batampos – Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Andy Yentriyani, menilai kekerasan seksual berbasis elektronik meningkat drastis. Oleh karena itu, kepastian adanya peraturan lebih baik soal kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan hal mendesak.

“Berdasarkan laporan yang ada, kekerasan seksual berbasis elektronik ini meningkat luar biasa drastis,” kata Andy Yentriyani dalam acara peluncuran produk Belajar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara di Jakarta, Jumat (28/10) dikutip dari Antara.

Komnas Perempuan menghimpun data selama periode 2017-2021 dan mencatat kenaikan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sudah mencapai 108 kali lipat. Data tersebut tidak termasuk kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.

“Angka-angka tersebut jelas menunjukkan ruang siber kita masih belum menjadi ranah yang aman,” kata Andy.

Selain itu, pengaturan yang lebih baik tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga diperlukan. Sebab, menurut dia, pengaturan tentang kejahatan atau kekerasan seksual belum mencukupi sebelum lahirnya UU TPKS.

Bahkan, lanjut Andy, keadaannya berpotensi mengkriminalisasi perempuan seperti dalam penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan UU TPKS, Komnas Perempuan menilai perlu terus mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik.

Menindaklanjuti langkah-langkah pengembangan pengetahuan sebelumnya, Komnas Perempuan menggali berbagai bentuk kekerasan seksual dari sarana elektronik berdasarkan pengalaman di berbagai negara. Hal itu meliputi mekanisme pencegahan sampai dengan bentuk-bentuk pemulihan bagi korban.

Untuk tahap awal, Komnas Perempuan memulai studi kasus di enam negara, yaitu Jerman, Korea Selatan, Inggris, India, Australia, dan Filipina. Pemilihan keenam negara itu didasarkan pada pertimbangan kasus, penanganan kasus, pencegahan kasus, hingga implementasi terhadap korban. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada Kamis (27/10). Melalui program itu, pemerintah berupaya meningkatkan kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerja rentan.

Ma’ruf mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting. 

Sebab bisa meningkatkan rasa aman saat bekerja. Termasuk bagi keluarga pekerja, memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi. Tetapi selama ini jaminan sosial ketenagakerjaan masih identik untuk pekerja formal. Sedangkan pekerja informal belum banyak yang tersentuh.

Meskipun begitu Ma’ruf bersyukur bahwa saat ini jaminan sosial ketenagakerjaan telah menjangkau 1,8 juta pekerja rentan. Melalui program Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan, diharapkan kepesertaan itu bisa meningkat. Ma’ruf mengatakan saat ini masih banyak pekerja rentan yang belum dilindungi jaminan sosial tersebut.

Padahal para kerja rentan itu butuh rasa aman dan tenang saat bekerja. ’’Oleh karena itu, Perlindungan Pekerja Rentan diberikan kepada petani, nelayan, pekebun, peternak, guru ngaji, petugas keagamaan, dan pedagang kaki lima,’’ katanya. Pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat desa, diharapkan menyalurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai strategi pengaman sosial pencegahan kemiskinan.

Ma’ruf bersyukur BPJS Ketenagakerjaan memiliki inisiatif melaksanakan gerakan nasional tersebut. Seluruh pemangku kebijakan harus terlibat dalam program ini, karena tidak bisa dilakukan sendirian oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu selain kolaborasi untuk perluasan kepesertaan, juga diperlukan penguatan tata kelola yang profesional dan akuntabel.

’’Dana yang terkumpul harus dikelola dan dikembangkan dengan baik,. Sehingga tidak terjadi defisit dana kelolaan hingga mengganggu arus keuangan perusahaan,” pungkas Wapres Ma’ruf Amin. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada Kamis (27/10). Melalui program itu, pemerintah berupaya meningkatkan kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerja rentan.

Ma’ruf mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting. 

Sebab bisa meningkatkan rasa aman saat bekerja. Termasuk bagi keluarga pekerja, memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi. Tetapi selama ini jaminan sosial ketenagakerjaan masih identik untuk pekerja formal. Sedangkan pekerja informal belum banyak yang tersentuh.

Meskipun begitu Ma’ruf bersyukur bahwa saat ini jaminan sosial ketenagakerjaan telah menjangkau 1,8 juta pekerja rentan. Melalui program Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan, diharapkan kepesertaan itu bisa meningkat. Ma’ruf mengatakan saat ini masih banyak pekerja rentan yang belum dilindungi jaminan sosial tersebut.

Padahal para kerja rentan itu butuh rasa aman dan tenang saat bekerja. ’’Oleh karena itu, Perlindungan Pekerja Rentan diberikan kepada petani, nelayan, pekebun, peternak, guru ngaji, petugas keagamaan, dan pedagang kaki lima,’’ katanya. Pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat desa, diharapkan menyalurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai strategi pengaman sosial pencegahan kemiskinan.

Ma’ruf bersyukur BPJS Ketenagakerjaan memiliki inisiatif melaksanakan gerakan nasional tersebut. Seluruh pemangku kebijakan harus terlibat dalam program ini, karena tidak bisa dilakukan sendirian oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu selain kolaborasi untuk perluasan kepesertaan, juga diperlukan penguatan tata kelola yang profesional dan akuntabel.

’’Dana yang terkumpul harus dikelola dan dikembangkan dengan baik,. Sehingga tidak terjadi defisit dana kelolaan hingga mengganggu arus keuangan perusahaan,” pungkas Wapres Ma’ruf Amin. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Kasus Covid-19 di tanah air mulai naik. Sehari rata-rata sebanyak 3 ribu orang terkonfirmasi positif Covid-19. Situasi ini diduga dipicu karena adanya subvarian Omicron XBB yang sudah mulai naik dan cepat menular.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan subvarian ini cepat menular dan sudah terjadi di 24 negara. Setiap varian baru, katanya, idealnya selalu lebih cepat menular namum untungnya fatalitasnya tak parah dibanding Omicron.

“Cepat menular. Hanya saja tingkat fatalitas dan angka masuk RS tak tinggi,” kata Syahril kepada wartawan secara virtual, Kamis (27/10).

Syahril mengutip berbagai penelitian dan literatur bahwa XBB merupakan subvarian yang paling mampu lolos dari antibodi atau vaksin (immune escape). Maka dari itu, kata dia, penting untuk segera booster sebagai tameng perlindungan.

“Subvarian ini memiliki daya imune escape yang lebih tinggi. Bisa hindari antibodi yang ada. Dengan booster bisa jadi tameng berikutnya tingkatkan antibodi agar lebih mengenali subvarian baru. Lebih punya kekuatan dan tak sakit berat,” jelas Syahril.

Gejala yang paling khas ada 3 hal yang dirasakan. Yaitu batuk, pilek, dan demam.

“Covid itu selalu terjadi mutasi ya, walaupun penularannya lebih cepat tetapi lonjakan masuk RS tetap rendah. Gejala yang disebabkan hampir sama ya yaitu batuk pilek demam,” katanya.

Gejala itu juga dialami oleh 4 orang yang terinfeksi varian XBB di tanah air. Kini keempatnya sudah sembuh.   (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Partai Amanat Nasional (PAN) berambisi meraih banyak kursi legislatif. Tapi, mereka juga tak mau kehilangan peluang untuk menang dalam pemilihan presiden (pilpres). Karena itulah, PAN merancang serangkaian strategi pemenangan.

Sampai sekarang, PAN masih mengutamakan jalur kader untuk memilih calon anggota legislatif (caleg). Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebut kader partainya sebagai pasukan yang berada di garis terdepan pemenangan. ”Dalam benak para kader itu sudah tertanam ideologi partai,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Namun, politikus yang sering disapa Mas Yoga itu menyatakan bahwa PAN tidak lantas menutup pintu bagi jalur nonkader. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh adat juga tetap berpeluang untuk menjadi caleg PAN. Demikian juga kalangan profesional seperti atlet ataupun artis. Yoga mengingatkan bahwa PAN selektif dalam memilih caleg.

Untuk 2024, PAN menargetkan 11 persen kursi di DPR RI. Angka itu setara dengan 64 kursi. Saat ini PAN menguasai 44 kursi di DPR RI. Untuk DPRD provinsi, kabupaten dan kota, target capaian PAN sama dengan periode sebelumnya.

Belakangan, PAN semakin mengakomodasi generasi muda. Khususnya, generasi milenial dan generasi Z. Beberapa acara dihelat dengan tujuan memikat suara anak-anak muda itu. Misalnya, konser K-pop saat rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta pada akhir Agustus lalu. Yoga menegaskan bahwa para pemilih muda itu punya potensi besar untuk ikut membangun bangsa.

”Milenial ini juga concern terhadap isu lingkungan,” kata Yoga. Untuk itu, PAN mengangkat isu konservasi dan lingkungan. Menurut dia, belum ada partai yang betul-betul memberikan perhatian soal lingkungan. (*)

Reporter: JP Group