batampos – Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) mengambil langkah cepat, dalam melakukan verifikasi faktual yang hadiri serta dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Sabtu (15/10/2022).

Tak hanya KPU RI, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga hadir di markas DPP Partai Hanura, yang berada di kawasan MH Thamrin, Jakarta.

Pihak KPU RI, dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan anggota KPU RI Mochammad Afifudin. Sedang dari pihak Bawaslu RI, dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Acara yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu, turut dihadirkan oleh ratusan kader Partai Hanura mulai dari pusat hingga daerah, dan telah melakukan verifikasi faktual peserta Pemilu 2024 di kantor pusat.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, persiapan partainya untuk menyambut Pemilu 2024, lebih terlihat canggih.

Alasannya, menurut OSO, para pimpinan KPU RI dan Bawaslu RI diisi oleh wajah-wajah baru yang memiliki kredibilitas tinggi.

“Persiapan lebih canggih dari yang dulu, KPU – Bawaslu semuanya diisi oleh orang baru. Mereka sudah melihat dulu dan sekarang, kantor (DPP Partai Hanura tak berubah. Orang-orang semua hadir dan KPU menyatakan, bahwa partai ini masih berada di tempat yang sama dan sah,” kata OSO di dampingi Sekjen Partai Hanura Kodrat Shah seusai acara.

“Di umumkan KPU, syarat keterwakilan wanita di partai mencapai 33 persen, bahkan, lebih dari 33 persen. Wanita sekarang itu penentu dari kemenangan. Karena wanita itu adalah ibu kita,” ungkap OSO.

Oleh sebab itu, OSO ‘PeDe’ partai yang dipimpinnya akan mampu duduk kembali di DPR RI.

“Target menang, nggak usah pakai persentase-persentase lah. Kalau persentase tapi nggak menang ngapain? Jadi, target kita menang dan masuk parlemen (DPR RI),” tegas OSO.

Tak sampai disitu, OSO juga angkat bicara persoalan kandidat capres di Pilpres 2024, hingga koalisi untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024.

OSO meminta seluruh masyarakat agar bersabar, dalam menunggu kuputusan Partai Hanura di Pilpres 2024.

“Pilpres nanti kita yang tentukan. Karena ini soal pilihan 275 juta rakyat Indonesia,” ucap OSO.

“Koalisi juga belum kita tentukan sekarang. Saat ini, kawan-kawan di DPP Hanura sedang merancang koalisi yang bakal menang (di Pemilu 2024). Karena apa yang saya usulkan pasti menang,” sambungnya.

Lebih lanjut, OSO menegaskan, jika pilihannya dalam kancah pemilihan presiden tak pernah salah.

“Dari jaman Soeharto, Habibie, Gus Dur Megawati, SBY, Jokowi, kami selalu hadir. Dengan suasana baru, Hanura akan Bangkit, Jaya dan Menang,” tutup OSO.

Sementara Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan pihaknya memastikan kebenaran faktual pengurus, kantor dan anggota partai termasuk Partai Hanura dalam proses verifikasi faktual.

“Verifikasi faktual ini mencocokkan kebenaran dokumen dengan kebenaran faktual. Jadi di pengurus pusat partai politik itu untuk memeriksa memastikan bahwa 2 hal, pengurus dan kantor,” ujar Hasyim

Di tingkat pusat dan provinsi, kata Hasyim, pihaknya akan memastikan keberadaan pengurus dan kantor partai. Para pengurus, kata dia, akan dipastikan apakah ada atau tidak dan cocok atau tidak dengan SK kepengurusan.

Begitu juga dengan kantor partai, apakah faktual atau tidak baik di tingkat pusat maupun provinsi.

“Di level kabupaten/kota juga begitu tapi ditambah satu lagi verifikasi faktual yaitu memeriksa kecocokan nama anggota yang di daftarkan oleh partai dengan kebenaran di lapangan,” ungkap Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan verifikasi faktual dilakukan mulai hari ini, Sabtu (15/10/2022) hingga Senin (17/10/2022). Sementara verifikasi faktual tingkat provinsi dan kabupaten/kota digelar hingga 4 November 2022. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan, perlu ada penelusuran terhadap harta kekayaan yang dimiliki Teddy. ”Dimulai dari yang ada di LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara),” katanya.

Berdasar laporan terakhir yang disampaikan Teddy kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaannya mencapai angka Rp 29,97 miliar. Tertinggi dibandingkan dengan pejabat Polri lainnya.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menambahkan, keterlibatan perwira tinggi (pati) dalam sederet peristiwa kejahatan merupakan fenomena gunung es. Dalam konteks kejahatan peredaran narkoba, sebut dia, Polri harus mengecek kembali jejaring peredaran narkotika di tubuh kepolisian.

Bersamaan dengan penelusuran jejaring narkoba di kepolisian, Isnur juga meminta Polri menelusuri kekayaan para pihak yang ditengarai terlibat dalam jejaring tersebut. Jika penelusuran itu berhasil, Polri harus menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan merampas semua kekayaan yang diduga bersumber dari kejahatan.

”Jadi, pidana pokoknya harus diiringi dengan pidana pencucian uang itu. Aset-aset yang mereka dapatkan dari kejahatan harus disita,” ungkapnya. Penerapan TPPU tersebut, lanjut Isnur, juga harus diterapkan pada anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam berbagai macam kejahatan. ”Harus ada pembuktian terbalik terhadap harta yang diduga tidak sah itu,” imbuhnya.

batampos – Rencana pemeriksaan Irjen Pol Teddy Minahasa Putra kemarin (15/10) batal. Sebab, Teddy menolak didampingi oleh tim pengacara yang ditunjuk Polda Metro Jaya. Mantan Kapolda Sumbar itu ingin didampingi oleh pengacara pilihannya sendiri.

”Atas permintaan Pak Irjen TM (Teddy Minahasa), pemeriksaan diundur menjadi Senin (hari ini, Red) dengan alasan yang bersangkutan ingin didampingi oleh pengacaranya,” ujar Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan.

Dia berjanji menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut apabila sudah selesai. Sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, kasus itu akan ditangani secara terbuka. ”Kami melakukan (proses hukum) ini secara objektif berkeadilan dalam rangka penegakan hukum,” tegas mantan Kapolres Gresik itu.

Kecuali Teddy yang menjalani penempatan khusus (patsus) di bawah pengawasan Divisi Propam Polri, lanjut Zulpan, sepuluh tersangka lain kini berada di Polda Metro Jaya. Empat di antaranya yang berstatus anggota Polri harus menjalani proses hukum pidana dan sidang etik.

”Tentunya bisa mengarah pada pemecatan dengan tidak hormat,” tegasnya. Khusus Teddy, sidang etik akan dilaksanakan oleh Mabes Polri.

Tadi malam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD turut buka suara terkait proses hukum terhadap Teddy. Menurut dia, keputusan Mabes Polri memeriksa Teddy merupakan bagian dari upaya transformasi. ”Yang terjadi justru merupakan langkah-langkah ketegasan Polri untuk mereformasi diri,” imbuhnya.

Ketegasan itu juga merupakan bukti bahwa Kapolri tidak segan-segan memotong “kepala”. ”Ketegasan Kapolri untuk menunjukkan kepada seluruh jajaran Polri bahwa dia bisa bertindak tegas,” kata Mahfud. Sebab, setelah menindak Ferdy Sambo yang juga pernah menempati jabatan strategis di tubuh Polri, kini Kapolri menindak Teddy. Petinggi Polri yang akhirnya batal mengisi jabatan Kapolda Jawa Timur.

Selama bertugas sebagai Kapolri dan kepala Bareskrim, Jenderal Sigit sudah beberapa kali menindak perwira tinggi Polri yang terseret kasus hukum. Karena itu, Mahfud menilai, langkah Kapolri bagian dari ikhtiar untuk mengubah Polri menjadi lebih baik. ”Bahwa dia (Kapolri, Red) bisa menindak siapa pun anak buahnya yang bandel. Kalau melakukan (pelanggaran hukum) seperti itu bisa ditindak, siapa pun,” tegas Mahfud. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pelanggaran hukum pidana yang menjerat Irjen Teddy Minahasa Putra mendapat sorotan banyak pihak. Gelombang dukungan terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus tersebut terus mengalir. Termasuk dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Mereka meminta Polri tegas menindak Teddy. Kompolnas meminta yang bersangkutan dihukum berat bila terbukti menjadi otak di balik pengedaran narkotika seperti disangkakan Polda Metro Jaya.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyampaikan bahwa proses pelanggaran etik dan proses hukum pidana harus berjalan. Sebab, mengambil barang bukti narkotika kemudian menjualnya sampai diedarkan di masyarakat merupakan pelanggaran berat.

Lebih lanjut, Poengky meminta supaya praktik-praktik seperti beking, pengedar, hingga bandar harus dimusnahkan dari tubuh Polri. ”Harus diproses pidana dan dipecat,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan, perlu ada penelusuran terhadap harta kekayaan yang dimiliki Teddy. ”Dimulai dari yang ada di LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara),” katanya.

Berdasar laporan terakhir yang disampaikan Teddy kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaannya mencapai angka Rp 29,97 miliar. Tertinggi dibandingkan dengan pejabat Polri lainnya.

Dari LHKPN itu, lanjut Boyamin, Polri bisa melakukan pengembangan. ”Dikembangkan ke yang diduga terkait meski tidak terdaftar. Misalnya melebar ke famili atau pegawainya,” terang dia.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menambahkan, keterlibatan perwira tinggi (pati) dalam sederet peristiwa kejahatan merupakan fenomena gunung es. Dalam konteks kejahatan peredaran narkoba, sebut dia, Polri harus mengecek kembali jejaring peredaran narkotika di tubuh kepolisian.

Bersamaan dengan penelusuran jejaring narkoba di kepolisian, Isnur juga meminta Polri menelusuri kekayaan para pihak yang ditengarai terlibat dalam jejaring tersebut. Jika penelusuran itu berhasil, Polri harus menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan merampas semua kekayaan yang diduga bersumber dari kejahatan.

”Jadi, pidana pokoknya harus diiringi dengan pidana pencucian uang itu. Aset-aset yang mereka dapatkan dari kejahatan harus disita,” ungkapnya. Penerapan TPPU tersebut, lanjut Isnur, juga harus diterapkan pada anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam berbagai macam kejahatan. ”Harus ada pembuktian terbalik terhadap harta yang diduga tidak sah itu,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa penindakan Irjen Pol. Teddy Minahasa menunjukkan langkah-langkah ketegasan Polri untuk mereformasi diri.

“Mungkin kita bisa melihatnya dari sudut sebaliknya untuk tetap mendukung Polri bersemangat karena semuanya yang terjadi ini justru merupakan langkah-langkah ketegasan Polri untuk mereformasi diri,” kata Mahfud dalam rekaman yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/10).

Peristiwa yang menimpa institusi Polri secara beruntun, seperti kasus Ferdy Sambo, kasus Stadion Kanjuruhan, disusul dengan kasus Teddy Minahasa yang ditangkap karena kasus narkoba, mengakibatkan gencarnya kritikan dari masyarakat. “Itu maklum kalau masyarakat kemudian melontarkan kritiknya. Akan tetapi, mari kita lihat ini sebagai langkah yang merupakan sisi lain dari sudut kemajuan,” ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa ketegasan Kapolri menunjukkan kepada seluruh jajaran Polri bahwa Kapolri bisa bertindak tegas. “Misalnya, terhadap Sambo. Itu tindakannya tegas. Artinya, Polri itu punya power untuk melakukan itu, dan bisa melakukan itu,” tuturnya.

Terkait dengan kasus Teddy Minahasa, Mahfud mengatakan, “Apabila berpikir lebih negatif, bisa saja pengakuan dari ibu-ibu yang ditangkap karena membawa narkoba, yang menyatakan bahwa ibu-ibu tersebut bekerja sama dengan Teddy Minahasa, ditutup dan Teddy dibiarkan begitu saja.”

Mahfud melanjutkan, “Itu bisa. Akan tetapi, Kapolri mengambil langkah tegas untuk melakukan itu. Ini dilakukan oleh Kapolri, ungkap, tangkap, pecat, ‘kan gitu Kapolri.”

Oleh sebab itu, Mahfud meminta kepada masyarakat untuk melihat sisi sebaliknya dari rentetan peristiwa yang dialami oleh institusi Polri. “Tanpa menghalangi Anda atau kita semua mengkritik kinerja Polri, lihat juga sisi sebaliknya bahwa ini justru satu langkah maju dari Kapolri dan Polri bahwa dia bisa menindak siapa pun anak buahnya yang bandel,” ucap Mahfud.

Kalau dari aspek pengarahan Presiden, Mahfud mengatakan, “Marilah membangun Polri sebagai polisinya rakyat yang sederhana bersama kehidupan rakyat, tidak pongah, tidak sewenang-wenang, tidak hedonis, dan tidak berlebihan di dalam hidup.” (*)

Reporter: JP Group