Pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa  di sejumlah daerah mulai digelar tahun ini, termasuk di Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) , Sumatera Utara.

Laporan: Dalil Harahap/Batam Pos

Menjelang pesta demokrasi pada 14 Desember 2022 nanti, para calon kepala desa di desa tersebut sudah mengatur strategi bersama tim sukses masing-masing. Para calon dan timses sudah berkampanye secara terbuka dan tertutup.

Bahkan timses para calon sudah tidak bertegur sapa dan perang dingin sesama satu kampung. Selain itu yang disayangkan masih keluarga. Tapi di kampung-kampung itu sudah lumrah dan rahasia umum.

Timses dan keluarga di masing-masing pendukung sudah berkemlompok-kelompok. Asal kumpul sudah saling bertanya siapa kamu dukung. Dan janji-janji manis timses atau calon kades sudah ditebar ke masyarakat. Setiap kampung atau dusun pembahasan adalah peserta demokrasi Pilkades.

Desa Pargarutan Dolok ini ada 5 dusun, diantaranya dusun Huta Baru, dusun Pagaranri, dusun Tapus, dusun Kantin dan dusun Sitorbis.

Calon kades ada 4 orang, diantaranya Bonatua Harahap dari dusun Huta Baru yang sudah 2 kali mencalonkan, Henri Harahap dari dusun Kantin adalah incumbent (petahana),Joniaspan Siregar dari dusun Pagaranri pendatang baru dan Salman Harahap dari dusun Kantin pendatang baru.

Desa Pargarutan Dolok ini memiliki 910 daftar pemilih tetap (DPT) dari 5 dusun. Di dusun Huta Baru 85 DPT, Pagaranri 150 DPT, Tapus 120 DPT, Kantin 200 DPT dan Sitorbis 75 DPT.

Salah satu calon kades, Bonatua Harahap dari dusun Hutabaru memiliki visi misi akan menyatukan masyarakat yang berselisih paham antar tetangga dan keluarga. Dan setelah itu membangun desa untuk kemajuan desa dan memperbaiki balai persatuan Harahap Simatoktong.

Ali Guntur Harahap, asli putra daerah Huta Baru yang merantau di Bekasi berharap dengan pemilihan kepala desa yang baru nanti bisa mensejahterakan warganya, memajukan kampung lebih baik, menyatukan masyarakatnya. “Dan satu yang saya harapkan lagi dusun Huta Baru kompak lah mendukung calon yang ada di kampungnya. Supaya kampung kita bisa diutamakan pembangunannya,” ungkapnya.

Tahapan pesta demokrasi Pargarutan Dolok baru penetapan DPT di kantor balai desa, Rabu ( 19/10). Para calon, timses dan tokoh masyarakat hadir untuk penetapan DPT nya.

Penetapan DPT  tersebut dipimpin langsung Ketua PPKD, Amin Siregar.

Calon, timses dan toko masyarakat saling tanya jawab untuk kemajuan demokrasi di 14 Desember nanti.

Jamin, salah satu tokoh masyarakat mengatakan berharap tidak ada politik uang. Apa bila ada kedapatan politik uang akan dianggap calon gugur.

Jahidin Harahap, berharap dengan terpilihnya kepala desa yang baru bisa mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Sementara itu, Jahri, tokoh masyakat sekitar mengatakan, konflik kepentingan dalam ajang pemilihan Kepala Desa memang tidak terhindarkan. Dalam prakteknya, baik pra pemilihan ataupun pasca pemilihan terdapat beberapa faktor yang dapat menjurus dan berakhir pada konflik sosial. Konflik yang terjadi baik antar individu atau antar kelompok dapat memicu perpecahan antar masyarakat, sebutnya.

“Permasalahan umum yang terjadi dalam konflik sosial di desa adalah masalah dari perilaku tim sukses calon kepala desa tidak terpilih yang mengklaim bahwa calon kepala desa pilihannya yang paling potensial sehingga memicu terjadinya konflik,” tukasnya.

Bahkan para calon kades baik petahana atau calon baru, harus punya beberapa hal antara lain, mental yang mendidik, tenang dan tidak baperan dan juga dia harus siap menang dan siap kalah. “Calon kades juga harus saling menjaga keamanan dan kondusifitas di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Calon kades harus bisa mengayomi para tim sukses (timses) dan pendukungnya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan semua pihak dan masyarakat khususnya menjaga soliditas agar tidak ada perpecahan ‘berlebihan’ pasca Pilkades.

Siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik, setelah itu sang kades terpilih harus mampu bekerja dan menerapkan kepemimpinan komunikasi yang menyatukan rakyat desanya, bukan sebaliknya berkuping tipis dan bagaikan raja yang selamanya duduk di singasana, menerapkan komunikasi informasi yang cenderung memperparah keadaaan perpecahan sosial masyarakat desa.

“Akhirnya, semua akan berpulang kepada masyarakat desa sendiri, apakah akan mengorbankan masa depan desanya hanya dengan iming-iming amplop yang lebih tebal, atau akan berpikiran maju. Memilih pemimpin yang dapat mengemban amanah rakyat,” tutupnya. (*) 

batampos – Pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berisiko tinggi terpapar bencana dalam ancaman cuaca ekstrem saat ini. Jawa bagian selatan jadi salah satu atensi kesiapsiagaan bencana saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai risiko bencana ini. Upaya penanganan pun telah disusun bersama dengan pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana.

”Sudah kita petakan kemarin. Itu termasuk Jawa bagian Selatan,” ujarnya ditemui usai membuka acara High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM-FRPD) di Jakarta, Rabu (19/10).

Dia pun menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengupdate kondisi di lapangan setiap hari. Khususnya, untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Sosial (Kemensos). ”Karena tiga kementerian/lembaga itu bisa menjadi ujung tombak termasuk tahap tanggap bencana,” ungkap Mantan Mendikbud tersebut.

Dengan adanya laporan setiap hari ini, lanjut dia, diharapkan bisa mengantisipasi kejadian bencana di daerah. Termasuk upaya penanganannya. ”Bisa lebih tepat dan cepat agar tak ada risiko besar yang terjadi dan pengurangan risiko bisa ditekan,” sambungnya.

Dalam dua minggu terakhir, BNPB mencatat, telah terjadi 227 bencana alam di Indonesia. Di mana, semua kejadian bencana dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi basah. Banjir menjadi kejadian bencana yang paling banyak terjadi, disusul tanah longsor. Akibat bencana ini, 23 jiwa meninggal dunia, 1 jiwa hilang, dan 19 jiwa luka-luka/sakit.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, orang disabilitas jadi salah satu kelompok yang paling rentan terpapar bencana. Hal ini pula yang jadi bahasan dalam HLIGM-FRPD.

Indonesia sendiri, kata dia, sudah melakukan upaya antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya bencana di sekitar penyandang disabilitas. Salah satunya, dengan adanya penemuan tongkat pintar adaptif untuk disabilitas netra.

”Kita punya tongkat pintar yang memberikan peringatan bagi penyandang disabilitas netra ketika ada air, bahkan bencana di sekitar mereka,” paparnya.

Tongkat itu akan bergetar dan berbunyi sehingga memungkinkan mereka untuk meningkatkan kewaspadaan guna menghindar atau menjauhi area lokasi bencana. Pada 2021, sebanyak 5.420 unit tongkat adaptif dan 50 unit sensor air disabilitas netra telah dibagikan. Tahun ini, ditargetkan 10 ribu alat bantu bisa tersalurkan.

Di sisi lain, model pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat berbasis individu dan kelompok juga telah melibatkan unsur penyandang disabilitas. Sehingga, penyandang disabilitas, bukan lagi hanya menjadi objek yang ditolong, namun telah berkembang sebagai subjek yang menolong dalam penanggulangan bencana. Misalnya, pada relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Jogjakarta yang memiliki Difabel Siaga Bencana (Difagana). Capaian-capaian ini yang nantinya juga akan dibagikan Indonesia dalam penyelenggaraan HLIGM-FRPD yang digelar tiga hari. (*)

Reporter: JP Group

batampos — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi dengan memberikan pengarahan ke jajaran kepolisian. Mantan kabareskrim tersebut menekankan agar semua pejabat utama dan Kasatwil Puntuk bertindak sama dalam satu langkah. Bila ada anggota yang tidak memiliki komitmen yang sama, akan dipersilahkan keluar dari gerbong.

Sigit menuturkan, kewajiban dari seorang Kapolri untuk mengingatkan kembali dan memperjelas instruksi yang telah diberikan. Sehingga, semua jajaran kepolisian sama dalam satu langkah dan tindakan. ”Untuk melaksanakan apa yang diinstruksikan Pak Presiden,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Memang Polri sedang mengalami masa yang sulit dengan berbagai persoalannya. Karenanya diperlukan soliditas dan rasa keprihatinan yang bersama. ”Saling bantu dan bahu membahu dari polsek hingga Mabes Polri,” terangnya.

Setiap anggota harus menanamkan kesadaran bahwa pekerjaan ini merupakan ibadah. Bila semua kompak dari tingkatan terendah hingga tertinggi, maka akan bisa pulih dalam waktu yang cepat. ”Arahan Presiden sudah jelas kemarin. Ini adalah perintah dari pimpinan tertinggi,” jelasnya.

Selanjutnya adalah bagaimana perintah itu dilaksanakan dengan baik di lapangan. bIla ada keraguan langsung tanyakan. ”Biar tidak ada keraguan. Hindari pelanggaran, perbanyak berbuat baik, dan prestasi,” ujarnya dalam video conference yang digelar bersama semua jajaran kepolisian.

Dia kembali menegaskan bahwa semua harus memiliki komitmen yang sama karena dalam satu gerbong. ”Saya minta untuk hal ini gerbong kita sama. Kalau tidak bisa mengikuti silahkan keluar gerbong atau saya yang keluarkan,” paparnya.

Dengan kerja keras, kekompakan, dan soliditas, jajaran kepolisian akan mampu mengatasi semua masalah yang ada. ”Ini tugas kita,” paparnya.

Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, untuk saat ini masih belum terlihat perubahan berarti di kepolisian. Sebab, dapat dilihat bahwa penanganan kasus Sambo dengan Kanjuruhan dilakukan dengan pola-pola yang sama. ”Yang akhirnya harus membuat pemerintah turun tangan,” ujarnya.

Hanya ada satu cara dalam menuntaskan masalah di kepolisian. Yakni, rombak semua jajaran di kepolisian. BUang borok yang sudah terlalu busuk dan obati yang masih bisa diselamatkan. ”Sebenarnya kondisi semacam ini pernah terjadi di kepolisian pada 1977, saat dipimpin jenderal Widodo budidarmo,” paparnya.

Saat itu terlalu banyak perwirat tingi yang terlibat dalam kasus korupsi. Sehingga, Widodo BUdidarmo dicopot dari Kapolri di usia 51 tahun. ”Digantikan Kepolsi Jenderal Awaloedin Djamin,” terangnya.

Langkah tersebut dinilai efektif dan bahkan merupakan awal sejarah terbentuknya satpam pada 1980. ”Sebagai bentuk pengamanan dari swasta. Agar polisi tidak menjadi centeng swasta,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group