batampos – Pengacara Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak konsisten menjelaskan pokok perkara. Bahkan dalam tanggapan terhadap eksepsi juga masih tidak membuat terang dakwaan.

Rasamala mengatakan, inkonsisten ini terlihat dari kapan perencanaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dibuat oleh Sambo. Pengacara menilai dakwaan menggambarkan perencanaan terjadi di Magelang dan rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan.

“Kalau kita baca surat dakwaan kan seolah-olah perencanaan terjadi sejak masih di Magelang. Tetapi dakwaan sendiri menyebutkan ketika Bu Putri melaporkan kepada Pak Sambo di Saguling, kemudian Pak Sambo emosional, tetapi dengan kecerdasannya kemudian menenangkan diri setelah itu membuat rencana untuk menghabisi, dan seterusnya,” kata Rasamala di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/10).

Oleh karena itu, pengacara menilai ada dua tafsir berbeda dalam dakwaan. Yakni perencanaan pembunuhan terjadi di Magelang, dan rumah Jalan Saguling.

“Jadi yang mana yang sebenarnya, itu salah satu yang kita nilai inkonsisten dalam dakwaan tersebut. Sayangnya itu tidak ditanggapi atau dijawab dengan jelas di dalam tanggapan jaksa,” jelas Rasamala.

Oleh karena itu, Rasamala berharap hakim bisa memberikan penilaian secara lengkap dalam persidangan putusan sela Rabu mendatang. Baik itu dari sisi dakwaan, maupun eksepsi.

“Nanti kita harapkan putusan hakim sekali lagi bisa objektif dan bisa menilai. Apapun putusannya tentu kita hormati,” pungkasnya.

“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair. (*)

Reporter: JP Group

batampos– Pariwisata dan ekonomi digital diyakni sebagai pilar untuk mempercepat pemulihan pascapandemi COVID-19.

Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didasarkan pada data bahwa pada semester pertama 2022, hampir setengah miliar wisatawan melakukan perjalanan internasional atau tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) juga menyatakan pariwisata global telah hampir 60 persen pulih dari tingkat prapandemi.

“Namun, situasi geopolitik dan ekonomi yang tidak pasti berisiko menunda kembalinya (pariwisata global) ke tingkat sebelum pandemi. Sementara itu, manfaat penuh dari transformasi digital juga terhalang oleh kesenjangan digital yang semakin besar,” kata Retno dalam pembukaan Kongres ke-4 Indonesianis Sedunia, secara daring pada Rabu (19/10).

BACA JUGA: Wahana Baru di Tanjungpinang Trans Studio Garden di Masa Pandemik Covid 19

Dia menyebutkan bahwa saat ini, lebih dari 3,7 miliar orang yang sebagian besar di negara-negara kurang berkembang, kekurangan akses internet sehingga akses mereka ke ekonomi digital, pendidikan, dan perawatan kesehatan terhalang.

Guna merespons berbagai hambatan tersebut dan menghidupkan kembali sektor pariwisata serta ekonomi digital, Retno mengusulkan tiga upaya yang dapat dilakukan secara global.

Pertama, mengubah paradigma global yang diwarnai persaingan dan proteksionisme. Situasi global saat ini disebut Retno tidak akan menguntungkan siapa pun.

Karena itu pada Sidang Majelis Umum ke-77 PBB, Menlu RI menyerukan kepada dunia untuk mengedepankan paradigma baru yang berdasarkan kerja sama saling menguntungkan, kolaborasi, dan keterlibatan.

“Kita tidak boleh membiarkan persaingan dan perpecahan mengalihkan perhatian dari memastikan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutur dia.

Kedua, membangun dunia yang inklusif agar bisa menghadapi tantangan atau kesulitan apa pun, termasuk pandemi COVID.

Inklusivitas, kata Retno, adalah jiwa dari presidensi G20 Indonesia tahun ini dengan semangat melibatkan semua pihak di antaranya negara-negara Pasifik dan Karibia agar bisa menyuarakan keprihatinan mereka tentang isu global.

“Dengan semangat yang sama, G20 juga akan memastikan untuk membawa manfaat langsung bagi rakyat melalui kerja sama yang konkret,” ujar dia.

Selama presidensi G20 Indonesia, lebih dari 300 proposal proyek kerja sama dikurasi termasuk di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital.

G20 juga telah membentuk Jaringan Inovasi Digital untuk mendukung pengembangan startup potensial.

“Indonesia mendesak semua pihak untuk terus berkolaborasi di tengah situasi sulit. Ini adalah dua visi yang menurut saya rekan-rekan Indonesianis akan berperan dalam menyuarakannya kepada khalayak yang lebih luas,” kata Retno. (*)

reporter: antara

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Balikpapan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Jaksa Eksekutor Eva Yustisiana, Rabu (19/10) telah selesai melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Abdul Gafur Mas’ud,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Kamis.

Abdul Gafur merupakan terpidana perkara suap terkait kegiatan pengadaan barang, jasa, dan perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Eksekusi dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Balikpapan dan terpidana menjalani masa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dikurangi lamanya masa penahanan sejak proses penyidikan,” ucap Ipi.

Terhadap terpidana tersebut, kata Ipi, juga diwajibkan untuk membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dan uang pengganti sebesar Rp5,7 miliar.

Selain itu, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 3 tahun dan 6 bulan dihitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Dikutip dari laman sipp.pn-samarinda.go.id, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda dalam putusan nya yang dibacakan pada Senin (26/9) menyatakan Abdul Gafur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Abdul Gafur dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Abdul Gafur bersama pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Hasmoro, dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten PPU Jusman merupakan pihak penerima perkara tersebut.

Dalam perkara itu, Abdul Gafur sebagai Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2023 terbukti menerima hadiah berupa uang secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp5,7 miliar dari Ahmad Zuhdi yang diterima melalui Asdarussalam dan Supriadi sebesar Rp1,85 miliar.

Kemudian, dari Damis Hak, Achmad, Usriani, dan Husaini melalui Jusman sejumlah Rp250 juta, dari sembilan kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR melalui Edi Hasmoro sejumlah Rp500 juta, dan dari beberapa perusahaan yang mengurus perizinan usaha di Kabupaten PPU sejumlah Rp3,1 miliar.

Abdul Gafur mengkondisikan agar proyek di Dinas PUPR dimenangkan oleh perusahaan milik Ahmad Zuhdi alias Yudi, di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dimenangkan perusahaan Ahmad Zuhdi alias Yudi, Damis Hak, Achmad, Ursiani dan Husaini serta memerintahkan penerbitan izin untuk PT Bara Widya Tama, PT Prima Surya Silica, PT Damar Putra Mandiri, PT Indoka Mining Resources, PT Waru Kaltim Plantation (WKP) dan PT Petronesia Benimel. (*)

Reporter: Antara