batampos – Kalangan buruh mempertanyakan tidak diajukannya usulan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam oleh Wali Kota Batam ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk ditetapkan. Padahal, usulan UMSK sempat dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batam dan disebut akan direkomendasikan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yudi Suprapto, menegaskan bahwa tidak disampaikannya rekomendasi UMSK ke provinsi bukan karena penolakan dari Wali Kota Batam, melainkan karena tidak adanya kesepakatan di tingkat Dewan Pengupahan Kota.

“UMSK memang tidak dibahas di provinsi karena Wali Kota tidak menyampaikan rekomendasinya ke Dewan Pengupahan Provinsi. Ini harus dilihat dari aturan yang berlaku,” ujar Yudi, Selasa (23/12).

Ia merujuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan, khususnya Pasal 35F yang menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota.

“Kata kuncinya dapat, bukan wajib. Artinya, tidak ada kewajiban bagi kabupaten/kota untuk menetapkan UMSK,” jelasnya.

Baca Juga: UMSK Belum Ditetapkan, Buruh Batam Pertanyakan Perlindungan Pekerja Berisiko

Sementara itu, Pasal 35I mengatur bahwa penetapan UMSK oleh gubernur harus berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Namun, rekomendasi tersebut harus didukung kesepakatan yang jelas terkait sektor dan besaran upah.

“Faktanya, saat dibahas di DPK, usulan sektornya berbeda-beda. Dari serikat pekerja ada yang mengusulkan 36 sektor, ada juga 15 sektor. Unsur akademisi mengusulkan dua sektor, pemerintah empat sektor, sementara unsur pengusaha atau Apindo tidak mengusulkan sektor sama sekali,” ungkap Yudi.

Kondisi tersebut membuat tidak ada satu pun usulan sektor maupun angka yang bisa dijadikan rujukan oleh Wali Kota untuk direkomendasikan kepada gubernur. Menurut Yudi, situasi ini berbeda dengan pembahasan Upah Minimum Kota (UMK), di mana unsur pengusaha turut mengusulkan angka sehingga kesepakatan bisa tercapai.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan Pasal 35I ayat (4), Dewan Pengupahan Kota juga wajib meminta saran dan masukan dari organisasi pengusaha dan serikat pekerja pada sektor terkait. Namun, hal itu tidak memungkinkan dilakukan karena keterbatasan waktu.

“Kami menerima salinan PP tanggal 18, tanggal 19 langsung rapat. Setengah hari membahas UMK, setengah hari membahas UMSK. Besoknya sudah hari Sabtu. Tidak mungkin kami turun ke perusahaan-perusahaan dengan banyak KBLI hanya dalam waktu sesingkat itu,” katanya.

Karena tidak adanya kesepakatan sektor dan angka di Dewan Pengupahan Kota, Disnaker Batam hanya menyampaikan berita acara hasil rapat kepada Wali Kota. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Wali Kota untuk tidak merekomendasikan UMSK ke provinsi.

“Jadi persoalannya ada di Dewan Pengupahan Kota sendiri, yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi. Bukan tiba-tiba Wali Kota tidak mau memberikan rekomendasi,” tegas Yudi.

Baca Juga: Ditetapkan Rp3,9 Juta, Pemko Batam Punya Waktu Tiga Hari Usulkan UMSK ke Gubernur

Yudi juga menyampaikan bahwa kenaikan UMK Batam dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Pada 2024, UMK Batam naik 4,10 persen, pada 2025 naik 6,50 persen, dan pada 2026 naik 7,38 persen.

“Harapannya, dengan kenaikan UMK ini daya beli masyarakat Batam tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi Batam terus meningkat,” ujarnya.

Ia menegaskan, batas waktu penetapan UMK dan UMSK telah diatur dalam ketentuan penutup PP. Dalam Romawi II poin B disebutkan bahwa upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2026 ditetapkan dan diumumkan paling lambat 24 Desember 2025.

“Faktanya, di DPK memang tidak muncul kesepakatan soal sektornya. Itu yang perlu dipahami,” pungkasnya. (*)

Artikel Disnaker Batam Jelaskan Alasan UMSK Tak Direkomendasikan ke Provinsi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Suasana di sekitar Bengkel Daihatsu Baloi, Kecamatan Lubukbaja, Kota Batam, mendadak tegang pada Senin (22/12) sore. Warga sempat dibuat panik setelah terjadi kejar-kejaran menggunakan senjata tajam yang melibatkan hubungan keluarga.

Peristiwa itu pertama kali dilaporkan oleh seorang warga bernama Anggi melalui layanan darurat Call Center 110 Polresta Barelang sekitar pukul 18.33 WIB. Dalam laporannya, Anggi menyebutkan bahwa orang tuanya diduga mengejar menantunya dengan membawa senjata tajam, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan orang sekitar.

“Waktu itu situasinya sudah ribut, kami takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya langsung hubungi 110,” ujar Anggi saat wawancarai Batam Pos.

Baca Juga: Kapolda Kepri Imbau Warga Hindari Perayaan Berlebihan Saat Tahun Baru

Menurut sejumlah warga sekitar, kejadian tersebut sempat menarik perhatian pengguna jalan dan warga sekitar bengkel. Beberapa orang memilih menjauh karena khawatir situasi berkembang menjadi kekerasan.

“Awalnya kami kira cekcok biasa, tapi setelah lihat ada sajam, warga langsung waspada,” kata Rudi, salah seorang saksi mata di lokasi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas operator Call Center 110 Polresta Barelang langsung berkoordinasi dengan jajaran Polsek Lubukbaja. Tak berselang lama, personel kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan dan memastikan situasi tetap terkendali.

Kepala Kapolsek Lubuk Baja, Rangga Primazada melalui petugas piket di lokasi membenarkan adanya laporan dugaan ancaman senjata tajam tersebut. Menurutnya, kehadiran polisi bertujuan untuk meredam situasi agar tidak berkembang menjadi tindak pidana.

“Kami langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari 110. Situasi berhasil dikendalikan, dan tidak ada korban dalam kejadian ini,” ujar Rangga kepada Batam Pos Selasa (23/12) siang.

Baca Juga: Berawal Cek-cok, Pekerja PT ASL Ditikam Teman Kerja

Petugas juga melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak-pihak yang terlibat guna mencegah konflik berlanjut. Hingga petugas meninggalkan lokasi, kondisi dinyatakan aman dan terkendali.

Anggi mengaku lega atas respons cepat kepolisian. Ia menyampaikan apresiasi karena laporan yang disampaikan melalui layanan 110 langsung ditindaklanjuti.

“Kami berterima kasih, polisi cepat datang. Kalau tidak, mungkin bisa terjadi hal yang lebih buruk,” ujarnya.

Polresta Barelang mengimbau masyarakat untuk segera melapor melalui Call Center 110 apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar, terutama yang berisiko menimbulkan kekerasan.

“Respons cepat diharapkan dapat mencegah kejadian serupa berkembang menjadi tindak kriminal yang lebih serius,” kata Rangga. (*)

Artikel Kejar-kejaran Bersenjata Tajam di Baloi Bikin Geger, Laporan Warga Lewat 110 Ditangani Polisi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi serta menghindari perayaan berlebihan pada malam pergantian Tahun Baru. Imbauan tersebut disampaikan menyusul bencana yang menimpa sebagian warga di wilayah Sumatera.

Menurut Asep, perayaan Tahun Baru sebaiknya diisi dengan kegiatan yang lebih sederhana dan bermakna, seperti berkumpul bersama keluarga atau menggelar doa bersama.

“Di tengah kondisi saat ini, ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak merayakan Tahun Baru secara berlebihan. Akan lebih baik jika diisi dengan doa bersama,” ujar Asep.

Baca Juga: Berawal Cek-cok, Pekerja PT ASL Ditikam Teman Kerja

Meski tidak melarang secara mutlak, ia menegaskan setiap bentuk perayaan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum akan mendapat pengawasan ketat dari aparat kepolisian. Termasuk di antaranya konvoi kendaraan dan penggunaan kembang api.

“Kalau pun ada perayaan, pengawasannya akan diperketat. Terutama penggunaan kembang api. Ini akan kami kontrol betul agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas maupun kecelakaan,” tegasnya.

Ia berharap situasi malam pergantian Tahun Baru kali ini dapat berjalan lebih kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama aparat kepolisian.

“Harapan kami, pelaksanaan Tahun Baru tidak seperti tahun-tahun lalu yang diwarnai euforia berlebihan. Keselamatan dan ketertiban tetap menjadi yang utama,” katanya.

Baca Juga: Tindak Balar Liar di Sei Pelenggut, Polisi Bentuk Tim Gabungan

Terkait pengamanan,ia memastikan Polda Kepri juga memastikan akan melakukan pengawasan dan razia terhadap peredaran kembang api, terutama yang tidak sesuai standar keselamatan.

“Setiap tahun kami lakukan pengawasan. Kami antisipasi betul agar tidak terjadi kecelakaan akibat penggunaan kembang api, baik saat penjualan maupun saat digunakan masyarakat,” ujar Asep.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan dan bekerja sama menjaga keamanan serta ketertiban selama malam pergantian Tahun Baru, demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Kepri. (*)

Artikel Kapolda Kepri Imbau Warga Hindari Perayaan Berlebihan Saat Tahun Baru pertama kali tampil pada Metropolis.