batampos – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyerahkan hasil investigasi atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD kemarin (3/11). Di hadapan awak media, Komnas HAM menyampaikan harapan mereka agar proses hukum yang berjalan tidak berhenti sampai enam orang tersangka.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. Dia menyampaikan bahwa proses hukum menjadi salah satu poin yang disampaikan kepada Mahfud dalam pertemuan kemarin. Dia memastikan, poin itu juga akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Polri. ”Kami diskusikan bagaimana logikanya enam tersangka itu tidak cukup. Karena dalam temuan kami, enam tersangka yang sudah ditetapkan kepolisian itu tidak cukup,” kata dia.

Tentu, lanjut Anam, keterangan itu disampaikan oleh instansinya tanpa mengesampingkan langkah hukum yang sudah dilakukan oleh Polri. Komnas HAM mengapresiasi hal itu. Namun demikian, berdasar temuan mereka masih ada pihak lain yang harus bertanggung jawab atas tragedi yang menyebabkan hilangnya 135 nyawa tersebut. ”Ada layer-layer tertentu yang sampai level bertanggung jawab dalam urusan tata kelola sepak bola ini, juga harus ada tanggung jawab pidananya,” ujarnya.

Menurut Anam, investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM mendapati fakta bahwa tragedi di Kanjuruhan bukan semata-mata soal pelanggaran administrasi. Tidak pula hanya terkait pelanggaran aturan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). ”Tetapi, masuk ke logika dan ranah hukum pidana,” imbuhnya. Karena itu, mereka menilai sangat penting bagi aparat kepolisian mengejar dan menindak semua pihak yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola sepakbola di Indonesia.

Kemudian, masih kata Anam, pihaknya juga menemukan bahwa tata kelola sepakbola di Indonesia saat ini tidak dilandasi prinsip ketaatan terhadap hukumnya sendiri. ”Jadi, kami sampaikan juga PSSI banyak melakukan aturannya sendiri, aturan yang dikeluarkan PSSI, yang dibuat PSSI dan dibuat oleh FIFA. Terus juga tidak ada standarisasi soal para penyelenggaranya,” beber dia. Karena itu, Komnas HAM mendorong standar penyelenggaraan pertandingan.

Mereka ingin semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pertandingan sepakbola dipastikan profesional, sudah disertifikasi, dan memiliki lisensi. Dengan begitu, setiap pertandingan sepakbola di Indonesia bisa dimonitoring dengan standar yang ketat serta instrumen yang jelas. ”Makanya dalam waktu tiga bulan kalau itu tidak bisa diperbaiki secara menyeluruh, kami merekomendasikan Pak Presiden menggandeng FIFA untuk membekukan seluruh aktifitas PSSI,” tegasnya.

Di sisi lain, Mahfud menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima seluruh laporan dari Komnas HAM. Tidak hanya itu, dia juga sudah berdiskusi dengan perwakilan Komnas HAM yang datang menemuinya kemarin. Selain Anam, ada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. ”Saya tentu hanya akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah dalam rangka mengambil langkah-langkah lanjutan,” kata dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) menggunung terkait pengangkatan guru non aparatur sipil negara (ASN). Bukan hanya perkara seleksi tahun ini, tapi juga hutang pada seleksi 2021.

Di tahun lalu, ada tercatat sebanyak 293.860 orang pelamar lolos seleksi 2021 dan mendapat formasi. Sayangnya, tak serta merta membuat jalan mereka menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulus begitu saja. Pasalnya, hingga kini masih ada 15.415 (5,2 persen) yang masih belum diangkat oleh pemerintah daerah (pemda). Padahal, nomor induk (NI) PPPK-nya sudah terbit.

”Sudah dinyatakan lulus, sudah diumumkan BKN pusat namun belum diangkat oleh pemda. Mungkin dilihat hanya 5,2 persen, tapi ini nasib guru-guru kita,” ujar Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Jakarta, kemarin (3/11).

Dia mencontohkan, yang terjadi di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Tahun lalu, ada 689 orang yang lolos seleksi PPPK guru. Namun, hingga kini, pemda baru mengangkat 2 orang. Artinya, masih ada 687 yang masih menunggu pengangkatan.

Jepara lebih parah lagi. Dari 1422 orang yang lolos seleksi PPPK 2021, baru 7 orang yang diangkat oleh pemda. ”Harusnya mereka sudah bekerja dan menerima gaji saat ini,” ungkap Nunuk.

Bukan hanya itu, masih ada 5.312 (1,8 persen) dalam yang hingga kini NI-PPPKnya tak kunjung rampung. Dalam proses verifikasi dan validasi bersama pemda.

Tak banyak yang bisa dilakukan Kemendikbudristek. Mengingat, PPPK guru ini jadi berada di bawah pemda. Kendati demikian, Nunuk sudah dua kali bersurat para kepala daerah terkait untuk bisa segera melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, dana untuk para guru PPPK yang lolos seleksi ini sudah uang sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). ”Masalah ini sungguh membuat kami prihatin. Karenanya kami perlu melaporkan hal ini untuk bisa dicari solusi bersama,” katanya.

PR lainnya menyangkut 193.954 orang peserta yang lolos seleksi PPPK 2021 namun tak dapat formasi. Ternyata, di tahun ini, kebutuhan guru hanya 169.078 orang. Dari jumlah tersebut, 127.186 orang dipastikan sudah mendapat penempatan tahun ini. Sementara, 41.892 masih tidak tersedia formasi. Artinya, sebenarnya mereka dibutuhkan. Ada kekosongan guru. Namun, lagi-lagi Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan aslinya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya. Jumlah pelamar prioritas di Jabar mencapai 10.397 orang. Namun, hanya mengajukan formasi sebanyak 3800. Padahal, total kebutuhan mencapai 7600 guru.

Pada seleksi PPPK guru tahun ini sendiri, pemda hanya mengajukan 40,9 persen atau 319.618 formasi dari total kebutuhan guru sekitar 781 ribu. Mirisnya lagi, sejumlah daerah yang justru menarik usulan formasinya di detik-detik akhir. Salah satunya, pemda Brebes yang pada 2 November 2022 menarik 538 usulan formasinya. Padahal, saat Brebes sudah fix mengajukan formasi ini, para guru yang lolos PPPK 2021 sudah mendapat notifikasi terkait penempatannya.

”Alasannya ada perbedaan pendapat dengan panselnas. Tapi kami tidak tahu secara detail. Dan saat ini sedang coba kami konfirmasi ke bupatinya,” jelas Nunuk.

Untuk mengatasi minimnya usulan formasi oleh pemda ini, Nunuk mengaku, pihaknya telah melakukan pembahasan agar formasi dan gaji untuk calon PPPK guru ini diearmark oleh pusat. Sehingga, formasi sudah ditentukan dan gaji sudah diearmark sejak awal. Hal ini pun sudah diamini Mendikbudristek Nadiem Makarim. Menurutnya, saat ini, Nadiem tengah berupaya membahas ini dan mencari payung hukumnya bersama pihak terkait. ”Benar PPPK milik pemda, tapi bagaimana dalam hal penetapan formasinya agar kami bisa menentukan bersama panselnas,” tuturnya.

Kerunyaman lainnya, dari 193.954 yang lolos seleksi PPPK 2021 tadi, tersisa 24.876 yang memang over supply atau tidak ada kebutuhannya. ”Namun kami tengah melakukan berbagai macam skema agar para guru tersebut dapat terserap,” sambungnya.

Solusi yang ditawarkan ialah turun prioritas. Maksudnya, mereka bisa melamar di jabatan lainnya ketika formasi yang dilamarnya di tahun 2021 tak kunjung tersedia di tahun ini. Jika mereka masuk kategori pelamar prioritas I (P1) yang terdiri dari mereka yang berasal dari THK II, guru non ASN di sekolah negeri dan lulusan PPG maupun guru swasta yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 maka akan turun jadi P2. Pada level ini, artinya mereka akan kembali menjalani seleksi observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Nunuk mencontohkan, jika tahun lalu formasi yang dilamar ialah guru SD lalu di tahun ini tak tersedia maka pelamar bisa turun ke P2. Dia bisa menggunakan linearitasnya di jurusan IPA misalnya. Maka ia dibolehkan melamar sebagai guru IPA di jenjang SMP yang tersedia. Skenario ini pun diakuinya telah disetujui oleh panselnas.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun ini ada tiga macam pelamar prioritas. Yakni P1, P2 yang merupakan pelamar prioritas dari THK II dan merupakan pelamar prioritas yang berasal dari guru non ASN di sekolah negeri yang sudah mengabdi dan terdaftar minimal tiga tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos: Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin membenarkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya dihentikan. Penghentian pemeriksaan dilakukan lantaran Lukas Enembe sakit.

Pemeriksaan oleh penyidik KPK terhadap Gubernur Enembe yang dilaksanakan Kamis (3/11) siang, di kediaman pribadinya, di Koya Tengah, Jayapura, tidak dapat dilanjutkan karena dalam kondisi sakit.

“Tim dokter KPK dan IDI Papua kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe,” kata Aloysius yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP), di Jayapura, Kamis (3/11) malam.

Dia menyatakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan tim dokter yang dipimpin dr Yohanes dengan melakukan pengukuran tensi dan mengecek tekanan darah.

“Tim KPK melakukan pemeriksaan sekitar satu jam 30 menit,” kata Aloysius Renwarin.

Tim KPK yang dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Forkopimda Papua yang terdiri dari Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan Kepala BIN Papua Mayjen TNI (Purn) Gustav Agus Irianto melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Enembe di kediaman pribadinya, di Koya Tengah, Jayapura.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengakui, kedatangan dirinya bersama tim dalam rangka penegakan hukum dan selama pemeriksaan Lukas Enembe bersikap kooperatif. Pemeriksaan terhadap Lukas Enembe tidak dapat dilanjutkan karena dalam kondisi sakit, sehingga tim dokter melakukan pemeriksaan.

“IDI yang nantinya yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi kesehatan Gubernur Enembe secara independen agar tidak terganggu kegiatan KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

KPK sebelumnya telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar. ​ (*)

Reporter: JP Group