batampos – Indonesia menjadi tuan rumah High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM-FRPD) di Jakarta pada 19-21 Oktober 2022 mendatang.

Acara ini diselenggarakan di bawah The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

Pada kesempatan ini Indonesia akan membagikan pengalaman dalam penanganan penyandang disabilitas.

“Kita berharap, kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan bisa menjadikan saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas setara, sehingga menghilangkan pandangan dan perilaku diskriminatif terhadap mereka,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini saat memimpin Media Briefing bersama para awak media di Kantor Utama Kemensos di Jakarta, Senin (17/10/2022).

Mensos Risma, dalam keterangannya, mengatakan bahwa pertemuan bersama negara-negara Asia-Pasifik ini merupakan respon terhadap tantangan dan hambatan dalam hal promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

“Disebut promosi karena memang banyak sekali tindak diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, sehingga salah satu tuntutan yang disebutkan dalam pertemuan ini adalah promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas,” katanya kembali.

Menurut Mensos Risma, dalam setahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk mendukung dan mempermudah aksesibilitas para penyandang disabilitas. Yang pertama adalah terobosan inovatif, dengan penemuan tongkat pintar adaptif dan smartphone yang sudah dimodifikasi untuk disabilitas netra.

“Ada tongkat adaptif untuk disabilitas netra. Tongkat ini akan bekerja untuk memberi sinyal kepada si pemegang tongkat (disabilitas netra, maupun penyandang disabilitas yang lain) ketika ada air, atau apa pun, bahkan bencana di sekitarnya. Tongkat itu akan bergetar dan berbunyi sehingga si pemegang tongkat bisa waspada,” terang Risma menjelaskan cara kerja tongkat adaptif.

Yang kedua, lanjutnya, approach atau pendekatan. Mensos Risma menuturkan bahwa Indonesia telah melakukan enterprenurship approach. Jadi, bukan hanya penekanan untuk bekerja, tapi juga berwirausaha kepada penyandang disabilitas.

“Mereka, kami ajarkan untuk bisa berdiri tapi dengan teknologi kami yang dibuat oleh para penyandang disabilitas juga. Jadi, ini adalah salah satu keberanian untuk bagaimana penyandang disabilitas ini bisa membuat, bahkan bisa menciptakan suatu karya sendiri, yang bisa kita akan ajukan hak patennya secara internasional,” ungkapnya.

Adapun, yang ketiga, yakni keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap mereka.

“Kita coba menghidupkan kembali gotong royong supaya kita peduli kepada saudara-saudara kita dengan memberikan permakanan atau makanan untuk saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, lewat gotong royong dari warga sekitarnya dengan bantuan uang dari pemerintah, bentuk saling peduli kepada sesama,” ucap Risma.

Tiga hal itu, disebutnya, sebagai terobosan yang akan dibagikan oleh Indonesia pada pertemuan bersama negara-negara Asia-Pasifik. “Kemudian, Indonesia berharap juga bisa belajar dari negara lain, dengan harapan bisa memperkaya negeri kita sendiri,” katanya.

Sementara itu, Executive Secretary of ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana menyebut Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Pasifik untuk Penyandang Disabilitas periode 10 tahunan kali ini dilaksanakan di Indonesia lantaran Indonesia dianggap telah banyak melakukan sejumlah inovasi dalam penanganannya kepada penyandang disabilitas.

“Indonesia ini banyak sekali inovasi, terobosan-terobosan, seperti yang Ibu Menteri telah sampaikan, terobosan-terobosan yang bisa jadi contoh, lesson learned, best practice untuk negara-negara yang hadir nanti juga,” ujar Armida.

Lebih lanjut, hasil dari pertemuan itu nanti akan diwujudkan dalam Jakarta Declaration. “Pengalaman dari Indonesia bisa diaplikasikan di negara lain. Begitu pun pengalaman dari negara lain, bisa juga dipelajari oleh Indonesia,” ucapnya.

Di Asia dan Pasifik, diperkirakan terdapat 700 juta orang penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan untuk partisipasi penuh dalam masyarakat. Negara-negara yang tergabung dalam ESCAP bersepakat membangun kerja sama regional yang berfokus pada bagaimana mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Dekade Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (1983-1992).

Dalam pertemuan tersebut, anggota ESCAP akan mengkaji ulang (review) kemajuan dan pencapaian poin-poin rencana aksi dalam Strategi Incheon dan Deklarasi Beijing.

Pertemuan juga akan merumuskan kesepakatan baru dan memperbarui komitmen para anggota ESCAP dan asosiasi yang memperkuat pemenuhan hak-hak dan pembangunan inklusif penyandang disabilitas di Asia-Pasifik. Semua upaya ini diarahkan untuk pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2032. (*)

batampos – Terdakwa Ferdy Sambo mengajukan pembelaan atau eksepsi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Tim kuasa hukum meminta jaksa membebaskan Sambo dari segala dakwaan.

“Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, untuk membebaskan terdakwa dari tahanan,” kata Kuasa Hukum Sambo, Arman Hanis dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Arman menilai, dakwaan JPU kelirum karena ringkasan surat dakwaan tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Antara lain Surat Dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya.

Jaksa Penuntut Umum dianggap menyusun dakwaan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat materiil. Salah satu keberatan tim kuasa hukum Sambo adalah Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan (splitsing) atas satu perkara tindak pidana.

“Selain itu, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum obsecur libel karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan,” imbuh Arman.

Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak menguraikan latar belakang atau alasan Ferdy Sambo beserta rombongan pergi ke Magelang. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 juli 2022 dan 7 Juli 2022.

Jaksa Penuntut umum juga dinilai tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan hal yang melatarbelakangi terjadinya keributan antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Kuat Ma’ruf pada 7 Juli 2020. Dalam surat dakwaan pun dinilai terlaku banyak asumsi serta kesimpulan sendiri yang dibuat oleh Jaksa.

Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Dia didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudan istrinya, mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

batampos – Presiden Joko Widodo melantik anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Senin.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata anggota Dewas dan Badan Pelaksana BPKH mengikuti Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin.

Ada tujuh orang anggota Dewan Pengawas dan tujuh anggota Badan Pelaksana BPKH periode 2022-2027 yang dilantik Presiden Jokowi.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah tersebut diucapkan.

Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101 P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji tertanggal 14 Oktober 2022.

Susunan Anggota Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027 adalah:
1. Firmansyah N. Nazaroedin dari unsur pemerintah sebagai sebagai ketua merangkap anggota
2. Deni Suardini dari unsur masyarakat sebagai anggota
3. Heru Muara Sidik dari unsur masyarakat sebagai anggota
4. M. Dawud Arif Khan dari unsur masyarakat sebagai anggota
5. Mulyadi dari unsur masyarakat sebagai anggota
6. Rojikin dari unsur masyarakat sebagai anggota
7. Ishfah Abidal Azis dari unsur pemerintah sebagai anggota

Susunan Anggota Badan Pelaksana BPKH periode 2022-2027 adalah:
1. Fadlul Imansyah sebagai anggota
2. Indra Gunawan sebagai anggota
3. Arief Mufraini sebagai anggota
4. Acep Riana Jayaprawira sebagai anggota
5. Harry Alexander sebagai anggota
6. Amri Yusuf sebagai anggota
7. Sulistyowati sebagai anggota

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Dewan Pengawas BPKH terdiri atas tujuh anggota yang berasal dari profesional, dua orang dari unsur pemerintah, dan lima orang dari unsur masyarakat.

Hingga akhir Juni 2022, BPKH mengelola aset senilai Rp167,39 triliun atau bertambah sekitar Rp7 triliun dibandingkan dengan akhir 2021 sebesar Rp160,59 triliun. Aset terbesar itu berasal dari dana titipan jemaah haji yang pada Juni 2022 mencapai Rp136,14 triliun atau naik dibandingkan akhir Desember 2021 senilai Rp133,25 triliun

Jumlah aset tersebut terdiri atas likuiditas yakni dana kas atau setara dengan kas sebesar Rp35,57 miliar atau meningkat dibandingkan dengan akhir Desember sebesar Rp9,25 miliar, sedangkan dana yang ditempatkan di perbankan nasional pada Juni 2021 sebesar Rp43,44 triliun atau berkurang dibandingkan akhir tahun sebesar Rp 45,64 triliun.

Sementara itu, alokasi aset kepada surat-surat berharga sebesar Rp112,58 triliun atau naik dibandingkan dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp110,91 triliun.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut antar lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (*)

Reporter: Antara

batampos – Proses persidangan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo diharapkan muncul kebenaran materiil dari dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat alias Brigadir J. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum almarhum Brigadir J saat memantau jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

“Yang pertama dapat ditemukan kebenaran materiil,” kata kuasa hukum Brigadir J, Martin Lukas.

Lukas juga berharap, agar Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya dapat dijatuhkan hukuman yang adil melalui proses persidangan. Karena itu, hakim harus mampu memberikan pertimbangan hukuman terhadap pelaku yang dengan terpaksa ikut dalam skenario karena perintah Sambo.

“Seluruh pelaku yang bersalah dapat dihukum seadil-adilnya, dan kalau memang ada pelaku yang dalam melakukan perbuatannya karena terpaksa atau karena disuruh tanpa ada keinginan jahat itu juga perlu dipertimbangkan,” tegas Lukas.

Sejauh ini, Lukas menyebut dakwaan JPU terhadap Sambo Cs objektif. Jaksa tidak menyertakan motif dugaan kekerasan seksual dalam dakwaan tersebut.

“Sampai saat ini yang saya dengarkan mereka objektif. Mereka tidak menerima motif serta merta atau begitu saja apa yang disampaikan Putri Candrawathi yang mengaku katanya dilakukan kekerasan seksual,” beber Lukas.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU), Ferdy Sambo didakwa bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat alias Brigadir J.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dugaan peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.28-18.00 WIB di Jalan Saguling 3 Nomor 29 dan Kompleks Polri Duren 3 Nomor 46. Jaksa menyebut, awal peristiwa bermula di Perum Cempaka Residence Blok C III, Kabupaten Magelang, yang merupakan rumah Ferdy Sambo.

Menurut Jaksa, awalnya terjadi keributan antara Josua dan Kuat Ma’ruf pada Kamis, 7 Juli 2022. Setelahnya, Putri menelepon Eliezer dan Ricky yang berada di Masjid Alun-alun Magelang untuk pulang ke rumah.

Putri lantas meminta Ricky dan Eliezer memanggil Josua untuk menemuinya di kamar. Namun, Ricky tidak langsung memanggil Josua, tetapi mengambil dua senjata milik Josua, yaitu senjata api HS dan senjata laras panjang jenis Steyr Aug, lalu menyimpannya ke kamar anak Ferdy Sambo dan Putri yang bernama Tribrata Putra Sambo.

“Ricky menghampiri Yosua yang berada di depan rumah, lalu bertanya, ‘Ada apaan, Yos?’, dan dijawab, ‘Nggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya’,” ungkap Jaksa.

Josua lantas diajak ke kamar Putri meski sempat menolak. Josua kemudian bersama Putri berada di kamar tersebut berduaan selama 15 menit. Setelahnya, Josua keluar kamar dan Kuat Ma’ruf mendesak Putri melapor ke Ferdy Sambo.

“Kuat Ma’ruf mendesak Putri Candrawathi untuk melapor ke Ferdy Sambo dengan berkata, ‘Ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu’, meskipun saat itu Kuat Ma’ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya,” beber Jaksa.

Lantas pada Jumat, 8 Juli 2022, Ferdy Sambo mendapatkan telepon dari istrinya Putri Candrawathi. Saat itu Putri menangis, berbicara ke Ferdy Sambo bahwa Josua sudah masuk ke kamarnya dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

“Mendengar cerita tersebut, Ferdy Sambo menjadi marah, namun Putri berinisiatif meminta kepada Ferdy Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan, ‘Jangan hubungi ajudan’, ‘Jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat Josua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain’,” beber Jaksa.

Setelah peristiwa itu, Putri kemudian meminta pulang ke Jakarta untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya di Magelang. Putri lantas menceritakan peristiwa tersebut kepada Ferdy Sambo.

Singkat cerita, Ferdy Sambo memerintahkan Bharada Eliezer untuk menembak Josua. Ferdy Sambo lantas menyusun skenario bahwa peristiwa tersebut adalah tembak-menembak antara Eliezer dan Josua, dengan dalih Josua melecehkan Putri.

Ferdy Sambo, Bharada E alias Richard Eliezer, Bripka RR alias Ricky Rizal, dan asisten rumah tangga Kuwat Maruf, serta istri Sambo Putri Candrawathi didakwa melanggar pasal Pasal 340 subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. (*)

Reporter: JP Group