batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi hasil survei dari Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebutkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden lebih unggul daripada Prabowo Subianto.
“Survei itu biasa, naik turun timbul tenggelam, jadi buat kami itu sesuatu yang biasa. Dahulu waktu Pak Jokowi dan Pak Ahok jadi calon Gubernur DKI Jakarta ketika kami usung bersama PDI Perjuangan itu surveinya juga tidak tinggi, tetapi kekuatan kami dengan tim berusaha memperjuangkan beliau dan akhirnya terpilih,” kata dia.
Ketika berada di Denpasar, Bali, Rabu (26/10) malam, Ahmad Muzani mengatakan bahwa partainya tak gusar dengan hasil survei. Contoh lain yang dia sebut adalah soal kemenangan Anies Baswedan atas Ahok pada tahun 2017. Saat itu hasil survei menunjukkan bahwa Ahok mengungguli Anies.
“Kami telah membuktikan di banyak tempat sehingga survei bagi kami hanya indikasi saja, kami santai tidak gusar silakan ungkap saja di berbagai survei,” ujarnya.
Berdasarkan hasil survei SMRC yang dirilis pada hari Minggu (23/10) dalam simulasi tiga nama (Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan) disebutkan bahwa Ganjar unggul dengan 32,1 persen.
“Elektabilitas Ganjar sebesar 32,1 persen, diikuti Prabowo Subianto 27,5 persen, dan Anies Baswedan 26 persen. Ada 14,4 persen yang belum menjawab atau tidak tahu,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvan.
Di samping hasil survei, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani turut menyampaikan bahwa pemilihan calon wakil presiden menjadi hal yang penting sehingga telah ada kriteria untuk mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024.
“Kriterianya bisa diterima oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB karena dalam deklarasi koalisi disebutkan bahwa harus mendapat persetujuan,” kata anggota DPR RI dari Dapil Lampung itu.
Selain itu, dalam konsolidasi dengan DPD Partai Gerindra di Bali, di hadapan Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau De Gadjah, Ahmad Muzani memandang penting bagi partainya untuk tidak menyepelekan pimpinan anak cabang (PAC).
Menurut dia, kesetiaan dan loyalitas pengurus tingkat dua atau yang paling rendah di skala partai merupakan hal yang harus diperhatikan sebagai orang yang menjaga suara di tingkat kecamatan. (*)
Reporter: Antara
Dalam tuntutannya, JPU Danil Marbun menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 285 KUHP. “Menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana 5 tahun penjara,” kata JPU.
