batampos – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut harga minyak goreng curah yang sempat melambung mengalami penurunan setelah dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri perdagangan.

“Saat saya ditunjuk sebagai menteri perdagangan harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp16.400 per liter, saat ini harganya telah turun hingga 16,46 persen di bawah Rp14.000 per liter,” kata Menteri Zulkifli saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III DIY di Jogjakarta, Kamis (27/10).

Berdasarkan pantauan Kemendag, kata Zulkifli, harga kebutuhan pokok relatif stabil bahkan menunjukkan tren penurunan, sementara minyak goreng tercatat telah mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut.

Ia menuturkan penurunan harga minyak goreng di Tanah Air turut didorong terlaksananya program Minyak Kita yang telah ia luncurkan bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk DIJ.

“Saat saya mengunjungi Pasar Wates di Kulon Progo, Agustus lalu, Minyak Kita sudah saya temui di pasaran, untuk itu saya ucapkan apresiasi tertinggi bagi teman-teman yang sigap melakukan program stabilisasi harga demi memberikan harga bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar dia.

Tidak berhenti pada Program Minyak Kita, Zulkifli kemudian memberikan penugasan pada Perum Bulog untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dan mengoptimalkan pelaksanaan Program KPSH beras medium untuk menstabilkan harga beras.

“Selanjutnya menugaskan Bulog untuk meneruskan program pemberian bantuan kedelai hingga Desember 2022 mendatang, juga jagung guna meringankan beban pengrajin tahu, juga tempe di tengah kenaikan harga kedelai dunia yang lumayan tinggi,” kata dia.

Zulkifli menuturkan, lonjakan harga minyak goreng serta komoditas pokok lainnya sebelumnya dipicu meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat setelah kasus Covid-19 melandai sehingga permintaan tinggi. Peningkatan permintaan dunia, kata dia, berdampak pada kenaikan harga komoditas dalam skala global dibandingkan sebelum pandemi.

“Terjadi kenaikan signifikan pada harga dunia untuk gandum, kedelai, sapi bakalan, gula bahkan paling besar terjadi kenaikan pada komoditas CPO,” ujar dia.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Menjaga stabilitas ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dan barang-barang peting merupakan prioritas utama pemerintah karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat kita,” kata dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang berada di titik rendah membuat para mantan Kapolri merasa khawatir. Kemarin (27/10) tujuh mantan Kapolri menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka memberikan masukan untuk menuntaskan rentetan masalah yang dihadapi Korps Bhayangkara tersebut.

Tujuh mantan Kapolri itu adalah Jenderal (pur) Da’i Bachtiar, Jenderal (pur) Sutanto, Jenderal (pur) Timur Pradopo, Jenderal (pur) Roesmanhadi, Jenderal (pur) Chairuddin Ismail, Jenderal (pur) Bambang Hendarso Danuri, dan Jenderal (pur) Badrodin Haiti.

Da’i Bachtiar menuturkan, para mantan Kapolri ini memberikan dorongan spirit kepada Kapolri. Diharapkan, Kapolri tabah dan berpikir rasional dalam menghadapi situasi terkini. ”Perlu langkah konkret agar masyarakat merasakan apa yang dijalankan Polri,” tuturnya.

Ada sejumlah masukan yang disampaikan. Salah satunya, pelayanan Polri dari tingkat terendah hingga teratas perlu dievaluasi. Bahkan, perlu ada re-evaluasi terhadap standard operating procedure (SOP). ”SOP yang sudah ada perlu dikaji kembali, mengapa sampai masyarakat tidak puas,” ujar Da’i.

Misalnya, penanganan laporan masyarakat. Lamanya laporan itu direspons Polri perlu diketahui. ”Intinya, perbaikan SOP itu jangka pendeknya. Tentu ada jangka panjangnya,” jelasnya.

Untuk jangka panjang, salah satunya adalah dukungan anggaran dan fasilitas operasional. Dia menegaskan, hal itu juga menentukan upaya pelayanan maksimal terhadap masyarakat. ”Kalau tidak ada anggaran yang cukup, bagaimana?” tanya Da’i.

Dia mengakui, perbaikan kultur di internal kepolisian butuh waktu yang tidak pendek. Hal tersebut tidak hanya bergantung kepada kepolisian, tetapi juga lingkungannya. Yakni, masyarakat. ”Jadi, butuh dukungan masyarakat,” ungkapnya.

Setelah ketujuh mantan Kapolri bertemu dengan Kapolri, diharapkan pada akhir tahun kepercayaan publik terhadap Polri lebih baik. ”Semoga begitu, ya. Polri sedang mengalami masalah yang cukup berat,” tuturnya.

Sidang Kasus Sambo

Salah satu yang menggerus kepercayaan publik terhadap kepolisian adalah kasus pembunuhan yang diduga dilakukan Ferdy Sambo. Kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menyelenggarakan sidang untuk kasus obstruction of justice yang merupakan rangkaian kasus Sambo.

Dua terdakwa dihadirkan dalam sidang tersebut. Yaitu, Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombespol Agus Nurpatria. Terdapat tujuh saksi yang dihadirkan. Di antaranya, dua petugas satpam Kompleks Duren Tiga Abdul Zapar dan Marjuki. Lalu, empat anggota Polri, yakni Aditya Cahya, Tomser Kristianata, Munafri Bahtiar, dan Ari Cahya Nugraha. Serta seorang buruh harian lepas bernama Supriyadi.

Dalam sidang yang berlangsung sejak pukul 10.00 itu, ada sejumlah kejadian yang menonjol. Khususnya terkait dengan upaya membuktikan terjadinya perusakan barang bukti berupa rekaman CCTV. Misalnya, saat AKBP Aditya Cahya menjadi saksi. Dia menceritakan di depan majelis hakim bahwa dirinya mendatangi rumah dinas Sambo di Duren Tiga sejak hari kejadian Jumat (8/7). Aditya datang karena dipanggil Ferdy Sambo melalui sambungan telepon. ”Saat itu saya melihat Pak Sambo. Wajahnya menunjukkan kemarahan. Dia sedang merokok di teras rumah,” katanya.

Lantas, Sambo mengajaknya masuk dan melihat sudah ada seseorang yang tergeletak di dekat tangga. Yang kemudian disebutkan Sambo sebagai Brigadir Yosua. ”Pak Sambo menyebut Yosua ini melakukan pelecehan ke Ibu Putri. Lalu, terjadi tembak-menembak dengan Richard,” jelasnya.

Yang menarik, jaksa memperdalam keterangan Aditya terkait dengan CCTV di dalam rumah dinas yang mengarah ke tangga. CCTV tersebut potensial merekam kejadian di dalam rumah. ”Saya sempat mendengar dari Pak Sambo bahwa CCTV di dalam rumah itu tidak berfungsi atau mati,” ujarnya.

Dia mengaku tidak tahu alasan dipanggil Sambo ke rumah dinas tersebut. Setelah itu, sama sekali tidak ada perintah Sambo terhadapnya. ”Hanya, saat Minggu, saya ditelepon Pak Hendra Kurniawan untuk meminta orang datang ke Duren Tiga. Tapi, saya sedang berada di Bali. Saya arahkan anggota AKP Irfan Widyanto untuk ke Duren Tiga,” terangnya.

Namun, Aditya mengaku tidak tahu perintah yang diberikan terhadap Irfan Widyanto. Menurut dia, belakangan barulah Irfan melaporkan diminta mengganti DVR CCTV di pos sekuriti Duren Tiga. ”Saya merespons dengan waduh. Lalu, disebutkan Irfan bahwa DVR diberikan ke Pak Chuck dan diserahkan ke penyidik Polres Metro Jaksel,” jelasnya.

Hakim lantas meminta pendapat dari terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan mengenai ada tidaknya keberatan dalam keterangan saksi tersebut. Bukannya menjawab keberatan atau tidak, Hendra malah curhat bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang mengambil DVR dan mengopinya. Semua dilakukan hanya karena diperintahkan Sambo. ”Itu prinsipnya,” katanya.

Kejadian menarik lainnya saat anggota Polri Tomser Kristianata dan Munafri Bahtiar memberikan kesaksian. Mereka merupakan anak buah AKP Irfan Widyanto yang menemani saat diperintahkan Kombespol Agus Nurpatria untuk mengganti DVR CCTV.

Tomser dan Munafri memberikan kesaksian yang sama terkait dengan instruksi kepada AKP Irfan. Tomser saat itu melihat Agus merangkul Irfan dan menunjukkan posisi CCTV. CCTV itu berada di dekat lapangan basket yang mengarah ke rumah dinas Sambo. ”Lalu, saya mendengar Pak Agus memerintah Irfan untuk mengambil dan mengganti DVR,” terangnya.

Setelah kesaksian keduanya, hakim bertanya kepada terdakwa apakah keberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Saat itu terdakwa Kombespol Agus Nurpatria mengaku tidak memerintahkan pengambilan dan penggantian DVR CCTV. ”Tapi, saya minta dicek dan diamankan,” ujarnya kepada majelis hakim. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menuntut penambahan pasal kepada para tersangka, menolak rekonstruksi yang telah dilakukan Polda Jatim, dan meminta eksekutor tembakan gas air mata segera dirilis. Itulah sebagian dari total sembilan poin tuntutan yang disuarakan Aremania terkait dengan tragedi Kanjuruhan dalam aksi turun jalan kedua mereka di Kota Malang kemarin (27/10).

Ganis Rumpoko, salah seorang Aremania yang ikut aksi kemarin, menyatakan bahwa sembilan tuntutan tersebut harus dijalankan (selengkapnya lihat grafis). Sembilan tuntutan itu pula yang menjadi alasan Aremania melakukan long march dari Alun-Alun Kota Malang menuju Balai Kota Malang.

”Jika tidak digubris, Aremania akan melakukan aksi lanjutan. Akan tetap turun ke jalan sampai tragedi Kanjuruhan ini diselesaikan dengan tuntas,” kata Ganis ketika dihubungi Jawa Pos kemarin.

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu seusai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menelan korban 135 nyawa. Itulah tragedi terburuk terkait dengan lapangan hijau di tanah air sekaligus tragedi sepak bola dengan jumlah korban jiwa terbanyak kedua di dunia. Sudah enam tersangka ditetapkan dan keenamnya sekarang ditahan di Mapolda Jatim di Surabaya.

Mengenai penambahan pasal untuk tersangka, Aremania melihat pasal-pasal yang diterapkan saat ini kurang menggigit. Polisi menjatuhkan Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian korban terhadap para tersangka. Namun, sebagaimana yang dilaporkan Jawa Pos Radar Malang, dalam orasi secara bergantian, Aremania menginginkan penambahan dua pasal untuk para tersangka.

”Enam tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tahanan diproses hukum seadil-adilnya. Dan, menuntut penambahan Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana,” ujar seorang di antara mereka saat membacakan kesembilan tuntutan. Pasal 338 KUHP berbunyi: barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 340 KUHP berbunyi: barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Perihal menolak rekonstruksi di Mapolda Jawa Timur pekan lalu, dalam orasinya, Aremania menyatakan bahwa rekonstruksi itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sebab, dalam rekonstruksi tersebut dibantah adanya penembakan gas air mata ke arah tribun.

Padahal, sebagaimana yang disampaikan dalam orasi, sesuai dengan bukti video dan foto yang beredar, memang benar adanya penembakan gas air mata ke arah tribun. Aremania juga menuntut eksekutor penembakan dirilis atau ditunjukkan ke publik. Tidak hanya dirilis, Aremania juga meminta mereka diadili.

Aksi sejak pukul 10.19 sampai pukul 13.00 itu berlangsung tertib. Malah, seusai aksi, ada komando untuk mengambil sampah yang ditinggalkan.

Dalam kesempatan kemarin, ribuan Aremania yang melakukan aksi ditemui Wali Kota Malang Sutiaji. Sutiaji siap mendukung gerakan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Dia menegaskan dalam waktu dekat berkirim e-mail kepada pihak-pihak terkait. Mulai kepolisian, PSSI, sampai pemerintah pusat.

Sutiaji menuturkan, tragedi Kanjuruhan tidak boleh dipandang sebelah mata atau diremehkan. ”Satu nyawa saja sudah sangat mahal. Apalagi 135 nyawa,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Aremania, Aremania Menggugat, juga akan berkirim surat ke beberapa lembaga. ”Kami butuh pihak-pihak eksternal ikut mengawal untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya,” jelas Djoko Tritjahjana, ketua tim advokasi bantuan hukum Aremania Menggugat.

Khususnya terkait dengan proses hukum tragedi Kanjuruhan. Pihaknya tidak ingin proses hukum tragedi Kanjuruhan dipaksakan untuk diselesaikan dengan enam tersangka. Sebab, dari analisis tim Aremania Menggugat, yang harus bertanggung jawab seharusnya lebih dari itu.

”Di lapangan sangat jelas bahwa pelaku-pelaku pengamanan di sana berkontribusi sangat nyata terhadap munculnya korban 135 nyawa,” ungkap dia.

Menurut Djoko, surat Aremania Menggugat akan dikirimkan ke beberapa lembaga hukum seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan Ombudsman. ”Harapannya, pihak-pihak eksternal ini mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga proses keadilan tadi tidak hanya berhenti di enam tersangka ini,” tuturnya.

Pemeriksaan di Mapolda Jatim

Sementara itu, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan seharusnya kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi tragedi Kanjuruhan di Mapolda Jatim, Surabaya, kemarin. Namun, dia tidak hadir dengan alasan ada kegiatan dengan FIFA.

”Melalui surat yang dikirimkan kepada penyidik, beliau meminta pemeriksaan ditunda,” ujar Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto.

Dalam surat itu, Iwan Bule –sapaan Mochamad Iriawan– meminta pemeriksaan diadakan pada Kamis (3/11). Sebelumnya, dia juga pernah meminta pemeriksaan terhadapnya ditunda.

Purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga itu seharusnya diperiksa pada Selasa (18/10). Namun, dia baru bisa memenuhi panggilan pemeriksaan pada Kamis (20/10).

Iwan Bule, kata Dirmanto, adalah satu-satunya saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kemarin. Berbeda dengan 14 saksi lain yang datang. ”Dari panpel pertandingan, steward, dan PT LIB (Liga Indonesia Baru),” jelasnya.

Disinggung tentang materi pemeriksaan kepada belasan saksi itu, Dirmanto tidak menjawab secara gamblang. Dia hanya menyebut penyidikan berjalan dinamis. ”Yang pasti, saat ini penyidik fokus mendalami subjek hukum lain. Dugaan pidananya apa? Nanti tunggu hasil pemeriksaan,” paparnya.

Berdasar pantauan, dua saksi yang mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Jatim sebagai tempat pemeriksaan adalah Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana dan Direktur Operasional PT LIB Sudjarno.

Mereka tiba pada waktu yang berbeda. Sudjarno datang pada pukul 12.30. Disusul Gilang sekitar satu jam berselang. Sudjarno diperiksa sekitar lima jam. Namun, dia menolak berkomentar setelah keluar dari gedung ditreskrimum. ”Hanya pemeriksaan tambahan,” kata Rachmad Amrullah, pengacara Sudjarno.

Menurut dia, kliennya mendapat 30 pertanyaan dari penyidik. Materinya terkait dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) PT LIB.

Amru –sapaan Rachmad Amrullah– menyatakan, kliennya sudah menjalankan tugas sesuai dengan yang ditetapkan. Di antaranya, membuat jadwal liga serta berkoordinasi dengan panpel untuk pelaksanaan laga di wilayah masing-masing. ”Panpel selanjutnya melakukan persiapan. Misalnya, keamanan dan medis,” jelasnya.

Sementara itu, Gilang selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 19.00. Namun, pria yang akrab disapa Juragan 99 itu juga irit bicara. Dia hanya menjelaskan posisinya di Arema FC sebagai investor dalam pemeriksaan tersebut.

”Selama ini saya tidak meminta keuntungan. Untuk manajerial tim, silakan tanya ke manajer,” katanya sembari masuk ke mobil dan tidak menjawab kemungkinan mengajukan permohonan kongres luar biasa (KLB) ke PSSI.

Sementara itu, di Jakarta tersiar kabar bahwa ada aksi besar-besaran dari gabungan suporter dalam waktu dekat. Ketika dikontak Jawa Pos, Ketua Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) Helmi Atmaja mengakui memang sempat mendengar rencana aksi yang bakal dilakukan pada Minggu (30/10). Namun, hal tersebut hanya didengarnya dari media sosial. ”Saya belum ketemu sama penggagas-penggagasnya itu siapa,” katanya.

Karena itu, dia menegaskan tidak ingin melibatkan FDSI dulu akibat ketidakjelasan tersebut. ”Saya belum tahu arahnya mau ke mana. Saya ingin kenal dan ngobrol dulu dengan yang lain,” ujarnya.

Joe Oktavano, perwakilan Bonek Jabodetabek, juga belum mendengar rencana aksi besar suporter di Jakarta. ”Kalau aksinya ditujukan untuk revolusi PSSI, kami pasti dukung. Tapi, sejauh ini belum ada informasi apa pun terkait dengan aksi itu,” ungkapnya. (*)

Reporter: JP Group

Sembilan Tuntutan Aremania di Aksi Ke-2

1. Menuntut proses hukum ditegakkan seadil-adilnya dan meminta penambahan Pasal 338, bahkan Pasal 340 KUHP, untuk para tersangka.

2. A. Menuntut pertanggungjawaban moral dari seluruh jajaran PSSI. Serta meminta PSSI merevisi regulasi keselamatan dan keamanan penyelenggaraan liga di Indonesia sesuai dengan statuta FIFA. Mendesak revolusi menyeluruh terhadap sepak bola Indonesia.

B. Menuntut pihak broadcaster Liga 1 untuk mengganti jam pertandingan pada malam hari, terutama di laga-laga riskan.

3. Meminta aparat kepolisian segera menyelidiki, mengadili, dan merilis siapa saja eksekutor penembakan gas air mata saat tragedi Kanjuruhan.

4. Menuntut transparansi aparat kepolisian terkait dengan hasil sidang etik eksekutor penembakan gas air mata saat tragedi Kanjuruhan. Jika terbukti ada pelanggaran, eksekutor harus dipidana.

5. A. Menolak rekonstruksi yang dilakukan Polda Jatim, yang menyebutkan bahwa tembakan gas air mata tidak diarahkan ke arah tribun. Berdasar hal tersebut, diminta ada rekonstruksi ulang sesuai dengan fakta di lapangan.

B. Menuntut BRIN merilis kandungan zat dalam gas air mata expired yang digunakan dalam tragedi Kanjuruhan.

6. Menuntut manajemen Arema FC turut andil mengawal pengusutan tragedi Kanjuruhan agar selaras dengan perjuangan Aremania yang menuntut keadilan.

7. Menuntut pemerintah untuk bersinergi dengan Komnas HAM dan menetapkan bahwa para tersangka melakukan kejahatan genosida.

8. Mengutuk segala bentuk intimidasi dari pihak mana pun terhadap para saksi dan korban tragedi Kanjuruhan.

9. Meminta tiga kepala daerah dan DPRD di Malang Raya turut andil mengawal tragedi Kanjuruhan bersama Aremania hingga tuntas.

Keterangan:

– Aremania tidak melindungi siapa pun yang terlibat pelanggaran hukum saat tragedi Kanjuruhan meski berasal dari kalangan suporter. Namun, jika tidak ditemukan fakta hukum atau bukti keterlibatannya, Aremania siap mengawal pembelaan.

– Aremania akan terus melakukan aksi jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan.