batampos – Jacinda Ardern,42, Perdana Menteri (PM) Selandia Baru membuat pernyataan mengejutkan Kamis (19/1/2023). Dia mundur dari jabatannya, paling lambat awal Februari mendatang.

Ardern, sambil menahan air mata, mengatakan, lima setengah tahun terasa sulit baginya saat memimpin negara. Dia hanya manusia biasa yang perlu mundur. “Musim panas ini, saya berharap menemukan cara mempersiapkan diri. Tidak satu tahun, tapi dalam termin yang lain, karena itulah yang dibutuhkan tahun ini. Saya tak sanggup melakukannya lagi,” ujar Ardern dalam konferensi pers, siang ini.

BACA JUGA:
Indonesia – Selandia Baru Perkuat Kerjasama Pendidikan

Pernyataan pengunduran dirinya sudah diantisipasi Ardern. “Saya tahu akan ada banyak diskusi setelah keputusan ini. Satu-satunya sudut menarik yang akan Anda temukan adalah, setelah enam tahun menjalani beberapa tantangan besar, saya juga manusia,” ujarnya.

“Politisi juga manusia. Kami juga memberikan semua yang kami bisa, dan inilah saatnya. Dan bagi saya, inilah waktunya,” tambahnya.

Pemungutan suara Partai Buruh Selandia Baru yang berkuasa untuk pemimpin baru akan berlangsung Minggu (22/1/2023). Pemimpin partai akan menjadi perdana menteri sampai pemilihan umum berikutnya. Masa jabatan Ardern sebagai pemimpin akan berakhir paling lambat 7 Februari dan pemilihan umum akan diadakan pada 14 Oktober 2023 mendatang.

Ardern mengatakan dia yakin Partai Buruh akan memenangkan pemilihan mendatang.

Sementara itu,Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Grant Robertson, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh berikutnya.

Penerus Ardern sebagai pemimpin partai dan perdana menteri menghadapi ujian berat dalam pemilihan umum, dengan penurunan dukungan untuk Partai Buruh dan negara itu diperkirakan akan mengalami resesi pada kuartal berikutnya.

Jajak pendapat 1News-Kantar yang dirilis Desember 2022 lalu, memiliki jajak pendapat Partai Buruh sebesar 33 persen, turun dari 40 persen pada awal tahun. Itu berarti bahkan dengan mitra koalisi tradisional Partai Hijau, dengan jajak pendapat sebesar 9 persen, Partai Buruh tidak dapat memegang mayoritas.

Dalam pernyataannya, Ardern menyebutkan, pengunduran dirinya bukan karena pekerjaan yang sulit atau komentar terkait kepemimpinannya selama ini. Melainkan, ia memilih untuk bersama keluarga dan yakni masih banyak orang lain yang mampu memimpin setelah dirinya.

Ardern memiliki putri, Neve. Dia menyebutkan, telah menantikan waktu ini. Ketika Neve mulai bersekolah, dia akan mulai mengantarnya. Hadir sebagai ibu yang sebenarnya.

“Saya sudah menantikan untuk berada di sana ketika dia mulai sekolah tahun ini dan memberi tahu pasangan Clarke Gayford bahwa sudah saatnya menikah,” jelas Ardern.

Ardern mulai dikenal secara global sejak 2017 lalu. Dia menjadi politisi perempuan termuda pada usia 37 tahun. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, melakukan mutasi terhadap 223 orang perwira, termasuk Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Eko Margiyono. Hal ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/48/I/2023, tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI tertanggal 16 Januari 2023.

Dalam dokumen mutasi yang diperoleh Antara pada Kamis (19/1), Eko Margiyono dirotasi menjadi Komandan Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI, menggantikan Letjen Bambang Ismawan yang bertukar jabatan menjadi Kasum TNI.

Dalam surat keputusan itu, Panglima TNI juga menunjuk Laksamana Muda TNI Irvansyah menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

Jabatan itu sebelumnya dipegang Laksamana Muhammad Ali yang sejak 28 Desember 2022 dilantik Presiden RI Joko Widodo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).

Sementara jabatan Irvansyah sebelumnya, yakni Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III kini diduduki Laksamana Muda TNI Agus Hariadi yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).

Sedangkan Laksamana Muda Yayan Sofiyan dirotasi dari jabatan sebelumnya Kepala Staf Koarmada RI menjadi Pangkolinlamil. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Mantan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo tak terima divonis dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agus langsung menyatakan banding setelah mendengar vonis hakim.

Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar. Jika tidak dibayarkan, akan diganti dengan kurungan badan selama delapan bulan.

“Yang mulia majelis hakim, setelah memutus saya bersalah seperti yang disampaikan yang mulia majelis hakim, yang dalam pertimbangannya hampir 100 persen berdasarkan tuntutan dari penuntut umum serta mengesampingkan apa yang kami sampaikan dalam pledoi, fakta persidangan beserta bukti 100 persen tidak ada satupun yang dipertimbangkan, maka saya sangat keberatan dan saya menyatakan banding,” kata Agus dihadapan hakim dan juga jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/1).

Agus menjelaskan, alasan dirinya mengajukan banding karena menilai fakta hukum di persidangan dikesampingkan. Dia sangat kecewa dengan vonis hakim yang memutusnya bersalah, karena terbukti memberikan suap kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan anak buahnya.

“Fakta persidangan dan bukti yang kita sampaikan 100 persen ditolak dan tidak dipertimbangkan. Sangat mengecewakan,” ucap Agus.

Konsultan pajak perusahaan Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam ini juga menyesalkan dirinya dipidana denhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 5 miliar. Dia mengklaim, persidangan dirinya hanya berdasar pada satu orang saksi, Yulmanizar

“Itu masalah Rp 5 miliar, bayangkan tapi tidak ada bukti hanya omongan satu orang bagaimana, 185 kuhap satu orang saksi, bukan saksi. Tapi itu dikesampingkan sama sekali,” tegas Agus.

Sebelumnya, Agus Susetyo terbukti memberikan suap sebesar SGD 3,5 juta kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan anak buahnya. Karena itu, Agus divonis
dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Susetyo terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum,” ujar Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri membacakan amar putusan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama rua tahun dan denda sebesar Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dipidana dengan kurungan selama tiga bulan,” sambungnya.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada konsultan pajak perusahaan Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam itu untuk membayar uang pengganti senilai Rp 5 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

“Jika tidak bisa dibayarkan sesudah pidana berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat dilelang untuk jaksa. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dipidana dengan penjara delapan bulan,” tegas hakim.

Vonis ini terbilang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Agus sebelumnya dituntut dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Agus dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Agus juga tidak mengakui perbuatannya.

“Hal yang meringankan, terdakwa sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab kepada keluarganya, serta terdakwa bersikap sopan,” ucap hakim.

Agus terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf aUU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.     (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (19/1). Bendungan yang dibangun sejak 2016 ini memiliki kapasitas 26 juta meter kubik.

“Bendungan Kuwil Kawangkoan ini dibangun sejak 2016, artinya sudah lima setengah tahun, dibangun dengan anggaran Rp 1,9 triliun. Ini akan memiliki kapasitas tampung 26 juta meter kubik, dengan luas genangan 157 hektare,” kata Jokowi.

Kepala negara menyampaikan, tak hanya untuk keperluan irigasi lahan pertanian, Bendungan Kuwil juga bermanfaat untuk mereduksi banjir di wilayah Sulawesi Utara.

“Kalau enggak dihentikan di sini, airnya bisa lari dan bisa menyebabkan Manado banjir, seperti kita ingat pernah 2014 di Manado pernah banjir bandang,” ucap Jokowi.

Selain itu, bendungan ini juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Jadi Bendungan Kuwil ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang menghasilkan tenaga listrik 2 kali 0,70 megawatt. Meskipun kecil, tetapi bisa menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro,” pungkas Jokowi.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Harga minyak turun sekitar 1 persen pada hari Rabu atau Kamis waktu Indonesia, imbas kekhawatiran tentang kemungkinan resesi Amerika Serikat (AS) yang melebihi optimisme bahwa pencabutan pembatasan Covid-19 oleh Tiongkok akan mendorong permintaan minyak mentah.

Mengutip Reuters, Brent berjangka turun 94 sen atau 1,1 persen menjadi USD 84,98 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 70 sen atau 0,9 persen menjadi menetap di USD 79,48.

Harga minyak turun karena komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve (Fed) AS yang memicu kekhawatiran bank sentral yang kemungkinan tidak akan menghentikan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Pasar pada awalnya bereaksi positif terhadap data AS di tengah harapan The Fed yang akan melonggarkan kenaikan suku bunga. Namun, Presiden Fed St. Louis James Bullard dan Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan suku bunga masih perlu naik melampaui 5 persen untuk mengendalikan inflasi.

Microsoft Corp mengatakan akan melakukan PHK 10.000 pekerjaan dan bakal mengeluarkan biaya USD 1,2 miliar. Ini dilakukan karena perusahaan bersiap menghadapi potensi resesi.

“Penjualan mengalami pelemahan, dan penurunan tajam dalam produksi industri dan kabar yang menunjukkan akan lebih banyak pemutusan hubungan kerja menambah kekhawatiran bahwa AS sudah berada dalam resesi,” kata analis di ING.

Sementara itu, mendukung harga minyak di awal sesi, Tiongkok melaporkan data ekonomi yang mengalahkan perkiraan setelah negara tersebut mulai memutar kembali kebijakan nol-Covid pada awal Desember.

Menurut Badan Energi Internasional (IEA), pencabutan pembatasan Tiongkok akan meningkatkan permintaan minyak global ke rekor tertinggi pada tahun ini. Sementara sanksi batas harga terhadap Rusia dapat mengurangi pasokan.

Rystad Energy, seorang konsultan, mengatakan efek sanksi terhadap ekspor minyak mentah Rusia setelah 1,5 bulan embargo Uni Eropa dan pembatasan harga G7 tidak separah yang diperkirakan beberapa orang.

Rystad mengatakan, kerugian sekitar 500.000 barel per hari dan India juga Tiongkok akan tetap menjadi pembeli utama minyak mentah Rusia. Analis memperkirakan penarikan stok minyak mentah AS sekitar 600.000 barel pekan lalu dapat memberikan dukungan terhadap harga. (*)

Reporter : JP GROUP

ILUSTRASI: Acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di Hotel Mercure Pontianak, Kalbar, Rabu (18/1). (Istimewa)batampos- KUHP baru untuk menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda telah resmi diundangkan. Disetujui oleh DPR pada 6 Desember 2022, KUHP baru masuk ke lembar negara pada 2 Januari 2023 sebagai UU Nomor 1/ 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Dr R Benny Riyanto SH MHum CN, tenggang waktu tiga tahun jelang diberlakukan, KUHP nasional harus gencar disosialisasikan. Pembentuk KUHP ini layak diapresiasi sebagai pembaruan norma dan sistem hukum pidana nasional. Menurutnya, KUHP nasional ini sangat futuristik; karena memuat norma yg dapat menjangkau kebutuhan hukum di masa yg akan datang. Contohnya pada Pasal 188 diatur bahwa yang bisa diancam pidana bukan hanya mereka yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi juga paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.

“Jadi yang dimaksud ‘paham lain’ tersebut bisa diartikan paham ideologi apapun yg bertentangan dengan Pancasila pada saat ini maupun yg akan datang. Ini termasuk hal baru yang perlu kita apresiasi, di mana dalam KUHP WvS (peninggalan kolonial Belanda) tidak ada,” papar Prof Benny di sela acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di Hotel Mercure Pontianak, Kalbar, Rabu (18/1).

KUHP nasional ini, lanjutnya, juga mencantumkan rumusan tindak pidana baru, asli Indonesia yang lain, seperti tindak pidana seseorang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib yang dapat mencederai orang lain, sehingga dapat menimbulkan tindak pidana baru (penipuan, pemerasan). Juga tindak pidana yang terkait kumpul kebo atau kohabitasi.

“Walaupun diatur bersamaan dengan perzinahan, tapi ini tindak pidana asli Indonesia karena istilah ‘kumpul kebo’ hanya dikenal di negara kita, dan ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan budaya bangsa kita,” ujar Prof Benny.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Topo Santoso SH MH, KUHP baru mengandung banyak kelebihan. Antara lain lebih mencerminkan nilai dan norma Indonesia sebagai negara berdaulat serta lebih sesuai dengan zaman modern. Hal ini karena KUHP baru ini disusun oleh bangsa sendiri di era modern yang sudah sangat jauh berkembang dibanding saat KUHP kolonial disusun seratusan tahun lalu. Contoh sederhananya, KUHP lama sebenarnya masih menggunakan bahasa Belanda dan diberlakukan di Indonesia dalam beberapa versi terjemahan.

“Kita memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibanding KUHP lama buatan kolonial, dimana sekarang menggunakan bahasa Indonesia. KUHP baru ini juga lebih jelas dalam berbagai hal, lebih sistematis, dan telah mengadopsi berbagai perkembangan teknologi informasi, ekonomi, budaya, dan masyarakat,” jelas Prof Topo lewat keterangan tertulisnya, Kamis (19/1).

Dengan berbagai kelebihan itu, menurut Prof Topo, KUHP baru bisa lebih menjamin keadilan. “Itu diharapkan lebih menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat, penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan praktisi hukum. Tapi dengan syarat harus segera dipelajari dan dipahami,” jelasnya.

Pembicara lain dalam sosialisasi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang, Prof Dr Pujiyono SH MHum, menyatakan KUHP baru ini hendaknya menjadi kebanggaan nasional, karena merupakan produk semangat ingin melepaskan diri dari penjajahan.

“KUHP lama yang notabene nilainya berbeda dengan kita, sekarang kita rombak, kita buat KUHP yg sesuai dengan jiwa dan ruh kita. Tentunya ini jadi kebanggaan kita. Kalau selama ini mengusung individualisme, liberalisme, sekarang kita susun dalam konteks munodualisme Bangsa Indonesia,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi KUHP di Pontianak digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (FH Untan) bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI). Dekan FH Untan, Sri Ismawati mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dimana kali ini bentuknya adalah informasi terkait materi KUHP.

“Ini salah satu cara kami memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para civitas akademika. Karena ini merupakan materi penting dan perlu disegerakan, sebab pemberlakuannya tiga tahun yang akan datang kalau dihitung tidak lama lagi. Sehingga perlu sosialisasi lewat forum seperti ini,” tutur Sri Ismawati.

Sri menyebut, para peserta menyambut baik dan sangat antusias dengan sosialisasi KUHP ini. Menurutnya, dengan dihadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya juga memberikan pemahaman kepada para peserta yang hadir.

“Karena akhirnya kita tahu di dalam forum ini, bahwa dalam proses penyusunannya, KUHP ini memang diwarnai berbagai pandangan yang berbeda, kemudian berhasil disatukan. Dari hadirnya narasumber pun menjadi jelas akan ketidakpahaman, serta lebih terbuka,” ungkapnya.

Sementara perwakilan MAHUPIKI Pontianak, SY Hasyim menuturkan, kegiatan ini sekaligus untuk meminimalisir kesalahpahaman yang terhadi di tengah masyarakat, di lapangan atau media sosial. Dengan sosialisasi yang baik, KUHP akan dipahami dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah masyarakat.

“Dengan sosialisasi ini tentunya akan membuat kita memahami secara utuh apa yang dirumuskan dalam KUHP. Sehingga kita tidak lagi ambivalensi dalam menyikapi KUHP,” kata SY Hasyim. (*)

Reporter : JP GROUP