batampos – Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe bisa terjerat Undang-Undang Antiterorisme, jika memang ada aliran uang ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). DPR dalam hal ini, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait munculnya isu aliran uang korupsi Lukas Enembe ke kelompok teroris Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kami mendukung pengusutan hal tersebut. Kalau memang ada bukti aliran dana hasil Tipikor ke OPM, maka yang bersangkutan tidak hanya dijerat UU Tipikor tapi juga UU Anti Terorisme,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (16/1).

Meski demikian, Habiburokhman meminta KPK untuk terlebih dahulu fokus pada proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi, yang merupakan delik awal kasus yang menjerat Lukas. Kemudian, KPK bisa mengembangkan aliran korupsi yang dilakukan Lukas.

“Baiknya KPK maksimalkan dahulu penyidikannya, cari dulu bukti-buktinya yang lengkap, baru kemudian diumumkan lewat media. Publik juga jangan terlalu banyak berasumsi, takutnya ada penghilangan alat-alat bukti,” ucap Habiburokhman.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya menyatakan, pihaknya saat ini belum akan menelusuri aliran dana korupsi Lukas Enembe ke KKB. Sebab, KPK masih berfokus mengusut adanya penerimaan suap dan gratifikasi kepada Lukas.

“KPK saat ini hanya akan berfokus untuk melakukan pemeriksaaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka LE,” ujar Ghufron dikonfirmasi, Minggu (15/1).

Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini membuka setiap kemungkinan tersebut. KPK akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya jika ditemukan adanya bukti aliran uang korupsi Lukas Enembe ke KKB.

“Sedangkan jika dalam pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana lain tentu KPK akan menindaklanjuti kepada pihak yag berwenang,” ungkap Ghufron.

Dugaan ini muncul setelah penangkapan Lukas Enembe mendapat pembelaan dari KKB di Papua. Juru bicara kelompok teroris Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom menyebut, Lukas Enembe diperlakukan seperti kriminal.

KPK kini telah menahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah Lukas berhasil ditangkap tim penyidik lembaga antirasuah, pada Selasa (10/1) lalu.
KPK menetapkan Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikaso. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.

Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.

Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahun anggaran 2022. Dari 224.518 pendaftar, 75.083 peserta dinyatakan lolos.

“Malam ini proses seleksi administrasi selesai. Setelah sidang pleno, ditetapkan ada 75.083 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi,” kata Sekjen Kemenag, Nizar di Jakarta, Senin (16/1).

Nizar mengatakan, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah mereka yang memenuhi syarat administrasi sesuai dengan Pengumuman Nomor P-6072/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.

“Kami umumkan daftar nomor registrasi dan nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Adapun yang tidak tercantum dalam pengumuman, berarti telah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi,” jelas Nizar.

“Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan dari tanggal 16 sampai 18 Januari 2023 melalui akun masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id,” sambungnya.

Nizar mengingatkan, masa sanggah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen, mengunggah ulang dokumen, dan tidak juga untuk menambah informasi. Masa sanggah juga tidak untuk mengunggah dokumen yang salah dan tidak untuk memperbaharui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun.

“Panitia Seleksi CPPPK dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Hasil sanggah akan diumumkan pada 26 Januari 2023,” tukasnya.

Sementara itu, Kepal Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Nurudin menambahkan, seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, wajib mengikuti tahapan selanjutnya. Tahapan tersebut adalah Seleksi Kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan Tes Moderasi Beragama dengan CAT. Untuk kartu Tanda Peserta Ujian pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat dicetak melalui laman https://sscasn.bkn.go.id setelah hasil sanggah diumumkan.

“Waktu, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan CAT akan diumumkan kemudian pada laman https://kemenag.go.id,” katanya.

Seluruh pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau pelamar diberhentikan sebagai PPPK.

“Keputusan panitia bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat. Seluruh proses pelaksanaan seleksi CPPPK Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

Demam lato-lato sedang melanda Indonesia. Sejak akhir 2022. Begitu cepat dan masifnya. Kini pun, tak ada sejengkal wilayah di negeri ini, yang sepi dari bunyi ”tek-tek-tek, etek, etek-etek”. Bunyi khas itu menguar dari lato-lato yang dimainkan anak-anak hingga orang dewasa.
Bagi generasi ’60-an atau ’70-an, lato-lato bukan barang baru. Begitu mendengar suara lato-lato, kenangan mereka langsung melayang ke masa lalu. Ketika itu, saat masih anak-anak atau muda, mere-ka juga memainkan permainan berupa dua bandul yang terikat tali tersebut. Saat itu permainan lato-lato sama semaraknya seperti sekarang.

Bedanya, dulu semua orang menikmati lato-lato. Yang memainkan maupun yang melihat dan mendengar sama-sama terhibur. Tidak ada yang protes –seperti saat ini. Kini mulai muncul gerakan penolakan. Ada beberapa pihak yang meminta lato-lato dilarang. Dalihnya, lato-lato dianggap mengganggu ketenangan masyarakat. Juga membahayakan.

Sampai-sampai, salah satu stasiun televisi arus utama, awal pekan lalu, melakukan framing bahwa lato-lato adalah permainan yang mengganggu dan berbahaya. Dilengkapi dengan komentar dua orang (salah satunya bersongkok putih). Mereka mengaku terganggu dengan suara lato-lato. Apalagi ketika anak-anak memain-kannya di saat orang sedang menjalankan ibadah.

Beberapa wajah anak dengan dahi memar dan benjol juga ditampilkan di layar televisi. Lengkap dengan narasi dramatisnya. Cuma, ada yang kurang masuk akal dari salah satu tayangan itu. Yakni ketika seorang ibu sedang menggunting tali lato-lato yang melilit leher anak perempuannya. Sampai adegan tersebut berakhir, saya tidak berhasil menemukan jawaban pasti pertanyaan ini: bagaimana cara si anak perempuan itu memainkan lato-latonya ya? Kok bisa sampai melilit lehernya. Umumnya, lato-lato kan dimainkan dengan posisi tangan kanan atau kiri sejajar dengan pusar. Bukan di sekitar wajah atau bahkan leher!
Tidak bisa dimungkiri, lato-lato memang bisa menimbulkan cedera. Sama dengan jenis permainan lainnya. Tapi, itu tidak serta-merta bisa dijadikan alasan pembenar untuk melarang lato-lato. Harus diakui dengan jujur, di balik sedikit kelemahannya, ada banyak manfaat dari permainan lato-lato. Di antaranya melatih keseimbangan dan fokus yang memainkannya.

Dan, dampak paling besar yang dirasakan banyak orang tua adalah: anak-anak jadi lupa main gawai dan ponsel pintar. Ketika lato-lato belum viral, anak-anak suntuk dengan gawai dan ponselnya. Tapi, sekarang, mereka lupa pada gawai dan ponselnya. Untuk sekian jam, mereka lebih asyik memainkan lato-lato. Baik ketika sendirian di rumah maupun saat bermain lato-lato berjemaah. Bersama teman-teman sepermainan.

Melihat manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, sangat tidak bijak melarang lato-lato yang sedang ngetren. Bila dianggap membahayakan, lebih baik dilakukan perbaikan pada bagian yang dianggap membahayakan. Misalnya, material bandulnya harus terbuat dari bahan yang tidak gampang pecah. Tali pengikat bandulnya harus terkuat. Lalu, yang penting juga, ajek dilakukan sosialisasi tentang tutorial memainkan lato-lato yang benar.

Wa ba’du. Di tahun politik ini, kemunculan kembali lato-lato bisa jadi bukan sebuah kebetulan. Tapi menjadi sebuah kebutuhan. Secara filosofis, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari lato-lato. Dengan begitu, lato-lato bukan lagi sekadar bunyi ”tek-tek-tek, etek-etek-etek”.

Ada pesan moral di balik bunyi khas yang disebabkan benturan dua bandul lato-lato. Pencipta lagu Ayong Laros pernah menulis lagu berbahasa Osing Banyuwangi: Etek-etekan. Lagu itu ditulisnya pada 2000-an. Ketika etek-etek –demikian orang Banyuwangi menyebut lato-lato– lagi booming di Bumi Blambangan. Lagu tersebut dinyanyikan penyanyi cilik (ketika itu) Banyuwangi Pradana Dieva, yang kini menjadi penyanyi top Indonesia de-ngan nama panggung Danang. Di akhir lagu, ada pesan moral bagus sekali diselipkan Ayong.

Aja sampek rika kaya etek-etekan dienggo memenangan gentus-gentusan. Mumpung-mumpung goleto kepinteran, aja sampek rika cakar-cakaran

Kita harus terus menjaga kerukunan. Jangan sampai seperti etek-etek alias lato-lato, yang mudah diadu domba (dienggo memenangan gentus-gentusan). Selagi ada waktu luang, sebaiknya kita gunakan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Agar tidak gampang salah paham. Karena salah paham akan menyulut pertengkaran (aja sampek rika cakar-cakaran).
Pesan itu sangat pas untuk kondisi sekarang. Di tahun politik ini, akan banyak kepentingan yang bermain. Entah itu para caleg maupun capres-cawapres. Atau, malah, pihak-pihak di luar keduanya. Belajar dari pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya, politik adu domba masih akan menjadi primadona. Untuk ”melumpuhkan” lawan politik. Isu-isu liar senga-ja digelindingkan agar masyarakat gaduh. Saling berbenturan. Persis seperti lato-lato.

Apalagi, politik adu domba kini punya koloseum megah bernama medsos. Selama setahun ke belakang, para gladiator politik akan memainkan politik lato-lato. Mengadu domba masyarakat, terutama yang belum melek politik. Persis seperti ketika dua bandul lato-lato dibenturkan. Tek-tek-tek, etek-etek-etek. (*)

Oleh:
SAMSUDIN ADLAWI
Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi, pemuisi

DINDING putih itu diberi garis dengan kuas bercat hitam. Garis tersebut membentuk persegi. Semua isi Pancasila langsung ditulis di situ. Memasuki sila kelima, warna cat diganti.
Cat merah digoreskan untuk menulis ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di sisi kanan, dilukis wajah yang tampak muram.

”Ini adalah sindiran. Sila kelima ini sulit diterapkan di Indonesia. Keadilan belum merata,” kata Dimas Dapeng Mahendra saat ditemui Jawa Pos (grup Batam Pos) di gedung Dewan Kesenian Malang (DKM), Kota Malang, pada Selasa (10/1/2023) lalu.

Dapeng adalah koordinator aksi ”Menyerang Kota”, tema pameran yang digelar di gedung DKM pada 9–11 Januari lalu. Pameran itu digagas komunitas street art asal Malang, Scooby-doo. Sebuah bentuk protes karena tidak diterapkannya sila kelima dalam penanganan tragedi Kanjuruhan yang merenggut 135 nyawa.

Para anggota Scooby-doo terdiri atas puluhan seniman lintas bidang. Ada lukis, grafiti, dan mixmedia di antaranya. Mereka aktif berkegiatan sejak 2020. Ide

”Menyerang Kota” itu berawal dari kekesalan Dapeng. Dua kali dia ikut aksi Aremania turun ke jalan: menuntut #UsutTuntas tragedi Kanjuruhan. Bukannya puas, dia malah geregetan.

”Apa yang kami tuntut kok kayaknya tidak didengar. Wes gak onok kepastian, demo yo mbarai embong macet, akeh sing protes (Sudah tidak ada kepastian, demo juga bikin jalan macet, banyak yang protes),” beber pria 40 tahun itu.

Dari situlah dia memiliki ide untuk bersuara dengan cara lain. Dia mengumpulkan anggota komunitasnya. Termasuk seniman street art lain di Malang. Mereka memilih menyuarakan kritik dan protes melalui karya seni.

”Persiapan hanya tiga pekan. Alhamdulillah ada 20 seniman yang ambil bagian,” ujar Dapeng.
Beragam karya dipamerkan. Mulai poster, lukisan, grafiti, hingga mixmedia. Semua dipajang dalam dua ruangan yang berbeda.

Dua ruangan tersebut punya ukuran yang sama: 8 x 8 meter. Tema universal ada di ruang pertama. Karya seni yang dipajang adalah gambaran umum soal tragedi Kanjuruhan.
Di pojok sisi barat, ada mixmedia yang digantung. Kayu-kayu bekas disusun seperti jam dinding. Di bagian atas, ada tulisan 1312. ”Itu adalah kode ACAB. Bentuk protes kepada polisi,” beber Dapeng.

Di bagian tengah, ada angka 135. Jumlah korban tragedi Kanjuruhan. Di bawahnya, ada stiker: fragile, handle with care. ”Apa maknanya? Itu adalah sindiran kepada para penegak hukum kita. Bahwa kasus ini itu fragile atau rentan. Jangan dikerasi, nanti takut ada apa-apa,” katanya.

Artinya, perkembangan penanganan hukum terkait tragedi Kanjuruhan sangat sensitif. Padahal, di sisi lain, lanjut pria yang punya nama panggung Dapeng Gembiras itu, ada 135 korban nyawa.

Di sisi timur, ada foto-foto yang ditempel. Ukurannya kecil, 10 x 15 sentimeter. Dijejer dengan berbagai artikel lawas sejak awal 2000-an. Total ada 30 foto dan artikel yang dipajang. Semua menceritakan soal laga derbi Jawa Timur: Arema vs Persebaya.

Semua koleksi itu milik Arief Wibisono. Dalam salah satu foto lawas yang diambil di Stadion Gajayana, Kota Malang, ada suporter yang mencoba turun. Pihak keamanan menyemprotkan air dari mobil pemadam kebakaran. Dari situ, Bison, sapaan akrab Arief Wibisono, mulai sadar.

”Bahwa dulu (pengamanan suporter) pakai air. Sekarang pakai gas air mata. Ini seperti sebuah kemunduran,” terang Bison.

Di bagian poster, ada foto personel kepolisian. Dia memegang senapan gas air mata. Wajahnya tampak jelas. Di bawahnya diberi tulisan ”Man of the match of brutality”.

Personel kepolisian itulah, kata Dapeng, yang membuat sila kelima tadi susah diterapkan. Sampai saat ini, dia tidak ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, wajahnya terpampang jelas.
Di antara poster dan lukisan tengkorak kuning, dinding dibiarkan memutih. Di bawahnya, ada 26 abjad dari kayu. Ada tinta warna-warni di sampingnya.

”Itu adalah dinding kreasi. Pengunjung bisa menulis unek-unek apa saja di dinding tersebut,” beber Dapeng.

Sudah ada beberapa cap di tembok: freedom, #UsutTuntas, hingga 135 nyawa. Anas Fadhil, salah seorang pengunjung, turut memberikan cap di tembok itu.

”Selama ini (protes) yang kami tahu hanya demo dan turun ke jalan. Ternyata ada perspektif lain yang bagus untuk mengkritik, yaitu mela-lui seni,” kata mahasiswa semester III Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya itu.

Dapeng memastikan aksi ”Menyerang Kota” tidak akan diam di tempat. ”Seni itu bisa dilakukan di jalan-jalan. Kami bisa saja melanjutkan protes melalui seni di luar sana,” ujar pria asli Sawojajar, Kota Malang, itu.

Dapeng memamerkan karya miliknya yang dipajang di ruangan dua gedung DKM. Dia memanfaatkan besi bekas pemancar parabola.

Dia menggambar air mata berwarna merah. Di bawahnya, ada tengkorak dan bunga mawar. Lalu, ada tulisan: Memberontaklah selagi muda. ”Kalau merasa masih muda, ayo bergerak. Bisa dengan cara apa pun. Kalau sudah tua, kan waktunya untuk tobat,” seloroh pria kelahiran 9 September 1982 itu.

Pameran tidak hanya memajang karya seni. Malamnya ada aksi teatrikal. Setidaknya ada enam orang yang bermain teater di gedung DKM. Setiap aksi menyelipkan soal protes tragedi Kanjuruhan.

”Kalau malam, kan pengunjung tambah banyak. Aksi teatrikal ini kami lakukan untuk menyampaikan bagaimana perkembangan (hukum) tragedi Kanjuruhan,” kata Dapeng.

Dapeng tidak tahu apakah aksi tersebut bisa sampai ke telinga para pemangku jabatan. Setidaknya dia dan kawan-kawan sudah mencoba. Satu hal yang dia yakini dan itu disampaikan dalam banner yang ditulis dan dipajang di gedung dua DKM: Semua kejahatan pasti akan terbongkar! (*/c19/ttg)

Reporter : BAGUS PUTRA PAMUNGKAS