesuai UU. Di samping itu, pemerintah pusat juga menyalurkannya melalui program/kegiatan oleh K/L melalui APBN.
Selain DBH, daerah penghasil migas juga menerima DAU, DAK, dan DID serta Dana Desa dengan alokasi TKD rata-rata mencapai 20 persen dari TKD Nasional. ‘’Besaran yang tinggi untuk pembangunan daerahnya, belum lagi pendanaan dari PAD,’’ imbuhnya.
Yustinus melanjutkan, di tahun 2023, pemerintah pusat juga mengalokasikan DBH Migas untuk daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Itu bertujuan agar daerah yang terdampak eksplorasi migas dapat mengatasi masalah lingkungannya, serta memiliki kapasitas membangun daerah lebih baik.
‘’Terkait pernyataan Sdr. Bupati Kep Meranti yang tidak puas dengan alokasi DBH Kep Meranti, dapat kami sampaikan bahwa perhitungan TKD tahun 2023, khususnya DBH Migas untuk Kab Kep Meranti sudah dilaksanakan sesuai ketentuan UU 1/2022 tentang HKPD. Sangat clear dan legitim!’’ tegasnya.
Yustinus memerinci, total alokasi DBH Kab. Kep Meranti sebesar Rp 207,67 miliar (naik 4,84 persen dari 2022) dengan DBH SDA Migas Rp 115,08 miliar (turun 3,53 persen). ‘’Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kementerian ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak. Jadi basisnya resmi,’’ katanya.
Penurunan lifting itu tentu berpengaruh terhadap alokasi DBH Migas untuk Kab. Kepulauan Meranti pada tahun 2023. Dengan adanya penurunan lifting itu, ia mendorong agar Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti perlu memikirkan terobosan agar lifting di Kabupaten Kep. Meranti bisa ditingkatkan.
Meskipun alokasi DBH Migas turun, alokasi DAU Kab Kep Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp 422,56 miliar. ‘’Sayangnya, indikator kinerja pengelolaan anggaran DTU (DAU dan DBH) di Kabupaten Kepulauan Meranti masih lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Nah makin terang!’’ lanjut Yustinus.
Ia justru prihatin, sebab, dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, Pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) utk perlinsos. Akan tetapi, per 9 Desember 2022 Kab Kep Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen. Jumlah itu sangat jauh dari rata-rata secara nasional mencapai 33,73 persen.
Selain alokasi dari TKD, Kab. Kepulauan Meranti juga menerima manfaat dari belanja Pemerintah Pusat melalui K/L di wilayahnya. Total belanja K/L tersebut sebesar Rp 137,99 miliar (2019), Rp 154,59 miliar (2020), Rp 118,03 miliar (2021), dan Rp 120,41 miliar (2022).
Yustinus memerinci, berdasarkan data historis dari pengelolaan APBD, sejak 2016 rata-rata serapan belanja di Meranti hanya 82,11 persen. Jelang tutup tahun pun, serapan belanja Meranti baru terealisasi 62,49 persen saja hingga 9 Desember 2022.
‘’Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Kab Kep Meranti belum optimal mengelola anggaran, terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yg tinggi: 25,68 persen,’’ tuturnya.
Dengan fakta dari data yang ada, Yustinus mendorong agar Adil semestinya memperbaiki kinerja dalam pengelolaan anggarannya. Bukannya malah menyampaikan pernyataan yang manipulatif. ‘’Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif,’’ jelasnya.
Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari menambahkan, pernyataan Adil amat melukai perasaan pimpinan dan puluhan ribu pegawai Kemenkeu yang menjunjung integritas.
‘’Menyampaikan aspirasi adalah hak semua orang, namun etika dalam menyampaikan tetap harus dijaga terlebih bagi seorang yang seyogyanya menjadi teladan bagi masyarakat,’’ katanya. (*)
Ilustrasi. Sejumlah wisatawan yang baru tiba berjalan di area Pelabuhan Internasional Batamcenter, beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pelaku pariwisata di Provinsi Kepri bingung setelah ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Hal ini disampaikan Ketua DPD Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kepri, Eva Betty.
Namun begitu, hingga saat ini belum ada satu pun wisatawan mancanegara (Wisman) yang membatalkan kunjungan ke Kepri.
”Pembatalan memang tidak ada, namun kami jadi bertanya, begitu juga para turis,” kata Eva.
Ia mengatakan, pariwisata di Kepri masih berusaha untuk bangkit kembali. Berbagai cara telah digunakan, untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke Kepri. Namun, isu KUHP ini dapat menjadi batu sandungan.
Ia mengatakan KUHP ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Sehingga memberikan manfaat besar.
Saat ditanya mengenai pasal dipermasalahkan oleh para pelaku pariwisata, Mulyadi melihat aturan itu berdasarkan delik aduan dari suami atau
istri yang terikat pernikahan.
”Jangan panik atau negatif thinking dulu. Positif saja, dan mari kita dengarkan penjelasan pemerintah terkait ini,” tuturnya.
Tampak Air Spam Batam keruh di salah satu perumahan Tanjunguncang, Batuaji, Minggu (11/12). Selain keruh pelayanan Spam Batam juga sering dikeluhkan karena mati dan aliran kecil. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Sebagai pengelola air di Kota Batam kinerja PT Moya Indonesia kembali jadi sorotan.Terkini, masyarakat di sekitar kawasan Batu Besar, Bandara Hang Nadim Batam, Batam Center, dan daerah lainnya, kembali mengeluhkan pelayanan air tak mengalir sejak Jumat (9/12).
“Air tak hidup sejak pukul 4 dinihari. Kita mau aktivitas pun terhambat,” ujar seorang warga di Kelurahan Batu Besar, Bono, Sabtu (10/12).
Kondisi ini memaksanya untuk menampung air hujan hingga membeli air galon guna mencukupi kebutuhan air dalam aktivitas sehari-hari.
Hal ini pun membuat Anggota Komisi III DPRD Batam, Muhammad Yunus, geram. Menurutnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam harus segera mengevaluasi kinerja PT Moya Indonesia.
“Kalau memang tak mampu, silahkan mengundurkan diri saja. Harus profesional dalam mengelolanya. Pengelola sebelumnya tak ada begini,” ujarnya.
Yunus mengaku kecewa dengan pengelolaan air bersih di Batam saat ini. Bukan hanya menyebabkan polemik, kata dia, kondisi ini juga mengganggu hidup orang banyak.
“Fakta di lapangan, Moya semakin tidak menunjukkan ketidakmampuannya. BP Batam kalau bisa membuat tender ulang, ini soal hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (*)
