SAKTI adalah aplikasi yang digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan
Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana bagi satker dalam mendukung
implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk melakukan
pengelolaan keuangan dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang
mengakomodasi perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran
menggunakan konsep single database yang dilakukan secara sistem elektronik.

Berbagai modul yang ada di SAKTI terdiri dari 1) Modul Komitmen; 2) Modul
Pembayaran; 3) Modul Bendahara; 4) Modul GL dan Pelaporan; 5) Modul Piutang; 6)
Modul Administrasi; 7) Modul Persediaan; 8) Modul Aset Tetap; 9) Modul
Penganggaran.

Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, pelaksanaan Aplikasi SAKTI
sebenarnya sudah dimulai pada Tahun Anggaran 2021, namun yang dipakai adalah
modul penganggaran, yang berisi terkait perencanaan dan revisi atas kertas kerja
perencanaan. Sedangkan untuk pelaksanaan modul secara keseluruhan baru di
terapkan di Tahun Anggaran 2022.

Pada setiap modul pada tahun 2021 sudah dilaksanakan pelatihan pemakaian oleh
pihak KPPN Pembina KKP Kelas II Tanjungpinang yaitu KPPN Tanjungpinang.

Berikut mengenai fungsi masing – masing modul:

1) Modul Komitmen adalah modul yang memuat informasi mengenai kebutuhan
dana dan alokasi dana yang ada, yang berfungsi sebagai perencanaan kas agar tidak
terjadi kesalahan.
2) Modul Pembayaran merupakan salah satu modul dalam Aplikasi SAKTI yang
digunakan Satuan Kerja untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Perintah Membayar untuk diajukan ke KPPN serta penyelesaian terhadap Surat
Perintah Pencarian Dana dari KPPN.
3) Modul Bendahara merupakan media bendahara pengeluaran dan bendahara
penerimaan dalam menata usahakan tugas dan pertanggungjawabannya
4) Modul GL dan Pelaporan merupakan Modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan
pelaporan. Fungsi Modul GLP : Membuat jurnal yang ditrigger oleh transaksi yang
dihasilkan oleh modul lain (Sub ledger)
5) Modul Piutang merupakan media satuan kerja dalam menatausahakan piutang
satuan kerja
6) Modul administrasi merupakan modul yang disiapkan untuk menatausahakan
akun yang digunakan disatuan kerja
7) Modul Persediaan merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk
melaksanaan pengelolaan transaksi keuangan persediaan yang meliputi pencatatan
dan pengakuntansian Barang Persediaan
8) modul asset tetap merupakan salah satu modul dalam aplikasi SAKTI yang
digunakan untuk pencatatan dan penjurnalan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap
dan Aset Lainnya
9) Modul Penganggaran adalah Modul yang memuat proses Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan
dalam periode satu tahun anggaran.

Penerapan Aplikasi SAKTI pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang
membawa perubahan dan manfaat sangat baik dan untuk meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan APBN. Meskipun dalam tahap
awal penerapannya masih banyak kendala yang dihadapi.

Oleh sebab itu Kantor Kesehatann Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang akan tetap
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) khususnya KPPN Tanjungpinang yang telah siap dan
sangat terbuka untuk membantu serta membimbing seluruh Satuan Kerja yang
mengalami kendala dalam penerapan Aplikasi SAKTI secara penuh (full module). (*)

Oleh: Kurnifan Cahyadhitama, S.A, Pranata Keuangan APBN Mahir

batampos – Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu melalui kuasa hukumnya, Ronny Talapessy, menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan menyatakan surat dakwaan sudah cermat dan tepat.

“Pendapat kami terkait dakwaan yang disampaikan tim JPU ada beberapa catatan, tetapi dakwaannya kami melihat sudah cermat dan tepat. Kami akan sampaikan di pembuktian dan kami tidak ajukan eksepsi,” kata Ronny Talapessy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/10).

Eliezer didakwa primer Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana dan subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana.

Untuk sidang pembuktian, sesuai asas peradilan cepat dan efisien, Ronny meminta majelis hakim menghadirkan saksi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf di persidangan.

“Sesuai asas peradilan cepat, mohon kiranya majelis hakim untuk menghadirkan saksi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. Sesuai asas peradilan cepat, waktunya kami mohon waktu tiga hari,” kata Ronny.

Sementara itu, dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso menanyakan kepada JPU terkait kesiapan untuk menghadirkan 12 saksi dalam sidang pemeriksaan saksi yang diagendakan pada Selasa (25/10) mendatang.

Hakim meminta JPU memastikan saksi-saksi yang bisa dihadirkan langsung di persidangan atau mengikuti sidang dari ruang sidang yang ada di Jambi. Hakim juga memerintahkan JPU berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jambi guna memfasilitasi para saksi untuk mengikuti sidang melalui platform zoom meeting.

Hakim tidak memaksakan saksi yang berada di Jambi untuk hadir di PN Jakarta Selatan mengingat situasi protokol Covid-19.

Namun, JPU menyatakan akan memberikan kabar kepada majelis hakim siapa saja dari 12 saksi tersebut yang bisa dihadirkan di PN Jakarta Selatan pada sidang berikutnya. Informasi tersebut diperlukan bagi majelis hakim untuk melayangkan surat pemanggilan.

Ditemui usai persidangan, Ronny Talapessy menyebutkan mereka memiliki beberapa catatan terkait surat dakwaan yang dibacakan JPU dan mengakui kliennya menembak Brigadir Nofroansyah Yosua Hutabarat.

“Namun itu dilakukan atas perintah. Klien saya tidak punya mens rea (niat jahat), dan tak punya kuasa melawan perintah atasannya,” kata Ronny.

Usai sidang pembacaan surat dakwaan, Eliezer untuk pertama kalinya berbicara ke publik. Dia menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Brigadir Yosua dan menyesali perbuatannya. Eliezer mengaku tidak kuasa menolak perintah atasannya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu meminta maaf dan menyampaikan alasannya sebagai anggota Polri yang tidak mampu menolak perintah atasannya, Ferdy Sambo, untuk menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

“Saya sangat menyesali perbuatan saya. Namun, saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal, terima kasih,” kata Eliezer usai persidangan pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/10).

Eliezer untuk pertama kalinya berbicara kepada publik dan menyampaikan rasa duka cita serta turut berbelasungkawa atas kematian Brigadir Yosua.

“Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamya untuk kejadian yang menimpa Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus,” katanya.

Pria 24 tahun itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua Brigadir Yosua.

“Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak, Ibu, Reza, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf,” tambahnya.

Pria asal Manado, Sulawesi Utara, itu membacakan surat permohonan maaf dengan suara bergetar dan menahan tangis. Dia berharap permohonan maafnya itu diterima oleh pihak keluarga.

“Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga, Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga Bang Yos,” kata Eliezer.

Di akhir surat yang dibacakannya, Eliezer menyebutkan tempat dan waktu ketika surat itu ditulis tangan di atas secarik kertas putih, yakni pada Minggu, 16 Oktober 2022, di Rutan Bareskrim Polri. (*)

Reporter: Antara

batampos – Kapolda Sulsel Irjen Nana Sudjana langsung bergerak usai mendapatkan perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memintah mengusut munculnya tulisan ‘Sarang Pungli’ di Polres Luwu, Sulawesi Selatan.

Kapolda Sulsel Nana Sudjana mengunjungi Aipda HR di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi, Makassar, Senin (17/10/2022) malam tadi. Aipda HR yang merupakan pelaku yang menuliskan ‘sarang pungli’ di Mapolres Luwu diketahui berada di RS Dadi Makassar untuk mengetahui lebih lanjut kondisinya.

Polisi juga memastikan oknum polisi berinisial Aipda HR menderita gangguan jiwa dan dari penelusuran rekam jejak, Aipda HR ini setiap apel terlihat seperti ada gangguan kejiwaan atau depresi. “Ya betul tadi malam Kapolda Sulsel datang melihat kondisi Aipda H,” kata Kabid Humas Polda, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (18/10).

Kabid Humas Polda Sulsel juga menjelaskan bahwa oknum Aipda HR ini memang kelihatan, sehat namun akan terus dilakukan observasi secara medis berkelanjutan. Sehari sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons terkait munculnya tulisan ‘Sarang Pungli’ di Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan.

Diketahui, tulisan ‘Sarang Pungli‘ di Gedung Mapolres Luwu ditulis oleh oknum anggota Polri, yakni Aipda HR. Pihak Polres Luwu menyebut bahwa Aipda HR mengalami gangguan mental.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, munculnya coretan ‘Sarang Pungli’ du Mapolres Luwu perlu didalami sebagai komitmen Polri menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan, Listyo sudah memerintahkan Kadiv Propam Polri melakukan pendalaman tentang munculnya tulisan ‘Sarang Pungli’ di Mapolres Luwu.

“Ada masukan dari personel Polri dan masyarakat akan hal tersebut. Oleh sebab itu, saya sudah instruksikan kepada Kadiv Propam dan jajarannya untuk mendalami munculnya tulisan tersebut,” jelasnya.

batampos – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Dia mengungkapkan, ketika rekomendasi diberikan kepada presiden, maka presiden lah yang seharusnya melanjutkan keputusan itu melalui kebijakan, sebagai hak prerogatif presiden.

“Jadi bagi saya di DPR ya ini harus dilaksanakan, jangan sampai temuan TGIPF ini hanya berupa paper works saja yang kemudian tidak ada lanjutannya,” kata Dede Yusuf kepada wartawan, Selasa (18/10).

Dia mengatakan dari pihak kepolisian, TNI, hingga PT LIB selaku pengelola liga sudah ditemukan yang bersalah dan menjadi tersangka. Menurut Dede, kini tinggal dari PSSI yang bertanggung jawab.

Legislator Partai Demokrat ini pun mengatakan, jikalau hasil daripada temuan tersebut adalah agar Ketum PSSI dan para Exco mundur, maka hal itu perlu dilakukan.

“Nah yang belum kan pimpinan paling atas, pihak paling atas ini kan adalah pimpinan cabang olahraga yaitu PSSI. Kalau temuannya sudah dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa ini adalah (Ketum) PSSI harusnya mundur, ya menurut saya karena ini bencana kemanusiaan ya semua harus tanggung jawab. Namanya adalah tanggung renteng tanggung jawab,” tegas Dede.

Ia pun menegaskan, Presiden Jokowi bisa memutuskan untuk memecat Iwan Bule dari Ketum PSSI dan jajarannya. Menurutnya, Jokowi tinggal berbicara dengan FIFA untuk mengganti para pengurus PSSI yang dianggap bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan.

“Pimpinan tertinggi di Indonesia itu namanya presiden bukan FIFA. Ketika presiden bisa berbicara kepada FIFA untuk tidak memberikan sanksi, presiden pun bisa bicara kepada FIFA agar PSSI ini sebaiknya diganti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dede Yusuf meminta agar pemerintah melakukan audit investigasi keuangan penyelenggaraan sepak bola di Tanah Air. Sebab saat ini industri sepak bola Indonesia telah menjadi bisnis dengan perputaran uang hingga ratusan miliar rupiah.

“Audit investigasi harus terjadi karena ini kan bisnis ratusan miliar (rupiah), tapi kalau saya tanya klub klub rata-rata kan dapatnya kecil. Dari bisnis ratusan miliar itu untuk pengamanan dan untuk penjaminan para suporter sesuai undang-undang kita tuh berapa sih sebetulnya alokasinya?” ucap Dede Yusuf.

“Supaya apa? Supaya nanti kedepan SOP-nya udah jelas biaya pengamanan sekian, biaya penyelenggaraan sekian, biaya subsidi sekian, sponsorship sekian, nah biaya jaminan keselamatan penonton dan suporter berapa? Itu harus kita jelaskan,” demikian Dede menandaskan.(*)

Reporter: JP Group