batampos – Tren penguatan kinerja terus ditunjukkan berbagai indikator perekonomian nasional di tengah risiko pelemahan ekonomi global. Tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi Q2-2022 yang tercatat mencapai 5,44 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, pendapatan negara, hingga kinerja ekspor tersebut turut mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam Seven Economic Wonders of Worried World menurut majalah Financial Time.

Adapun berbagai capaian impresif tersebut juga tidak terlepas dari peran sektor pertanian yang menjadi pengungkit kinerja ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 12,98 persen. Peran penting pertanian tersebut salah satunya ditopang oleh kinerja subsektor perkebunan sebagai kontributor utama dengan share terhadap PDB pertanian hingga 27 persen.

Untuk itu, Pemerintah berupaya mengoptimalkan subsektor perkebunan melalui berbagai langkah agar dapat mendorong kinerja pertanian yang berdampak pada perekonomian nasional.

Salah satu langkah yang kini telah ditempuh Pemerintah yakni melalui hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas. Hilirisasi yang dilakukan Pemerintah telah mampu meningkatkan nilai ekpor pada sejumlah komoditas seperti kelapa sawit yang tumbuh menjadi US$28.52 miliar pada 2021 serta besi dan baja yang juga tumbuh menjadi US$ 21.47 miliar di tahun 2021.

“Hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa, dan membuat neraca perdagangan positif. Kalau kita tidak beranjak dari hilirisasi maka value tidak bertambah, oleh karena itu hilirisasi berbagai komoditas harus didorong,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara Seminar Nasional Peran Standardisasi dan Produktivitas Hasil Komoditas Perkebunan Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Ekspor Nasional, Kamis (29/9).

Lebih lanjut, Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki plafon sebesar Rp373,17 triliun pada 2022 dan akan meningkat sebesar Rp470 triliun pada 2023. Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa penggunaan KUR tersebut dapat menjadi opsi investasi jangka panjang bagi para pelaku sektor pertanian khususnya pada komoditas kelapa sawit.

“Pada sekor pertanian telah diberikan KUR sebesar Rp70 triliun dan bisa meningkat karena tidak ada batasan bagi sektor pertanian, kemudian Pemerintah juga berupaya mendorong KUR kelompok yang belum optimal pelaksanaannya,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan terkait ketersediaan beras yang berada pada level aman untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan capaian produksi hingga 31 juta ton dalam 3 tahun terakhir. Dengan capaian tersebut, Indonesia juga berhasil memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute (IRR) di tengah situasi pandemi dan krisis pangan yang terjadi di berbagai negara.

Terakhir, Menko Airlangga turut mengajak berbagai pihak baik korporasi maupun Pemerintah Daerah untuk dapat mendorong kemajuan berbagai komoditas lain dengan gencar melakukan promosi dan memasarkan produk yang dihasilkan sehingga dapat mendorong kesejahteraan para petani. (dft/fsr)

batampos – Posisi wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lowong setelah Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri akhirnya terisi. Kemarin (28/9) Komisi III DPR memutuskan Johanis Tanak sebagai pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.

Sebelum mengambil keputusan, komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap dua calon pimpinan KPK yang diajukan presiden. Yaitu, I Nyoman Wara yang merupakan auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Johanis Tanak yang berlatar belakang jaksa.

Dalam sesi itu, I Nyoman Wara menyampaikan konsep trilogi pemberantasan korupsi. Yaitu, pembangunan kesadaran, penguatan sistem, dan penindakan. Konsep trilogi itu, kata dia, merupakan upaya optimalisasi dari apa yang telah dilakukan KPK dan pemerintah.

”Kami berusaha mengoptimalkannya dalam bentuk trilogi pemberantasan korupsi,” paparnya.

Sementara itu, Johanis lebih banyak memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi langkah prioritas dalam pemberantasan korupsi. Dia menyampaikan pengalamannya ketika sosialisasi antikorupsi saat menjabat kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi.

Johanis menyatakan, dalam pemberantasan korupsi yang harus diutamakan adalah pencegahan, bukan penindakan. ”Idealnya pencegahan dulu. Penindakan kalau sudah terjadi,” ungkap Johanis. Karena itu, sosialisasi antikorupsi harus terus dilakukan.

Tidak ada sesi tanya jawab dalam fit and proper test. Sekitar pukul 15.30 rapat diskors. Pertemuan kemudian dilanjutkan untuk voting atau pemungutan suara secara tertutup. Setiap anggota komisi III memilih satu nama di antara dua calon. Kertas suara dimasukkan kotak yang berada di tengah ruang sidang.

Setelah dilakukan rekapitulasi, di antara total 53 suara, I Nyoman Wara mendapat 14 suara dan Johanis Tanak 38 suara. Satu suara dinyatakan tidak sah. Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir yang memimpin kemudian meminta persetujuan anggota komisi untuk menetapkan Tanak sebagai calon anggota pengganti pimpinan KPK masa jabatan 2019–2023. Nama Johanis akan dibawa dalam rapat paripurna terdekat untuk pengesahan.

Johanis menjabat direktur tata usaha negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Dia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan meraih gelar doktor hukum dari Universitas Airlangga. Pada 2019, dia mengikuti seleksi calon pimpinan KPK, tapi tidak lolos. Ketika Lili mengundurkan diri, Presiden Jokowi mengajukan nama Johanis dan I Nyoman ke DPR.

Secara terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menyambut gembira atas pengisian jabatan wakil ketua KPK yang ditinggalkan Lili.

”Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan pimpinan DPR,” terang Firli melalui keterangan resmi. Dia juga mengucapkan selamat kepada Johanis yang terpilih untuk masuk jajaran pimpinan KPK. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengirimkan kembali surat panggilan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka.

“Sejauh ini, kami akan segera kirimkan kembali surat panggilan kedua sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (29/9).

Kendati demikian, Ali belum menginformasikan lebih lanjut mengenai waktu pemanggilan Lukas Enembe tersebut.

“Mengenai waktu pemanggilannya kami akan informasikan lebih lanjut,” ucap Ali.

KPK mengharapkan Lukas Enembe nantinya dapat memenuhi panggilan tersebut.

“Kami berharap kesempatan kedua bagi tersangka ini, nantinya dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan,” ujarnya.

Sementara soal permohonan Lukas Enembe yang meminta izin berobat ke Singapura, KPK mempersilakan yang bersangkutan untuk hadir terlebih dahulu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Untuk objektivitas, kami lakukan asesmen langsung oleh tim dokter independen dari PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia). Bila dokter pribadi tersangka ikut dalam tim juga kami persilakan,” ucap Ali.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Namun, ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan masih sakit.

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Adapun, untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka. (*)

Reporter: Antara

batampos – Komisi Yudisial (KY) memastikan akan hadir dan melakukan pemantauan terhadap kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dan empat tersangka lain. Sebab, kasus tersebut tidak lama lagi akan menjalani proses persidangan.

“KY akan hadir dalam bentuk kewenangan pemantauan dalam persidangan kasus ini. Tujuannya untuk menjaga kemandirian hakim,” kata Juru Bicara KY, Miko Ginting dalam keterangan tertulis, Kamis (29/9).

Menurut Miko, bukan tanpa alasan KY akan memantau langsung jalannya proses persidangan tersebut. Dia menyebut, muara dari kewenangan pemantauan ini terdapat dua faktor.

Pertama, untuk menjaga agar hakim tidak melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kedua, untuk menjaga agar hakim tidak direndahkan kehormatannya, misalnya melalui intimidasi atau iming-iming.

Saat ini, kata Miko, KY sedang merumuskan respons konkret terhadap hal ini, dengan mempertimbangkan berbagai usulan. Misalnya, wacana safe house atau temporary relocation mechanism terhadap para hakim, terutama apabila perkara ini tetap disidangkan di PN Jakarta Selatan.

“Ada juga usulan untuk mendorong pemindahan lokasi sidang dengan persetujuan Ketua MA,” papar Miko.

KY akan membuka komunikasi dengan pimpinan MA. Karena MA pasti juga sedang merumuskan mitigasi risiko terhadap situasi ini.

“Apalagi ini bukan kali pertama MA mengelola persidangan yang sifatnya high profile,” ungkap Miko.

Yang pasti, keseimbangan antara keamanan dan keselamatan hakim dan para pihak, akses dan partisipasi publik, serta integritas pembuktian, perlu diusahakan bersama.

“KY senantiasa mendukung para hakim untuk menjaga dan menegakkan kemandiriannya,” pungkas Miko.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Posisi wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lowong setelah Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri akhirnya terisi. Kemarin (28/9) Komisi III DPR memutuskan Johanis Tanak sebagai pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.

Sebelum mengambil keputusan, komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap dua calon pimpinan KPK yang diajukan presiden. Yaitu, I Nyoman Wara yang merupakan auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Johanis Tanak yang berlatar belakang jaksa.

Dalam sesi itu, I Nyoman Wara menyampaikan konsep trilogi pemberantasan korupsi. Yaitu, pembangunan kesadaran, penguatan sistem, dan penindakan. Konsep trilogi itu, kata dia, merupakan upaya optimalisasi dari apa yang telah dilakukan KPK dan pemerintah.

”Kami berusaha mengoptimalkannya dalam bentuk trilogi pemberantasan korupsi,” paparnya.

Sementara itu, Johanis lebih banyak memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi langkah prioritas dalam pemberantasan korupsi. Dia menyampaikan pengalamannya ketika sosialisasi antikorupsi saat menjabat kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi.

Johanis menyatakan, dalam pemberantasan korupsi yang harus diutamakan adalah pencegahan, bukan penindakan. ”Idealnya pencegahan dulu. Penindakan kalau sudah terjadi,” ungkap Johanis. Karena itu, sosialisasi antikorupsi harus terus dilakukan.

Tidak ada sesi tanya jawab dalam fit and proper test. Sekitar pukul 15.30 rapat diskors. Pertemuan kemudian dilanjutkan untuk voting atau pemungutan suara secara tertutup. Setiap anggota komisi III memilih satu nama di antara dua calon. Kertas suara dimasukkan kotak yang berada di tengah ruang sidang.

Setelah dilakukan rekapitulasi, di antara total 53 suara, I Nyoman Wara mendapat 14 suara dan Johanis Tanak 38 suara. Satu suara dinyatakan tidak sah. Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir yang memimpin kemudian meminta persetujuan anggota komisi untuk menetapkan Tanak sebagai calon anggota pengganti pimpinan KPK masa jabatan 2019–2023. Nama Johanis akan dibawa dalam rapat paripurna terdekat untuk pengesahan.

Johanis menjabat direktur tata usaha negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Dia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan meraih gelar doktor hukum dari Universitas Airlangga. Pada 2019, dia mengikuti seleksi calon pimpinan KPK, tapi tidak lolos. Ketika Lili mengundurkan diri, Presiden Jokowi mengajukan nama Johanis dan I Nyoman ke DPR.

Secara terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menyambut gembira atas pengisian jabatan wakil ketua KPK yang ditinggalkan Lili.

”Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan pimpinan DPR,” terang Firli melalui keterangan resmi. Dia juga mengucapkan selamat kepada Johanis yang terpilih untuk masuk jajaran pimpinan KPK. (*)



Reporter : JP GROUP

batampos – Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mulai menggelar bimbingan manasik bagi calon jamaah haji. Program ini menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi.

Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat mengatakan, program bimbingan manasik digelar secara berkala dan berkelanjutan di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Kankemenag Kabupaten/Kota. Salah satunya berlangsung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

BACA JUGA: Kemenag Sebut Arab Tak Lagi Wajibkan Vaksin Meningitis untuk Umrah 

“Bimbingan manasik digelar sejak dini untuk memberikan bekal pemahaman baik teori maupun praktik kepada jamaah haji. Hal itu diharapkan dapat mengantarkan jemaah meraih kemabruran,” kata Arsad, Kamis (29/9).

Arsad mengingatkan para jamaah haji asal Maros, Sulawesi Selatan, bahwa latihan kemabruran haji dapat dimulai dari sekarang, tidak harus menunggu puncak haji.

“Perwujudan sifat mabrur, tidak harus setelah haji. Tapi dilatih sebelum haji. Caranya dengan membiasakan sikap jujur, berinfak, dan senang membantu. Tutur katanya dijaga agar tidak membuat sakit hati orang. Itu yang harus kita latih. Ibadah haji, ibadah fisik. Maka harus dilatih,” jelasnya.

Arsad menambahkan, Pemerintah Arab Saudi terus membangun sarana prasarana haji. Kondisi saat ini sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu.

“Dulu jamaah haji tidak disediakan konsumsi, sekarang ada layanan konsumsi. Jamaah tinggal ibadah saja. Kamar hotel bertaraf bintang tiga. Peningkatan layanan yang ada harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan kualitas ibadah haji,” jelasnya.

“Penyuluh agama yang membantu memberikan pemahaman tentang ibadah haji sampai di desa-desa, di majelis taklim dampingan. Kami juga mampu menggandeng Baznas dan bank mitra. Bahkan Baznas meminta tambahan waktu manasik,” kata Hafid.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail, menyampaikan bahwa kuota normal haji Kabupaten Maros 309 jamaah. Tapi pada penyelenggaraan haji tahun 2022, Kabupaten Maros hanya diberi kuota 142 jemaah.

“Alhamdulillah, semua kembali ke tanah air dengan utuh dan sehat semua. Untuk jemaah haji Kabupaten Maros tidak ada yang meninggal di Tanah Suci,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group