batampos – Fenomena Bataliyon 120 memunculkan dugaan beking terhadap ormas tersebut. Pencopotan terhadap Kanit Reskrim Polsek Tallo Iptu Faisal memperkuat dugaan tersebut. Kewenangan Bataliyon 120 untuk merazia senjata tajam juga dipertanyakan.

Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa persoalan Bataliyon 120 itu ditangani Polda Sulawesi Selatan. “Langsung ke Polda Sulsel saja, Kabidhumasnya,” terangnya kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id) kemarin.

Dikonfirmasi, Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana menjelaskan, sebenarnya pencopotan terhadap Iptu Faisal tersebut tidak ada hubungannya dengan Bataliyon 120. Pencopotan itu merupakan wewenang dan kebijakan Kapolres Makassar. “Untuk penyegaran,” paparnya.

Namun begitu, dia tidak berkomentar terkait Iptu Faisal yang terkesan dipaksa meminta maaf setelah menggerebek Bataliyon 120. “Yang ada masyarakat sedang kumpul, dibubarkan dan ditemukan senjata tajam itu,” jelasnya.

Padahal, posisinya senjata tajam itu hasil dari pembinaan Bataliyon 120 yang akan diserahkan ke Polrestabes Makassar. “Akan diserahkan langsung ke Kapolrestabes Kombespol Budhi Haryanto,” jelasnya.

Saat ditanya apa kewenangan Bataliyon 120 merazia senjata? Dia menjawab bahwa Bataliyon 120 tidak memiliki kewenangan. Hanya saja karena melakukan sosialisasi akhirnya bisa mendapatkan senjata itu. “Ya kan mereka teman, dimintalah senjata-senjata itu biar tidak digunakan untuk kriminal,” paparnya.

Menurutnya, Bataliyon 120 membantu menjaga keamanan secara persuasif. Kelompok tersebut bentukan dari Wali Kota Makassar dan Kapolres Makassar. “Anggotanya anak putus sekolah, yang perlu dibina dan disalurkan,” ujarnya.

Karena bentukan wali kota, lanjutnya, wali kota yang akan menyalurkannya menjadi satuan pengamanan (Satpam). Bisa disalurkan sesuai kebutuhan. “Kepolres hanya mengawasi,” paparnya.

Apakah anggota Bataliyon 120 akan diproses bila melakukan pidana? Dia menjelaskan bahwa di mata hukum semuanya sama. Bataliyon 120 akan ditindak bila melakukan pelanggaran pidana. “Semua sama di mata hukum,” ujarnya.

Namun begitu, dia mengakui bahwa nama Bataliyon 120 sangat militeristik. Karena itu Kapolda telah memerintahkan perubahan nama agar lebih memasyarakat. “Itu perintah Kapolda,” jelasnya.

Bagian lain, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menegaskan, perbuatan Bataliyan 120 mengambil senjata tajam dari masyarakat sipil itu semacam razia. Kondisi itu merupakan over capasity, melebihi kewenangan. “Tidak boleh,” ujarnya.

Ormas merupakan swasta yang tidak diperbolehkan mengambil alih fungsi dari pemerintahan. Bataliyan 120 merazia senjata tajam dan akan diserahkan ke Kapolres jelas mengambil alih wewenang polisi. “Tindakan yang sangat ngaco,” paparnya.

Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan bahwa Bataliyon 120 adalah efek negatif saat polisi membuat dan melaksanakan aturannya sendiri. Sekaligus melakukan pengawasan ya sendiri. “Aturannya dalam Peraturan Polri nomor 4/2020 tentang Pamswakarsa,” jelasnya.

Bataliyon 120 yang awalnya dibentuk sebagai partisipasi masyarakat berubah menjadi berpotensi menganggu keamanan. Hal itu dikarenakan pembinaan dan pengawasan yang sangat lemah. “Membuat ormas ini merasa dilindungi Forkopimda,” paparnya.

Apalagi, seorang Kanitserse juga dicopot setelah merazia senjata ormas tersebut. Ditambah dengan nama yang militeristik. “Makin muncul arogansinya ke masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, kemendagri tidak berkomentar banyak terkait pembentukan ormas Batalyon 120 di Kota Makassar. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang Politik, Kastorius Sinaga mengatakan, secara otoritas, strategi soal keamanan dan ketertiban masyarakat ada di pemerintah daerah.

“Soal kamtibmas ada di wewenang Pemda,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Dia belum bisa menilai, apakah ada pelanggaran atau tidak. Namun dia menegaskan, monitoring atas kinerja Pemerintah Kota Makassar, secara struktur di bawah pemprov Sulawesi Selatan. “Jadi bisa ditanyakan ke pemprov,” tuturnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Imunisasi Pnemococcal Conjugate Vaccine (PCV) merupakan salah satu vaksin yang dimasukan dalam program imunisasi dasar. Tujuannya adalah untuk melindungi anak Indonesia dari radang paru atau pneumonia. Targetnya ada 4,6 juta anak dan balita.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Maxi Rein Rondonuwu kemarin menjelaskan bahwa pencananganan vaksinasi PCV dilakukan mulai 12 September lalu. Pada pelaksanaannya, penyuntikan imunisasi PCV dilakukan dengan cara intramuskular atau injeksi di bagian paha kiri dengan dosis 0,5 ml. Pemberian imunisasi PCV diberikan sebanyak 3 dosis yakni saat anak berusia dua bulan, tiga bulan dan 12 bulan. Dia memastikan stok vaksin akan terus tersedia.

“Sebelum ditetapkan sebagai imunisasi rutin, kebijakan pemberian imunisasi PCV di Indonesia telah dimulai sejak 2017 di beberapa Kabupaten di Lombok Barat dan Lombok Timur,” katanya. Setelah dirasa berhasil, programnya diperluas. Sehingga pada 2021, pemberian imunisasi PCV diperluas dibeberapa provinsi diantaranya NTB, Bangka Belitung. dan beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pemberian imunisasi PCV di beberapa daerah tersebut terbukti aman dan efektif menurunkan kasus baru pneumonia. Sayangnya cakupan imunisasinya masih sangat rendah. Maxi berarap perlu upaya lebih masif lagi dengan mendorong penggunaan imunisasi PCV secara nasional. “Harapan kami seluruh provinsi sampai kabupaten/kota bisa melaksanakan imunisasi PCV ini,” katanya. Dampak pemberian PCV ini sudah terlihat di NTB. Yakni angka kesakitan dan angka kematian karena pneumonia menurun drastic.

Selain dukungan dari daerah dan stakeholder terkait, Maxi menekankan perlu pemahaman dan kesadaran orang tua terhadap pneumonia dan imunisasi PCV. Dengan adanya pencanangan imunisasi PCV tingkat nasional ini, diharapkan tak hanya mendorong para orang tua untuk membawa anaknya menuju ke fasyankes terdekat tetapi juga menjadi sarana edukasi. “Vaksinasi ini diberikan secara gratis. Kami harapkan orang tua bisa segera membawa anaknya ke fasyankes terdekat untuk mendapatkan imunisasi PCV sejak dini,” tutur Maxi.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sebelumnya meresmikan pencanangan Imunisasi PCV tingkat nasional di Puskesmas Talang Jambe, Kota Palembang Minggu lalu (12/9). Dalam kesempatan itu Budi juga turut mengikuti video conference dengan guberunur Bali, Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. “Pneumonia merupakan penyakit infeksi yang sangat endemis serta penyebab utama kematian pada bayi dan balita di dunia. Di Indonesia, sekitar 14,5 persen kematian pada bayi dan 5 persen kematian pada balita setiap tahunnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan WHO untuk Indonesia Dr. N. Paranietharan menyebutkan bahwa WHO siap mendukung langkah Indonesia untuk memberikan jaminan keamanan kepada seluruh anak Indonesia dari penyakit berbahaya. “Kami berharap Indonesia dapat menurunkan kasus dan kematian bayi dan anak setelah peluncuran PCV nasional ini,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas pun dicegah keluar negeri selama enam bulan, oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengacara Lukas Enembe pun mengakui kliennya sudah menyandang status tersangka KPK.

’’Ini sudah disampaikan, kami tidak bisa menutupi info dari luar, bahkan pengacara yang bersangkutan (Lukas Enembe) sudah menunjukan SPDP-nya, kan seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

KPK sebelumnya memang belum membuka suara terkait jeratan hukum terhadap Lukas Enembe. Karena itu, Alex mengakui Lukas telah menyandang status sebagai tersangka. Namun, Alex tidak menjelaskan secara rinci terkait kasus apa yang menyeret Lukas sehingga menyandang status tersangka.

“Setelah ramai kami diam saja, ya rasanya kan aneh. Makanya disampaikan. Benar bahwa KPK sudah menetapkan Lukas sebagai tersangka dan proses penyidikan berjalan,” ungkap Alex.

Alex pun mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memblokir rekening milik Lukas Enembe. Rekening penampungan uang yang diblokir tersebut bernilai besar, mencapai puluhan miliar.

Diduga jeratan hukum terhadap Lukas berkaitan kasus suap. Namun, pimpinan KPK dua periode ini tidak menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Lukas Enembe.

“PPATK sudah melakukan blokir terhadap rekening-rekening yang nilainya memang fantastis puluhan miliar. Apakah suap itu nilainya puluhan miliar? Itu nanti akan didalami berdasarkan informasi dari PPATK,” ucap Alex. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Guru dan tenaga kesehatan jadi prioritas dalam pengadaan aparatur sipil negara (ASN) tahun ini. Setidaknya, ada tiga ketegori yang bakal diutamakan saat pendaftaran.

“Arah kebijakan pengadaan ASN 2022 adalah fokus pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022, Selasa (13/9).

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANTS Alex Denni menjelaskan, pada tahun 2022 pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru diprioritaskan pada tiga kategori pelamar. Prioritas pertama yakni tenaga honorer eks Kategori II (THK-II), guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru (PPG), dan guru swasta, yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas (passing grade) pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi.

“Ya, (mereka,red) langsung mengisi bila formasi tersedia dengan sebelumnya submit SSCASN (Sistem Seleksi CPNS Nasional, red),” ungkapnya.

Kemudian, untuk pelamar prioritas II dan III adalah THK-II dan para guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal tiga tahun.

Sementara, lanjut dia, untuk lulusan PPG yang terdaftar di basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum.

Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menambahkan, pengkategorian pelamar prioritas II dan III dilakukan dengan tiga mekanisme. Pertama, menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (background check). Kedua, dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.

Sedangkan mekanisme ketiga, tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. “Pemerintah memastikan seleksi diselenggarakan secara transparan dan ketat demi mendapatkan ASN berkualitas dan berintegritas,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menyampaikan, tes tahun ini tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Saat ini, soal-soal ujian pun telah tersedia.

“Soal yang tersedia dan telah diterima BKN ada 4.750 soal SKD CASN,” ungkapnya. Soal tersebut terdiri atas 4.075 soal seleksi kompetensi PPPK, 2.125 soal manajerial, 1.700 soal sosial kultural, serta 250 soal wawancara.

Soal celah kecurangan, Suharmen menegaskan tak akan ada toleransi. Peserta akan langsung didiskualifikasi, bukan hanya pada tes tahun itu tapi juga seterusnya. “tetapi tidak boleh ikut seleksi CASN selamanya, karena NIK mereka sudah kami catat,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui KemenPANRB menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan ASN nasional tahun 2022. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338, dengan rincian 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis. (*)

Reporter: JP Group