batampos – Komnas HAM mengakhiri penyelidikan dan pemantauan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atau Yosua. Hasil dari penyelidikan dan pemantauan itu berupa rekomendasi dan telah diserahkan ke Tim Khusus (Timsus) Polri.

“Saya Ketua Komnas HAM dan Pak Irwasum sebagai Ketua Timsus ingin menyampaikan kepada publik bahwa semua kami akhiri,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (1/9).

Taufan memastikan pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua yang melibatkan mantan Kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo. Pengawasan itu sangat penting, agar proses persidangan nantinya berjalan optimal.

“Tentu saja masih ada tugas lain dari Komnas HAM yaitu melakukan pengawasan proses selanjutnya sampai nanti di persidangan. Teman-teman media juga sangat diharapkan kontribusinya untuk melakukam pengawasan. Ini penting sekali buat keadilan ditegakkan di negeri yang kita cintai ini,” tegas Taufan.

Taufan tak memungkiri awal pengusutan kasus itu menimbulkan disinformasi di publik. Namun, kini kasus pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua berjalan optimal.

“Sehingga di awal-awal kita tahu bagaimana kasus ini membuat kebingungan di masyarakat karena adanya disinformasi. Adanya alat-alat bukti dan lain-lain yang dihilangkan yang kemudian kami sebut itu sebagai obstruction of justice,” ucap Taufan.

Dalam kesempatan yang sama, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto menyatakan, rekomendasi dari Komnas HAM akan ditindaklanjuti oleh tim khusus (Timsus) Polri.

Dia pun memastikan, proses pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J dilakukan secara transparan. Terlebih, Polri telah menetapkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka.

“Pak Kapolri pada saat pembentukan timsus ini menekankan untuk ungkap kasus ini harus transparansi, buka apa adanya, pendekatan scientific crime investigation,” pungkas Agung. (*)
Reporter: JP Group

batampos – Presiden PKS Ahmad Syaikhu secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Penolakan dilakukan karena kebijakan itu bkal menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.

“Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemimpinnya,” kata Syaikhu dalam pernyataannya, Kamis (1/9).

Menurut Syaikhu, mereka yang terkena dampak merupakan masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Seperti di antaranya tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.

“Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” tegas Syaikhu.

Kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.

Ditambah lagi, saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi. Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat BBM dinaikkan.

Syaikhu menambahkan, beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.

“Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya,” ungkap Syaikhu.

Syaikhu menjelaskan, saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Tapi ironisnya, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi. “Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi,” tegas Syaikhu.

Syaikhu menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung. Menurut Syaikhu, kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.

“Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?,” papar Syaikhu.

Syaikhu juga menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi hanya bersifat sementara. Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Terlebih, penyalurannya bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.

“Pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM. Seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group