batampos – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam telah menyerahkan beberapa berkas lamaran milik para pencari kerja (pencaker) di Job Fair Batam 2022 ke pihak perusahaan. Penyerahan ini dilakukan secara bertahap.
Ilustrasi. Ribuan Pencari Kerja (Pencaker) memadati gedung S Universitas Putra Batam untuk mengikuti kegiatan Job Fair. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan, penyerahan tidak bisa dilakukan menyeluruh, mengingat jumlah lamaran yang sangat banyak.
”Ada 33.795 lamaran kerja yang kami pilah-pilah, kemarin,” kata Rudi, Senin (21/11/2022).
Karena ada ribuan lamaran kerja, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama memilahnya. Hal ini, kata Rudi, bentuk dedikasi dari Disnaker Kota Batam, agar tidak ada lamaran yang tertukar atau salah letak.
Ia mengatakan, di hari pertama dan kedua, sudah melihat animo masyarakat yang mengi-kuti Job Fair 2022 ini cukup tinggi. Namun, peserta bursa kerja tersebut tidak hanya mereka yang memiliki KTP Batam, tapi juga dari luar Batam. Hal ini dibuktikan dari pendataan yang dilakukan Disnaker Kota Batam. Dari 33.795 orang yang melamar, sebanyak 17.186 orang dari Batam dan 16.609 orang dari luar Batam.
”Lowongan kerja yang tersedia hanya 1.880,” sebut Rudi.
Dari data yang dimiliki Disnaker Kota Batam, perusahaan paling banyak diserbu pencaker yakni PT Pegaunihan Technology Indonesia, ada 10.800 lamaran yang masuk dari 220 lowongan kerja tersedia. Lalu, disusul PT Infineon Technologies Indonesia, sebanyak 6.520 lamaran dari 53 lowongan kerja.
PT Danka Hureco juga termasuk perusahaan yang paling ramai diserbu pencaker, ada 2.819 lamaran dari 57 lowongan kerja. (*)
Arsip – Raja Malaysia Sultan Abdullah berbicara dalam KTT Kuala Lumpur di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 Desember 2019. (ANTARA/REUTERS/Lim Huey Teng/as)
batampos– Karena tidak ada parpol yang domininal memperoleh kursi di pemilu Malaysia, akhirnya harus ada parpol yang gabung biar dapat mengajukan nama Perdana menteri baru yang diserahkan ke raja untuk pengesahan.
Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah mengeluarkan persetujuan untuk memperpanjang tenggat penyerahan nama calon perdana menteri hingga Selasa (22/11) siang.
Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam keterangan pers di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan persetujuan itu merupakan tindak lanjut dari permintaan pimpinan partai politik (parpol) dan gabungan parpol kepada Istana Negara hari ini.
Dengan demikian, kata dia, para ketua parpol dan gabungan parpol dapat mengajukan koalisi mereka untuk pembentukan pemerintahan baru dan pencalonan PM Malaysia ke-10 paling lambat pada Selasa (22/11) sebelum pukul 14.00 waktu setempat.
Yang di-Pertuan Agong sebelumnya telah memerintahkan koalisi parpol pemilik kursi terbanyak di parlemen untuk menyerahkan nama calon PM pada Senin sebelum pukul 14.00.
Agong, kata Ahmad Fadil, meminta semua pihak bersabar dan tenang sampai proses pembentukan pemerintahan baru dan pencalonan PM selesai.
Raja juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan nasional tetap berjalan seperti biasa di bawah pimpinan PM Sementara (caretaker prime minister) berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk Pemerintahan Sementara, katanya.
Ahmad Fadil menambahkan bahwa Agong meminta doa dari rakyat Malaysia agar proses pembentukan pemerintahan baru dan pencalonan PM ke-10 dipermudah dan berjalan lancar demi kepentingan negara.
Sesuai perintah Raja, kata dia, Istana Negara telah menugaskan Ketua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun untuk meminta pimpinan parpol dan koalisi yang memiliki jumlah kursi banyak di parlemen untuk menginformasikan kepada Istana Negara tentang koalisi parpol yang disepakati antara parpol atau koalisi tersebut, terkait pembentukan pemerintahan baru.
Pada Minggu (20/11), Ketua KPU Malaysia (SPR) Abdul Ghani Salleh telah mengumumkan tidak ada partai yang berhasil memperoleh lebih dari 50 persen atau kursi yang diperebutkan di parlemen dalam Pemilu ke-15 Malaysia.
Dari hasil pemungutan suara telah diputuskan calon-calon legislatif yang mewakili parpol dan non-parpol.
Pakatan Harapan (PH) mendapat 76 kursi di parlemen, Perikatan Nasional (PN) 51 kursi, Barisan Nasional (BN) 30 kursi, Gabungan Partai Sarawak (GPS) 22 kursi, Partai Islam Se-Malaysia (PAS) 22 kursi, Partai Gabungan Rakyat Sabah (GRS) enam kursi, Partai Tindakan Demokratik (DAP) lima kursi, Partai Warisan tiga kursi, Ikatan Demokratik Rakyat Malaysia (MUDA) satu kursi, Partai Bangsa Malaysia (PBM) satu kursi, dan non-partai atau bebas mendapatkan dua kursi.
Syarat parpol atau koalisi dapat membentuk pemerintahan baru harus memiliki jumlah kursi mayoritas di parlemen, setidaknya 112 kursi. Karena itu diperlukan koalisi untuk dapat membentuk pemerintahan baru. (*)
batampos – Ketentuan baru penetapan upah minimum provinsi (UMP) menuai polemik. Khususnya ada klausul pembatasan persentase kenaikan. Yaitu UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen dibandingkan tahun ini. Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap ketentuan batas atas upah minimum itu dibuat fleksibel.
Wapres RI Ma’ruf Amin (Istimewa)
Keterangan tersebut disampaikan Ma’ruf usai menghadiri silaturahmi Pimpinan dan Pengurus Baznas se-Jawa Tengah di Solo, Senin (21/11). Dia membenarkan bahwa ada aturan batas kenaikan upah minimum adalah 10 persen.
”Ya karena maksimal, saya pikir itu mungkin bisa dilakukan musyawarah,” katanya.
Ma’ruf mengatakan dalam penyusunan upah minimum tentu ada rapat tripartit. Dia berharap dalam pertemuan itu, diambil keputusan yang win win solution. Kebijakan yang bagus untuk semua pihak. ”Jadi karena maksimal artinya masih bisa ada pembicaraan-pembicaraan. Jadi fleksibel nanti,” tuturnya.
Sebelumnya sorotan terhadap ketentuan batas maksimal kenaikan gaji 10 persen itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. ”Ini regulasi yang mengatur batas minimum upah. Ngapain juga mengatur upah maksimum,” katanya.
Selain itu Iqbal menyoroti rumus penghitungan upah minimum yang rumit. Dia mengusulkan supaya upah minimum mengacu pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Menurut dia rumusan tersebut lazim digunakan di negara lain. Atau alternatif penetapan upah minimum menggunakan standar biaya hidup layak.
Dia berharap tahun depan upah minimum bisa naik signifikan. Sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih positif. Indonesia terhindar dari ancaman resesi. Selain itu tahun depan Indonesia diprediksi menjadi negara nomor tiga dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.
”Indonesia berada di bawah Filipina dan India,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Mirah Sumirat mengingatkan, agar para gubernur dapat mengumumkan UMP 2023-nya sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Apalagi, sudah ada formula dalam Permenaker 18/2022. Jadi tak ada alasan untuk molor meski tak ada sanksi tertulis jika ada keterlambatan.
”Sudah ada rumusnya tinggal masukin aja,” ungkapnya.
Menurutnya, tahun ini, gubernur lebih enak karena sudah ada semacam guidance secara clear bahwa untuk menghitung UMP itu tidak mengacu peraturan pemerintah (PP) 36/2021. Untuk mekanisme perhitungan, kepala daerah tinggal menyerahkan pada dewan pengupahan daerah di kabupaten/kota dan provinsi.
”Yang akan mengolah itu depenas yang terdiri dari 3 unsur, pemerintah, buruh, dan pengusaha,” katanya.
Diakuinya, dengan adanya permenaker UMP ini fungsi depenas seolah dihidupkan kembali. Mengingat, selama ini ketika perhitungan UMP menggunakan PP 36/2021, keberadaan depenas mulai dari kabupaten/kota hingga pusat jadi tidak berdaya. Tidak berfungsi sesuai yang diamanatkan. Sebab, formula perhitungan UMP pada PP 36/2021 seolah mengunci kewenangan mereka.
”Ketika ada permenaker ini jadi bisa lebih difungsikan kembali untuk sama-sama memutuskan UMP 2023 sesuai dengan permen,” paparnya.
Disinggung soal kemung-kinan adanya pemerintah daerah yang tidak menaikkan UMP 2023-nya, Mirah menegaskan, bahwa itu tidak dimungkinkan. Sebab, inflasi tahun ini cukup tinggi. Belum lagi daya beli masyarakat yang menurut drastis usai dihajar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga pangan yang melambung.
Tahun lalu, lanjut dia, memang ada empat provinsi yang tidak naik UMP-nya. Biang keladinya tentu PP 36/2021, yang ditengarai memiliki formula yang tidak sesuai untuk perhitungan penetapan UMP.
”Secara nasional saja kenaikannya cuma 1,09 persen. Ketika itu diimplementasikan, ada yang gak naik pasti,” keluhnya. Namun, imbuh dia, di tahun ini, tak ada alasan bagi kepala daerah untuk tidak menaikkan UMP-nya. Hal ini juga dipertegas dalam permenaker 18/2022, yang menyebutkan untuk daerah yang pertumbuhan ekonominya bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi. (*)
batampos- Ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko melantik Ketua dan pengurus DPD HKTI Kepri dan DPC HKTI Kabupaten/kota se Kepri periode 2022-2027 di gedung Nasional. Untuk ketua DPD HKTI Kepri sendiri dijabat oleh Aunur Rafiq yang juga Bupati Karimun, dilanjutkan dengan agenda mimbar saresehan petani se kabupaten Karimun di Coastal Area di hadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
” Pesan saya kepada bapak dan ibu sebagai petani. Mari kita wariskan generasi muda yang cerdas, sehat jangan seperti orangtua saya yang dulu buta huruf. Sebab, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi,” katanya, Senin (21/11) didepan para petani Karimun.
Dengan demikian, dirinya meyakinkan kepada para petani Karimun mari mendidik putra putri untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan hidup ditengah-tengah teknologi digital. Sehingga, bisa melahirkan generasi penerus bisa menjadi seorang jenderal, menteri dan sebagainya dari anak-anak bapak dan ibu dari petani Karimun.
” Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Siapapun, bisa menjadi apapun dan saya yakin kedepan akan lahir dari putra putri asal petani Karimun. Ini yang saya ajak kepada petani, untuk semangat dan optimisme membesarkan anak-anak kita,” pesannya.
Moeldoko saat bertemu dengan petani di Karimun
Masih kata Moeldoko, tentang persoalan pertanian dirinya sudah mengetahui semuanya yang akan terus dibawa di sidang kabinet. Kebetulan, dirinya sebagai kepala staff kepresidenan yang akan terus diperjuangkan. Namun, masalah pupuk yang menjadi masalah sekarang adalah akibat perang antara Ukraina dengan Rusia yang membawa dampak terhadap harga pupuk.
” Contohnya harga pupuk impor dulu 400 USA dollar per ton, sekarang mencapai 900 USA dollar per ton dari Kanada. Maka, Pemerintah tidak bisa memberikan subsidi pupuk kepada seluruh petani yang mencapai 24 juta hanya bisa memberikan 9 juta saja,” terangnya.
Sementara salah seorang petani dari Kundur Dedi Hermanto menyampaikan pertanyaan kepada Ketua HKTI Moeldoko yang menyanyakan dari kementerian Pertanian ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, petani didaerah untuk mengakses program KUR sulit. Kedua, dukungan pemerintah regenerasi petani yang bisa ada solusi dari HKTI untuk memperkenalkan kepada generasi muda dan petani durian diminta ada wadahnya.
Kemudian, dilanjutkan dengan dijawab oleh Ketua HKTI Moeldoko yang menyampaikan, bahwa dana KUR ditahun 2021 pemerintah telah mengalokasikan dana KUR kepada kementerian pertanian mencapai Rp50 triliun dan tahun 2022 ini Rp70 triliun. Namun, persoalannya tentang administrasi ditengah-tengah petani kita yang tidak terbiasa dengan ngutang atau pinjaman.
” Kalau ngutan para petani pasti di bayar, bukan seperti sontoloyo-sontoloyo itu. Nanti, saya tanyakan kepada menteri pertanian,” katanya.
Sedangkan, Ketua HKTI Kepri Aunur Rafiq menyampaikan kepada para petani bahwa dana KUR sendiri bisa didapatkan melalui Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Dimana, pinjaman KUR sebanyak Rp20 juta tanpa bunga yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
” Nanti, bapak dan ibu silahkan ke BRK Syariah. Dan, nanti saya akan sosialisasikan kepada para petani. Tapi, harus ada anggunan,” ucapnya.(*)
batampos – Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepri terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri Tahun 2023, dianulir Pemerintah Provinsi Kepri. UMP pun harus dibahas ulang dan dijadwalkan pada hari ini, Rabu (24/11/2022).
Ilustrasi. Para pekerja di Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Pembahasan ulang UMP Kepri 2023 ini akibat keluarnya aturan baru penetapan upah minimum berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Kemenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tertanggal 16 November 2022. Sementara, UMP sebelumnya yang direkomendasikan Rp 3.192.322 penghitungannya berdasarkan PP 36 tahun 2021.
”Tadi kami sudah menggelar zoom meeting bersama Kemenaker dan sudah diberi petunjuk tata cara peng-hitungannya,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Mangara Simarmata, kepada Batam Pos, Senin (21/11/2022).
Ia mengaku sudah mengetahui mekanisme penghitungan upah itu. Namun, ia tidak bisa menyampaikannya. Sebab penghitungan ini perlu bersama dengan anggota Dewan Pengupahan lainnya.
”Menggunakan formula baru,” ujarnya.
Terkait penolakan pihak Apindo tentang tata cara peng-hitungan upah berdasarkan Permenaker no 18 tahun 2022, Mangara mengaku tidak dapat berbuat banyak.
”Kami hanya bisa menampung saja, jika memang ada keluhan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengatakan bahwa Permenaker 18 itu sangat memberatkan dunia usaha. Ia menilai pemerintah terlalu gegabah mengeluarkan aturan baru itu tanpa mengajak pengusaha duduk bersama membahasnya.
Rafki mengatakan, terkait rencana melayangkan gugatan ke PTUN, rencananya akan dilakukan oleh Apindo pusat dan tentunya dengan dukungan Apindo di daerah. ”Iya, rencananya Apindo pusat,” ujar Rafki, kemarin.
KM Sunrise Glory atau Shun De Man 66 saat ditangkap oleh personel KRI Sigurot-864 di perbatasaan Singapura dan Batam pada 7 Februari 2018 lalu. Foto: Istimewa untuk Batam Pos
batampos – Kejaksaan Negeri Batam akan melelang 2 kapal perkara penyelundupan 2,6 ton sabu yang merupakan jaringan internasional pada Kamis 24 November 2022. Kedua kapal dengan status dirampas oleh negara berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Batam dilelang dengan total harga Rp 110 juta.
Kapal yang pertama dilelang yakni Kapal KM Sunrise Glory atau Shun De Man 66 seharga Rp 48.594.000. Kapal berbendera Singapura ini ditangkap KRI Sigurot-864 di perbatasaan Singapura dan Batam pada 7 Februari 2018 lalu. Dari kapal ini ditemukan 1 ton atau 1000 kilogram narkoba jenis sabu. Empat orang ABK dijatuhi hukuman mati dan status kapal dirampaa untuk negara.
Kapal kedua yang akan dilelang yakni MV Mian Lian Yu Yun 61870 dengan harga Rp 62.178.000. Selain harga tersebut, pemenang lelang nantinya juga diwajibkan membayar biaya sewa lokasi tempat kapal dititip yakni PT Citra Shipyard Batam sebesar Rp 970.380.000.
Biaya itu merupakan tagihan atas jasa penitipan kapal sejak 24 Februari hingga sekarang. MV Mian Lian Yu Yun merupakan kapal berbendera Tiongkok yang menyelundupkan 1,6 ton atau 1600 kg sabu.
Kapal ini ditangkap di perairan Batam hendak menuju ke Jakarta. Dari kapal tersebut diamankan 4 orang dan dijatuhi hukuman mati. Status kapal juga dirampas untuk negara.
Kasi Barang Bukti (BB) Kejari Batam, Eko Wahyudi, mengatakan, status kedua kapal yang akan dilelang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau Incracht. Proses lelang akan dilakukan secara online oleh KPKLN Batam pada 24 November pukul 11.00 WIB.
“Lelang dilakukan secara online dan bisa diikuti siapa saja,” ujar Eko, kemarin.
Menurut Wahyu, lelang tersebut terbuka untuk siapa saja atau umum. Bisa diikuti perorangan ataupun badan hukum, dengan mengikuti proses awal hingga akhir.
Diantara syaratnya, memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.
Untuk Badan Hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa Notaris bila dikuasakan, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan, Pernyataan Asli Dokumen dari Pimpinan Perusahaan ke dalam 1 (satu) file.
“Setiap peserta wajib memberikan uang jaminan saat mengikuti proses lelang.
Uang jaminan lelang agar disetor ke rekening Virtual Account, ” jelasnya.
Untuk uang jaminan kedua kapal berbeda, Kapal KM Sunrise Glory atau Shun De Man 66 dilelang seharga Rp 48.594.000 dengan uang jaminan Rp 20 juta. Sedangkan Kapal MV Mian Lian Yu Yun 61870 dilelang mulai harga Rp 62.178.000 dengan uang jaminan Rp 25 juta.(*)
Personel Polsek KKP mengecek jaket pelampung di salah satu boat pancung di Pelabuhan Skeupang. Foto: Polsek KKP untuk Batam Pos
batampos – Polsek KKP memeriksa alat keselamatan seperti jaket pelampung atau life jacket di setiap boat pancung di pelabuhan Sekupang, Senin (21/11/2022).
Kapolsek KKP, AKP Awal, mengatakan, pihaknya juga memberikan imbauan kepada setiap nelayan untuk selalu memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di tengah laut. Terlebih, cuaca buruk yang melanda Batam akhir-akhir ini.
“Hari ini kita lakukan pengecekan kelengkapan alat keselamatan berlayar yakni ketersediaan life jacket di setiap boat pancung yang ada di pelabuhan,” ujarnya.
Pihaknya juga setia[ hari melakukan pengecekan jumlah penumpang di pelabuhan boat pancung. Serta meninjau kelayakan kapal agar benar benar aman membawa penumpang.
Ia menjelaskan, pihaknya secara rutin melakukan patroli maupun memberi pengawasan ke sejumlah pelabuhan rakyat yang ada di Batam.
“Perubahan cuaca kita tidak bisa prediksi, namanya alam bisa terjadi cuaca buruk angin kencang saat berlayar. Yang terpenting masyarakat selalu waspada,” harapnya.
Ia meminta agar pengemudi boat pancung ataupun agen pelayaran untuk tidak memaksakan diri berlayar saat cuaca buruk.
“Jangan pernah ambil risiko yang membahayakan diri, menjaga keselamatan jauh lebih penting saat menjalani aktivitas,” katanya.
Ia meminta masyarakat dapat saling bersinergi dengan kepolisian khususnya dari Polsek KKP terkait kondisi keselamat di pelabuhan. Masyarakat bisa melampirkan ataupun memberi informasi ke pos polisi di setiap pelabuhan bila menemukan kondisi dan situasi Kamtibmas.
“Silahkan melaporkan ke petugas kami di setiap pos polisi di pelabuhan jika menemukan gangguan situasi keamanan atau terkait pelayanan di pelabuhan,” tuturnya.(*)
Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ricky Rizal bersiap menjalani sidang lanjuutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (21/11/2022). Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J tersebut kembali digelar dengan agenda pemeriksaan 11 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, diantaranya anggota Polri dan pegawai swasta. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POSSdian
batampos – Sempat berhenti selama satu pekan, kemarin (21/11) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali menggelar sidang perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Polisi Yosua Hutabarat. Total sebelas saksi dihadirkan untuk tiga terdakwa. Yakni terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. Dalam persidangan itu, pertanyaan terkait transfer uang Rp 200 juta dari rekening Yosua ke rekening Ricky Rizal terjawab.
Kamaruddin Simanjuntak sebagai penasihat hukum keluarga Yosua sempat mengungkap transfer janggal tersebut. Menurut dia, transfer itu terjadi setelah Yosua meninggal dunia. Kemarin salah seorang saksi yang dihadirkan ke persidangan bernama lengkap Anita Amalia Dwi Agustin. Yang bersangkutan merupakan pegawai Bank BNI. Dalam sidang kemarin, Anita menyampaikan bahwa terjadi transaksi dari rekening Yosua ke rekening Ricky pada 11 Juli lalu. Artinya, transaksi berlangsung tiga hari setelah Yosua meninggal.
Sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Peristiwa penembakan yang merenggut nyawa Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Anita diberi kuasa untuk membeber data Ricky Rizal sebagai nasabah. ”Saya serahkan data rekening koran tanggal 11 Juli dari rekening (atas nama) Ricky Rizal,” ungkap dia di PN Jaksel. Berdasar rekening koran tersebut, tampak transaksi sebesar Rp 200 juta. ”Rp 100 juta dua kali (ditransfer) ditanggal yang sama,” beber dia.
Dengan gamblang Anita menyebutkan nomor rekening serta nama nasabah yang mentransfer uang tersebut kepada Ricky. ”Rekening atas nama Nofriansyah Yosua,” imbuhnya. Transfer tersebut, lanjut dia, dilakukan melalui layanan internet banking atau m-banking. Setelah itu, tidak ada lagi catatan uang masuk ke rekening Ricky. Yang ada hanya uang keluar dengan rincian untuk membayar tagihan listrik, tagihan air, membeli pulsa, dan sebagainya. Jumlahnya, dia mengaku tidak begitu hafal. Yang jelas ada beberapa transaksi.
Ketika majelis hakim menanyakan uang yang ada di rekening Yosua, Anita mengaku tidak tahu. Sebab, dia hanya diberi kuasa untuk membuka data nasabah di rekening atas nama Ricky Rizal. Di ruang sidang yang sama, Ricky buka suara terkait dengan transfer tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak ikut dengan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi mulai Februari 2021 lalu, dia membuka rekening atas nama dirinya. Namun, rekening itu bukan untuk kebutuhan pribadi. ”Untuk keperluan rumah tangga di Magelang,” imbuhnya.
Ricky pun tidak menampik keterangan Anita. Dia mengakui ada transfer Rp 200 juta dari Rekening Yosua ke rekening atas nama dirinya. Dia menegaskan bahwa uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga Sambo. Putri adalah orang yang meminta Ricky memindahkan uang tersebut dari rekening Yosua. ”Saya lakukan atas perintah Ibu Putri Sambo. Karena yang bersangkutan (Yosua, Red) telah almarhum,” imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Ricky menyatakan bahwa uang dalam rekening Yosua dipakai untuk kebutuhan rumah tangga Sambo di Jakarta.
Lebih lanjut, Ricky mengungkapkan, proses transfer dilakukan melalui telepon genggam. Dia tidak tahu persis telepon genggam itu selalu dipakai oleh Yosua atau digunakan bergantian oleh anak buah Sambo lainnya. Yang jelas, data PIN maupun password untuk mengakses layanan mobile banking di telepon genggam tersebut terbuka dan bisa diakses oleh Ricky. ”Di situ dicantumkan di catatan password dan PIN. Jadi, untuk pelaksanaan transfer bisa lihat panduan di situ,” beber Ricky di hadapan majelis hakim. (*)
batampos-Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Moch Bisri mengatakan, belum ada kasus polio yang ditemukan di Provinsi Kepri. Namun demikian, persoalan ini tetap menjadi atensi Pemprov Kepri.
“Sampai saat ini, belum ada terdeteksi kasus polio di Provinsi Kepri,” ujar Moch Bisrin, Senin (21/11) di Tanjungpinang.
Menurutnya, tindakan surveilans Accute Falcid Paralysis (AFP) atau pengamatan dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layu akut atau AFP pada anak usia dibawah 15 tahun.
“Karena anak pada usia ini, yang merupakan kelompok rentan atau suspek terhadap penyakit polio,” jelasnya.
Dijelaskannya, penguatan imunisasi dasar lengkap adalah upayah untuk membentengi anak-anak dari terpapar polio. Ia juga mengharapkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan lingkungan sekitar.
“Menyikapi adanya temuan kasus polio di Pidie Aceh, kita akan melakukan koordinasi dengan Dinskes Kabupaten/Kota,” jelasnya lebih lanjut.
Kemenkes dalam siaran persnya, Sabtu (19/11) lalu melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes, dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, sebanyak 415 Kabupaten/Kota di 30 provinsi di Indonesia masuk dalam kriteria risiko tinggi polio.
Kondisi ini, disebabkan rendahnya imunisasi, termasuk Aceh salah satunya. Untuk itu Pemerintah Daerah juga harus gencarkan upaya Imunisasi.
”Kalau lihat cakupan oral polio virus OPV dan IPV memang seluruh Indonesia rendah terutama saat Pandemi Covid-19,” ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu di Jakarta, Sabtu (19/11). (*)
BP Batam pastikan pekerjaan kontruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dimulai kembali bulan Desember tahun 2022. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hingga saat ini telah mencapai 90,8 persen. Proyek tersebut terus digesa dan akan dimulai kembali di Desember mendatang.
General Manager Pengelolaan Lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Iyus Rusmana menjelaskan, untuk proyek IPAL terdapat 4 item pengerjaan. Mulai dari pembangunan gedung IPAL, 5 stasiun pompa, sambungan ke rumah hingga pembangunan jaringan pipa.
“Totalnya sekarang sudah capai 90,8 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, progres proyek IPAL yang sudah mencapai 90,8 persen itu meliputi bangunan gedung IPAL yang selesai 100 persen. Serta 5 stasiun pompa yang juga sudah selesai 100 persen.
Pengerjaan proyek IPAL ini, hanya tinggal pengerjaan jaringan pipa keseluruhan yang progresnya sudah mencapai 93,8 persen dan sambungan ke 11.000 rumah yang progresnya mencapai 69,4 persen.
“Pekerjaan sambungan rumah ada dua fase. Fase 1 sambungan rumah di depan rumah/samping drainase sudah terpasang 10.000 SR, sedangkan Fase 2 sambungan rumah ke septic tank masih 0 karena menunggu jaringan pipa primer diselesaikan terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia melanjutkan, Iyus mengatakan, pekerjaan konstruksi mengalami penundaan sejak awal tahun 2020 akibat pandemi covid-19 dan kendala teknis di lapangan yang merubah metode kerja.
Misalnya pekerjaan jaringan pipa yang awalnya menggunakan metode open cut berubah menjadi Pipe Jacking (Boring) akibat ketidakstabilan tanah di lokasi, perubahan metode pekerjaan ini membutuhkan tambahan biaya yang harus direviu terlebih dahulu.
Selain itu, saluran pipa yang melewati sungai, perumahan warga, dan membelah Pengalokasian Lahan (PL) milik warga, dilakukan pemetaan kembali jalur pipa (re-route).
Iyus menegaskan bahwa proyek pemasangan tidak terbengkalai atau mangkrak, dimana dalam progres konstruksi BP Batam selalu melakukan koordinasi rutin dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan RI melalui rapat monitoring dan evaluasi.
Proyek IPAL Tahap 1 ini merupakan proyek yang akan menjadi percontohan bagi daerah lain. Selain itu, proyek ini telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“BP Batam juga secara aktif berkoordinasi dengan EDCF, Hansol EME Korea selaku kontraktor, dan Sunjin Eng & Arch Korea selaku konsultan, untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan baik,” kata Iyus.
“Hingga saat ini Hansol selaku kontraktor masih melakukan monitoring serta perbaikan aset-aset proyek meskipun pekerjaan konstruksi tertunda,” lanjutnya.
Termasuk mengajukan perpanjangan waktu ke Kementerian Keuangan RI dan Bappenas, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan RI dengan mengirimkan permohonan resmi ke The Export-Import (Exim) Bank of Korea (EDCF) dan telah disetujui, dengan penyelesaian proyek hingga bulan Juni 2024 dan Loan Closing Date pada bulan September 2024.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk mengerjakan sisa pekerjaan proyek IPAL sebesar Rp 112,5 miliar yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri (Loan) yang telah sudah tersedia.
Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan 3,7 km di 7 lokasi, pengadaan peralatan pendukung operasional, penyelesaian 11.000 Sambungan Rumah (ke septic tank), penyelesaian mekanikal dan elektrikal, serta commissioning & training yang akan dimulai kembali pada awal Desember 2022, dan akan beroperasi di sebagian area pada bulan Oktober 2024.
“Dari kegiatan-kegiatan tersebut kami pastikan bahwa proyek tidak mangkrak dan masih terus berjalan hingga waktu yang ditetapkan,” tutup Iyus.
IPAL berfungsi untuk menampung limbah-limbah domestik atau rumah tangga.
Limbah-limbah dari rumah warga tersebut akan dikumpulkan ke stasiun pompa sebelum dialirkan ke waste water treatment plant (WWTP) di Bengkong Sadai.
Limbah domestik akan dinetralisir di Food Chain Reactor (FCR) menggunakan bakteri yang akan memakan zat pencemar dalam air limbah akan diolah menjadi pupuk siap pakai dan air baku.(*)
