Bupati Karimun Aunur Rafiq saat meninjau pembangunan jalan di Kundur beberapa waktu lalu
batampos – Belum lama ini Bupati Karimun Aunur Rafiq melakukan peninjauan pembangunan di dusun Parit Pacitan desa Sungai Ungar kecamatan Kundur. Dalam kesempatan tersebut, Aunur Rafiq meninjau langsung salah satu pembangunan ruas jalan yang baru saja rampung dikerjakan dan sekaligus diresmikan dengan syukuran bersama warga di masjid Baiturrahim.
” Alhamdulillah, total sudah 2,9 kilometer jalan yang kita bangun di dusun parit pacitan ini,” ujarnya, Jumat (11/11).
Dengan dilakukannya, syukuran ini sebagai bentuk syukur dan antusias warga setempat terhadap selesainya pembangunan jalan yang sudah dinantikan sejak lama.
Kondisi semakin sulit sejak pandemi Covid-19, sehingga pemerintah kabupaten karimun akhirnya bisa merealisasikan keinginan warga Dusun Parit Pacitan dengan menggunakan APBD tahun 2022 untuk pembangunan jalan.
” Insyallah, tinggal tiga kilometer yang akan dilanjutkan pada tahun 2023 mendatang. Disini, saya ingin memastikan jalan ini sudah benar-benar selesai dikerjakan dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat untuk mobilisasi aktivitas warga,” ungkapnya.
Selanjutnya, Rafiq mengungkapkan bahwa ada sejumlah rencana pembangunan infrastruktur jalan di pulau Kundur pada tahun 2023 mendatang.
Seperti Parit Gantung, Parit Mangkil, Pantai Mukalimus, Bukit Sidomulyo, Simpang Kebas akan dibangun juga infrastruktur jalan. Sehingga, pembangunan infrastruktur di kabupaten Karimun akan terus digesa sebagai upaya untuk mendorong ekonomi masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan komitmennya bersama Wakil Bupati Anwar Hasyim, yakni mewujudkan terwujudnya kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan iman dan taqwa.
” Berkeadilan yang dimaksud bagaimana pembangunan bisa menyasar hingga ke pulau-pulau, tentu Kecamatan lainnya akan terus kita gesa pembangunannya,” pungkasnya.(*)
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Angka stunting anak atau gizi di Kota Batam diklaim mengalami penurunan setahun terakhir. Dimana angka pada akhir Oktober 2022 angka stunting di Kota Batam tercatat hanya 2,56 persen.
Angka ini jauh turun dibanding tahun Februari 2021 lalu yang terdata 7,06 persen, kemudian di bulan Oktober 2021 turun menjadi 6,17 persen.
“Saya berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah bahu-membahu menyelesaikan persoalan stunting di Batam sehingga angka terakhir ditahun ini hanya 2,56 persen,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Senin (14/11/2022).
Menurut dia, keberhasilan menekan angka stunting secara signifkan adalah bentuk hasil kerja kolektif yang dibangun oleh berbagai pihak.
Seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, tim pendamping keluarga, hingga kader posyandu yang ada dilingkungan masyarakat.
“Ini adalah bentuk nyata kerja kolektif dari berbagai pihak. Semoga ini bisa menjadi contoh yang baik, ” jelas Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Batam itu.
Meski begitu, Pemko Batam terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan dan pencegahan stunting di Kota Batam. Koordinasi untuk menggerakan tim pendamping keluarga, kader posyandu, kader KB dan bidan untuk melakukan pendataanpendataan dan penanganan.
“Secepat mungkin yang berkaitan dengan 4 hal yang utama adalah dalam managemen data,” kata Amsakar.
Adapun 4 hal yang dimaksud di antaranya mendata terhadap ibu hamil dan bayi yang mendapatkan asupan gizi tambahan serta pendampingan, membuat prosedur tetap dalam melaksanakan penanganan stuting di tingkat lurah dan camat, melakukan pertukaran database yang dimiliki antara puskesmas dan lurah, serta melengkapi data pendataan ibu hamil dan bayi dengan target sasaran.
“Melakukan pendataan anak yang mendapatkan makanan pendamping sekaligus memberikan pendampingan. Bukan hanya sekedar data saja. Melakukan pendataan dan tindaklanjut bagi balita gizi buruk kemudian keluarga yang berisiko stunting, termasuk calon pengantin,” ujar Amsakar.
Dengan begitu ia menyampaikan agar Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Batam dapat memberikan atensi lebih terhadap sistem manajemen data stunting yang merupakan Aksi 6 dalam 8 aksi konvergensi pencegahan stunting.
“Saya juga minta kepada kawan-kawan agar berikan atensi yang lebih besar pada 4 hal itu karena dari 8 rencana aksi konvergensi penanganan stunting, rencana aksi ke 6 di persoalan manajemen data itu masih harus diberikan atensi masih harus diberikan perhatian,” kata dia.(*)
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Angka stunting anak atau gizi di Kota Batam diklaim mengalami penurunan setahun terakhir. Dimana angka pada akhir Oktober 2022 angka stunting di Kota Batam tercatat hanya 2,56 persen.
Angka ini jauh turun dibanding tahun Februari 2021 lalu yang terdata 7,06 persen, kemudian di bulan Oktober 2021 turun menjadi 6,17 persen.
“Saya berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah bahu-membahu menyelesaikan persoalan stunting di Batam sehingga angka terakhir ditahun ini hanya 2,56 persen,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Senin (14/11/2022).
Menurut dia, keberhasilan menekan angka stunting secara signifkan adalah bentuk hasil kerja kolektif yang dibangun oleh berbagai pihak.
Seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, tim pendamping keluarga, hingga kader posyandu yang ada dilingkungan masyarakat.
“Ini adalah bentuk nyata kerja kolektif dari berbagai pihak. Semoga ini bisa menjadi contoh yang baik, ” jelas Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Batam itu.
Meski begitu, Pemko Batam terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan dan pencegahan stunting di Kota Batam. Koordinasi untuk menggerakan tim pendamping keluarga, kader posyandu, kader KB dan bidan untuk melakukan pendataanpendataan dan penanganan.
“Secepat mungkin yang berkaitan dengan 4 hal yang utama adalah dalam managemen data,” kata Amsakar.
Adapun 4 hal yang dimaksud di antaranya mendata terhadap ibu hamil dan bayi yang mendapatkan asupan gizi tambahan serta pendampingan, membuat prosedur tetap dalam melaksanakan penanganan stuting di tingkat lurah dan camat, melakukan pertukaran database yang dimiliki antara puskesmas dan lurah, serta melengkapi data pendataan ibu hamil dan bayi dengan target sasaran.
“Melakukan pendataan anak yang mendapatkan makanan pendamping sekaligus memberikan pendampingan. Bukan hanya sekedar data saja. Melakukan pendataan dan tindaklanjut bagi balita gizi buruk kemudian keluarga yang berisiko stunting, termasuk calon pengantin,” ujar Amsakar.
Dengan begitu ia menyampaikan agar Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Batam dapat memberikan atensi lebih terhadap sistem manajemen data stunting yang merupakan Aksi 6 dalam 8 aksi konvergensi pencegahan stunting.
“Saya juga minta kepada kawan-kawan agar berikan atensi yang lebih besar pada 4 hal itu karena dari 8 rencana aksi konvergensi penanganan stunting, rencana aksi ke 6 di persoalan manajemen data itu masih harus diberikan atensi masih harus diberikan perhatian,” kata dia.(*)
Presiden Jokowi saat bertemu dengan Presiden AS Joe Biden, Senin (14/11). Jokowi berharap dengan KTT G20 mampu memberikan pemulihan ekonomi global. (JP Group)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di The Apurva Kempinski Bali, Senin (14/11). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Joe Biden pada KTT G20 di Indonesia.
Melalui pertemuan tersebut mantan Gubernur Jakarta ini mengharapkan adanya kerjasama konkret yang dapat membantu pemulihan ekonomi global.
“Presiden Joe Biden, selamat datang di Bali. Saya mengapresiasi kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 ini,” ujar Presiden Jokowi, didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Presiden Ketujuh RI ini juga mengharapkan agar KTT G20 dapat mengasilkan kerja sama yang konkret. Terutama yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global. Dalam hal ini juga diharapkan, semua negara G20 dapat memberikan fleksibilitas agar komitmen konkret hasil KTT dapat tercapai.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan isu lain yaitu pentingnya kerja sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan dan berpratisipasi penuh pada IPEF.
“Bagi Indonesia, kerja sama konkret selalu menjadi acuan. Saya akan tugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia untuk terus menindaklanjuti kerja sama IPEF ini,” ungkap Jokowi.
Sementara, terkait Indo-Pasifik, Jokowi menggarisbawahi pentingnya masalah keamanan untuk dibahas. Namun, kerja sama ekonomi Indo-Pasifik juga tidak kalah penting dan perlu terus diperkuat. “Kemitraan Indonesia, ASEAN dengan Amerika Serikat untuk membangun kemakmuran di Indo-Pasifik perlu terus diperkuat,” papar mantan Bupati Solo tersebut.
Sementara itu, sisi lain kelengkapan pengawalan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memboyong kendaraan kepresidenannya yakni limusin anti peluru Cadillac One untuk digunakan selama mengikuti KTT G-20 di Bali, 15-16 November 2022. Tentunya, mobil berjuluk The Beast itu memiliki Iring-Iringan super ketat dari Secret Service Amerika.
Pantauan Koran Bali Express Jawa Pos Grup saat Biden keluar dari Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Minggu (13/11) malam, ada puluhan kendaraan yang mengiringi tunggangan orang nomor satu di Negeri Paman Sam ini. Dimulai dari sepeda motor sebagai sweeper atau penyapu alias pembersih rute yang akan dilewati. Kemudian ada mobil pemandu atau disebut Lead Car jenis Ford Taurus.
Barulah diikuti The Beast, sebuah SUV Chevrolet Suburban dan satu The Beast lagi secara berurutan. Informasi yang dihimpun koran ini, Joe Biden berada di salah satu limusin Cadillac One tersebut dan satunya lagi sebagai pengecoh. Lalu mengekor di belakangnya ada beberapa SUV Chevrolet Suburban lainnya yang lengkap dengan rotator.
Baca Juga :Krisis Kemanusiaan Jadi Fokus Utama KTT G20 Afghanistan
Baik itu sebagai pelindung dinas rahasia presiden berjuluk ‘Halfback’, Counter Assault, Divisi Intelejen maupun yang sudah dimodifikasi dengan antena dan kubah di punggung sebagai kendaraan penanggulangan elektronik berjuluk Watchtower. Pengamanan tersebut benar-benar rapat tanpa celah.
Namun tak berhenti sampai di situ, dalam iring-iringan juga terlihat sebuah kendaraan hitam semacam truk tertutup yang informasi disebut truk Hazmat (Hazard Material Mitigation Unit) sebagai unit mitigasi bahan berbahaya, seperti ancaman senjata biologi, kimia, bahkan nuklir. Lebih lanjut, ada kendaraan badan komunikasi gedung putih dengan kode Roadrunner yang juga merupakan SUV Chevrolet Suburban.
Kendaraan itu berfungsi menampung susunan komunikasi satelit agar presiden terhubung ke Gedung Putih atau dunia melalui komunikasi terenkripsi. Lalu ada ambulans, kendaraan Van berisi pers maupun staf pendukung kepresidenan, dan kendaraan pendukung lainnya. (*)
Ilustrasi Gedung Merah Putih KPK (Muhammad Ali/Jawa Pos)
batampos – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan lembaganya bakal mencari informasi soal dugaan korupsi dalam penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Sebagai lembaga khusus antikorup, KPK wajib sensitif terhadap adanya isu-isu korupsi. Tidak bekerja seperti penjaga gawang, nunggu bola datang,” ucapnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/11).
Ia mengatakan KPK tidak serta hanya menunggu laporan dari masyarakat.
Namun, kata dia, lembaganya juga mencari informasi soal isu-isu dugaan korupsi yang terjadi di masyarakat.
“Tidak berarti KPK ini nanti bergerak jika ada laporan. Terlebih harus membebani masyarakat pelapor dengan data-data yang lengkap,” ujar dia.
Sebelumnya, KPK mempersilakan masyarakat melapor terkait dugaan korupsi tersebut.
“Tentu silakan siapa pun yang akan lapor dugaan korupsi ke KPK. Kami pasti tindak lanjuti,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Kamis (10/11).
Ia juga meminta masyarakat yang ingin membuat pengaduan harus membawa data atau dokumen awal untuk memudahkan proses selanjutnya.
Dugaan penambangan ilegal di Kaltim tersebut sempat diungkit oleh mantan anggota Satuan Intelkam Polres Samarinda Aiptu Ismail Bolong.
Ia juga sempat menyebut nama Tan Paulin dan perwira tinggi (Pati) Polri dalam dugaan tambang ilegal tersebut.
Sebelumnya, video Ismail Bolong sempat beredar di media sosial yang mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur dengan keuntungan sekitar Rp5 miliar-Rp10 miliar setiap bulan.
Ismail Bolong mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Uang disetor bulan September 2021 sebesar Rp2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar Rp2 miliar.
Lalu Ismail Bolong membuat pernyataan bantahan melalui video yang tersebar di media sosial. Dalam video keduanya itu, Ismail memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskirm Komjen Pol Agus Andrianto atas berita yang beredar.
Dia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan uang kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. (*)
batampos- Pelabuhan Internasional Tanjungberakit, Bintan sudah mangrak sejak 2013 lalu. Namun sampai saat ini, masih belum difungsikan oleh Kementerian Perhubungan.
“Dalam rapat koordinasi dengan Kemenhub melalui Dirjen Hubla, kami sudah menyampaikan kondisi Pelabuhan Tanjungberakit, Bintan,” ujar Kadishub Provinsi Kepri
Menurut Junaidi, dari pembicaraan dengan Dirjen Hubla, Pelabuhan Tanjungberakit, Bintan akan dioperasikan dengan menggunakan skema kerjasama pihak swasta. Dalam hal ini, Direjen Hubla akan melakukan indentifikasi lebih lanjut.
“Memang untuk mengoperasikan Pelabuhan Internasional Tanjungberakit, Bintan masih perlu adanya dana tambahan,” jelasnya.
Ditanya kapan mulai fungsikan? Mengenai hal ini, Junaidi mengatakan belum bisa memastikan. Namun demikian, pelabuhan-pelabuhan mangkrak masuk atensi untuk diselesaikan.
“Terminal utama Provinsi Kepri adalah pelabuhan. Tentu kita berharap, semua pelabuhan yang ada dituntaskan, sehingga bisa memberikan manfaat bagi daerah,” tutupnya.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjungberakit, Bintan yang menelan APBN sebesar Rp52,9 miliar. Infrastruktur ini dibangun sejak 2010 sampai 2013 lalu.
Pembangunan terminal pelabuhan mulai dilakukan tahun 2010. Adapun besarnya anggaran yang dikucurkan lewat APBN adalah Rp10 miliar, dengan nilai kontrak sebesar Rp9,3 miliar. Adapun pekerjaan adalah pembangunan gedung induk, trestle, satu unit ponton dan pengaspalan.
Selanjut pada tahun 2011 mendapatkan suntikan sebesar Rp7 miliar yang dikontrakan dengan nilai Rp5,6 miliar untuk pekerjaan ponton, rolling cable, dan timbunan tanah.
Kemudian, di tahun 2012 mendapatkan Rp4,1 miliar, sesuai kontrak Rp3,95 miliar yang digunakan untuk pembuatan taman, interior gedung, dan AC. Di tahun 2014 untuk pengerukan alur sebesar Rp34 miliar dengan nilai kontrak sebesar Rp33,8 miliar. (*)
Ilustrasi. Para pekerja di Kota Batam yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Wali Kota Batam, beberapa waktu lalu. Foto: Messa Haris
batampos – Ratusan buruh di Kota Batam kembali melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Walikota Batam, Senin (14/11/2022). Buruh, menuntut agar upah minimum kota (UMK) pada tahun 2023 naik sebesar 13 persen dan menolak kenaikan upah dengan formulasi PP 36.
Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI) Kota Batam, Yapet Ramon, mengatakan, selama 3 tahun terakhir upah buruh bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan.
Sebab, dalam beberapa tahun belakangan ini, kenaikan upah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
“Coba kita lihat 3 tahun ke belakang, inflasi itu di atas 3,5 persen. Sedangkan kenaikan upah tidak sampai 1 pesen atau hanya 0.8 persen. Artinya, purchasing power pharity masyarakat kaum buruh atau pekerja lemah, sehingga berdampak pada perputaran ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia melanjutkan disaat buruh atau pekerja yang saat ini mulai memperbaiki ekonomi akibat pandemi Covid-19, dihadapkan kembali dengan kenaikan BBM. Dampak dari kenaikan BBM ini, tentunya mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan biaya perumahan.
Sehingga, secara nasional buruh menolak kenaikan UMP beradasarkan PP 36. Upah minimum tahun 2023 harus mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, buruh menuntut agar kenaikan upah sebesar 13 persen.
“Artinya apa, upah buruh sudah tergerus pasca kenaikan harga BBM, sehingga inflasi meroket dan harus ada kenaikan upah ini untuk tahun 2023,” katanya.
Pasca kenaikan harga BBM, buruh di Batam juga telah melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai Peraturan Mentri Tenagakerja (Permenaker) nomor 18 tahun 2020. Ada 64 item KHL yang disurvey buruh di pasar Angkasa Bengkong, Botania 1, Aviari Batuaji, Pancur Seibeduk, Fanindo Tanjunguncang dan Hypermart Mega Mal.
“Rata-rata nilainya Rp 5 juta 76 ribu. Hal ini belum ditambah dengan selisih bayar upah tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp 286 ribu, jadi totalnya Rp 5,3 juta,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika penentuan besaran UMK tahun 2023 dengan menggunakan PP 36 tahun 2022 tentunya sudah tidak cocok. Pasalnya, PP 36 tahun 2022 merupakan aturan pelaksana dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sebagaimana diketahui bersama, UU Cipta Kerja secara formil telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.
Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitisi (MK) nomor 91/PUUXVIII/2020 tanggal 25 November 2021. Sehingga bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan UU 11/2020 jo PP 36/2022 tidak berlaku mengikat dan tidak dapat menjadi acuan sebagai dasar hukum dalam penentuan kenaikan Upah Minimum.
Sebab, pengupahan adalah program yang bersifat strategis dan berdampak luas sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf b UU 11 nomor 2020, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
Disebutkan bahwa upah sebagai bagian dari program kebijakan strategis nasional. Sehingga dengan merujuk kepada amar putusaan nomor 7 dalam putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, maka wajib hukumnya bagi seluruh penyelenggara negara dalam kedudukan dan jabatan apapun untuk menangguhkan pemberlakuan UU 11 tahun 2020 jo PP 36 tahjn 2022 untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas.
“Sehingga untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas penyelenggara negara dalam kedudukan dan jabatan apapun dilarang untuk menggunakan aturan -aturan tersebut sebagai dasar hukum dalam pembuatan, perumusan, penerbitan suatu aturan maupun kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat luas khususnya dunia kerja,” imbuhnya.(*)
Penggunaan obat sirup saat ini distop oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah mencurigai kandungan ethylene glycol pada sirup sebagai pemicu gagal ginjal akut. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)
batampos – Bareskrim Polri sampai saat ini belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Penyidik bedalih masih menunggu proses gelar perkara untuk menaikan status hukum.
“Penetapan tersangka masih menunggu pelaksanaan gelar perkara. Nanti kita umumkan pasti,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto saat dihubungi, Senin (14/11).
Pipit menjelaskan, sejumlah saksi sudah diperiksa oleh penyidik. Termasuk 4 orang pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Jadi kan kemarin itu mereka sudah menjelaskan tentang job description masing-masing ya di bidang pengawasan tugasnya apa ngapain aja,” jelas Pipit.
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya mengumumkan daftar obat-obatan yang dikaitkan dengan gangguan ginjal akut pada anak-anak. Penelitian BPOM terhadap obat sirop yang diduga mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), menyebutkan 5 brand atau merek obat tersebut. Akan tetapi, sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menyebutkan ada 15 dari 18 obat yang diteliti dikaitkan dengan ginjal akut.
Sedikitnya ada 5 merek obat sirop yang diumumkan BPOM dan sedang diteliti karena mengandung cemaran EG dan DEG di atas ambang batas. BPOM telah melakukan sampling terhadap 39 bets dari 26 obat sirop yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG berdasarkan kriteria sampling dan pengujian antara lain Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.
Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan Dus, Botol Plastik @ 60 ml. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml. (*)
batampos – Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Batam terus mengumpulkan sampel dan memantau perkembangan varian terbaru dari Covid-19.
Kepala BTKLPP Batam, Budi Santosa, menuturkan, pemeriksaan ulang sampel pasien Covid-19 terus dilakukan secara maksimal untuk mendeteksi sudah sejauh mana penyebaran varian terbaru Covid-19 di Kepri ataupun Batam ini.
“Hasil pemeriksaa sebelumnya ditemukan 20 sampel yang terdeteksi sub varian XBB i itu. Varian BQ 1 ada 4 sampel, varian BN ada 3 sampel, varian BA ada 19 sampel dan unsigned atau tak terdekteksi sebanyak 23 sampel. Artinya kita masih terus pantau. Sampel-sampel lainnya lagi kita kumpulkan untuk pemeriksaan WGS nya. Setiap hari juga kita lakukan PCR,” ujar Budi.
Disebutkan Budi, sampel-sampel yang masuk ke BTKLPP ini umumnya dari pasien yang sedang dirawat di rumah sakit di sekitar Batam, Tanjungpinang dan Lingga.
Untuk itu kedepannya BTKLPP kata Budi, akan terus memantau perkembangan Covid-19 beserta varian secara menyeluruh sebagai upaya antisipasi agar tidak lagi mewabah di Kepri dan Indonesia pada umumnya.
“Kita punya empat alat PCR, dua alat extractor dan satu unit alat WGS. Reagensia kita bisa untuk 4.757 sampel. Reagensia extrasi bisa periksa 5.266 sampel dan reagensia WGS bisa 550 sampel. Intinya kita tetap komit dengan upaya pemberantasan Covid-19 ini,” ujar Budi.
Seperti diketahui Covid-19 varian Omicron sub varian XBB telah ditemukan di sejumlah negara dan bahkan disebut jadi biang kerok kenaikan kasus di Singapura. Subvarian Omicron itu memiliki sejumlah gejala yang ditemukan pada pasien. Menurut para ahli, gejala yang disebabkan oleh XBB cenderung ringan. Yakni mulai dari batuk, pilek, dan demam.(*)
Ilustrasi. Sejumlah calon jemaah umrah menjalani vaksinasi meningitis dengan didampingi petugas KKP Kelas I Surabaya di Kantor KKP Juanda. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)
batampos – Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan jamaah umrah tidak wajib suntik vaksin meningitis. Keputusan ini dikeluarkan menyikapi kebijakan yang diberlakukan oleh Arab Saudi. Negeri kaya minyak itu menyatakan vaksin meningitis hanya diwajibkan untuk jamaah haji saja.
Keputusan pemerintah itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 tertanggal 11 November 2022. Surat edaran ini dikeluarkan merujuk pada Nota Diplomatik yang dikeluarkan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta tertanggal 7 November 2022. Kemudian juga merujuk surat dari Kementerian Luar Negeri Nomor 211-1246.
Pada dua rujukan itu disampaikan bahwa vaksinasi meningitis diwajibkan bagi jamaah haji. Sedangkan untuk jamaah umrah tidak diwajibkan. Meski begitu, Kementerian Kesehatan tetap memberikan layanan bagi jamaah umrah yang tetap ingin mendapatkan suntikan vaksin meningitis.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menugaskan Dinas Kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk sosialisasi kepada travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan kebijakan baru tersebut sudah berjalan di lapangan.
’’Berjalan efektif sejak 11 November 2022,’’ katanya Senin (14/11) malam.
Keputusan pemerintah tidak mewajibkan vaksin meningitis untuk berangkat umrah itu, disambut positif asosiasi travel umrah. Diantaranya disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. ’’Ini merupakan angin segar bagi kami para pengusaha di bidang perjalanan umrah,’’ tuturnya.
Menurut Wawan keputusan pemerintah itu menandakan aspirasi mereka selama ini didengar. Dia menegaskan bahwa sejak beberapa waktu terakhir, otoritas Saudi sudah tidak melakukan pengecekan dokumen vaksin meningitis untuk jamaah umrah.
’’Sederet perjalanan dan perjuangan panjang yang sudah kami lakukan, alhamdulillah mendapatkan hasil,’’ katanya.
Meskipun begitu Wawan mengatakan travel tetap sosiasli kepada jemaah soal pentingnya vaksinasi meningitis kepada para jamaahnya. Bahwa suntikan vaksin tersebut, meski tidak diwajibkan, tetap memiliki dampak positif. Yaitu mencegah terjadinya penularan penyakit meningitis. (*)
