batampos – Eksekusi sebuah rumah di Perumahan Rosedale Blok E2 Nomor 3, Teluk Tering, Batam Kota, Kamis (20/11), berlangsung tegang setelah pihak ahli waris menolak pengosongan dan menilai proses eksekusi menyalahi aturan. Mereka menyatakan kepemilikan rumah tersebut sah berdasarkan dokumen lengkap yang dimiliki sejak 1994.

Penolakan ini memicu aksi dorong-dorongan sebelum akhirnya polisi dari Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota meredam situasi.

Ahli waris Johnson Napitupulu, melalui Gebhard P. Napitupulu, menyatakan bahwa tindakan eksekusi ini prematur dan cacat administrasi. Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan pemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB), dokumen UWTO yang masih aktif hingga 2040, serta izin peralihan hak (IPH) dari BP Batam.

“Semua dokumen kami lengkap dan sah. UWTO masih berlaku sampai 2040. Justru pihak yang mengeksekusi tidak punya dokumen PL maupun UWTO,” tegas Gebhard.

Ia menyebut kejanggalan lain adalah dasar eksekusi yang menggunakan SHGB milik pihak pemohon, yang menurutnya telah kedaluwarsa sejak 2020. Berdasarkan aturan ATR/BPN, perpanjangan minimal harus dilakukan dua tahun sebelum masa berlaku berakhir.

“Mereka tidak bisa memperpanjang karena tidak memiliki rekomendasi dari BP Batam. Bagaimana mungkin SHGB seperti itu dijadikan dasar eksekusi?” ujarnya.

Baca Juga: Eksekusi Rumah di Rosedale Berlangsung Tegang, Putusan hingga Kasasi Jadi Dasar Hukum Kuat

Ahli waris juga menilai klaim bahwa rumah tersebut merupakan bagian dari bundel pailit PT Igata tidak berdasar. Mereka mengaku memiliki bukti bahwa Blok E2 Nomor 3 tidak pernah masuk dalam daftar aset pailit perusahaan tersebut.

“Kami sudah verifikasi langsung. Bundel pailit PT Igata tidak mencantumkan rumah kami. Ini sangat aneh,” kata Gebhard. Keluarga juga menyebut tidak pernah mengenal pihak yang mengajukan eksekusi maupun pihak-pihak yang disebut membeli rumah itu dari kurator.

Ketidakjelasan historis kepemilikan yang diklaim pemohon eksekusi menambah kecurigaan ahli waris akan adanya dugaan permainan oknum. Gebhard menilai keluarga menjadi korban praktik mafia tanah yang memanfaatkan celah administrasi lama.

“Rumah ini tidak pernah kami jual kepada siapapun. Tiba-tiba ada pihak yang mengaku membeli dari kurator. Kami juga tidak pernah dilibatkan atau diberi tahu tentang perkara awalnya,” ujarnya.

Meski demikian, tim Pengadilan Negeri Batam tetap hadir dan melakukan pembacaan surat eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 38/PDT.EKS/2025/PN Batam atas permohonan Mulyadi Grandi. Penetapan tersebut merujuk pada putusan PN Batam, Pengadilan Tinggi Kepri, dan Mahkamah Agung yang memerintahkan ahli waris mengosongkan rumah tersebut. Petugas datang dengan pengawalan aparat dan membawa peralatan pendukung.

Kuasa hukum pemohon eksekusi, Agus Cik, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi adalah bentuk kepastian hukum bagi pemenang lelang. Ia menegaskan bahwa aset tersebut masuk bundel pailit PT Igata dan telah melalui proses lelang resmi.

“Setiap pemenang lelang wajib dilindungi undang-undang. Apapun yang terjadi, eksekusi harus dilaksanakan. Inilah jaminan hukum,” kata Agus.

Namun ahli waris membantah keras pernyataan tersebut dan menilai dasar-dasar hukum yang digunakan pemohon perlu diuji ulang. Mereka juga sudah mengajukan gugatan baru terkait keabsahan dokumen pemohon, dan prosesnya kini memasuki sidang ketiga.

“Kami mengejar kepastian hukum. Ada banyak hal yang tidak sinkron dalam berkas-berkas mereka, dan itu sedang kami buktikan di pengadilan,” kata Gebhard.

Baca Juga: Logo HJB ke-196 Diluncurkan, Usung Filosofi Transformasi Batam Menuju Kota Modern

Ketegangan sempat meningkat ketika sejumlah petugas mulai mengarahkan derek ke kendaraan milik keluarga. Ahli waris berdiri menghadang sambil menyerukan keberatan atas proses yang mereka anggap tidak transparan.

Polisi kemudian menenangkan situasi dan memastikan tidak ada kekerasan selama eksekusi berlangsung. Setelah pembacaan penetapan selesai, pihak ahli waris tetap bertahan dan menolak meninggalkan rumah.

Sengketa rumah Rosedale ini kembali menyoroti persoalan tumpang tindih lahan dan sertifikat ganda yang masih marak di Batam. Kasus tersebut juga memperlihatkan bagaimana perbedaan tafsir antara dokumen UWTO dan sertifikat hak atas tanah dapat memicu konflik berkepanjangan.

Ahli waris berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat membuka fakta sebenarnya. “Kami hanya ingin hak kami diakui dan diputuskan secara adil,” ujar Gebhard.(*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Ahli Waris Tolak Eksekusi Rumah di Rosedale, Sebut Punya Dokumen Sah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam melaksanakan eksekusi rumah di Perumahan Rosedale Blok E Nomor 3, Kamis (20/11). Eksekusi itu dilakukan setelah perkara sengketa aset tersebut berkekuatan hukum tetap hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Eksekusi berlangsung tegang setelah pihak ahli waris menolak pengosongan dan menilai proses eksekusi menyalahi aturan. Mereka menyatakan kepemilikan rumah tersebut sah berdasarkan dokumen lengkap yang dimiliki sejak 1994. Penolakan ini memicu aksi dorong-dorongan sebelum akhirnya polisi dari Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota meredam situasi.

Jurusita PN Batam, Agus Viantina, membacakan penetapan eksekusi sebelum proses pengosongan dilakukan.

“Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan eksekusi tertanggal 31 Juli 2025 yang diajukan oleh Mulyadi Grendy selaku pemohon,” ujarnya.

Permohonan itu meminta agar tanah dan bangunan objek sengketa dikosongkan dan diserahkan dalam keadaan tidak berpenghuni. Adapun pihak termohon adalah ahli waris Johnson Napitupulu.

Baca Juga: Siswa SMA di Batam Diduga Terafiliasi Jaringan Terorisme, Polda Kepri Lakukan Penelusuran

PN Batam menegaskan bahwa seluruh putusan pengadilan—mulai dari tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, hingga kasasi Mahkamah Agung—memenangkan Mulyadi.

“Atas putusan tersebut, pengadilan menetapkan agar objek eksekusi segera dikosongkan,” jelasnya .

Penetapan eksekusi diterbitkan pada 1 Oktober 2025, yang dalam amar putusannya menyatakan panitera diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa dan, bila diperlukan, eksekusi dapat dibantu aparat keamanan.

Kuasa hukum Mulyadi, Agus Cik, yang hadir di lokasi, menegaskan bahwa eksekusi ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pemenang hak atas aset pailit.

“Putusan ini sudah dimenangkan oleh klien saya di semua tingkat peradilan, mulai PN, Pengadilan Tinggi, hingga kasasi,” ujarnya.

Agus menjelaskan bahwa rumah tersebut merupakan aset PT Igata Jaya Perdania yang termasuk dalam bundle pailit dan telah dilelang oleh kurator. Pemenang lelang bernama Yudi kemudian menjual rumah tersebut kepada Mulyadi.

Namun proses penyerahan sempat terhambat karena rumah masih ditempati ahli waris Johnson Napitupulu.

“Upaya hukum sudah dilakukan terhadap ahli waris atas dugaan perbuatan melawan hukum. Mereka telah diperiksa di semua tingkat pengadilan,” jelasnya.

Baca Juga: 7 Bulan Merugi, Pelaku UMKM Desak Akses Genta I Dibuka

Terkait klaim perpanjangan UWTO yang disampaikan ahli waris, Agus menegaskan persoalan tersebut bukan bagian dari objek eksekusi dan akan diselesaikan melalui mekanisme terpisah.

“Soal UWTO akan ditangani sendiri. Jika ahli waris merasa keberatan, silakan ajukan upaya hukum,” kata dia.

Agus juga menilai adanya dua sertifikat yang diklaim ahli waris tidak memengaruhi eksekusi, karena yang menjadi rujukan adalah bundle pailit yang ditangani kurator.

“Undang-Undang Kepailitan dapat mengesampingkan aturan lain demi kepastian hukum. Jika eksekusi tidak berjalan, kepercayaan publik terhadap objek lelang akan hilang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kurator memiliki kewenangan penuh atas seluruh aset pailit tersebut, dan ahli waris seharusnya mendaftarkan klaim mereka kepada kurator jika merasa memiliki hak.

“Selama tidak dikeluarkan dari bundle pailit, maka aset tetap menjadi bagian dari aset pailit,” ujarnya.

Agus menilai keberhasilan eksekusi ini penting sebagai bentuk kepastian dan marwah penegakan hukum.

“Eksekusi ini adalah bagian dari tegaknya hukum di Indonesia,” ujarnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Eksekusi Rumah di Rosedale Berlangsung Tegang, Putusan hingga Kasasi Jadi Dasar Hukum Kuat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi meluncurkan logo Hari Jadi Batam (HJB) ke-196 yang sarat makna, menandai awal rangkaian peringatan hari bersejarah bagi kota yang terus tumbuh sebagai pusat industri dan teknologi di perbatasan Indonesia.

Logo tersebut hadir dengan filosofi kuat yang merangkum perjalanan panjang Batam dari masa kolonial hingga menjelma menjadi kota modern berdaya saing.

Desain angka “196” menjadi elemen utama yang mencuri perhatian. Angka tersebut disajikan dalam bentuk garis-garis dinamis yang seolah bergerak maju, mencerminkan ritme perkembangan Batam yang tak pernah berhenti. Visual ini sengaja dipilih untuk menggambarkan bahwa Batam adalah kota yang hidup, progresif, dan memiliki daya dorong kuat menuju masa depan.

Pemilihan elemen garis yang saling terhubung juga bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa perjalanan Batam selama hampir dua abad dibangun di atas fondasi kolaborasi antarpemangku kepentingan. Setiap garis mewakili peran masyarakat, pemerintah, dan sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung perkembangan kota.

Baca Juga: Sah, APBD Batam 2026 Sebanyak Rp4,29 Triliun

Pemaknaan logo semakin diperkaya melalui penggunaan tiga warna utama. Warna biru tua, yang mendominasi komposisi, melambangkan stabilitas, profesionalitas, dan kepercayaan. Biru juga merepresentasikan identitas Batam sebagai kota maritim dengan aktivitas pelabuhan dan industri yang kuat.

Sementara itu, warna kuning emas membawa pesan optimisme dan kejayaan. Pemerintah ingin menekankan bahwa Batam memiliki peluang besar untuk terus tumbuh sebagai pusat ekonomi regional. Warna ini dipilih untuk menggambarkan masa depan kota yang penuh harapan dan potensi.

Elemen warna merah turut memberikan sentuhan energi dan keberanian. Warna ini mencerminkan karakter masyarakat Batam yang dinamis serta kesiapannya menghadapi tantangan global. Secara visual, warna merah memperkuat kesan tegas dan penuh semangat dalam keseluruhan desain logo.

Filosofi “Unggul dan Berdaya Saing” yang menjadi tema HJB tahun ini juga ditanamkan dalam komposisi logo. Struktur yang saling terhubung melambangkan sinergi lintas sektor yang menjadi kunci bagi Batam untuk memantapkan langkah sebagai kota kelas dunia. Tema ini sekaligus menjadi ajakan agar semua pihak meningkatkan kualitas dalam berbagai aspek pembangunan.

Baca Juga: Siswa SMA di Batam Diduga Terafiliasi Jaringan Terorisme, Polda Kepri Lakukan Penelusuran

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, peluncuran logo HJB bukan sekadar seremoni visual, tetapi juga pernyataan identitas dan arah pembangunan. Menurutnya, filosofi logo ini mencerminkan tekad Batam untuk terus bergerak maju dalam kompetisi global yang semakin ketat.

“Hari Jadi Batam bukan hanya sebuah perayaan, tetapi refleksi perjalanan panjang dan tekad kita semua untuk melangkah lebih jauh. Logo ini mewakili semangat kota yang terus berkembang,” katanya, Kamis (20/11).

Ia juga mengajak masyarakat dan seluruh instansi untuk berpartisipasi aktif dalam menyemarakkan HJB ke-196. Amsakar berharap pemasangan umbul-umbul, dekorasi, dan atribut HJB dapat menghadirkan suasana meriah di seluruh sudut kota sekaligus memperkuat rasa bangga terhadap Batam.

Untuk memudahkan partisipasi publik, pemerintah telah menyediakan berbagai desain spanduk, banner, dan materi promosi yang dapat diunduh melalui laman resmi HJB di https://harijadi196.batam.go.id/web/.(*)

Reporter: Arjuna

Artikel Logo HJB ke-196 Diluncurkan, Usung Filosofi Transformasi Batam Menuju Kota Modern pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Seorang siswa SMA di Batam diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme setelah pihak sekolah menerima pesan ancaman melalui aplikasi WhatsApp. Pesan tersebut menautkan nomor telepon siswa bersangkutan, sehingga memicu respons cepat dari aparat keamanan.

Informasi yang dihimpun Batam Pos menyebutkan, Polda Kepri sempat mengamankan siswa itu untuk memastikan kebenaran dugaan keterkaitannya dengan kelompok radikal. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah verifikasi awal, mengingat ancaman yang diterima sekolah mengandung indikasi jaringan terstruktur.

Sumber internal kepolisian menyebutkan, proses klarifikasi dilakukan segera setelah laporan diterima. Pemeriksaan awal diperlukan untuk memastikan apakah nomor siswa tersebut benar digunakan dalam pesan ancaman atau justru disalahgunakan pihak lain.

Baca Juga: Ahli Waris Tolak Eksekusi Rumah di Rosedale, Klaim Dokumen Sah dan Tuduh Ada Kejanggalan Proses Hukum

Direktur Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Mangombo Marusaha Simamora, tidak menampik adanya penanganan kasus itu. Ia mengatakan siswa tersebut berstatus sebagai saksi dalam penelusuran yang masih berlangsung.

“Semuanya masih ditelusuri,” ujar Silvester saat dikonfirmasi, Kamis (20/11).

Menurutnya, penyidik masih mendalami sejumlah informasi dan bukti digital yang berkaitan dengan ancaman tersebut.

“Nanti kami kasih keterangan lengkapnya,” kata dia.

Baca Juga: Polda Kepri Musnahkan 1,3 Kg Sabu, 4,1 Kg Ganja, dan Ratusan Ekstasi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih jauh mengenai isi ancaman, motif pengiriman pesan, atau keterkaitan siswa tersebut dengan jaringan terorisme yang dimaksud. Polda Kepri disebut masih berkoordinasi dengan unit siber dan instansi terkait untuk menelusuri sumber pesan. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Siswa SMA di Batam Diduga Terafiliasi Jaringan Terorisme, Polda Kepri Lakukan Penelusuran pertama kali tampil pada Metropolis.