Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melihat minat dan daya usaha di Kota Batam terus membaik. Ia juga mendukung membaiknya iklim investasi dalam negeri yang terjadi di Kota Batam. Tren positif ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi di kota industri ini.
“Beberapa kali saya diundang dalam pembukaan usaha. Ini bukti kalau minat dan daya usaha di Batam terus membaik,” kata dia, Rabu (12/10).
Lahirnya usaha baru, tentu akan memiliki multi efek terhadap perkembangan ekonomi. Terciptanya lapangan kerja, terjadinya perputaran uang adalah salah satu dari dampak positif investasi dalam negeri.
Terpilihnya Batam sebagai kota untuk berinvestasi bukan tanpa alasan. Masifnya pembangunan, dan akses yang mudah menjadi alasan investor menanamkan modalnya di Batam.
Tidak saja itu, adanya peningkatan meningkatnya kebutuhan akan dunia kuliner, fashion, bahkan body care juga memberikan dampak terhadap hadirnya jenis usaha baru di Batam.
“Ada salon kecantikan yang baru saya hadiri pembukaannya beberapa waktu lalu. Ini peluang usaha yang cukup diminati. Seperti diketahui tren usaha body care ini termasuk nomor tiga yang berkembang di Indonesia,” ujarnya.
Di setiap kesempatan di luar kota, entah itu semacam pertemuan, Amsakar mengaku selalu mempromosikan Batam kepada daerah lain. Letak strategis dengan dua negara tetangga juga menjadi magnet untuk menarik mereka datang ke Batam.
“Buktinya angka kunjungan ke Pemko Batam dari daerah lain cenderung naik. Banyak hal yang ingin daerah lain pelajari dari Batam. Ini yang harus terus kita pupuk, agar iklim investasi di Batam terus naik, terutama dari dalam negeri,” bebernya.
Ia berharap ke depan perekonomian Batam semakin baik, dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih cepat. Sehingga di akhir tahun nanti, inflasi bisa berada di zona aman.
“Upaya untuk menekan inflasi agar jangan meroket sudah dilaksanakan. Tinggal menunggu hasil. Kita berharap agar semuanya terus membaik,” tutup Amsakar.(*)
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melihat minat dan daya usaha di Kota Batam terus membaik. Ia juga mendukung membaiknya iklim investasi dalam negeri yang terjadi di Kota Batam. Tren positif ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi di kota industri ini.
“Beberapa kali saya diundang dalam pembukaan usaha. Ini bukti kalau minat dan daya usaha di Batam terus membaik,” kata dia, Rabu (12/10).
Lahirnya usaha baru, tentu akan memiliki multi efek terhadap perkembangan ekonomi. Terciptanya lapangan kerja, terjadinya perputaran uang adalah salah satu dari dampak positif investasi dalam negeri.
Terpilihnya Batam sebagai kota untuk berinvestasi bukan tanpa alasan. Masifnya pembangunan, dan akses yang mudah menjadi alasan investor menanamkan modalnya di Batam.
Tidak saja itu, adanya peningkatan meningkatnya kebutuhan akan dunia kuliner, fashion, bahkan body care juga memberikan dampak terhadap hadirnya jenis usaha baru di Batam.
“Ada salon kecantikan yang baru saya hadiri pembukaannya beberapa waktu lalu. Ini peluang usaha yang cukup diminati. Seperti diketahui tren usaha body care ini termasuk nomor tiga yang berkembang di Indonesia,” ujarnya.
Di setiap kesempatan di luar kota, entah itu semacam pertemuan, Amsakar mengaku selalu mempromosikan Batam kepada daerah lain. Letak strategis dengan dua negara tetangga juga menjadi magnet untuk menarik mereka datang ke Batam.
“Buktinya angka kunjungan ke Pemko Batam dari daerah lain cenderung naik. Banyak hal yang ingin daerah lain pelajari dari Batam. Ini yang harus terus kita pupuk, agar iklim investasi di Batam terus naik, terutama dari dalam negeri,” bebernya.
Ia berharap ke depan perekonomian Batam semakin baik, dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih cepat. Sehingga di akhir tahun nanti, inflasi bisa berada di zona aman.
“Upaya untuk menekan inflasi agar jangan meroket sudah dilaksanakan. Tinggal menunggu hasil. Kita berharap agar semuanya terus membaik,” tutup Amsakar.(*)
Kakanim Kelas I Tanjungpinang, Khairil Mirza. F. Peri Irawan
batampos- Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang membetuk tim pengawasan orang asing (Tim Pora) tingkat kota Tanjungpinang. Tim Pora yang dibentuk melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan swasta mengawasi lalu lintas orang asing di Ibukota Kepri.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, Khairil Mirza menjelaskan Tim Pora itu terdiri atas instansi terkait yang ada di daerah dan pusat
Pembentukan tim ini seiring terbitnya surat dari Dirjen Imigrasi tentang kebijakan keimigrasian agar menyederhanakan birokrasi, mempermudah, dan mempercepat izin tinggal untuk mendukung peningkatan investasi asing.
“Ini tugas kita bersama, mulai tingkat kelurahan, camat, beacukai, pariwisata termasuk Tim Pora,” kata Khairil, Rabu (12/10)
Tidak hanya itu, Khairil menyebutkan warga negara asing (WNA) yang berkunjung ke Kepri kembali mengalami peningkatan dengan berbagai kepentingan dan tujuan yang berbeda.
Pemerintah juga telah membuka arus lintasan keluar masuk dari wilayah negara Indonesia, khususnya di Tanjungpinang.
“Ini juga merupakan tantangan bagi kita untuk menerima, karena di situ ada wisatawan, termasuk juga para pekerja,” ujarnya.
Di sisi lain sejak akhir April 2022 sampai sekarang, WNA yang sudah masuk ke Tanjungpinang mencapai 11.059 orang dan itu juga berdampak positif bagi Kepri.
“Kunjungan itu tentu berdampak pada industri wisata kita dan membangkitkan kembali ekonomi rakyat,” tambahnya. (*)
batampos – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengimbau masyarakat untuk memberantas sarang nyamuk aedes aegypti di musim penghujan. Berdasarkan data sampai saat ini sudah ada 655 kasus DBD yang terkonfirmasi.
Ia menambahkan musim hujan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan angka kasus demam berdarah dangue (DBD).
Tingginya curah hujan dikhawatirkan meluasnya sarang nyamuk aedes aegypti di permukiman warga. Untuk itu, perlu dilakukan pemberantasan sarang nyamuk.
Hal yang bisa dilakukan untuk menekan terjadinya DBD, masyarakat diimbau untuk melakukan beberapa hal di antaranya, rutin menguras, dan menyikat tempat penampungan air.
“Ini penting. Terutama yang punya cakupan bak besar. Jadi rawan menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk. Turunkan untuk menguras, agar tidak ada nyamuk yang hidup dan berkembang di penampungan air,” ujarnya, Rabu (12/10).
Selain itu, masyarakat juga harus menutup rapat tempat penampungan air, mengubur atau memanfaatkan kembali barang bekas.
Di perumahan betnuk tim yang siaga mengawasi penampungan air di permukiman. Nanti perangkat RT/RW juga bisa meminta bubuk Abate untuk disebarkan di bak yang berukuran besar.
“Saya minta di masing-masing rumah rutin mengecek tempat-tempat yang berpotensi memiliki penampungan air seperti pot bunga, vas bunga, dispenser, dan lainnya,” sebutnya.
Lanjutnya, optimalisasi peran masyarakat untuk menjaga lingkungan, dalam mengaktifkan Satu Rumah Satu Jumantik di lingkungan masing-masing. Jika satu ruma sudah memiliki kepedulian terhadap jentik nyamuk, penyebaran kasus DBD bisa diminimalisir.
Masyarakat juga diminta kooperatif dalam melaporkan jika ada kasus DBD. Hal sangat efektif untuk menekan sedini mungkin penyebaran kasus DBD.
Dalam penanganannya, petugas kesehatan akan melakukan penyelidikan epidemiologi dan fogging, sebagai langkah mencegah penyebaran kasus.
Amsakar menambahkan, melalui gerakan serentak (Serentak) pemberantasan sarang nyamuk (PSN), bisa membuat perkembangan kasus dihentikan. Antisipasi dini juga bisa dilakukan dengan mendorong kegiatan gotong-royong di lingkungan permukiman.
“Angka kasus kita cukup banyak, kalau dicegah sedini mungkin penyebaran kasus bisa dimaksimalkan,” imbuhnya. (*)
batampos – Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Peringatan adanya potensi gelombang tinggi tersebut berlaku untuk periode 12-13 Oktober 2022.
Koordinator Bidang Humas BMKG Akhmad Taufan Maulana menerangkan, saat ini pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Selatan – Barat dengan kecepatan angin berkisar 5 -25 knot. Sedangkan, di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot.
“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Natuna, Selat Karimata, perairan Kepulaun Sangihe – Talaud, dan Samudra Pasifik Utara Halmahera,” katanya, Rabu (12/10).
Kondisi tersebut, dikatakan Akhmad, menyebabkan peningkatan gelombang setinggi antara 1,25 – 2,50 meter. Kemudian, berpeluang terjadi di beberapa titik. Di antaranya di perairan utara Sabang, perairan selatan Bali – Pulau Sumba, dan Selat Bali – Lombok.
Kemudian, lanjut dia, untuk potensi gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,5-4 meter berpeluang terjadi di perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Jawa, dan Samudra Hindia Selatan Jawa – NTB. Termasuk di Laut Natuna Utara, perairan utara Natuna, Laut Sulawesi bagian tengah dan barat, dan Laut Maluku bagian utara.
“Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran,” jelasnya.
Untuk itu, dikatakan Akhmad, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada. Terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m) dan kapal karg (Kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 m).
“Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi juga agar tetap selalu waspada,” ungkapnya.
Terpisah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai juga terus mengoptimalkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. Yakni dengan memperkuat kolaborasi dan sinergitas jajarannya yang berada di unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia.
“Dengan semakin baiknya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, maka ke depan pelaksanaan tugas pengawasan keselamatan pelayaran dapat dilakukan secara lebih profesional,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha.
Selain memiliki tugas pengawasan pemenuhan kelaiklautan kapal, dikatakan Toha, pihaknya juga memiliki tugas yang lain terkait dengan bantuan pertolongan dan penyelamatan jiwa di laut. Lebih dari itu, pihaknya juga harus selalu siap siaga dalam penanggulangan musibah yang penanganannya harus selalu memenuhi persyaratan,
“Antara lain yakni meliputi prosedur, personil, peralatan dan bahan, serta latihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam bidang search and rescue. Termasuk pemadaman kebakaran dan penanggulangan pencemaran di laut,” ujarnya. (*)
Presiden Joko Widodo (kiri) berfoto bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) saat peringatan HUT ke-10 Partai Nasdem di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (11/11/2021). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)
batampos – Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan hubungan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo saat ini sangat baik.
“Hubungan itu baik dan harus terus baik karena harus terus mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai. Komunikasi keduanya seperti biasa,” kata Johnny G. Plate di Jakarta, Rabu (12/10).
Hal itu disampaikan Johnny G. Plate menanggapi soal hubungan kedua tokoh itu setelah Partai Nasdem menggelar deklarasi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
Ia menegaskan sejak awal Nasdem sebagai partai pengusung Jokowi dua periode telah menyampaikan komitmen untuk terus bersama Jokowi sampai selesai masa tugas dengan baik agar Presiden Jokowi menyelesaikan pemerintahan dengan baik.
Bahkan, dalam pertemuan-pertemuan nasional, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa Nasdem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan Presiden Jokowi.
“Jadi, apa yang kurang lagi, apa yang dikhawatirkan lagi? Kalau masih ada yang kurang itu olah-olah politik. Dalam negara demokrasi, apalagi situasi menjelang pemilu, olah-mengolah itu bagian dari dinamika demokrasi. Tapi, ingat, jangan sampai menabrak etika dan aturan, itu yang harus dicegah,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi itu.
Plate menyampaikan para pemimpin, khususnya pemimpin partai politik harus menjadi contoh untuk melaksanakan pemilihan umum dalam pesta demokrasi yang menggembirakan hati rakyat dan tidak menakutkan rakyat, serta menjaga agar tidak terjadi polarisasi.
Ia juga mengingatkan di tengah tantangan global yang begitu besar saat ini, semua partai politik harus bergotong-royong dan berkolaborasi melalui kerja sama politik. “Di Ukraina itu, di sana juga ada fraksi-fraksi, tapi ketika mereka perang hanya ada satu fraksi di sana, yaitu Fraksi DPR Ukraina. Di sini juga demikian, ketika berhadapan dengan tantangan besar, kita satu koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Maju untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo,” tegasnya. (*)
Penyempitan aliran air di Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji. Foto: Eusebius/Batam Pos
batampos – Warga dan pengguna jalan di Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji, cemas saat memasuki musim hujan. Hal itu dikarenakan adanya proyek pematangan lahan di dekat perumahan Sierra yang memakan lokasi resapan air dan dikhawatirkan tertutup sehingga berdampak buruk dengan lingkungan tempat tinggal mereka.
Seperti diketahui lokasi resapan air yang ada di kelurahan Bukit Tempayan ini sebelumnya digadang-gadangkan sebagai lokasi kolam urukan untuk menampung air yang mengalir dari pemukiman warga.
Selama ini pemukiman warga di sekitarnya termasuk perumahan Sierra menjadi lokasi langganan banjir, sebab drainase induk tak mencukupi menampung semua debit air dari lingkungan sekitar.
Lokasi resapan air ini diharapkan jadi solusi untuk mengatasi persoalan banjir namun itu hanya sebatas wacana saja. Belakangan lokasi resapan air ini malah ditimbun untuk kepentingan proyek pengembang perumahan.
Warga sangat keberatan dengan proyek pematangan lahan ini dan berharap agar ditinjau kembali oleh Pemko Batam.
“Selama ini sudah cukup menderita dengan masalah banjir ini, jangan diperparah lagi dengan proyek seperti itu. Alur air kalau ditutup semua tentu sangat terancam pemukiman kami ini nantinya,” kata Suhardi, warga setempat.
Pantauan di lapangan proyek pengembang perumahan sedang mematangkan lahan di sekitar lokasi resapan air mulai memakan alur aliran air. Hampir semua lokasi rawa-rawa tadi sudah ditimbun.
Alur genangan dan aliran air semakin dipersempit bahkan jalur keluar air juga hampir semuanya sudah ditimbun.
Proyek ini disoroti masyarakat sebab berdampak dengan lingkungan sekitarnya nanti. Selama ini pemukiman di sekitar seperti perumahan Sierra, Masyebah sudah menjadi lokasi langganan banjir.
Belum lama ini Pemko Batam sudah berupaya mengurai persoalan banjir tersebut dengan melakukan normalisasi drainase. Normalisasi drainase ini masih terus berjalan hingga saat ini yang sudah sampai di depan Taman Makam Pahlawan Bulang Gebang.
Masyarakat berharap ada perhatian ataupun tindakan yang tegas dari instansi pemerintah terkait terhadap aktifitas proyek pematangan lahan tersebut.
“Tanah yang dikeruk dari lokasi proyek pelebaran drainase depan TMP juga dibawa ke lokasi penimbunan lahan itu. Kami warga jadi bingung, apakah proyek normalisasi drainase ini satu paket dengan proyek penimbunan lahan di lokasi resapan air itu,” ujar warga Kelurahan Bukit Tempayan, Dasrul.
“Setahu kami proyek penimbunan itu untuk perumahan, kok tanahnya malah disuplai dari proyek pemerintah. Semoga ada penjelasan yang pasti dari pemerintah karena kami warga sangat khawatir dengan proyek-proyek ini. Jangan sampai yang tanggung akibat (dampak banjir) masyarakat di sekitar sini,” ujar Dasrul, .(*)
Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)
batampos – Gubernur Papua Lukas Enembe seharusnya berani bertanggung jawab untuk menjalani proses hukum terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang sedang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik korupsi yang menjerat Lukas dinilai sangat tidak menguntungkan masyarakat Papua.
“Lukas harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya, terutama setelah melakukan hal yang tidak menguntungkan masyarakat Papua, hingga membuat marah orang Papua,” kata Ondofolo Sosiri Sentani Boas, Rabu (12/10).
Boas pun merasa terganggu dengan pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua. Boas menilai, Papua dilecehkan karena pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar.
Menurutnya, Papua memiliki berbagai macam suku dan tidak bisa langsung mengangkat Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar. Terlebih, Lukas Enembe tidak memiliki garis silsilah keturunan kepala suku yang jelas.
“Dengan kasus yang menjerat Lukas Enembe dinilai merupakan tindakan pelecehan yang dapat menjatuhkan martabat orang Papua juga,” tegas Boas.
Sebagaimana diketahui, KPK mentersangkakan Lukas Enembe dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Namun, Lukas tidak kooperatif dari panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK dengan alasan sakit.
“KPK membenarkan tengah melakukan kegiatan penyidikan di wilayah Provinsi Papua. Kami memastikan bahwa setiap perkara yang naik ke tahap penyidikan, KPK telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri beberapa waktu lalu.
Menurut Ali, alat bukti yang dikumpulkan diperoleh dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, ataupun petunjuk lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana. KPK pun menegaskan, upaya penyidikan yang menyeret Lukas Enembe murni penegakkan hukum.
“Kami tegaskan, KPK tidak ada kepentingan lain selain murni penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan masyarakat,” ucap Ali.
KPK, kata Ali, tidak mempermasalahkan apabila Lukas Enembe ingin menempuh upaya hukum praperadilan untuk menguji penyidikan yang diduga menjerat Lukas Enembe. Hal ini merupakan hak setiap warga negara Indonesia, yang terjerat permasalahan hukum.
“Para pihak tentunya juga diberikan hak-hak sesuai konstitusi untuk memperoleh pembelaan hukum pada proses pemeriksaan maupun peradilan,” pungkas Ali. (*)
Pemko Batam telah memasang tutup drainase di Jalan Engku Putri yang sebelumnya hilang dicuri oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Namun saat ini masih terlihat dua lubang yang hanya ditutupi dengan ranting kayuFoto: Istimewa untuk Batam Pos
batampos – Sejumlah penutup saluran drainase yang hilang di sepanjang jalan Engku Putri beberapa waktu yang lalu hingga saat ini belum diganti oleh dinas terkait. Sehingga, drainase yang terbuka itu membahayakan pejalan kaki.
Pantauan Batam Pos, di depan DPRD Batam masih terlihat dua lubang yang hanya ditutupi dengan ranting kayu. Sementara ada beberapa penutup lainnya yang sempat hilang sudah diganti dengan penutup berbahan beton.
Anggota Komisi III DPRD Batam, Arlon Veristo mendesak kepada instansi terkait untuk segera menutup lubang drainase itu. Selain membahayakan pejalan kaki, lubang yang masih belum ditutup itu tentunya juga memperjelek pemandangan kawasan perkantoran Batam.
“Jadi kita minta kepada instansi terkait untuk segera ditutup kembali,” ujarnya.
Ia tidak menyangka atas kehilangan fasilitas umum itu, terutama tutup drainase yang berada di sepanjang jalan Engku Putri. Sebab, tutup drainase yang berada di depan gedung DPRD itu di tempat keramaian.
“Ini daerah perkantoran yang cukup ramai. Tidak hanya siang, malam pun juga ramai disana lalu lalang,” katanya.
Apalagi lanjut Arlon, di sekitaran hilangnya tutup drainase itu juga ada anggota Satpol PP yang berjaga siang dan malam. Ia pun berharap, pihak kepolisian segera mengungkap kasus pencurian ini secepatnya.
“Bikin malu juga itu. Kita minta pihak kepolisian mengusut dan mencari pelakunya. Ini sudah mencoreng. Kita minta kepolisian agar kasus ini menjadi atensi mereka,” tutupnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Batam lainnya, Rohaizat. Komisi DPRD Batam yang membidangi sarana dan prasarana itu berharap, Pemko Batam dapat menjaga seluruh aset-aset pemerintah dengan baik. Kejadian serupa diharapkan tak terulang kembali dikemudian hari.
Untuk beberapa tutup drainase yang hilang, terutama di depan Kantor DPRD agar segera ditutup. Karena hal itu tentunya akan sangat membahayakan terutama bagi pejalan kaki.
“Harus sesegera mungkin. Karena miris juga. Depan kantor DPRD dan di seberang Kantor Walikota, drainase kayak gitu,” imbuhnya.(*)
Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita (Jaket Dongker) hadir di Mapolda Jatim untuk diperiksa terkait Tragedi Kanjuruhan di Ditreskrimum Polda Jatim (11/10). Polri tetapkan 6 Tersangka yang harus bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan. (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)
batampos – Selama hampir 12 jam, Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita menghadap penyidik gabungan dari Bareskrim dan Ditreskrimum Polda Jatim kemarin (12/10). Dia diperiksa sebagai tersangka kasus tragedi Kanjuruhan.
”Bagaimanapun, sebagai warga yang taat hukum, kami ikuti prosesnya,” ujar Hadian sebelum memasuki gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Dia datang bersama tim kuasa hukumnya sekitar pukul 10.00.
Hadian enggan berbicara banyak kepada media. Termasuk mengomentari penolakan PT LIB agar laga Arema FC versus Persebaya Surabaya digelar sore. Dia beralasan pertanyaan itu termasuk materi penyidikan.
Berdasar pantauan, pemeriksaan baru rampung pukul 22.00. Namun, Hadian menolak memberikan penjelasan dan memasrahkan kepada pengacara. ”Materi pemeriksaan terkait tragedi di Malang,” ujar Mustofa Abidin, pengacara Hadian.
Menurut Mustofa, kliennya mendapat 97 pertanyaan dari penyidik. Di antaranya terkait tugas dan wewenang direksi PT LIB. ”Misalnya hubungan kerja sama LIB dengan PSSI, broadcaster, dan panpel,” ucapnya.
Mustofa juga tidak mau memberikan penjelasan saat ditanya alasan penolakan LIB agar pertandingan digelar sore sesuai surat dari Polres Malang. Sebab, itu berkaitan dengan materi penyidikan. ”Yang pasti, jam tayang itu sudah ditentukan sejak awal. Perubahan tidak bisa langsung serta-merta dilakukan,” paparnya.
Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto secara terpisah menjelaskan, Hadian bukan satu-satunya tersangka yang menjalani pemeriksaan kemarin. Tiga anggota Polri yang menjadi tersangka juga diperiksa, yakni Kompol Wahyu Setyo Pranoto, AKP Hasdarman, dan AKP Bambang Sidik Achmadi. ”Hari ini (kemarin, Red) yang diperiksa empat orang,” sebutnya.
Namun, Jawa Pos tidak mendapati ketiganya memasuki gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Dirmanto pun tidak memastikan lokasi pemeriksaan. Selain keempat tersangka, Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Erwin Tobing diperiksa penyidik sebagai saksi. Dia menjalani pemeriksaan sekitar tiga jam dan mendapat 29 pertanyaan. Di antaranya terkait Abdul Haris, ketua panitia pelaksana (panpel) pertandingan Arema FC yang menjadi tersangka. ”Ditanya apa benar yang bersangkutan pernah dihukum,” ujarnya seusai pemeriksaan.
Erwin membenarkan hal tersebut. Komdis PSSI pernah menjatuhkan sanksi larangan aktif di lingkungan sepak bola kepada Haris pada 2010. Sebab, Haris dianggap terbukti berusaha menyuap komdis. Penyidik sempat menanyakan alasan kenapa Haris sudah aktif kembali sebagai panpel. Sepengetahuan Erwin, yang bersangkutan mengajukan banding dan diterima.
Sementara itu, kemarin tim Persebaya dimintai keterangan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Apartemen Marina sekitar pukul 10.00. Seluruh skuad hadir. Termasuk ofisial yang sempat merasakan kerusuhan di luar Stadion Kanjuruhan setelah truk Brimob dibakar seusai laga Arema versus Persebaya pada 1 Oktober lalu.
Manajer Persebaya Yahya Alkatiri mengatakan, interview dengan Kompolnas merupakan tindak lanjut dari diskusi yang sudah dilakukan Persebaya dengan aparat kepolisian. ”Kami menjelaskan semuanya dari berbagai sudut posisi masing-masing saat kejadian,” jelasnya.
Yahya memastikan, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pemberian keterangan kemarin. Seluruh skuad Persebaya, termasuk ofisial, menjelaskan secara gamblang apa yang terjadi. Khususnya pasca pertandingan. Bagaimana skuad Persebaya tidak bisa keluar dari kawasan Stadion Kanjuruhan kurang lebih satu jam akibat penyerangan oknum suporter.
Kronologi dari masing-masing pihak yang ada di dalam rantis juga diceritakan secara detail. ”Harapan kami, semoga masalah ini bisa terbuka dengan terang benderang dan provokator serta siapa pun yang bersalah segera tertangkap,” tegasnya.
Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan, pihaknya memang melakukan wawancara terhadap sejumlah pemain Persebaya. Itu dilakukan untuk mengetahui kondisi saat pertandingan Arema melawan Persebaya.
Di sisi lain, Polri berupaya memperbaiki pengamanan pertandingan sepak bola di Indonesia. Rencananya, Korps Bhayangkara akan membuat peraturan Kapolri (perkap) sebagai dasar regulasi pengamanan pertandingan sepak bola. Perkap tersebut akan mengakomodasi regulasi FIFA dan PSSI.
Wadan Korbrimob Irjen Setyo Boedhi Moempoeni Harso mengungkapkan, rencana membuat regulasi itu tercetus setelah pertemuan evaluasi menyeluruh penyelenggaraan sepak bola. ”Stakeholder, penyelenggara, suporter, dan Polri sepakat melakukan evaluasi,” ujarnya.
Rencana membuat perkap tersebut sesuai dengan instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membuat produk hukum dalam pengamanan pertandingan sepak bola. ”Pelaksanaannya akan mengikuti aturan-aturan dari FIFA dan yang dikeluarkan PSSI,” terangnya. (*)
