batampos — Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan kekagumannya pada sistem pendidikan di Korea Selatan. Hal ini disampaikannya saat mengundang dua professor dari Korea Selatan untuk memberikan kuliah umum kepada pegawai Kementerian Sosial, di Gedung Aneka Bhakti, Kantor Kemensos, Jalan Salemba Nomor 28, pada Kamis (27/10/2022).

Mensos mengajak Presiden Tongmyong University Profesor Chun Ho Hwan, dan Secretary General of Tourism Promotion Organization for Asia-Pasific Cities Profesor Kim Soo Il, untuk berbagi pengalaman tentang perkembangan pendidikan di negeri ginseng. Risma mengatakan Korea Selatan dapat mengalami kemajuan yang pesat, tidak hanya dalam teknologi tapi juga industri musik dan perfilman berkat sistem pendidikan yang komprehensif.

“Misalkan Kpop. Kalau kita lihat drama Korea itu ternyata produk dari pada pendidikan,” kata Risma dalam keterangannya di hadapan wartawan.

Hal tersebut memacu Mantan Walikota Surabaya dua periode ini untuk menerapkan pendidikan ala negeri ginseng itu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kementerian Sosial. Harapannya, melalui pendidikan tersebut, dapat tercipta SDM yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada kesempatan itu, Risma mengundang tenaga pendidik yang ada di Kemensos yaitu widya iswara dan dosen Politeknik Kesejahetraan Sosial Bandung. Selain itu, turut hadir pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemensos.

“Saya sampaikan bahwa kita harus menciptakan tenaga yang bisa merubah kondisi bangsa. Para dosen kita harus bisa mengajar dan mengeluarkan sumber daya manusia yang mampu untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Menurut Risma, hal ini menjadi tantangan yang berat bagi para pendidik untuk menciptakan agen perubahan yang dapat bekerja tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Risma mengatakan pihaknya akan mempelajari penerapan teknologi dan pendidikan di Korea Selatan dan membuka kemungkinan kerja sama antar dua negara dalam pengembangan SDM maupun pemberdayaan masyarakat.

Sementera itu, Profesor Chun Ho Hwan mengapresiasi Mensos yang ikut turut serta dalam diskusi dan kuliah umum. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan dedikasi dan keseriusan Mensos dalam upaya peningkatan kualitas SDM di institusi yang dipimpinnya. Untuk itu, Profesor asal Busan ini mengungkap kesediannya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Sosial.

“Kami berdiskusi untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dan mahasiswanya. Kami ingin mengajak mereka untuk melihat pendidikan dengan teknologi yang baik di Korea. Jadi, kami sepakat, cepat atau lambat, akan ada pejabat yang data ke Busan untuk mendiskusikannya lebih detil,” katanya seperti diterjemahkan.

Senada dengan Profesor Chun, Profesor Kim mengungkapkan kesediannya untuk menjembatani kerja sama antara kedua negara. Sedangkan dalam hak perwujudan SDM berkualitas, pria yang fasih berbahasa Indoensia ini menekankan pentingnya menerapkan prinsip kesetaraan dan menjaga martabat sebagai seorang pejabat publik. Ia meyakini, Kemensos bisa mewujudkan hal tersebut di bawah kepemimpinan Menteri Sosial saat ini. (*)

batampos – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengajak pemuda dan santri di Indonesia untuk merefleksikan semangat Resolusi Jihad dan Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Salah satunya, dengan menjadikan SDGs Desa, sebagai arah kebijakan pembangunan desa, menjadi arus utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim menilai keduanya memiliki kesamaan makna dan beririsan secara substantif yaitu, sebagai tonggak kemerderkaan Indonesia, sekaligus sebagai penanda eksistensi kaum muda Indonesia.

“Seluruh tatanan dan struktur sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, maupun aspek-aspek lainnya akan terus berkembang. Karena itu, perlu rekontekstualisasi dan reaktualisasi, semangat resolusi jihad dan sumpah pemuda, sesuai dengan tuntutan zaman,” kata Gus Halim saat menjadi Inspektur Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 yang dilaksanakan di Lapangan Utama pada Jumat (28/10/2022) pagi.

Gus Halim mengatakan, ada dua momentum sejarah penting bagi Indonesia, terjadi di bulan Oktober, yaitu Tanggal 22 Oktober mengacu pada tanggal dikeluarkannya Fatwa Jihad atau Resolusi Jihad Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh Hasyim As’ari yang ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Dan tanggal 28 Oktober mengacu pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.

“Konteks resolusi jihad, fatwa resolusi jihad memang diinisiasi Kiai-kiai sepuh, di bawah komando Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, namun eksekutor seruan jihad tersebut adalah para pemuda, yaitu para santri dari berbagai pondok pesantren di Indonesia,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Menilik kondisi kekinian, kata Gus Halim, menarik untuk refleksikan korelasi dua momentum bersejarah, yang melibatkan peran besar pemuda. Terutama mengkontekstualisasikan semangat Resolusi Jihad, dan Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

“Sebab, tidak mungkin kita memaknai spirit Resolusi Jihad dan Sumpah Pemuda, dalam cara pandang yang sama dengan cara pandang di tahun 1928 maupun 1945. Karena, tantangan yang dihadapi tahun 1928 dan tahun 1945, sudah sangat jauh berbeda dengan tantangan, yang sedang dan akan kita hadapi kedepan,” tegasnya.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar resolusi jihad dan sumpah pemuda, lanjut Gus Halim harus dapat diterapkan dalam kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Salah satunya, dengan menjadi SDGs Desa, sebagai arah kebijakan pembangunan desa, menjadi arus utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“SDGs Desa Mainstreaming, harus terjadi dalam penyusunan program dan kegiatan pada kementerian/lembaga, terutama pada pemerintah desa, dan Kemendes PDTT. Dengan spirit resolusi jihad dan sumpah pemuda, kita menangkan jihad atas ketertinggalan desa-desa di Indonesia, kita satukan kekuatan seluruh elemen bangsa, untuk mengentaskan 62 daerah tertinggal, untuk revitalisasi kawasan transmigrasi, serta untuk kebangkitan dan kemandirian 74.961 desa seluruh Indonesia,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim berharap peringatan Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda memberi spirit perjuangan bagi semua aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

“Semoga semangat santri dan pemuda, mengilhami percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian 18 tujuan SDGs Desa, menumbuhkan ekonomi desa, hingga tercapai kemandirian desa-desa seluruh Nusantara,” kata Gus Halim.

Dalam upacara tersebut, Gus Halim juga menyerahkan Penghargaan kepada 10 Besar Unit Kerja Eselon II yang berhasil meraih Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan peringkat pertama Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan nilai 98,59, peringkat kedua Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen dengan nilai 96,03, dan peringkat ketiga Biro Umum dan Layanan Pengadaan Setjen dengan nilai 95,76

Penilaian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2022, dengan sampel masing-masing Unit Kerja Eselon II yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) Unit Kerja, melibatkan Arsiparis, dan menilai aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, SDM kearsipan; serta sarana dan prasarana kearsipan.

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal ini akan menyumbang 40% Nilai Kearsipan Kementerian.

Turut hadir dalam Upcara itu, Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta ASN di lingkungan Kemendes PDTT. (*)

batampos – Penyidik Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri memastikan tidak ada keterlibatan Bahrul Ulum dalam aksi Siti Elina yang mencoba menerobos masuk ke Istana Negara dan menodongkan senjata api. Bahrul Ulum sendiri adalah suami Lina.

“Iya betul, tidak ada arahan apapun dari Bahrul Ulum,” ujar Kepala Bagian Operasi (Kabag Banops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada wartawan, Jumat (28/10).

Aswin mengatakan, Bahrul Ulum telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penetapan ini karena dia diduga tergabung dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII) yang telah dilarang di Indonesia.

“Jadi, awalnya yang bersangkutan dimintai keterangan kasus istrinya kan. Kemudian terungkap aktivitas dan kegiatan dia. Ditemukan bahwa dia warga atau simpatisan kelompok terlarang dan sudah ikut dalam baiat,” jelas Aswin.

Sebelumnya, seorang perempuan bercadar diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga hendak menerobos masuk ke area Istana Negara. Perempuan tersebut sempat menodongkan pistol jenis FN kepada Paspampres yang bertugas.

“Betul (ditangkap) tadi di dekat Istana di Merdeka Utara,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman saat dihuhungi, Selasa (25/10).

Hasil penyelidikan diketahui jika pelaku adalah Siti Elina. Saat beraksi dia memakai cadar hitam dan baju gamis hitam. Bagian kepalanya ditutup jilbab biru berukuran besar, dan membawa tas hitam.

Awalnya pelaku berjalan mengelilingi Istana. Lalu mendadak menodongkan senjata api jenis FN ke Paspampres.

“Tadi kita kan dari anggota bilang dia bawa senjata todongkan anggota ke Paspampres langsung sama anggota (Ditlantas) direbut,” jelas Latif. (*)

batampos – Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan, Rusia bahkan dirinya bukan musuh dunia barat. Hal ini ia ungkapkan saat Pertemuan Internasional Discussion Club Valdai di Moskow, Kamis (27/10/2022).

Putin mengatakan, peristiwa global baru-baru ini menyebabkan perubahan fundamental di ajang internasional dan Negara Barat harus memulai pembicaraan setara tentang masa depan bersama dalam urusan dunia, menambahkan: “Lebih cepat, lebih baik.”

Putin juga menjelaskan, Negara Barat saat ini sedang berupaya mengganti hukum internasional dengan “tatanan berbasis aturan” yang dirancang untuk memberikan mereka peluang hidup tanpa aturan sama sekali.

Demi mempertahankan dominasi mereka, Barat menjalankan kebijakan “berdarah dan kotor”, menolak kedaulatan negara-negara dan rakyat, katanya menambahkan.

Ideologi dasar Negara Barat, liberalisme, telah berubah tanpa dikenali, ke titik absurditas, sedangkan sudut pandang alternatif lainnya dinyatakan sebagai ancaman terhadap demokrasi, katanya.

Menurut Putin, AS tidak dapat memberi dunia agenda yang positif, namun hanya mendominasi. “Rusia tidak memandang dirinya dan tidak menganggap dirinya sebagai musuh Barat. Rusia berusaha membangun relasi dengan Barat dan NATO, dengan pesan yang sama – mari kita hidup bersama dalam persahabatan,” ucapnya.

Putin menegaskan, Rusia tidak berniat menjadi hegemon sendiri di tengah krisis doktrinal dari model neoliberal tatanan dunia Amerika. ” Kediktatoran dalam urusan dunia hanya dapat dilawan dengan perkembangan negara dan rakyat, serta kompleksitas budaya dan tradisi yang berkembang,” tutup Putin. (*)

Sumber: Antara

batampos – Salah satu yang menggerus kepercayaan publik terhadap kepolisian adalah kasus pembunuhan yang diduga dilakukan Ferdy Sambo. Kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menyelenggarakan sidang untuk kasus obstruction of justice yang merupakan rangkaian kasus Sambo.

Dua terdakwa dihadirkan dalam sidang tersebut. Yaitu, Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombespol Agus Nurpatria. Terdapat tujuh saksi yang dihadirkan. Di antaranya, dua petugas satpam Kompleks Duren Tiga Abdul Zapar dan Marjuki. Lalu, empat anggota Polri, yakni Aditya Cahya, Tomser Kristianata, Munafri Bahtiar, dan Ari Cahya Nugraha. Serta seorang buruh harian lepas bernama Supriyadi.

Dalam sidang yang berlangsung sejak pukul 10.00 itu, ada sejumlah kejadian yang menonjol. Khususnya terkait dengan upaya membuktikan terjadinya perusakan barang bukti berupa rekaman CCTV. Misalnya, saat AKBP Aditya Cahya menjadi saksi. Dia menceritakan di depan majelis hakim bahwa dirinya mendatangi rumah dinas Sambo di Duren Tiga sejak hari kejadian Jumat (8/7). Aditya datang karena dipanggil Ferdy Sambo melalui sambungan telepon. ”Saat itu saya melihat Pak Sambo. Wajahnya menunjukkan kemarahan. Dia sedang merokok di teras rumah,” katanya.

Lantas, Sambo mengajaknya masuk dan melihat sudah ada seseorang yang tergeletak di dekat tangga. Yang kemudian disebutkan Sambo sebagai Brigadir Yosua. ”Pak Sambo menyebut Yosua ini melakukan pelecehan ke Ibu Putri. Lalu, terjadi tembak-menembak dengan Richard,” jelasnya.

Yang menarik, jaksa memperdalam keterangan Aditya terkait dengan CCTV di dalam rumah dinas yang mengarah ke tangga. CCTV tersebut potensial merekam kejadian di dalam rumah. ”Saya sempat mendengar dari Pak Sambo bahwa CCTV di dalam rumah itu tidak berfungsi atau mati,” ujarnya.

Dia mengaku tidak tahu alasan dipanggil Sambo ke rumah dinas tersebut. Setelah itu, sama sekali tidak ada perintah Sambo terhadapnya. ”Hanya, saat Minggu, saya ditelepon Pak Hendra Kurniawan untuk meminta orang datang ke Duren Tiga. Tapi, saya sedang berada di Bali. Saya arahkan anggota AKP Irfan Widyanto untuk ke Duren Tiga,” terangnya.

Hakim lantas meminta pendapat dari terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan mengenai ada tidaknya keberatan dalam keterangan saksi tersebut. Bukannya menjawab keberatan atau tidak, Hendra malah curhat bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang mengambil DVR dan mengopinya. Semua dilakukan hanya karena diperintahkan Sambo. ”Itu prinsipnya,” katanya.

Kejadian menarik lainnya saat anggota Polri Tomser Kristianata dan Munafri Bahtiar memberikan kesaksian. Mereka merupakan anak buah AKP Irfan Widyanto yang menemani saat diperintahkan Kombespol Agus Nurpatria untuk mengganti DVR CCTV.

Tomser dan Munafri memberikan kesaksian yang sama terkait dengan instruksi kepada AKP Irfan. Tomser saat itu melihat Agus merangkul Irfan dan menunjukkan posisi CCTV. CCTV itu berada di dekat lapangan basket yang mengarah ke rumah dinas Sambo. ”Lalu, saya mendengar Pak Agus memerintah Irfan untuk mengambil dan mengganti DVR,” terangnya.

Setelah kesaksian keduanya, hakim bertanya kepada terdakwa apakah keberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Saat itu terdakwa Kombespol Agus Nurpatria mengaku tidak memerintahkan pengambilan dan penggantian DVR CCTV. ”Tapi, saya minta dicek dan diamankan,” ujarnya kepada majelis hakim. (*)

Reporter: JP Group