batampos – Kasus intimidasi yang dilakukan aparat Polres Tomohon terhadap jurnalis Manado Pos, Julius Laatung disayangkan dewan pers. Terlebih jika kasus tersebut terkait dengan karya jurnalistik yang dikerjakan oleh Julius.

Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya mengatakan, tindakan okmun Polres Tomohon tidak dapat dibenarkan. Sebab, melanggar prinsip perlindungan terhadap kerja jurnalisme yang dijamin konstitusi.

“Dewan pers mengutuk keras perilaku yang dilakukan oknum kepolisian,” ujarnya kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id), kemarin (30/10).

Agung mengatakan, keberatan atas sebuah produk jurnalistik sudah memiliki prosedurnya tersendiri. Hal itu diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Di sana dijelaskan, siapapun yang merasa tidak senang dengan produk jurnalisme diberi ruang untuk keberatan.

“Bisa memberikan hak jawab kepada media atau mengadu langsung lewat dewan pers,” kata dia.

Atas dasar itu, kasus penjemputan paksa yang dilakukan kepolisian tomohon terhadap wartawan Manado Pos telah melanggar ketentuan. Lagi pula, lanjut Agung, penanggung jawab sebuah produk jurnalistik ada pada pemimpin redaksi, bukan wartawan. “Meskipun yang nulis wartawan,” imbuhnya.

Agung juga mengingatkan, pihaknya sudah memiliki MoU dengan Polri terkait pedoman penanganan kasus kerja jurnalistik. Dalam MoU tersebut sudah ditegaskan jika karya jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme dewan pers.

Dia menduga, MoU tersebut belum dipahami oleh seluruh jajaran aparat polri. “Bisa jadi (belum tersosialisasikan),” terangnya.

Sementara Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, sangat menyesalkan adanya dugaan kekeliruan anggota Polres Tomohon dalam menindaklanjuti pemberitaan media soal judi di Tomohon. Dengan melakukan penjemputan dan interogasi secara paksa. ”Meski wartawan itu sudah dipulangkan,” jelasnya.

Namun, penjemputan dan interogasi paksa tersebut diduga melanggar KUHAP, UU Pers dan Perkap nomor 6/2019 tentang penyidikan tindak pidana. ”Kompolnas mendesak Bid Propam Polda Sulut untuk turun melakukan pemeriksaan,” paparnya.

Dugaan aparat yang masih menggunakan cara-cara kekerasan bertentangan dengan aturan hukum dan instruksi Kapolri. Bila berdalih mewawancarai wartawan, tentnya bisa dilakukan dengan cara humanis dan persuasive. ”Bukan melakukan paksaan bahkan memaksa yang bersangkutan menandatangani dan membuat video pernyataan,” ujarnya.

Kompolnas sesegera mungkin melakukan klarifikasi ke Polda Sulut. Semua anggota yang terlihat harus diperiksa oleh Bid Propam. ”Surat perintah yang dikeluarkan juga harus dilihat, jangan sampai tindakan keliru anggota terulang,” urainya.

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo belum menjawab saat dikonfirmasi terkait kejadian tersebut. Pesan singkat dan telepon tidak direspon.

Di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) berharap wartawan Manado Pos untuk membuat pengaduan resmi. Dengan begitu, LBH Pers bisa memberikan bantuan hukum. “Tentu saja korban bisa mengadu ke kami (LBH Pers, Red),” ujar pengacara publik LBH Pers Mustafa. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mengatakan, dokter dari RS Mount Elizabeth Singapura kembali melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Lukas Enembe. Pemeriksaan dilakukan, pada Sabtu (29/10), di kediaman pribadi Gubernur Enembe, di Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua.

Sebelumnya, pada (11/10) lalu, tim dokter dari RS Mount Elizabeth juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di kediaman pribadi Gubernur Enembe di Koya Tengah.

“Salah satu dokter yang datang ke Jayapura merupakan dokter yang selama ini menangani gangguan ginjal Gubernur Enembe, yakni dr Francisco,” kata Roy Rening, di Jayapura, Minggu malam (30/10) dikutip dari Antara.

Hasil pemeriksaan itu, juga akan disampaikan dokter pribadi Gubernur Enembe ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dokter independen.

Terkait kehadiran dokter KPK, Rening yang didampingi sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP), mengaku hingga kini belum mengetahui kapan kedatangannya dokter KPK.

“Kami belum mengetahui kapan tim dokter KPK datang,” kata Roy Rening.

Paramedis dari RS Mount Elizabeth Singapura yang memeriksa kesehatan Gubernur Enembe yakni dr Cheng Ho Patrick Ang (spesialis jantung), dr Francisco Salcido Ochoa WNA asal Meksiko (spesialis ginjal), dr Mohammed Tauqeer Ahmad (spesialis nuerologi), didampingi seorang perawat yaitu Mardiana binti Ayob.

Tim dokter dari Singapura tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (30/10), sekitar pukul 07.00 WIT menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 656.

KPK sebelumnya telah menetapkan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi sebesar Rp1 miliar. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut, ada upaya mengadu domba di internal partai berlambang banteng moncong putih terkait dengan isu dukungan Joko Widodo maju menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024.

”Saya minta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” kata Ganjar seperti dilansir dari Antara di Semarang, Minggu (30/10).

Menurut Ganjar, dirinya dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol. ”(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah kengawuran dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono,” ujar Ganjar.

Mengenai suksesi ketua umum, lanjut dia, kongres partai sudah mengaturnya sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar. Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi konter isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.

”Saya kira yang seperti ini mesti dicermati, apakah ini ide pribadi atau seruan orang. Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera konter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba,” ucap Ganjar.

Ganjar menilai, nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu. Saat itu ada sekelompok orang mengaku sebagai sukarelawan Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Ketua DPR Puan Maharani terkait kasus KTP elektronik.

Ganjar meminta agar sukarelawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada 2024. ”Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapa pun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai,” tutur Ganjar. (*)

Reporter: JP Group