batampos – Anak buah Ferdy Sambo kembali dihadirkan dalam persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Polisi Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf.

Secara keseluruhan ada sepuluh saksi yang dipanggil dalam sidang kemarin (9/11). Mulai ajudan, asisten rumah tangga (ART), sampai sekuriti. Majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santosa berusaha menggali peran kedua terdakwa dalam peristiwa pembunuhan berencana terhadap Yosua. Adzan Romer, salah seorang ajudan Sambo, sempat ditanya terkait ekspresi yang tampak pada diri Ricky dan Kuat pasca penembakan.

Sesuai dengan keterangan yang disampaikan dalam sidang dua hari lalu, Romer membenarkan bahwa setelah mendengar letusan tembakan dirinya sempat bertemu muka dengan Sambo. Setelah itu, dia masuk ke rumah dan melihat Yosua tergeletak di lantai. Sementara, Ricky, Kuat, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) diam berdiri.

Dia lantas bertanya kepada Ricky berkenaan dengan peristiwa yang terjadi. ”Saya tanya (Ricky) tidak jawab,” ujarnya.

Kepada Romer, jaksa penuntut umum (JPU) mempertanyakan keterangannya yang berubah-ubah dan berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP). ”Apa yang menyebabkan Saudara memberikan keterangan berubah-ubah?” tanya jaksa. ”Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran,” jawab dia. Ketakutan itu yang membuat keterangannya dalam sidang berbeda dengan keterangan di BAP.

Tidak puas dengan jawaban tersebut, jaksa kembali bertanya kepada Romer berkenaan dengan penyebab munculnya perasaan takut tersebut. ”Takut sama Bapak,” kata Romer. ”Bapak siapa?” cecar jaksa. ”Pak Sambo,” jawab Romer.

Untuk menegaskan keterangan itu, jaksa menambah pertanyaan untuk Romer. ”Jadi, saudara takut sama Ferdy Sambo. Kenapa takut?” tanya jaksa. Romer menjawab, dirinya takut karena sudah ada korban meninggal dunia.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim menggali keterangan dari Susi. ART yang bekerja untuk Sambo dan Putri Candrawathi itu turut serta dalam perjalanan ke Magelang hingga atasannya kembali ke Jakarta. Hakim Wahyu meminta Susi menjelaskan rangkaian peristiwa mulai 4 Juli sampai 8 Juli 2022. Termasuk peristiwa pada 7 Juli atau sehari sebelum penembakan terjadi. (*)

Reporter: JP Group

batampos — Video testimoni Ismail Bolong tentang setoran untuk Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terkait upeti tambang ilegal yang akhirnya diralat sendiri belum mendapat atensi dari Polri. Begitu juga laporan hasil pemeriksaan (LHP) Divpropam yang menyebut adanya setoran dari pengusaha tambang liar kepada sejumlah petinggi polri. Hingga kemarin, kasus itu dibiarkan mengambang tanpa penanganan.

Hal itu menyulut reaksi protes dari Ketua Majelis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule selaku pihak yang melaporkan kasus ini ke Divpropam Polri. Dia menyayangkan bila ada anggota kepolisian yang diduga menerima suap, tapi malah terkesan dilindungi. ”Jelas itu bisa disebut sebagai gratifikasi, tidak ada anggota kepolisian boleh menerima suap atau yang mereka sebut uang koordinasi,” tegasnya.

Dia menyebut, sebenarnya kasus tersebut bukan hanya persoalan kode etik. Bila merujuk ke UU tindak pidana korupsi, perbuatan itu jelas mengandung unsur pidana. ”Penerimaan gratiikasi yang tidak dilaporkan selama 30 hari itu sudah pidana,” tegasnya.

Pakar Hukum Pidana sekaligus Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, dalam hukum terdapat kredo atau keyakinan bahwa keadilan harus ditegakkan walau langit runtuh sekalipun. ”Seharusnya ini dipegang,” ucapnya.

Permasalahan setoran tambang tersebut hanya satu dari sekian banyak kasus di Indonesia. Apakah penanganan kasus-kasus itu juga akan dihentikan saat Polri punya kesibukan tertentu, seperti KTT G20?. ”Ya, KPK dan Kejaksaan harus turun tangan ini,” tegasnya.

Pada bagian lain, Ferdy Sambo menolak berkomentar saat ditanya tentang LHP kasus tambang yang dia teken saat menjabat Kepala Divpropam Mabes Polri.

Bagian lain, keterlibatan Sambo dalam munculnya pengakuan Ismail dan laporan hasil penyelidikan (LHP) semakin menguat. Diketahui dalam LHP tersebut ditandatangani Sambo saat masih menjabat Kadivpropam. ”Tanya ke pejabat berwenang saja,” kata dia singkat.

Sebagaimana diberitakan, LHP yang ditujukan kepada Kapolri pada 7 April 2022 itu menyebutkan sejumlah nama petinggi polri yang menerima uang koordinasi dari pengusaha tambang di Kalimantan Timur. Namun, hingga kini Polri belum menindaklanjuti LHP tersebut. (*) 

Reporter: JP Group

batampos – Pandemi Covid-19 belum benar-benar berakhir. Karena itu, stok vaksin masih sangat dibutuhkan. Pemerintah berencana memanfaatkan vaksin buatan dalam negeri untuk menggantikan vaksin impor. Kebutuhan awal diperkirakan mencapai 10 juta dosis.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, dari sekitar 24 ribu pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, terdapat 1.300 orang yang meninggal dunia. Dari jumlah pasien meninggal tersebut, sekitar 50 persen ternyata belum mendapatkan vaksin primer (suntikan 1 dan 2). Lalu, 80 persen belum menerima vaksin booster. Itu sebabnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong agar vaksin buatan dalam negeri, baik Inavac (vaksin merah putih platform Universitas Airlangga-PT Biotis) dan Indovac segera diproduksi massal. Dengan begitu, vaksin tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Saat ini, vaksin buatan dalam negeri sudah mendapatkan izin EUA (Emergency Use Authorization) dari BPOM untuk suntik primer (dosis 1 dan dosis 2),” kata Budi saat menghadiri Sidang Dies Natalis ke-68 Universitas Airlangga (Unair) di Aula Garuda Mukti Kampus C Unair, Surabaya, kemarin (9/11). Selain itu, lanjut Budi, vaksin tersebut juga dibutuhkan untuk booster. Sebab, sebagian masyarakat sudah menerima vaksin dosis 1 dan 2. Indovac sendiri sudah mendapatkan izin EUA untuk vaksin booster dari BPOM. Sedangkan Inavac masih proses. “Kami sedang berusaha agar izin EUA untuk vaksin booster Inavac cepat keluar,” lanjutnya.

Kemenkes sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin dalam negeri sebanyak 10 juta dosis. Masing-masing (Inavac dan Indovac) mendapat alokasi 5 juta dosis. “Saya harapkan November ini bisa keluar sehingga barangnya cepat didapatkan,” kata dia. Budi menerangkan, Indonesia sempat mengalami kekosongan vaksin booster selama dua minggu pada Oktober lalu. “Ternyata waktu itu vaksin dalam negeri mundur November. Jadi, pemerintah impor lagi vaksin 5 juta dosis Pfizer yang didapat dari donasi. Sekarang sudah didistribusikan ke daerah-daerah,” imbuhnya. Namun, dengan ketersediaan 10 juta dosis vaksin dalam negeri, pemerintah tidak perlu impor lagi.

Budi menuturkan, kasus Covid-19 saat ini mengalami peningkatan kasus yang cukup besar. Varian baru yang banyak menyerang Indonesia adalah Omicron subvariant XBB dan BQ.1. Varian tersebut memiliki ciri-ciri penularan yang sangat cepat. Bahkan, orang yang divaksin juga bisa tertular. “Dari data yang kami dapat, 80 persen dari kasus meninggal itu belum vaksin booster. Jadi, kami mengimbau segera vaksinasi untuk meringankan gejala yang diperoleh,” kata dia.

Rektor Unair Prof Mohammad Nasih mengatakan, Unair terus berupaya agar bisa berkontribusi bagi bangsa. Salah satu wujudnya adalah terlibat dalam pembuatan vaksin dalam negeri. Vaksin itu dibuat oleh tim riset Unair berkolaborasi dengan PT Biotis.

Nasih menambahkan, saat ini tugas Unair untuk melakukan riset vaksin berbasis inactivated virus tersebut sudah tuntas. Saat izin EUA vaksin primer dan booster didapat, proses produksi dilanjutkan oleh PT Biotis. “Proses produksi vaksin primer sudah dilakukan oleh PT Biotis. Ada beberapa proses lanjutan seperti labeling produk vaksin. Sambil menunggu sekalian izin EUA vaksin booster,” ujarnya.

Nasih melanjutkan, berdasarkan informasi dari PT Biotis, produksi vaksin Inavac sudah mencapai jutaan dosis. PT Biotis akan menambah produksi untuk memenuhi kebutuhan 5 juta dosis seperti yang diminta Kemenkes. “Kami insya Allah bisa penuhi itu. Dan, kami berterima kasih atas dukungan Kemenkes, BPOM, pemprov, dan para relawan sehingga vaksin buatan Unair bisa dimanfaatkan masyarakat,” kata dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan ada beberapa partai politik (Parpol) yang telah diverifikasi faktual dinyatakan masih belum memenuhi syarat.

“Kesembilan parpol yang diverifikasi faktual tersebut berstatus BMS (belum memenuhi syarat),” kata anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Rabu (9/11).

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 384 Tahun 2022 pada hari Rabu (9/11) November 2022, KPU menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada partai politik.

Bagi sembilan partai politik yang telah diverifikasi faktual, dia mempersilakan mereka memperbaiki persyaratan kepengurusan dan keanggotaan berdasarkan hasil verifikasi faktual mulai 15 Oktober hingga 4 November 2022, tahapan perbaikan di rentang 10—23 November 2022.

Hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, kata Idham, baru akan diumumkan pada tanggal 14 Desember 2022.

“Pada tanggal tersebut, KPU RI akan umumkan partai politik peserta Pemilu Serentak 2024,” kata Idham.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan terdapat 18 partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi.

Partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi tersebut, yakni PDI Perjuangan, PKS, Perindo, Partai NasDem, PBB, PKN, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hanura, Partai Gerindra, PKB, PSI, PAN, Partai Golkar, PPP, Partai Buruh, dan Partai Ummat.

Partai politik kategori peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen (PT) terdapat sebanyak sembilan partai politik. Partai politik tersebut tidak perlu lagi mengikuti tahapan verifikasi faktual sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap uji materi Undang-Undang Pemilu.

Sementara itu, partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau tidak punya kursi DPR RI serta parpol baru harus mengikuti tahapan verifikasi faktual.

Adapun verifikasi faktual meliputi verifikasi terhadap kepengurusan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Selanjutnya, verifikasi terhadap kantor partai politik tingkat pusat, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. (*)

Reporter: JP Group