batampos – Menteri Perdagangan Inggris, James Duddridge dipastikan hadir dalam pertemuan G20 tingkat menteri perdagangan, investasi dan industri di Bali, Kamis (22/9/2022) hingga Jumat (23/9/2022) besok.

Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi Duddridge bertemu mitra dagang utama Inggris seperti Indonesia, India, Amerika Serikat dan para anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

“Saya senang dapat mewakili Inggris dalam Pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Indonesia pekan ini. Pertemuan ini adalah sebuah kesempatan kerjasama dengan mitra-mitra kami dalam prioritas perdagangan Inggris, seperti reformasi WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan terciptanya perdagangan yang bebas dan adil,” kata Duddridge seperti laporan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamis siang ini.

Selain itu, Inggris juga akan memanfaatkan forum G20 untuk mengusung isu-isu yang menjadi prioritas dalam perdagangan multilateral.

Duddridge dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan untuk membahas hubungan bilateral kedua negara pascapeluncuran Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama Inggris-Indonesia (JETCO) yang ditandatangani pada Februari 2022.

“Saya juga menyambut baik kesempatan bertemu dengan mitra-mitra kami, termasuk Menteri Perdagangan Indonesia Bapak Zulkifli Hasan, untuk membahas bagaimana kedua negara bisa semakin meningkatkan hubungan perdagangan yang saat ini sudah bernilai hampir tiga miliar poundsterling per tahun,” ujar Duddridge.

Melalui JETCO, Indonesia dan Inggris sepakat mengambil langkah-langkah konkret, memfasilitasi peningkatan perdagangan dalam sektor pertumbuhan hijau serta makanan dan minuman.

Duddridge menyebutkan, agenda utama Pemerintah Inggris adalah menitikberatkan komitmen mendukung perdagangan yang bebas dan adil, pasar yang terbuka, dan melawan gangguan pasar.

Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, sebagai anggota G20, Inggris berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral dengan mitra-mitra perdagangan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang-peluang baru di seluruh Inggris. (*)

Sumber: Antara

batampos – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan secara simbolis empat pasar pasca-revitalisasi. Empat pasar tersebut adalah Pasar Cipinang Kebembem, Jakarta Timut, Pasar Sawah Barat, Duren Sawit Jakarta Timur, Pasar Tanah Tinggi Poncol, Jakarta Pusat dan Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan.

Anies mengatakan empat pasar tersebut sudah direvitalisasi sejak tahun 2020. Adapun pasar-pasar itu berada di bawah naungan BUMD DKI Jakarta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.

“Bersyukur alhamdulillah pagi hari ini, lagi-lagi kita dapatkan rahmat, kita bisa sehat menyaksikan tuntasnya sebuah kerja besar,” ujarnya di Pasar Kebembem Cipanang, Jakarta Timur, Kamis (22/9).

Anies mengatakan, dilakukannya revitalisasi terhadap pasar ini adalah agar pasar-pasar di Jakarta menjadi lebih tertata, bersih, rapi, dan nyaman bagi penjual maupun pembeli. Ia juga berharap bahwa dengan revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itulah pasar harus dikembangkan sesuai dengan zaman. Jadi, saya senang melihat pasar nuansa Indonesianya ada, tapi bersihnya, nyamannya terasa modern. Ini yang dibutuhkan,” tuturnya.

Oleh karena itu, orang yang digadang-gadang menjadi calon presiden itu berpesan kepada semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pasar untuk merasa memiliki pada pasar yang sudah diresmikan tersebut. Dengan merasa memiliki, ia meyakini bahwa tiap orang akan juga merasa bertanggung jawab untuk menjaga pasar tersebut.

“Kalau tidak ada rasa kepemilikan, enggak ikut ngurus. Contoh parkir motor di depan rumah, depan kosan, ada lima motor kena debu semua. Pas mau dibersihin, lima lima dibersihin atau satu yang dibersihin? Pasti yang dibersihin punya sendiri, kenapa? Rasa memiliki. Milik saya, yang empat lainnya bukan milik saya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam peresmian revitalisasi pasar ini, turut hadir Dirut Pasar Jaya Tri Prasetyo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Suhartini Eliawati, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, dan Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo.   (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengkritisi langkah Polri dan timsus pemburu hacker Bjorka yang akan bekerja sama dengan lembaga luar negeri. Dia mempertanyakan, apakah sangat susah memburu hacker Bjorka.

“Susah sekali menemukan Bjorka ini yah,” cuit Benny di akun twitter @BennyHarmanID, Kamis (22/9).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, daripada pemerintah menghamburkan uang untuk memburu Bjorka, lebih baik melakukan pembenahan internal.

“Daripada buang uang dan buang tenaga untuk mencari Bjorka sebaiknya kita berbenah diri, koreksi diri. Jika yang disampaikan Bjorka benar, kita koreksi diri lah. Yang salah dikoreksi, yang baik dipertahankan, dan yang belum dilanjutkan,” tegas Benny.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, pihaknya membuka peluang bekerja sama dengan lembaga luar negeri dalam memburu hacker Bjorka. Polri sebelumnya memang meringkus pihak terafiliasi Bjorka di Madiun Jawa Timur.

“Tidak menutup kemungkinan juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak luar,” ucap Dedi.

Polri sudah menetapkan pria asal Madiun MAH sebagai tersangka kasus peretasan. Namun, proses penangkapan terhadap Bjorka masih membutuhkan proses panjang.

“Proses pendalaman kasus ini juga cukup panjang,” tegas Dedi menandaskan. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama satu tahun kepada AKP Idham Fadilah, mantan Panit II Unit III Den A Ropaminal Divpropram Polri, karena tidak profesional menjalani tugas penanganan kasus Brigadir J.

“Sidang KKEP memutuskan saksi administratif berupa mutasi yang bersifat demosi selama satu tahun sejak dimutasi ke Yanma Polri,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah di Jakarta, Kamis (22/9).

Selain sanksi demosi, Sidang KKEP juga memutuskan pelanggaran yang dilakukan AKP Idham Fadilah sebagai perbuatan tercela. Ia diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

“Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kewajiban, keagamaan dan pengetahuan profesi selama satu bulan,” kata Nurul.

Hasil putusan sidang AKP Idham Fadilah disampaikan sehari setelah sidang etiknya digelar pada Rabu (21/9) kemarin. Sidang etik berlangsung selama enam jam dipimpin oleh Kombes Pol. Rachmat Pamudji, Kombes Pol Satius Ginting, dan Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi.

Total ada lima saksi yang dihadirkan dalam sidang etik tersebut, yaitu Kombes Pol Agus Nur Patria, Iptu Hardista Pramana Tampubolon, Iptu Januar Arifin, Briptu Sigid Mukti Hanggono dan satunya berinisial Aiptu SA.

Pimpinan Sidang KKEP memutuskan AKP Idham Fadilah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Wujud perbuatannya adalah tidak profesional dalam melaksanakan tugas.

“Atas putusan tersebut pelanggar dinyatakan tidak banding,” kata Nurul.

Sidang etik kembali berlanjut siang ini pukul 13.00 WIB, Komisi Kode Etik Polri menyidangkan Iptu Hardista Pramana Tampubolon, mantan Panit I Unit 1 Den A Ropaminal Divpropam Polri.

Nurul mengatakan ada enam sanksi yang dihadirkan di persidangan, yakni inisial Kombes Pol. AMP, AKP IF, Iptu CA, Iptu SMH, Aiptu SA dan Aipda RJ.

“Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan pasal-pasal yang disangkakan yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (2) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022,” kata Nurul.

Seperti sidang sebelumnya, putusan sidang terhadap Iptu Hardista Pramana Tampubolon bakal disampaikan keesokan harinya, Jumat (23/9).

Hingga hari ini total sudah 15 anggota Polri yang disidang etik karena tidak profesional dalam menjalankan tugas penanganan kasus Brigadir J.

Mereka yang telah disidang etik, yakni Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, Kombes Pol. Agus Nur Patria, AKBP Jerry Raymond Siagian. Kelimanya dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Kemudian, AKP Dyah Chandrawathi, Bharada Sadam, Briptu Firman Dwi Ardiyanto, Briptu Sigid Mukti Hanggono, AKP Idham Fadilah. Kelimanya dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama satu tahun.

Lalu, Brigadir Frillyan Fitri Rosadi, Iptu Januar Arifin, dijatuhi sanksi demosi selama dua tahun. Selanjutnya, AKBP Pujiyarto dijatuhi sanksi meminta maaf kepada pimpinan sidang KKEP dan pimpinan Polri.

Satu pelanggar atas nama Ipda Arsyad Daiva Gunawan, putusan sidang ditunda pada Senin (26/9) mendatang karena salah satu saksi atas nama AKBP Arif Rahman Arifin mengalami sakit sehingga tidak bisa dimintai keterangan. (*)

Reporter: Antara

batampos – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menilai, pembaharuan hukum pidana materil sangat diperlukan. Sebab, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini merupakan produk zaman kolonial Belanda yang sudah berlaku sejak tahun 1918, lebih kurang 104 tahun.

KUHP juga berasal dari sistem hukum kontinental (civil law sistem) yang dikenal dengan istilah wetbook van straf recht dan baru berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 jo UU Nomor 73 Tahun 1958 yang diterjemahkan dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku juga sangat dipengaruhi oleh ajaran individualisme, liberalisme dan individual rights. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara dan UUD 1945 sebagai aturan dasar atau Staat fundamental norm yang merupakan acuan dalam pembentukan sistem hukum nasional.

“Penerapan sistem hukum yang tidak berasal dari kandungan nilai-nilai masyarakat suatu bangsa merupakan suatu problem tersendiri. Sehingga sebagai bangsa kita menyadari dengan sungguh bahwa terdapat ketidakcocokan antara sistem hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat bangsa,” kata Zainut, Kamis (22/9).

Menurut Zainut, saat ini RUU KUHP sudah masuk program legislasi nasional tahun 2019-2024, dan sudah menjadi prioritas untuk tahun 2022. Oleh karena itu, pembentukan RUU KUHP menjadi sangat penting untuk disempurnakan, menyesuaikan kebutuhan hukum dan dinamika saat ini.

“Setidaknya ada tiga alasan kuat KUHP harus dikakukan perubahan. Pertama, sudah ketinggalan zaman. Kedua, tidak adanya kepastian hukum. Ketiga, revisi KUHP diharapkan dapat memberi jaminan terhadap HAM seperti kebebasan berpendapat, dan berekspresi dengan batas tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Pro dan kontra dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dianggap sebuah hal yang wajar. Diskursus yang berkembang pada prinsipnya bertujuan agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan implementatif yang merupakan karya dan produk anak bangsa sendiri.

“Proses penyusunan RUU KUHP telah diwarnai dengan diskusi-diskusi yang sangat intens dan panjang, sehingga Presiden memberikan arahan dan instruksi agar diadakan dialog publik, yang pada prinsipnya untuk mendapatkan masukan terkait substansi yang konstruktif dalam penyusunan RUU KUHP,” jelasnya. (*)


Reporter : JP GROUP

batampos – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan peluncuran electronic traffic law enforcement (ETLE) pada delapan kepolisian daerah saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Lalu Lintas Bhayangkara, Kamis (22/9).

“Kita sama-sama melihat bagaimana semakin hari Korps Lalu Lintas terus melakukan perbaikan-perbaikan dan yang tadi kita sama-sama menyaksikan peresmian ETLE,” kata Kapolri dalam kegiatan peluncuran ETLE tahap tiga di Korlantas Polri, Jakarta Selatan.

Bertepatan dengan HUT ke-67 Lalu Lintas Bhayangkara, Korlantas melakukan peluncuran ETLE tahap tiga pada delapan polda, meliputi Polda Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Peluncuran ini sekaligus membuat sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi (ETLE) itu telah beroperasi pada 34 polda di seluruh wilayah Indonesia.

Pada peluncuran tahap tiga ini, terdapat pengembangan dan pembaruan berupa ETLE mobile device, yakni perangkat elektronik yang digunakan secara portable dan mobile. Sistem mobile device terbagi menjadi tiga, yakni ETLE mobile on board, ETLE mobile hand held, dan ETLE mobile apps.

ETLE mobile on board adalah kamera ETLE portable yang dapat melakukan perekaman pelanggaran lalu lintas di titik rawan yang tidak terjangkau ETLE statis.

Sementara ETLE mobile hand held adalah perangkat elektronik pintar yang berfungsi sebagai alat capture pelanggaran lalu lintas yang langsung terintegrasi dengan data ETLE nasional.

Kemudian yang terakhir, ETLE mobile apps merupakan aplikasi yang bertujuan memberikan layanan informasi dan konfirmasi penindakan pelanggaran ETLE yang terintegrasi dengan data ETLE nasional.

Penambahan ETLE pada delapan polda itu menandakan kehadiran sebanyak 270 kamera ETLE statis, 806 kamera ETLE mobile, dan 58 kamera speed cam di seluruh Indonesia.

Menurut Kapolri, kehadiran ETLE di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mendorong jajaran Korlantas Polri untuk meningkatkan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat serta membuat Korlantas semakin baik ke depannya.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Listyo juga menyampaikan selamat dan juga apresiasi kepada seluruh rekan-rekan jajaran Korlantas yang telah terus meningkatkan berbagai macam layanannya.

“Tentunya dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Lalu Lintas yang ke-67,” kata Listyo. (*)

Reporter: Antara