Ilustrasi. Elpiji 3 kilogram langka di sejumlah pangkalan.
batampos – Gas elpiji tiga kilogram masih langka di sebagian wilayah Kecamatan Batuaji dan Sagulung. Warga semakin kewalahan sebab, hampir semua pangkalan mengaku kehabisan stok dalam waktu yang bersamaan.
Warga Kelurahan Tembesi, Sagulung misalkan kewalahan mencari pasokan gas selama beberapa hari terakhir ini. Mereka harus keliling sampai ke wilayah Batuaji sebab, pangkalan di lokasi tempat tinggal mereka sudah kehabisan stok sejak sepekan yang lalu.
Saat mendapati gas mereka pun harus merogok kocek lebih dalam lagi, sebab stok gas hanya dijumpai di pedagang eceran yang harga jualnya diatas harga eceran tertinggi.
“Sudah mau sebulan ini saya selalu kewalahan cari gas ini. Di pangkalan selalu habis. Keliling pun dapatnya di kios eceran tapi harganya Rp 22 ribu,” ujar Erni, warga Tembesi.
Senada disampaikan warga di Kelurahan Seibinti, Sagulung. Kelangkaan gas juga merepotkan mereka sebab harus keliling sampai ke wilayah Sagulung Kota atau Aviari, Batuaji demi mendapatkan pasokan gas. Penyebabnya sama, pangkalan selalu kehabisan stok gas saat warga membutuhkan.
“Sama, sudah mau sebulan ini selalu kewalahan kami cari gas. Tak tahu kenapa, pangkalan selalu kosong. Kita datang selalu habis alasan orang pangkalan, padahal warga yang ada di sekitar pangkalan yang itu-itu saja (tak ada penambahan). Kemana sebenarnya gas ini disalurkan,” keluh Elias, warga kampung Seibinti, Sagulung.
Pihak pangkalan saat dikonfirmasi mengaku kelangkaan terjadi karena pasokan gas dari pangkalan tersendat sejak sepekan yang lalu. (*)
Gudang penampungan jastip ilegal yang berada di salah satu ruko di Sei Panas, Batam Kota. F.Yofi Yuhendri/Batam Pos
batampos – Pengiriman barang melalui jasa titipan (jastip) ilegal kini mulai banyak digunakan warga Batam. Jasa ini menawarkan pelayanan yang cepat dan ongkos kirim lebih murah dibandingkan pengiriman resmi.
Informasi yang didapatkan jastip ilegal ini beroperasi pada malam hari menggunakan truk atau mobil angkutan. Kemudian seluruh barang ditampung digudang, dan dikirimkan melalui pelabuhan rakyat.
Andri, salah seorang pengguna jastip ilegal mengaku menggunakan pengiriman ilegal milik rekannya bernama Edi. Ia mengaku untuk ongkos kirim hanya membayar Rp 20-25 ribu per kilogramnya.
“Saya mengirim barang setiap hari dengan jumlah yang ratusan kilogram. Harga murah dan sampai ke kostumer sesuai jadwal. Dalam sehari teman itu (Edi) bisa mengirim barang sampai 5 ton,” ujarnya.
Ia mengaku selain harga murah, jasa ilegal ini menyediakan layanan penjemputan dan pembungkusan barang. Kemudian barang dibawa ke gudang jastip salah satu ruko di Sei Panas, Batam Kota.
“Setelah itu barang diberangkatkan ke pelabuhan rakyat dengan tujuan awal Tanjung Balai Karimun. Baru diteruskan ke tujuan,” kata warga Batuampar ini.
Menurut Andri, pengiriman jastip ilegal tersebut terbilang murah karena pemiliknya menghindari pembayaran pajak kepada negara. Modusnya, barang kiriman diinput dengan alamat yang berbeda dari asal pengirim barang.
“Misalkan barang dikirim dari Batam, maka dibuat dari Pekanbaru. Jadi tidak terkena pajak. Penginputan barang itu bisa diubah, karena hanya menggunakan username dan password saja,” ungkapnya.
Ia menilai pengiriman jastip ilegal ini mulai banyak digunakan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
Dalam aturan ini, pemerintah menetapkan bahwa semua pengiriman barang yang dilakukan pelaku usaha harus melalui jasa pengiriman yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah. Terutama kepada barang impor yang dijual kembali oleh UKM ke seluruh Indonesia melalui e-commerce.
“Saya sendiri sudah 2 tahun gunakan jasa ini. Yang penting murah dan barang tetap sampai,” bebernya.
Sementara pantauan di gudang jastip di kawasan Inti Benua Sei Panas pada siang hari tidak beroperasi. Gudang yang terletak di ruko III lantai tersebut tidak ada tercantum nama perusahaan hingga Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Gudangnya baru buka pada malam hari. Hari-hari ada 3 mobil yang keluar masuk. Bawa paket barang,” kata Randa, salah seorang warga sekitar.
Sementara Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, M. Rizki Baidillah mengatakan akan menelusuri dan menindak jastip ilegal tersebut.
“Akan kita tindak lanjuti informasi ini dengan ke gudangnya. Bagi masyarakat yang mengetahui bisa juga langsung laporkan ke kita,” tegasnya.
Rizki mengaku untuk jastip yang resmi, sistem pengiriman barang sudah melalui pemeriksaan petugas BC. Bahkan, pemilik usaha sudah membayar tagihan kepada negara sebelum barang dikirim ke tujuan.
“Pola normalnya, jasa titipan itu pemeriksaannya di gudang, dan pembayarannya di gudang,” katanya. (*)
Kasus Covid-19 di tanah air mulai naik. Sehari rata-rata sebanyak 3 ribu orang terkonfirmasi positif Covid-19. Situasi ini diduga dipicu karena adanya subvarian Omicron XBB yang sudah mulai naik dan cepat menular. (Antara)
batampos – Kasus Covid-19 di tanah air mulai naik. Sehari rata-rata sebanyak 3 ribu orang terkonfirmasi positif Covid-19. Situasi ini diduga dipicu karena adanya subvarian Omicron XBB yang sudah mulai naik dan cepat menular.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan subvarian ini cepat menular dan sudah terjadi di 24 negara. Setiap varian baru, katanya, idealnya selalu lebih cepat menular namum untungnya fatalitasnya tak parah dibanding Omicron.
“Cepat menular. Hanya saja tingkat fatalitas dan angka masuk RS tak tinggi,” kata Syahril kepada wartawan secara virtual, Kamis (27/10).
Syahril mengutip berbagai penelitian dan literatur bahwa XBB merupakan subvarian yang paling mampu lolos dari antibodi atau vaksin (immune escape). Maka dari itu, kata dia, penting untuk segera booster sebagai tameng perlindungan.
“Subvarian ini memiliki daya imune escape yang lebih tinggi. Bisa hindari antibodi yang ada. Dengan booster bisa jadi tameng berikutnya tingkatkan antibodi agar lebih mengenali subvarian baru. Lebih punya kekuatan dan tak sakit berat,” jelas Syahril.
Gejala yang paling khas ada 3 hal yang dirasakan. Yaitu batuk, pilek, dan demam.
“Covid itu selalu terjadi mutasi ya, walaupun penularannya lebih cepat tetapi lonjakan masuk RS tetap rendah. Gejala yang disebabkan hampir sama ya yaitu batuk pilek demam,” katanya.
Gejala itu juga dialami oleh 4 orang yang terinfeksi varian XBB di tanah air. Kini keempatnya sudah sembuh. (*)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. (Miftahulhayat/Jawapos)
batampos – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menempati peringkat pertama-tama sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 dalam Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) III. Dalam forum tersebut, Sandi meraih 624 suara atau 23,48 persen disusul Prabowo Subianto 518 suara atau 19,51 persen. Kemudian pada posisi ketiga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan perolehan sebanyak 507 suara atau 19,09 persen. Keterpilihan Sandi karena berhasil menghadirkan program tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu bagi pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Seperti pengembangan desa wisata dan desa kreatif serta program Bangga Buatan Indonesia. “Ini merupakan bagian daripada dinamika perpolitikan yang menjadi masukan para pengambil kebijakan,” ujar Sandi kepada wartawan, Jumat (28/10). Kendati demikian, Sandi mengatakan, keputusan penetapan Capres 2024 merupakan otoritas partai politik. Sehingga dirinya pun akan tunduk terhadap perintah partai. “Pengambil kebijakan itu adalah partai politik, dan partai politik ini akan mengambil kebijakan sekitar satu tahun dari sekarang-bulan Oktober (2023), di mana nanti setelah tentunya penuh dengan pertimbangan, diskursus, dan sebagainya, tentunya akan ditetapkan calon yang paling diharapkan oleh masyarakat,” ungkap Sandi. “Tentunya dinamika yang kita harus apresiasi dan saya fokus kepada tugas saya di kementerian, saya pastikan kebangkitan ekonomi kita ini terjaga dengan baik untuk bangkit dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” tambahnya. Selain Sandi, Prabowo dan Ganjar, beberapa tokoh lain juga masuk dalam rekomendasi Capres 2024 versi Musra III. Seperti Airlangga Hartarto pada peringkat keempat dengan 322 suara atau 12,12 persen. Selanjutnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dengan 116 suara atau 4,35 persen dan Ketua DPR RI, Puan Maharani pada peringkat keenam dengan 102 suara atau 3,83 persen. Berturut-turut menempati peringkat ketujuh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 99 suara atau 3,71 persen, Menteri BUMN Erick Thohir dengan 97 suara atau 3,65 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 82 suara atau 3,07 persen. Kemudian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan 66 suara atau 2,47 persen, ekonom Rizal Ramli dengan 41 suara atau 1,55 persen, Ustaz Abdul Somad dengan 23 suara atau 0,85 persen, lain-lain sebesar 62 suara atau 2,32 persen. (*)
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) didampingi Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (kedua kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di ruangan Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.)
batampos – Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik, Populi Center, menggelar survei nasional dengan tujuan mengetahui penilaian masyarakat terhadap tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan dinamika politik menjelang pemilu 2024. Survei nasional ini juga memotret kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga.
Hasilnya, TNI menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan (nilai 6-10) tertinggi dengan persentase 81,7 persen. Disusul Presiden (76,6 persen), KPK (66,2 persen), KPU (64,2 persen), dan Bawaslu (63 persen).
“Berikutnya MA (62,3 persen), BPK (60,2 persen), dan Polri (58,5 persen),” kata peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar, kemarin.
Terkait kinerja Polri, lanjut Usep, Populi Center meminta masyarakat untuk menilai kepuasan kinerja lembaga kepolisian selama berada di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. “Sebesar 53,8 persen masyarakat menjawab puas/positif. Sementara yang menjawab tidak puas/negatif ada 32 persen, dan sisanya tidak menjawab,” ungkap Usep.
Dinamika Politik Jelang Pemilu
Antusiasme masyarakat terhadap pesta demokrasi lima tahunan begitu tinggi. Survei nasional Populi Center menunjukkan sebanyak 97 persen masyarakat menyatakan akan menggunakan hak pilih. Hanya 0,8 persen yang menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya.
“Sebesar 2,1 persen menjawab belum dapat memutuskan, dan sebesar 0,1 persen menolak menjawab,” lanjut Usep.
Kemudian, dari enam tokoh yang disebut-sebut akan maju dalam Pilpres, nama Ganjar Pranowo menjadi tokoh yang paling banyak diharapkan jadi Presiden pada 2024 (27,5 persen). Disusul Anies Baswedan (26,3 persen), Prabowo Subianto (23,5 persen), Jenderal Andika Perkasa (5,3 persen), Puan Maharani (2,8 persen), dan Airlangga Hartarto (1,3 persen).
“Adapun yang belum memutuskan sebanyak 11,8 persen dan yang menolak menjawab ada 1,5 persen,” tutur Usep.
Survei diselenggarakan 9-17 Oktober 2022 dengan mengambil sampel tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat. Margin of error survei ini kurang lebihnya 2,83 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)
BP Batam mendapatkan 4 Anugerah dalam ajang Stakeholders Award KPKNL 2022 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – BP Batam mendapatkan 4 Anugerah dalam ajang Stakeholders Award KPKNL 2022 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Kementerian Keuangan.
Stakeholders Award 2022 digelar dalam rangkaian acara menyambut Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke 76 yang diperingati oleh Kementerian Keuangan RI, dalam hal ini untuk Batam adalah KPKNL Batam.
Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto didampingi oleh Kepala Biro Umum Budi Susilo dan Kepala Biro Keuangan Siswanto, hadir dan menerima Penghargaan dengan 4 kategori sekaligus.
Daftar Penghargaan yang diterima BP Batam :
– Terbaik Pertama Kategori Pelayanan Penilaian Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara 2022
– Apresiasi Atas Koordinasi Satuan Kerja Selaku Penyerah Piutang Tahun 2022
– Terbaik Kedua Penatausahaan Barang Milik Negara Terbaik Kelompok Koordinator Wilayah BMN Award Tahun 2022
– Terbaik Kedua Kategori Permohonan Lelang Terbaik Kelompok Satuan Kerja / Kementerian Lembaga Khusus Lelang BMN Tahun 2022
Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto mengatakan penghargaan yang diberikan kepada BP Batam baginya merupakan motivasi bagi jajarannya untuk dapat meningkatkan kembali penataan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta tata kelola keuangan yang optimal, penuh integritas dan professional untuk kepentingan negara.
“Semoga dengan ini, kami dapat semakin meningkatkan awareness penataan dan pengelolaan asset dan BMN yang optimal, sehingga tercapai tugas fungsi institusi BP Batam dan dari pengelolaan asset ini mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara. Bagi BP Batam asset tentu punya nilai, bila dikelola dengan optimal akan menjadi sumber PNBP.” Kata Purwiyanto yang pernah menjadi bagian dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan kepada BP Batam diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumbar, dan Kepri (RSK), Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, Sudarsono.
Kakanwil DKJN RSK, Sudarsono mengatakan Awards ini merupakan bentuk apresiasi dari negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk memberikan penghargaan atas Pengelolaan Aset dan Kekayaan Negara yang telah dilakukan selama setahun ini.
“Selamat BP Batam, semoga ini menjadi contoh bagi yang lain, sekaligus memecut semangat pengelolaan BMN yang lebih optimal lagi untuk kepentingan bangsa.” Kata Sudarsono.
Lebih lanjut Sudarsono juga menyampaikan himbauan Menteri Keuangan RI, kepada seluruh Intansi/Lembaga/Satker yang hadir untuk berlomba-lomba melakukan perbaikan pengelolaan kekayaan negara dan asset BMN agar optimal untuk bangsa dan negara.
“Jangan kita kerja keras, aset malah nganggur. Justru sebaliknya, Aset kita yang harus bekerja, sehingga kita bisa memikirkan terobosan untuk persoalan yang lain.” – Sudarsono, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumbar, dan Kepri (RSK).(*)
BP Batam mendapatkan 4 Anugerah dalam ajang Stakeholders Award KPKNL 2022 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – BP Batam mendapatkan 4 Anugerah dalam ajang Stakeholders Award KPKNL 2022 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Kementerian Keuangan.
Stakeholders Award 2022 digelar dalam rangkaian acara menyambut Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke 76 yang diperingati oleh Kementerian Keuangan RI, dalam hal ini untuk Batam adalah KPKNL Batam.
Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto didampingi oleh Kepala Biro Umum Budi Susilo dan Kepala Biro Keuangan Siswanto, hadir dan menerima Penghargaan dengan 4 kategori sekaligus.
Daftar Penghargaan yang diterima BP Batam :
– Terbaik Pertama Kategori Pelayanan Penilaian Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara 2022
– Apresiasi Atas Koordinasi Satuan Kerja Selaku Penyerah Piutang Tahun 2022
– Terbaik Kedua Penatausahaan Barang Milik Negara Terbaik Kelompok Koordinator Wilayah BMN Award Tahun 2022
– Terbaik Kedua Kategori Permohonan Lelang Terbaik Kelompok Satuan Kerja / Kementerian Lembaga Khusus Lelang BMN Tahun 2022
Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto mengatakan penghargaan yang diberikan kepada BP Batam baginya merupakan motivasi bagi jajarannya untuk dapat meningkatkan kembali penataan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta tata kelola keuangan yang optimal, penuh integritas dan professional untuk kepentingan negara.
“Semoga dengan ini, kami dapat semakin meningkatkan awareness penataan dan pengelolaan asset dan BMN yang optimal, sehingga tercapai tugas fungsi institusi BP Batam dan dari pengelolaan asset ini mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara. Bagi BP Batam asset tentu punya nilai, bila dikelola dengan optimal akan menjadi sumber PNBP.” Kata Purwiyanto yang pernah menjadi bagian dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan kepada BP Batam diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumbar, dan Kepri (RSK), Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, Sudarsono.
Kakanwil DKJN RSK, Sudarsono mengatakan Awards ini merupakan bentuk apresiasi dari negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk memberikan penghargaan atas Pengelolaan Aset dan Kekayaan Negara yang telah dilakukan selama setahun ini.
“Selamat BP Batam, semoga ini menjadi contoh bagi yang lain, sekaligus memecut semangat pengelolaan BMN yang lebih optimal lagi untuk kepentingan bangsa.” Kata Sudarsono.
Lebih lanjut Sudarsono juga menyampaikan himbauan Menteri Keuangan RI, kepada seluruh Intansi/Lembaga/Satker yang hadir untuk berlomba-lomba melakukan perbaikan pengelolaan kekayaan negara dan asset BMN agar optimal untuk bangsa dan negara.
“Jangan kita kerja keras, aset malah nganggur. Justru sebaliknya, Aset kita yang harus bekerja, sehingga kita bisa memikirkan terobosan untuk persoalan yang lain.” – Sudarsono, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumbar, dan Kepri (RSK).(*)
batampos – Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Andy Yentriyani, menilai kekerasan seksual berbasis elektronik meningkat drastis. Oleh karena itu, kepastian adanya peraturan lebih baik soal kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan hal mendesak. “Berdasarkan laporan yang ada, kekerasan seksual berbasis elektronik ini meningkat luar biasa drastis,” kata Andy Yentriyani dalam acara peluncuran produk Belajar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara di Jakarta, Jumat (28/10) dikutip dari Antara. Komnas Perempuan menghimpun data selama periode 2017-2021 dan mencatat kenaikan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sudah mencapai 108 kali lipat. Data tersebut tidak termasuk kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. “Angka-angka tersebut jelas menunjukkan ruang siber kita masih belum menjadi ranah yang aman,” kata Andy. Selain itu, pengaturan yang lebih baik tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga diperlukan. Sebab, menurut dia, pengaturan tentang kejahatan atau kekerasan seksual belum mencukupi sebelum lahirnya UU TPKS. Bahkan, lanjut Andy, keadaannya berpotensi mengkriminalisasi perempuan seperti dalam penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan UU TPKS, Komnas Perempuan menilai perlu terus mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Menindaklanjuti langkah-langkah pengembangan pengetahuan sebelumnya, Komnas Perempuan menggali berbagai bentuk kekerasan seksual dari sarana elektronik berdasarkan pengalaman di berbagai negara. Hal itu meliputi mekanisme pencegahan sampai dengan bentuk-bentuk pemulihan bagi korban. Untuk tahap awal, Komnas Perempuan memulai studi kasus di enam negara, yaitu Jerman, Korea Selatan, Inggris, India, Australia, dan Filipina. Pemilihan keenam negara itu didasarkan pada pertimbangan kasus, penanganan kasus, pencegahan kasus, hingga implementasi terhadap korban. (*)
Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan fatwa larangan soal pernikahan beda agama, meski ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan nikah tersebut. (Dok JawaPos.com)
batampos – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada Kamis (27/10). Melalui program itu, pemerintah berupaya meningkatkan kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerja rentan.
Ma’ruf mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting. Sebab bisa meningkatkan rasa aman saat bekerja. Termasuk bagi keluarga pekerja, memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi. Tetapi selama ini jaminan sosial ketenagakerjaan masih identik untuk pekerja formal. Sedangkan pekerja informal belum banyak yang tersentuh. Meskipun begitu Ma’ruf bersyukur bahwa saat ini jaminan sosial ketenagakerjaan telah menjangkau 1,8 juta pekerja rentan. Melalui program Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan, diharapkan kepesertaan itu bisa meningkat. Ma’ruf mengatakan saat ini masih banyak pekerja rentan yang belum dilindungi jaminan sosial tersebut. Padahal para kerja rentan itu butuh rasa aman dan tenang saat bekerja. ’’Oleh karena itu, Perlindungan Pekerja Rentan diberikan kepada petani, nelayan, pekebun, peternak, guru ngaji, petugas keagamaan, dan pedagang kaki lima,’’ katanya. Pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat desa, diharapkan menyalurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai strategi pengaman sosial pencegahan kemiskinan. Ma’ruf bersyukur BPJS Ketenagakerjaan memiliki inisiatif melaksanakan gerakan nasional tersebut. Seluruh pemangku kebijakan harus terlibat dalam program ini, karena tidak bisa dilakukan sendirian oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu selain kolaborasi untuk perluasan kepesertaan, juga diperlukan penguatan tata kelola yang profesional dan akuntabel. ’’Dana yang terkumpul harus dikelola dan dikembangkan dengan baik,. Sehingga tidak terjadi defisit dana kelolaan hingga mengganggu arus keuangan perusahaan,” pungkas Wapres Ma’ruf Amin. (*)
Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan fatwa larangan soal pernikahan beda agama, meski ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan nikah tersebut. (Dok JawaPos.com)
batampos – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada Kamis (27/10). Melalui program itu, pemerintah berupaya meningkatkan kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerja rentan.
Ma’ruf mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting. Sebab bisa meningkatkan rasa aman saat bekerja. Termasuk bagi keluarga pekerja, memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi. Tetapi selama ini jaminan sosial ketenagakerjaan masih identik untuk pekerja formal. Sedangkan pekerja informal belum banyak yang tersentuh. Meskipun begitu Ma’ruf bersyukur bahwa saat ini jaminan sosial ketenagakerjaan telah menjangkau 1,8 juta pekerja rentan. Melalui program Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan, diharapkan kepesertaan itu bisa meningkat. Ma’ruf mengatakan saat ini masih banyak pekerja rentan yang belum dilindungi jaminan sosial tersebut. Padahal para kerja rentan itu butuh rasa aman dan tenang saat bekerja. ’’Oleh karena itu, Perlindungan Pekerja Rentan diberikan kepada petani, nelayan, pekebun, peternak, guru ngaji, petugas keagamaan, dan pedagang kaki lima,’’ katanya. Pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat desa, diharapkan menyalurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai strategi pengaman sosial pencegahan kemiskinan. Ma’ruf bersyukur BPJS Ketenagakerjaan memiliki inisiatif melaksanakan gerakan nasional tersebut. Seluruh pemangku kebijakan harus terlibat dalam program ini, karena tidak bisa dilakukan sendirian oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu selain kolaborasi untuk perluasan kepesertaan, juga diperlukan penguatan tata kelola yang profesional dan akuntabel. ’’Dana yang terkumpul harus dikelola dan dikembangkan dengan baik,. Sehingga tidak terjadi defisit dana kelolaan hingga mengganggu arus keuangan perusahaan,” pungkas Wapres Ma’ruf Amin. (*)
