batampos – Di tengah tekanan agresi militer dan blokade berkepanjangan, warga Gaza kembali menunjukkan wajah lain dari ketangguhan mereka.

Meski hidup dalam krisis kemanusiaan, masyarakat di wilayah pesisir Palestina itu justru mengulurkan tangan kepada korban banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Sumatera, Indonesia.

Lewat penggalangan dana sederhana yang dilakukan dari rumah ke rumah, warga Gaza berhasil mengumpulkan sekitar Rp 16 juta. Jumlahnya memang tidak besar jika dibandingkan kebutuhan penanganan bencana, namun aksi tersebut dinilai sebagai simbol solidaritas lintas negara yang menghangatkan perhatian publik Indonesia.

Pembina Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) Ferry Nur menegaskan, dukungan moral dan materil dari Gaza ini dilakukan secara sukarela oleh masyarakat yang juga sedang berjuang mempertahankan hidup.

“Rakyat Gaza Palestina, walaupun sedang menderita akibat serangan brutal penjajah Israel, masih memiliki kepedulian dan cinta kepada rakyat Indonesia,” ujar Ferry.

Inisiatif penggalangan dana ini menyebar cepat melalui jejaring masyarakat lokal Gaza. Banyak warga yang mengaku merasa tergerak karena Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Selain bantuan dana, sejumlah pesan penguatan moral turut disampaikan untuk para korban bencana di Indonesia. Bagi mereka, empati adalah nilai yang tetap dipertahankan meski hidup dalam keterbatasan ekstrem.

Banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa kawasan di Sumatera dalam sepekan terakhir menyebabkan ribuan rumah terdampak dan aktivitas ekonomi sempat lumpuh. Pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan relawan kini bekerja mempercepat proses pemulihan.

Di tengah upaya tersebut, masuknya bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari luar negeri, membawa dampak positif dalam memperkuat logistik dan bantuan sosial bagi warga terdampak.

KISPA menilai bahwa aksi solidaritas warga Gaza merupakan bentuk diplomasi kemanusiaan yang lahir tanpa protokol politik. Inisiatif ini menunjukkan bahwa kepedulian tidak membutuhkan platform besar; langkah kecil sekalipun dapat memberi makna besar bagi penerimanya.

“Dukungan seperti ini menjadi bukti bahwa solidaritas tidak memerlukan perjanjian resmi. Rakyat biasa pun bisa memberi pengaruh luas,” lanjut Ferry.

Dalam perspektif sosial, tindakan warga Gaza mencerminkan bagaimana pengalaman hidup dalam tekanan dapat melahirkan rasa empati yang lebih kuat terhadap penderitaan orang lain. Ketika isu kemanusiaan muncul, batas negara pun seolah memudar.

Aksi ini juga memantik diskusi tentang pentingnya solidaritas global di tengah tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks, mulai dari bencana alam, konflik geopolitik, hingga krisis sosial ekonomi.

Di saat sebagian wilayah dunia masih bergulat dengan konflik dan bencana, penggalangan dana yang dilakukan warga Gaza dipandang sebagai pengingat bahwa kepedulian tidak harus berangkat dari kondisi berlebihan. (*)

Artikel Warga Palestina Galang Dana untuk Korban Banjir di Sumatera pertama kali tampil pada News.

batampos – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam perkara korupsi di Indonesia sepanjang 2024. Peneliti ICW, Erma Nuzulia Syifa, menegaskan vonis bagi para pelaku korupsi masih jauh memberikan efek jera.

“Rata-rata vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada kasus korupsi adalah 3 tahun 3 bulan dengan rata-rata denda sebesar Rp 180 juta,” kata Erma Nuzulia dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Menurutnya, rendahnya vonis terhadap pelaku korupsi menunjukkan sikap peradilan yang belum tegas dalam memerangi korupsi.

ICW mencatat, pengembalian kerugian negara hanya mencapai 4,78 persen dari total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 330,9 triliun. Ia menilai, pencapaian itu terlalu kecil dibandingkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan praktik korupsi.

“Pengembalian kerugian negara hanya sebesar 4,78 persen,” ucap Erma.

Sepanjang 2024, ICW berhasil mengumpulkan 1.768 putusan korupsi dari berbagai tingkat peradilan. Jumlah itu terdiri atas 1.168 putusan tingkat pertama, 358 putusan banding, 193 putusan kasasi, dan 49 putusan peninjauan kembali. Namun, Erma menyoroti rendahnya keterbukaan Mahkamah Agung (MA) dalam mempublikasikan putusan.

“Baru sekitar 49,04% yang dipublikasikan dengan baik dalam kanal Direktori Putusan MA,” tuturnya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan penghargaan keterbukaan informasi yang diterima MA pada tahun yang sama. Menurutnya, publikasi putusan yang tidak maksimal menandakan adanya persoalan serius dalam transparansi lembaga peradilan.

Padahal, MA memperoleh nilai 96,09 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024. Bagi ICW, ketidaksinkronan antara penghargaan dan praktik nyata harus menjadi perhatian. Erma mengingatkan keterbukaan putusan adalah fondasi untuk memastikan akuntabilitas lembaga peradilan.

Dari ribuan putusan yang dianalisis, ICW mencatat adanya 1.869 terdakwa. Mayoritas merupakan individu, yakni 1.865 orang, sementara hanya terdapat enam terdakwa korporasi.

“Kondisi ini menunjukan bahwa penegak hukum belum memiliki kesamaan paradigma dalam menjerat pelaku dari korporasi,” ujar Erma.

Selain itu, ICW menemukan bahwa pekerjaan terdakwa paling banyak berasal dari sektor swasta (603), disusul pegawai pemerintah daerah (462), dan kepala desa (204). Sementara mereka yang memiliki jabatan strategis seperti pejabat BUMN, kepala daerah, dan anggota legislatif hanya berjumlah 110 orang.

Menurut Erma, rendahnya pengusutan terhadap aktor strategis tersebut patut diduga berkaitan dengan Instruksi Jaksa Agung No. 6 Tahun 2023 yang menghentikan sementara pengusutan calon peserta Pemilu 2024.

Dari sisi sebaran wilayah, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah putusan terbanyak, yakni 148 kasus, disusul Jawa Timur dengan 129 putusan, dan Sulawesi Selatan 123 putusan. Putusan paling sedikit ditemukan di Papua Barat dan Jogjakarta dengan masing-masing 17 perkara.

“Sektor utilitas menjadi kategori kasus terbanyak (322), kemudian desa (310), pemerintahan (282), perbankan (153), dan pendidikan (129). Temuan ini menunjukkan lemahnya mekanisme pencegahan korupsi di daerah,” paparnya.

Dalam aspek hukuman, Pasal 3 UU Tipikor menjadi pasal yang paling sering digunakan, menjerat 1.123 terdakwa. Disusul Pasal 2 ayat (1) yang digunakan terhadap 437 terdakwa. Rata-rata hukuman penjara berada pada angka 3 tahun 3 bulan, dengan vonis terberat mencapai 16 tahun dan teringan 10 bulan.

“Instrumen pasal ini pada praktiknya masih menimbulkan permasalahan implementatif,” tuturnya.

ICW juga menyoroti tindak pidana korupsi masih didominasi kasus yang menyebabkan kerugian keuangan negara, dengan 1.601 terdakwa. Kasus suap menyuap hanya berjumlah 98, sementara pemerasan 28 terdakwa.

Namun, pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) baru diterapkan kepada 25 terdakwa. Minimnya penggunaan pasal TPPU menunjukkan penegak hukum belum memaksimalkan peluang pemulihan aset negara.

“Minimnya pasal pencucian uang memperlihatkan belum adanya upaya ekstra untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara,” pungkasnya. (*)

Artikel ICW Soroti Rendahnya Vonis Kasus Korupsi pertama kali tampil pada News.