batampos – Sebanyak 127.186 guru honorer telah mengamankan posisinya. Mereka bakal diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani menjelaskan, mereka merupakan guru yang sudah lolos passing grade pada seleksi PPPK 2021. Pada seleksi tahun ini, para guru tersebut masuk dalam kategori prioritas I (P1) yang bakal didahulukan untuk mendapat formasi PPPK.

”Yang lolos passing grade 2021 ada 193 ribu. Yang 127 ribu ini diangkat karena sudah mendapatkan formasi,” tutur Nunuk dalam temu media di kantornya, Senin (7/10).

Sayangnya, 41.892 orang sisanya harus menelan pil pahit. Tahun ini, belum ada formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah (pemda). Pada seleksi PPPK guru tahun ini, pemda hanya mengajukan 40,9 persen atau 319.618 formasi dari total kebutuhan guru sekitar 781 ribu. Jumlah ini turun dari tahun 2021, sebanyak 500 ribu formasi.

Menurut Nunuk, minimnya pengajuan formasi ini lantaran adanya misinterpretasi oleh pemda. Mereka mengira tak ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk PPPK guru ini. Padahal, hal tersebut sudah dijabarkan secara jelas dalam surat edaran yang diberikan ke pemda mengenai rekrutmen PPPK guru.

Karenanya, lanjut dia, tahun depan, pihaknya mengusulkan agar penentuan formasi dan dana bisa ditentukan dari pusat. Sehingga, jumlah formasi yang dibuka bisa maksimal. ”Kita sudah mengevaluasi dua tahun ini. Pak Menteri akan cari solusi. Karena kita ingin semua guru bisa diangkat,” tegasnya.

Pada seleksi tahun ini sendiri, pihaknya pun tengah berupaya menyerap para guru yang belum mendapat formasi ini dengan skenario seleksi yang disiapkan. Yakni, seleksi penempatan bagi guru lolos passing grade seleksi PPPK 2021 atau P1. Lalu, jika masih ada formasi maka akan diberikan pada pelamar kategori prioritas II (P2) yakni pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai eks Tenaga Honorer K-II (THK-II). Setelahnya, apabila masih tersisa formasi akan langsung diserahkan pada pelamar prioritas III (P3). Yang masuk kategori ini ialah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kemarin (7/11) di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh dari berbagai daerah. Penganugerahan ini dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2022.

“Hari ini pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi. Lima orang yang mendapatkan anugerah gelar pahlawan itu berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/TK/Tahun 2022. Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh para ahli waris dari para tokoh yang mewakili.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menegaskan gelar pahlawan nasional Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno. Jokowi mengatakan bahwa Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Pada 1986 pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator. Lalu 2012 pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soekarno. “Artinya Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan, lima tokoh yang dinobatkan menjadi pahlawan nasional merupakan hasil godokan dari tim Kementerian Sosial (Kemensos). Di mana, anggotanya terdiri dari banyak pihak. Salah satunya, perguruan tinggi.

Awalnya, ada 15 yang menjadi usulan di awal. Namun, dalam penggodokannya diputuskan lima orang oleh tim kepangkatan dan gelar. ”Usulan itu ada yang sudah lama sekali. Kemudain saya kaji dan masih layak. Sudah lama, saya mugkin masih jadi apa gitu ya,” tuturnya.

Dalam pengkajian tersebut, Risma mengaku, harus mempelajari semua sejarah yang berkaitan dengan mereka yang diusulkan. Hingga akhirnya diputuskan bahwa nama-nama tersebut layak untuk diusulkan kembali. ”Hari ini beberapa yang sudah lama diusulkan kemudian bisa beliaunya dijadikan pahlawan. Kalau dilihat perjuangan beliau-beliau itu sangat luar biasa,” ungkap Mantan Walikota Surabaya tersebut.

Terkait 10 nama lainnya, Risma mengaku, bisa diusulkan kembali. Namun biasanya hal ini bergantung dari daerah asal sang tokoh. Karena usulan calon penerima gelar pahlawan nasional berasal dari mereka hingga kemudian digodok di Kemensos dan diusulkan kembali ke tim kepakaran dan gelar. ”Tapi kadang memang dokumennya gak lengkap, terus kita cari dokumennya bahkan ada yang cari ke museum segala dan lembaga arsip, gitu-gitu,” paparnya.

Pada kesempatan lain, Putra Soekarno Guntur Soekarnoputra mengucapkan terima kasih atas pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Negarga. Menurutrnya, hingga saat ini masih terjadi upaya memperkecil peranan dan kehadiran Bung Karno. “Saya rasa dengan adanya penegasan dari Bapak Presiden yang tadi, proses de-soekarnoisasi jilid dua ini bisa kita redam dan dapat kita lawan dengan lebih kuat,” ujar Guntur. (*)

Reporter: JP Group

Tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional ialah:

1. Almarhum Dr. dr. H. R. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah.

2. Almarhum KGPAA Paku Alam VIII dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Almarhum dr. R. Rubini Natawisastra dari Provinsi Kalimantan Barat.

4. Almarhum H. Salahuddin bin Talabuddin dari Provinsi Maluku Utara, serta.

5. Almarhum K. H. Ahmad Sanusi dari Provinsi Jawa Barat.

Sumber : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/TK/Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2022.

batampos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memeriksa tiga terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir Polisi Yosua Hutabarat dalam persidangan Senin (7/11). Ketiganya adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. Bersama-sama mereka mendengarkan keterangan saksi yang diperiksa dalam sidang kemarin. Total ada lima orang saksi yang hadir.

Para saksi terdiri atas pengemudi ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadhan, dua orang petugas swab dari Smart Co Lab bernama Ishbah Aza Tilawah dan Nevi Afrilia, kemudian saksi dari PT Telekomunikasi Seluler bernama Bimantara Jayadiputro, dan saksi dari PT XL AXIATA bernama Viktor Kamang. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menggali beberapa hal. Salah satunya terkait dengan proses pengambilan dan pemindahan jenazah Yosua.

Kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa, Ahmad sebagai sopir ambulans menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 dirinya mendapat telepon dari call center kantornya, PT Bintang Medika. Telepon kali pertama berdering sekitar pukul tujuh malam. Tidak lama berselang, kantornya mengirimkan lokasi titik jemput atau titik ambil. Saat itu, dia belum mengetahui akan mengambil jenazah. Bahkan, dia belum tahu lokasi persis penjemputan tersebut.

Kejanggalan muncul saat mobil ambulans melintas di depan Rumah Sakit Siloam Duren Tiga. ”Ada orang tidak dikenal mengetok kaca mobil,” kata Ahmad. Orang tidak dikenal itu kemudian menjelaskan bahwa dia yang memesan ambulans. ”Langsung saya ikuti,” imbuhnya. Namun, saat hendak masuk Komplek Polri Duren Tiga, seorang petugas kepolisian yang dia sebut sebagai personel Provost menyetop laju ambulans yang dia kendarai.

Petugas itu lantas menanyai asal-usul serta tujuan Ahmad. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya mendapat perintah untuk menjemput di titik sesuai lokasi yang dikirimkan oleh kantornya. ”Saya kasih lihat ke anggota (Provost), ke petugasnya. Lalu kata beliau ya sudah mas nanti lurus saja, ikuti nanti diarahkan. Minta tolong rotator ambulans dan sirine semuanya dimatikan,” beber Ahmad menirukan arahan petugas tersebut.

Perintah mematikan rotator dan sirine ambulans menjadi kejanggalan berikutnya. Hal itu sekaligus menegaskan keterangan beberapa orang yang berada di sekitar lokasi penembakan namun tidak mendengar suara ambulans ke luar dan masuk Komplek Polri Duren Tiga. Lebih lanjut, Ahmad menyampaikan bahwa dirinya terus mengikuti arahan petugas yang tidak dia kenal dan tidak dia ingat namanya. Termasuk ketika dia diminta untuk menunggu di tempat kejadian perkara (TKP).

Sampai saat itu, Ahmad belum tahu yang akan dia bawa adalah jenazah. Dia masih mengira ada orang sakit yang butuh pertolongan. Namun, dia mengaku sempat kaget saat masuk ke dalam rumah. ”Karena ramai dan banyak juga kamera,” imbuhnya. Ahmad baru mengetahui yang akan dia bawa adalah jenazah setelah dipersilakan melakukan evakuasi. ”Saya langsung bilang yang sakit mana, Pak? Ikuti saja, mas lurus saja,” sambungnya.

Ahmad kemudian berjalan masuk melewati garis polisi, mendekati tangga. ”Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad, Yang Mulia,” ujarnya. Seingat dia, jenazah tersebut berlumuran darah. Kemudian wajahnya masih tertutup masker berwarna hitam. Karena sudah tahu akan membawa jenazah, dia meminta izin mempersiapkan kantong jenazah. Kemudian meminta bantuan petugas di lokasi penembakan untuk mengangkat jenazah tersebut.

Kepada saksi, Hakim Wahyu pun bertanya. ”Luka apa yang saudara lihat?”. Pertanyaan tersebut dijawab tegas oleh Ahmad. ”Hanya luka tembak, Yang Mulia,” imbuhnya. ”Tahu dari mana kalau itu luka tembak?” Hakim Wahyu kembali bertanya. Ahmad pun menjelaskan dia mengetahui itu luka tembak lantaran tampak lubang di bagian dada sebelah kiri. Setelah jenazah masuk ambulans, Ahmad langsung tancap gas menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Usai sidang, penasihat hukum Bharada E, Ronny Talapessy kembali menyampaikan permintaan agar pemeriksaan saksi-saksi untuk kliennya dipisahkan dari terdakwa lain. Mengingat Bharada E merupakan justice collaborator yang sudah berstatus terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). ”Kami (juga) tidak leluasa secara waktu untuk menggali keterangan saksi-saksi yang dihadirkan (karena sidang digabung dengan terdakwa lain),” ujarnya. Namun demikian, pihaknya tetap menghormati keputusan majelis hakim yang masih perlu penggabungan terdakwa dalam pemeriksaan saksi. (*)

Reporter: JP Group