batampos – Kementerian Tenaga Kerja Jepang mengumumkan, sebanyak 221 pengungsi Ukraina mendapat pekerjaan di negara tersebut.

Jumlah pengungsi Ukraina yang sekarang bekerja itu lebih dari 10 persen dari hampir dua ribu pengungsi yang tiba di Jepang setelah Rusia menginvasi Ukraina sejak Februari 2022 lalu. “Sebanyak 221 orang Ukraina telah mendapat pekerjaan di Jepang sejak 19 Oktober 2022. Jumlah ini naik dari 16 orang menurut laporan 1 Juni 2022,” ujar Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang.

Angka tersebut termasuk 67 orang yang mendapatkan pekerjaan melalui kantor-kantor penempatan kerja publik Hello Work. “Kantor-kantor tersebut telah menerima 566 konsultasi mengenai pekerjaan dari para pengungsi Ukraina,” kata kementerian tersebut.

Dengan jumlah pencari kerja yang diperkirakan akan terus meningkat, Jepang akan memperkuat dukungan bagi pengungsi yang mau bekerja, dengan menyediakan layanan konsultasi lokal di berbagai regional. Selain itu ada juga fasilitas akomonasi, dan upaya dialog terkait pemberian subsidi ke perusahaan.

Dari 1.946 pengungsi Ukraina di Jepang, 1.749 telah diberikan visa “kegiatan khusus” yang memungkinkan mereka bekerja di negara itu. (*)

Sumber: Antara

batampos – Tim kuasa hukum AKBP Arif Rachman Arifin meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membatalkan dakwaan terhadap kliennya. Pernyataan itu disampaikan tim kuasa hukum Arif Rachman saat membacakan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (28/10).

Junaedi menilai, dakwaan terkait obstruction of justice kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kliennya prematur. Dia berpandangan, tindakan Arif Rachman masuk dalam kategori administrasi, bukan pidana.

“Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur. Karena tindakan yang dilakukan Arif Rachman masih dalam ruang lingkup administrasi negara, sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu,” kata Junaedi.

Junaedi menegasakan, tindakan yang dilakukan Arif Rachman sejatinya harus diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Junaedi, tindakan yang dilakukan kliennya murni atas perintah mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Arif Rachman pada 13 Juli 2022 turut menyaksikan rekaman CCTV pos keamanan Kompleks Polri Duren Tiga di kediaman Ridwan Soplanit, Kasat Reskrim Polres Jaksel. Bersama mereka ada juga Kompol Baiquni Wibowo dan Chuck Putranto.

Junaedi berpendapat, tindakan Arif Rahman menyaksikan CCTV itu sudah benar berdasarkan peraturan administrasi dan sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Polri.

Dalam Pasal 16 Perkap itu disebutkan bahwa ‘Pengamanan bahan keterangan meliputi menghimpun dan melakukan pendataan terhadap setiap baha keterangan yang masuk dan keluar, serta melakukan pendataan, analisa, dan evaluasi terhadap penggunaan bahan keterangan’.

Selain itu, kata Junaedi, apa yang dilakukan Arif Rachman berdasarkan perintah Ferdy Sambo. “Bahwa tindakan menonton salinan rekaman CCTV tersebut didasarkan perintah dari Irjen Ferdy Sambo selaku Kadiv Propam Polri sehingga tindakan Arif Rachman tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi,” tegas Junaedi.

Dalam Pasal 11 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, lanjut Junaedi, disebutkan bahwa ‘Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan, dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan’.

Termasuk juga saat mengetahui Brigadir J masih hidup dalam salinan rekaman, tindakan Arif Rachman yang menelepon Brigjen Hendra Kurniawan sudah sesuai dengan peraturan administrasi. Begitu juga saat menerima perintah dari Ferdy Sambo untuk memerintahkan Baiquni Wibowo menghapus salinan rekaman CCTV.

“Dalam Pasal 16 huruf d Perkap No. 13/2006 juga menyebutkan bahwa ‘Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) meliputi penghapusan dan pemusnahan bahan keterangan, lagipula file yang dihapus bukan file asli melainkan copy atau salinan rekaman’” cetus Junaedi.

Oleh karena itu, Junaedi menyebut tindakan Arif Rachman merupakan perintah atasan yang saat itu masih berwenang dan masih dalam lingkup tugasnya. Tindakan Arif Rachman juga sesuai dengan peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah dan saat itu masih masih berwenang.

“Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang onrechtmatige oversheidsdaad atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut maka seharusnya diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dikakukan pemeriksaan pidana perkara a quo,” tukas Junaedi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mencegah Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron bepergian ke luar negeri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, Abdul Latif Amin Imron dicegah lantaran statusnya sebagai tersangka.

“Umumnya kalau ada pencekalan enggak mungkin kan di tingkat penyelidikan kita cekal, berarti sudah naik ke penyidikan sehingga ada upaya paksa di sana, upaya paksanya apa? Dilakukan penggeledahan dan penyitaan, sudah kita lakukan kan. Berarti statusnya udah penyidikan,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/10).

“Ya pasti kalau sudah ada penyidikan, sudah ada tersangkanya kan,” sambungnya.

Alex menyampaikan, kasus yang diduga melibatkan Abdul Latif Amin Imron terkait perkara suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa (PBJ)

“Awalnya ada yang lapor terjadi jual beli jabatan, setelah didalami mungkin ada kegiatan PBJ. Kan bisa jadi. Ada terkait perizinan. Kan umumnya seperti itu,” ujar Alex.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham sebelumnya melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Pencegahan itu dilakukan setelah pihak Imigrasi menerima surat permohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Latif Amin Imron dilakukan pencegahan ke luar negeri terhitung selama enam bulan. Diduga pencegahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang bergulir di KPK.

“Yang bersangkutan masuk daftar pencegahan atas usulan dari KPK, masa berlaku pencegahan 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 April 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh dikonfirmasi, Rabu (26/10).

Pencegahan ke luar negeri terhadap Abdul Latif Amin Imron sejalan dengan upaya paksa penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangkalan. KPK melakukan serangkaian upaya paksa penggeledahan di sejumlah tempat di Bangkalan.

Diduga penggeledahan itu terkait dugaan suap lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah pada Selasa (25/10).

Lembaga antirasuah belum memberikan informasi secara resmi terkait langkah penyidikan di Pemkab Bangkalan. Sebab, KPK baru akan menjelaskan informasi secara rinci saat upaya paksa penetapan dan penahanan tersangka. (*)

Reporter: JP Group

KESALAHAN frasa yang dibenarkan kadang menjadi hal yang dianggap biasa dalam karya sastra tetapi bukan berarti hal ini sengaja dilakukan untuk merusak pencitraan karya sastra.

Tentu sebuah karya sastra memiliki ikatan emosional yang sangat erat dengan karakter penulisnya sehingga apa yang disajikan bisa tertangkap atau dimaknai sebagai cerminan karakter gaya sastra dan sering diistilahkan dengan aliran sastra seorang penulis.

Dalam perjalanan dan perkembangannya, semarak kehidupan sastra memiliki dimensi yang kadang dianggap napas budaya pada masa kini. Hanya saja, kalau kita mau jujur seberapa banyak sastra ini dapat memberikan kontribusi bagi eksistensi lokalitas budaya? Sangat sulit mengukurnya secara objektif.

Karya sastra tidak lagi dianggap sebagai embrio budaya yang nilai ukurnya berbanding lurus dengan esensi nilai-nilai etika dan estetika.

Jika kita melihat atau membaca di beberapa media sosial, kata sering ditulis dengan nyastra. Hal ini tentunya bermakna ambigu dalam perbendaharaan kata baku pada tata bahasa dan masih banyak kata lain yang merusak kaidah tata bahasa (secara gramatikal).

Disadari atau tidak, pengucapan lisan dari kata-kata yang dianggap sebagai sebuah kesalahan frasa dibiarkan menjadi sebuah fenomena istilah (dianggap unik).

Harus kita akui, sebagian besar pegiat sastra dalam melahirkan karya-karyanya berjalan secara alamiah tanpa teori linguistik secara formal.

Persoalannya, kita seakan terjebak oleh sebuah situasional yang merupakan proses dinamika zaman. Sementara nilai-nilai dasar budaya dianggap sebagai sebuah kelenturan yang merupakan eksistensi tidak tertulis, substansi normatif budaya yang tertulis dalam produk hukum atau sejenisnya hanyalah sebuah kumpulan kata-kata yang begitu gampang direduksi dengan perkembangan masa atau era.

Di satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi imbas dari tuntutan era kemajuan sedangkan ilmu budaya sering dimaknai dengan sebuah perubahan metafisik yang harus diseimbangkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sastra adalah sebuah dinamika estetika yang tentunya juga mampu membaca perubahan zaman sebagaimana pandangan masyarakat secara umum yang masih menganggap bahasa sastra adalah bahasa keindahan yang tak kalah jika dibandingkan dengan literasi filsafat.

Hanya saja, antara sastra dan filsafat, dengan konteks kebenaran pikiran, sering disalahgunakan untuk komoditas lain, contohnya untuk kepentingan politik. Artinya, riwayat sastra juga membawa sebuah revolusi dalam perubahan-perubahan masa.

Polemik masyarakat yang berjalan secara seleksi alam untuk menciptakan situasi dan kondisi perubahan akan memunculkan pemikiran-pemikiran baru, tentunya juga berimbas pada iklim sastra.

Resonansi budaya dengan dimensi ruang yang tak terbatas, meski ada banyak lokalitas budaya yang harus dipertahankan, tanpa disadari juga membuka ruang gerak sastra yang lebih kontemplatif. Hal ini karena secara normatif sastra tidak memiliki aspek legalitas formal yang bisa menjangkau perubahan dalam sruktur sosial dan budaya.

Secara fakta, yang terjadi pada semarak kehidupan sastra saat ini berlangsung secara alamiah. Artinya, akibat kondisi dan situasi yang terjadi, termasuk ada masa pandemi yang dialami masyarakat, sangat terbuka pegiat sastra untuk lebih mendorong karya sastra dengan cara membuka konsep pemikiran (kontemplasi) seluas-luasnya hingga memunculkan karya-karya sastra yang absurd (tidak masuk akal atau keluar dari akarnya).

Sebaliknya, ribuan bahkan ratusan ribu karya sastra, meski ada yang melalui dengan cara seleksi alam, bukan berarti dapat diambil sebagai sebuah tolok ukur yang objektif.

Terlepas dari berbagai sudut pandang yang mengemuka dalam argumen-argumen marjinal sastra, sangat sedikit yang berorientasi nilai-nilai masyarakat. Hal ini karena kritik sastra berjalan stagnasi (tidak jalan).

Persoalannya, karena akan muncul pertanyaan, siapakah yang berhak memberikan kritik sastra? Sebetulnya kalau melihat dari dimensi lain, meski kegiatan lomba yang sifatnya kurang objektif, bisa juga dikatakan juga sebagai sebuah kritik, yang metodenya melalui proses seleksi. Fakta lain, masyarakat kita sangat rendah dalam apresiasi nilai-nilai sastra.

Dalam beberapa abad silam, kita pernah mendengar tentang cerita-cerita sastra yang selalu dilatar-belakangi oleh nilai-nilai budaya. Saat ini kadang menjadi analog politik, karena terjadi perubahan makna tentang peran karakter masyarakat.

Sehingga, apa yang terjadi pada masa kini adalah sebuah perubahan manusia sebagai entitas (wujud) dalam membaca peradaban baru. Kecenderungan masyarakat, yang lebih cenderung pada pemikiran kapitalis, meninggalkan teks dan prinsip dalam berbahasa yang kemudian dianggap jalan pintas untuk kemajuan sastra, meski ini bukanlah tujuan yang sesungguhnya dari penjagaan eksistensi sastra dan budaya.

Menyimak serta menyoal perkembangan semarak kehidupan sastra, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Fenomena serta fakta yang berlangsung secara alamiah, ada persoalan akar budaya yang harus menjadi sumber relevansi mengikat.

Tidak hanya dibiarkan menjadi tanggung jawab masyarakat secara sosial, di sini peran birokrasi juga dibutuhkan, terutama yang membidangi aspek budaya dan bahasa.

Penjagaan norma objektif literasi, linguistik, serta riwayat sejarah sangat penting untuk tetap mempertahankan nilai-nilai potensi budaya dalam kerangka membangun bingkai kebangsaan.

Ada banyak bahasa daerah yang secara turun-temurun tetap terpelihara tetapi tidak berbanding lurus dengan eksistensi nilai-nilai etika yang telah tercatat dalam riwayat sejarah. Ini yang menjadi tidak elegan, jika memaknai dengan terjadinya sastra absurd.

Kita harus akui, bahwa saat ini kita sudah berada dan memasuki era yang penuh dengan dinamika perubahan, termasuk perubahan iklim sosial yang begitu cepat. Tentunya dibutuhkan pemahaman yang bisa menetralisir apa yang dikatakan sebagai peradaban baru.

Kalau hal ini bisa dilakukan lewat sastra, kenapa harus kita biarkan terkikis oleh perubahan ini? Pastinya ada nilai-nilai moral mendalam yang masih dimiliki oleh beberapa kelompok atau orang per orang, untuk menjawab tantangan miris dari pihak luar atau bangsa lain. (*)

Oleh: Vito Prasetyo
*) Penulis adalah pegiat sastra dan peminat bahasa yang bergiat di dunia penulisan sejak 1983. Posel: [email protected].