batampos – Aktivitas proyek yang merusak lingkungan di Kota Batam kembali disoroti. Sejumlah pekerjaan reklamasi hingga cut and fill tanpa izin terus bermunculan di berbagai titik, mulai dari Bukit Kemuning, Tanjung Piayu, hingga kawasan pesisir Tanjung Buntung, Bengkong. Kondisi ini kian mengancam keberlanjutan ekologi serta meningkatkan risiko bencana.

Isu tersebut mengemuka seiring terjadinya bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dalam beberapa pekan terakhir. Kerusakan lingkungan disebut menjadi salah satu pemicu utama. Situasi ini menjadi peringatan keras bagi Batam, kota dengan tingkat pembangunan tinggi yang rentan terhadap degradasi lingkungan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan, BP Batam sebagai pemegang kewenangan alokasi lahan harus memperketat semua bentuk perizinan, terutama terkait cut and fill dan reklamasi. Pengetatan izin merupakan langkah mendesak untuk mencegah kerusakan lebih jauh.

Baca Juga: Hasil Autopsi Ungkap Fakta Mengerikan Kematian Putri, Tersangka Terancam Hukuman Berat

“BP Batam perlu memperketat pengeluaran izin cut and fill. Artinya, tetap memperhatikan keseimbangan alam,” katanya, Rabu (3/12).

Ia mengingatkan, bahwa meski BP Batam memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan lahan, kebijakan itu tidak boleh semata berorientasi pada pemasukan dari WTO atau sewa lahan.

Menurut Lagat, keseimbangan antara pemanfaatan lahan dan kelestarian ruang hijau mutlak diwujudkan. Keberadaan area resapan air, pemeliharaan dam, serta perlindungan buffer zone menjadi faktor penting guna menjaga keamanan ekologis Batam dalam jangka panjang.

“Kalau ini tidak diperhatikan, ke depan tinggal menunggu waktu saja bencana-bencana seperti di Sumatera dapat terjadi di Batam,” katanya.

Persoalan kerusakan alam yang sudah terjadi di Batam seharusnya menjadi pelajaran penting bagi BP Batam sebagai regulator utama. Pengawasan terhadap penerima alokasi lahan masih sangat lemah dan kerap memunculkan praktik pemanfaatan lahan yang tidak sesuai planologi.

“Sudah menjadi kebiasaan, penerima lokasi lahan di Batam itu sering sesukanya memanfaatkan lahan, termasuk melanggar planologi. Ini karena lemahnya pengawasan BP Batam,” ujar Lagat.

Kelemahan serupa juga terjadi dalam proses pengawasan pembangunan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Penegakan aturan terhadap pelanggaran lingkungan dinilai tidak tegas dan jarang ditindaklanjuti secara nyata.

“Penindakan pemerintah kota juga terkesan lemah. Jarang sekali kita dengar ada langkah tegas di lapangan,” katanya.

Baca Juga: Warga Khawatir Banjir dan Longsor Susulan dari Bukit Kemuning

Kondisi saat ini harus menjadi momentum bagi BP Batam dan Pemko Batam untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Pengawasan pembabatan lahan, cut and fill, hingga proses penerbitan PBG harus dilakukan secara lebih ketat dan transparan.

“Mulai saat ini harus ada upaya yang terukur dan jelas dalam pengawasan. Jangan sampai izin pembangunan dikeluarkan tanpa mempertimbangkan lingkungan,” ujar Lagat.

Ia meyakini, dengan struktur kepemimpinan satu nahkoda di BP Batam dan Pemko Batam, koordinasi lintas lembaga mestinya lebih mudah dilakukan. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan aspek keberlanjutan ekologi di tengah derasnya investasi dan pembangunan.

“Belajar dari peristiwa bencana alam di Sumatera, Batam harus berbenah. Kerusakan lingkungan tidak boleh lagi dianggap wajar atau dibiarkan terjadi,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Marak Reklamasi dan Cut and Fill Ilegal, Ombudsman Kepri Soroti soal Pengawasan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyerahkan sertifikat dan piagam penghargaan kepada Rektor Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Profesor Sri Langgeng Ratnasari, atas dedikasinya sebagai juri Innovation Award 2025. Penyerahan itu berlangsung di Gedung Engku Hamidah Lantai 4, Selasa (2/12) siang.

Penghargaan diberikan karena Profesor Sri Langgeng telah tiga tahun berturut-turut dipercaya menjadi juri dalam ajang Innovation Award yang digelar Pemerintah Kota Batam melalui Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA), sejak 2023 lalu.

Innovation Award adalah ajang apresiasi tahunan Pemko Batam untuk menilai berbagai inovasi dari perangkat daerah, sekolah, komunitas, lembaga, hingga instansi pelayanan publik. Inovasi yang dinilai terbagi dalam dua kategori, yakni Digital dan Non-Digital.

BACA JUGA: Harumkan Nama UNRIKA, Amelia Samosir Borong Dua Medali di Ajang Nasional Shorinji Kempo

Acara ini menjadi ruang bagi masyarakat dan institusi untuk menunjukkan terobosan yang bermanfaat dan berdampak bagi pelayanan publik maupun kehidupan sosial.

Profesor Sri mengungkapkan dirinya kembali ditunjuk langsung oleh Wali Kota Batam sebagai juri mewakili unsur perguruan tinggi.

“Alhamdulillah, saya dipilih langsung oleh Pak Wali Kota untuk mewakili beberapa kampus,” ungkapnya kepada Batam Pos, Rabu (3/12), di ruang kerjanya.

Ia menjadi satu dari enam juri yang menilai kurang lebih dari 300 peserta tahun ini. Dalam penyelenggaraan 2025, Profesor Sri Langgeng mendapat mandat sebagai juri kategori Non-Digital, yakni menilai inovasi yang tidak menggunakan perangkat teknologi informasi.

“Ini inovasi agar anak-anak memiliki kegiatan positif di luar akademik. Itu termasuk kategori non-digital,” jelasnya.

Kategori Digital sendiri dinilai oleh juri dari Politeknik karena berkaitan dengan teknologi sistem informasi.

Profesor Sri Langgeng menerima piagam penghargaan dari Pemko Batam sebagai apresiasi atas kontribusinya selama tiga tahun menjadi juri.

“Tidak hanya penghargaan, tetapi ini juga bagian dari pengabdian. Kita berbagi ilmu untuk kegiatan yang diperlukan masyarakat, termasuk pemerintah kota,” ujarnya.

Ia berharap Innovation Award terus menjadi wadah untuk melahirkan ide kreatif dan solusi nyata bagi masyarakat Batam. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel UNRIKA Kembali Dipercaya Jadi Juri Innovation Award 2025, Wali Kota Amsakar Serahkan Penghargaan kepada Rektor pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menunggu berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus pembunuhan sadis terhadap wanita bernama Dwi Putri Aprilian Dini di Perumahan Jodoh Permai, Batuampar. Jaksa menunggu SPDP dari penyidik kepolisian untuk memastikan proses hukum dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam kasus ini empat tersangka telah ditetapkan dan ditahan. Yakni Wilson Lukman, Anik Istiqomah, Putri Eangelina, dan Salmiati.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Batam, Iqram menegaskan bahwa Kejaksaan siap bergerak begitu SPDP diterima.

“Kami belum menerima SPDP dalam perkara itu dan masih menunggu. Jika sudah, kami akan terus berkoordinasi untuk penanganan perkara ini lebih lanjut,” ujarnya, Rabu (3/12).

Baca Juga: Putri Disiksa Tiga Hari hingga Tewas, Keluarga Putri Tuntut Hukuman Mati untuk Pelaku Penyiksaan Brutal

Secara terpisah, Kapolsek Batuampar Kompol Amru Abdullah menyampaikan bahwa penyidikan berjalan cepat sejak laporan diterima. Hasil autopsi mengungkap fakta mengerikan mengenai penyebab kematian korban.

“Penyebab kematian adalah masuknya air ke paru-paru hingga rongga dada disertai pendarahan pada jaringan otak dan memar luas. Semua fakta ini sangat jelas menunjukkan adanya penyiksaan ekstrem,” ujarnya saat konferensi pers di Mapolsek Batuampar.

Dalam penyidikan, polisi menemukan peran berbeda dari tiap tersangka. Wilson diduga sebagai pelaku utama kekerasan fisik. Anik disebut sebagai aktor intelektual dengan membuat rekaman video rekayasa untuk memicu kemarahan Wilson.

Sementara itu, dua tersangka lainnya bertugas membeli lakban, memborgol korban, dan melepas sembilan kamera CCTV untuk menghilangkan jejak kejahatan.

Penyidik turut menelusuri dugaan adanya eksploitasi melalui praktik agency ilegal setelah ditemukan pola pengawasan ketat terhadap korban. Indikasi kuat menunjukkan korban tidak diperbolehkan keluar rumah dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Batam Lampaui Rata-Rata Nasional, Raih Penghargaan Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan 2025

“Jika ada praktik perekrutan yang menjerumuskan atau melanggar hukum, itu akan kami proses,” tegas Kapolsek Amru. Polisi kini membuka kemungkinan adanya korban lain yang mengalami tekanan serupa dalam jaringan tersebut.

Atas perbuatan keji ini, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni:
Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan/atau Pasal 338 Jo Pasal 55 KUHP.

Ancaman hukumannya sangat berat: pidana mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara.

Kasus pembunuhan Dwi Putri Aprilian Dini menjadi perhatian publik karena karakteristik kekerasan ekstrem dan dugaan eksploitasi yang menyelimuti peristiwa tersebut. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Hasil Autopsi Ungkap Fakta Mengerikan Kematian Putri, Tersangka Terancam Hukuman Berat pertama kali tampil pada Metropolis.