batampos – 80 pedagang pasar ikuti business matching akses pembiayaan yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri. Dalam kegiatan itu para pedagang dibekali cara untuk mendapatkan pinjaman modal usaha melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan selama ini para pedagang pasar sering kesulitan untuk mendapatkan akses kredit di perbankan, padahal hal itu sangat dibutuhkan para pedagang pasar untuk mengembangkan usahanya.

“Program ini akan dilakukan untuk seluruh pedagang pasar agar bisa mudah dan memahami akses permodalan untuk mengembangkan usaha,”kata Rahma, Jumat (9/12)

Sekarang Pemko Tanjungpinang, kata Rahma bersama OJK sedang melakukan pendekatan dengan perbankan agar bisa bekerjasama dalam program ini.

” Kita bersama berharap pedagang lebih mudah mendapatkan biaya permodalan,”harapnya.

Sementara itu, Kepala OJK Kepri, Rony Ukurta Barus menambahkan berdasarkan data yang dihimpun terdapat 74 persen UMKM di Indonesia yang belum mendapat akses permodalan dari perbankan, sehingga masih menggunakan modal sendiri.

“Salah satu penyebabnya karena kurangnya pemahaman pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman permodalan tersebut,” ujarnya.

Business matching yang dilaksanakan itu melibatkan pihak perbankan dan pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dipertemukan langsung dengan para pelaku usaha. (*)

Reporter : Peri Irawan

batampos – Pemko Tanjungpinang mengingatkan kepada masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan untuk menekan penyebaran kasus demam berdarah dengue (DBD). Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah mengingatkan karena saat ini kondisi cuaca sering hujan membuat nyamuk cepat berkembang biak. Warga diimbau untuk memperhatikan pekarangan rumah terutama barang bekas yang mudah menimbulkan genangan air.

“Barang bekas yang bisa menimbulkan genangan air sebaiknya dikubur karena berpotensi menjadi sarang nyamuk,” kata Endang, Jumat (9/12).

Jika terdapat satu kasus DBD di suatu lingkungan, kata Endang segera laporkan ke puskesmas terdekat atau kelurahan untuk segera dilakukan fogging agar kasus tidak menyebar luas.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan fogging segera lapor Dinkes maka akan kita semprot,” ujarnya.

Endang mengakui kasus DBD di Tanjungpinang saat ini memang menjadi perhatian karena penyebaran pada dua kelurahan cukup tinggi.

Sebelumnya diketahui berdasarkan data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang dari Januari hingga November total kasus DBD sudah mencapai 307 kasus dan yang meninggal 1 orang.

Sedangkan kasus tertinggi terjadi pada dua kelurahan Pinang Kencana sebanyak 69 kasus dan Kelurahan Batu IX sebanyak 70 kasus. (*)

Reporter : Peri Irawan

batampos – Akhir pekan ini, akan menjadi hari istimewa bagi para petani dan peternak lokal kota Tanjungpinang. Pasalnya, selama dua hari Sabtu (10/12/2022) dan Minggu (11/12/2022) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang akan mengadakan bazar akhir tahun sempena memperingati Hari Jadi ke-3 Gerai Pangan.

Kepala DP3 Kota Tanjungpinang, Yoni Fadri melalui Kepala Bidang (kabid) Pertanian, Anik Kisdaryani mengatakan bazar akhir tahun yang digelar ini dalam rangka hari jadi gerai pangan yang ketiga.

Bazar akhir tahun tersebut, akan digelar selama dua hari pada 10 sampai 11 Desember 2022 di gerai pangan Jalan Hang Lekir.

Dalam kegiatan itu, pihaknya mengajak pengolah perikanan pertanian dan peternakan untuk membawa hasilnya untuk dijual di bazar tersebut.

“Di hari Minggu nya akan ada pemotongan tumpeng oleh wali kota, sebagai rasa syukur tiga tahun berdirinanya gerai pangan di kota Tanjungpinang,” kata Anik, Jumat (9/12)

Anik menuturkan, gerai pangan ini dibentuk atas dasar tempat pemasaran untuk hasil pertanian dan peternakan lokal kita belum ada pada waktu itu.

Dilatarbelakangi itulah, maka DP3 berinisiatif membangun tempat pemasaran, yang sekarang ini gerai pangan di jalan Hang Lekir.

“Kita siapkan tempat khusus untuk membantu memasarkan berbagai komoditas dari hasil para petani, peternak, dan nelayan kita,” ujarnya.

Selama tiga tahun ini, kata Anik, jumlah petani, peternak, dan nelayan lokal yang memasarkan hasil panennya di gerai pangan terus bertambah. Sekarang sudah ada sekitar 30-35 meja.

Di tahun ini dari APBD, DP3 juga telah menambah lima meja khusus lapak basah yakni untuk ikan, ayam, dan daging. Rencananya pada 2023 mendatang akan ada penambahan pondok untuk lapak kering.

Untuk produk yang dijual gerai pangan dipastikan di bawah harga pasar. Hasil panennya pun dijamin segar dan berkualitas.

“Di situ juga yang berjualan murni petani, peternak, dan nelayan lokal Tanjungpinang, tidak ada pedagang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Anik mengajak masyarakat dan juga ASN pemko Tanjungpinang untuk beramai-ramai kunjungi dan berbelanja di bazar gerai pangan.

“Ayo kunjungi dan berbelanja di bazar gerai pangan. Kita dukung para petani, peternak, dan nelayan kita dengan cara membeli produk mereka,” ajaknya.

Salah satu petani dan juga Ketua Pasar Tani Gerai Pangan Tanjungpinang, Sutrisno mengakui bahwa program gerai pangan yang dilakukan pemko Tanjungpinang berhasil dan bermanfaat bagi para petani, khususnya dalam peningkatan dan kesejahteraan ekonomi.

“Alhamdulillah, peningkatan ekonomi bertambah 100 persen. Gerai pangan ini berhasil membantu para petani, di mana Istri bisa berjualan, suami tetap melakukan aktifitas di kebun. Jadi, saling menunjang,” ujarnya. (*)

batampos– Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menetapkan UMK Batam 2023 sebesar Rp4.500.440, naik Rp314.081 atau 7,50 persen dari UMK Batam 2022. Keputusan Gubernur ini, sesuai dengan rekomendasi Walikota Batam.

“Keputusan ini, ditegaskan Gubernur Kepri lewat Surat Keputusan (SK) Nomor 1.399 tentang UMK Batam 2023,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata, Jumat (9/12) di Tanjungpinang.

BACA JUGA: Pemko Tanjungpinang Usulkan UMK 2023 Rp 3.279.154

Menurut Mangara, pada waktu bersamaan, Gubernur Kepri juga menetapkan UMK 2023 untuk kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri. Ditegaskannya, dalam penepatan UMK 2023 ini, Gubernur mengacu pada Permenaker 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Lebih lanjut katanya, dalam membuat keputusan ini, Gubernur juga mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Kebijakan pemerintah atas Permenaker 18 tahun 2022, merupakan kebijakan pemerintah terhadap inflasi yang terjadi.

“Terjadinya inflasi yang cukup tinggi meyebabkan daya beli pekerja tergerus, terbitnya permenaker tersebut dengan formula yang baru dapat memulihkan daya beli pekerja,” jelas Mangara.

Ia melihat, peraturan ini sangat membantu pemulihan daya beli pekerja dan pekerja sangat mendukung, sekaligus berharap juga para pengusaha di Kepri ikut mendukung kebijakan tersebut.

Pemerintah daerah atas perintah Pemerintah Pusat sangat mendukung kebijakan ini, dan pada perhitungan penetapan Upah minimum tahun 2023.

“Pemerintah daerah bersama Dewan Pengupahan Provinsi telah menggunakan formula tersebut,” jelasnya lagi.

Dikatkannya juga, bupati dan Walikota dalam perhitungan pengupahan tahun 2023 juga telah menggunakan Permen yang baru, dimana faktor utama yang mempengaruhi penetapan Upah Minimum adalah inflasi.

“Kami berharap, semua pihak terkait dapat menerima keputusan ini, dengan terbuka. Karena penetapan yang dilakukan tegak lurus dengan regulasi yang diberikan Kemenaker,” tutupnya.

Untuk diketahui, Upah Minimum Kabupaten Kota ini hanya berlaku untuk pekerja yang masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja diatas satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan. (*)

reporter: jailani

Daftar UMK 2023 di Provinsi Kepri

Kota Tanjungpinang Rp 3.279.194 (naik 7,39 persen)

Kota Batam Rp 4.500.440 (naik 7,50 persen)

Kabupaten Bintan Rp 3.899.015 (naik 6,86 persen)

Kabupaten Karimun Rp 3.592.019 (naik 7,26 persen)

Kabupaten Lingga Rp 3.279.194 (naik 7,51 persen)

Kabupaten Natuna Rp 3.337.603 (naik 6,79 persen)

Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 3.757.56 (naik 6,80 persen)

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri