batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan pengujian UU Nomor 40/1999 tentang Pers yang diajukan oleh tiga orang wartawan.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan amar putusan perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Rabu.

Dalam kesimpulannya, Usman yang bertindak sebagai ketua sekaligus merangkap anggota mengatakan pokok permohonan yang diajukan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk keseluruhannya.

Pada bagian pokok permohonan yang dibacakan langsung hakim Daniel Foekh mengatakan pemohon mendalilkan inskonstitusionalitas pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (5) UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

Dalil-dalil yang disampaikan pemohon yakni fungsi Dewan Pers pada pasal 15 ayat (2) huruf f UU Nomor 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir. Akibatnya, menurut pemohon, Dewan Pers menafsirkan kata “memfasilitasi” menjadi memonopoli serta mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pers.

Termasuk tidak memberdayakan organisasi pers yang sudah ada. Seharusnya, menurut pemohon Dewan Pers bukan sebagai regulator melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisasi pers.

Dalil berikutnya yang disampaikan pemohon ialah Dewan Pers dinilai telah melampaui kewenangannya membuat keputusan yang mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW).

Padahal, tidak satupun pasal dalam UU Nomor 40/1999 tentang Pers yang mengatur kewenangan Dewan Pers untuk mengeluarkan surat keputusan setara dengan lisensi BNSP.

Para pemohon I dan pemohon II mengaku juga telah mendirikan lembaga sertifikasi profesi Pers Indonesia yang bersertifikat resmi dari BNSP untuk melaksanakan UKW menggunakan standar kompetensi kerja. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2016 tentang sistem standarisasi kompetensi kerja nasional.

Hal itu menurut pemohon berbeda dengan Dewan Pers yang hanya menggunakan standar kompetensi wartawan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang standar kompetensi wartawan.

Tidak hanya itu, menurut pemohon pasal 15 ayat (2) menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai anggota Dewan pers melalui Keputusan Presiden.

Para pemohon mendalilkan seharusnya Keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi pers, perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers.

Berikutnya, kata Foekh, pemohon juga mendalilkan hasil pemilihan anggota Dewan Pers tidak melibatkan seluruh organisasi pers yang berbadan hukum yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Melainkan anggota Dewan Pers hanya oleh organisasi pers konstituen Dewan Pers, sehingga pemohon juga kehilangan untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. (*)

Reporter: Antara

batampos – Pemerintah memutuskan akan memberi bantuan subsidi upah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari bantalan sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, subsidi upah akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan nilai bantuan sebesar Rp 600.000.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (29/8/2022),Sri Mulyani menyampaikan alokasi dana sebesar Rp 9,6 triliun disiapkan untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 selama 1 bulan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Selain bantuan bagi para pekerja, pemerintah juga akan mengucurkan dana sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat. Setiap kelompok penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 yang diserahkan dalam dua gelombang.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi sektor transportasi sebesar Rp 2,17 triliun bersumber dari 2% Dana Transfer Umum (DTU) yang berasal dari APBN (DAU dan DBH). Subsidi sektor transportasi nantinya akan diberikan kepada sopir angkutan umum, ojek, hingga nelayan.

Sri Mulyani juga menyebut, target sasaran perlindungan sosial dan subsidi ini dipastikan harus tertuju bagi masyarakat yang paling rentan dan tidak mampu.

Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah untuk meminimalisir subsidi energi yang menurut catatan banyak dinikmati orang mampu.

“Sementara subsidi yang justru dinikmati oleh masyarakat yang paling mampu perlu dialihkan ke yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Menkeu berharap, bantuan ini dapat mengurangi kemiskinan di tengah dunia yang dihadapkan pada
kenaikan harga pangan dan energi yang cukup tajam.

Untuk diketahui, pemerintah berencana menaikan harga BBM subsidi guna mengurangi beban APBN yang kini telah tembus Rp 502 triliun. Alokasi itu diproyeksikan akan bertambah menjadi Rp 700 triliun apabila harga BBM tidak dinaikan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Dirkrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani mengakui, dari hari pemeriksaan terungkap pelaku pembunuhan terhadap empat warga sipil di Timika dilakukan 10 orang termasuk enam anggota TNI-AD.

Keempat warga yang menjadi korban pembunuhan yakni Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Leman Nirigi dan seorang korban lainnya belum diketahui identitasnya.

Ke 10 pelaku pembunuhan yang terdiri dari empat warga sipil APL alias Jeck, DU, R, dan RMH, sedangkan yang anggota TNI-AD dari Brigif 20 yakni Mayor Inf Hf, Kapten Inf Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc dan Pratu R. (*)

Reporter: Antara

batampos – Enam orang pelaku pengeroyokan Ade Armando dikabarkan mendapat kekerasan berupa pemukulan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Peristiwa itu disebut sudah berlangsung selama 4 bulan masa tahanan.

Kepala Rutan Kelas 1 Salemba Jakarta Pusat, Fonika Affandi mengatakan, keenam terdakwa Marcos Iswan, Komar, Abdul Latif, Al Fikri Hidayatullah, Dhia Ul Haq, dan Muhammad Bagja secara administrasi memang menjadi tahanan rutannya. Namun, secara fisik, mereka masih berada di tahanan Polda Metro Jaya.

“Jadi perlu diluruskan bahwa nama-nama yang ada dalam berita tersebut, memang secara administrasi ada di data Rutan Salemba, namun secara fisik orang-orang tersebut masih ditahan di Polda. Jadi mereka belum pernah berada di Rutan Salemba,” kata Fonika kepada wartawan, Rabu (31/8).

Sebelumnya enam terdakwa kasus pengeroyokan Ade Armando menyatakan mendapat penyiksaan selama berada dalam tahanan.

“Kami juga sudah merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ade Armando. Kami juga tersiksa batin kami, kami juga dipukuli walaupun kami tidak ungkap kemarin-kemarin,” ujar terdakwa Dhia Ul Haq saat menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (29/8).

Sebelumnya, pegiat media sosial Ade Armando diduga menjadi korban penganiayaan saat unjuk rasa mahasiswa di komplek DPR/MPR RI. Dalam foto yang beredar, Ade terlihat digandeng oleh dua polisi.

Kondisi Ade sudah cukup parah. Mukanya penuh lebam dan darah. Sedangkan celananya sudah dilucuti menyisakan celana dalam saja.

Dalam video lainnya yang beredar, terlihat detik-detik Ade dikeroyok massa. Saat itu seorang massa memakai jaket hitam berusaha merangkul Ade agar terhindari dari amukan massa. Namun, upayanya gagal, setelah massa tersulut emosi dan tetap melakukan pengeroyokan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, 97 dinyatakan positif Covid-19. Dia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan sekaligus observasi. Demikian pernyataan kantornya, Rabu (31/8/2022) pagi.

BACA JUGA:
Mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad Korupsi Rp8,7 Miliar

Mahathir, seorang nonagenarian, yang telah memimpin pemerintahan Malaysia selama lebih dari dua dekade itu memang memiliki masalah kardiovaskular. Dia mengalami serangan jantung dan menjalani operasi bypass.

“Mahathir telah dirawat di Institut Jantung Nasional untuk observasi selama beberapa hari ke depan seperti yang disarankan oleh tim medis,” ujar Juru Bicara Mahathir tanpa memberikan rincian lengkap seperti dilansir dari Reuters.

Mahathir telah menerima setidaknya tiga dosis vaksin COVID-19, dengan suntikan terakhir pada November 2021. Mahathir menjalani prosedur medis elektif pada Januari 2022 dan dirawat kembali di rumah sakit akhir bulan itu untuk perawatan.

Mahathir dan Institut Jantung Nasional tidak mengatakan pada saat itu prosedur apa yang telah dijalani mantan pemimpin itu, hanya mengatakan bahwa dia telah dirawat di unit perawatan jantung di rumah sakit.

Mahathir menjabat sebagai perdana menteri selama 22 tahun hingga 2003 lalu. Dia kembali sebagai perdana menteri pada usia 92 tahun setelah memimpin koalisi oposisi meraih kemenangan bersejarah pada 2018, mengalahkan partai yang pernah dia pimpin. Pemerintahannya runtuh dalam waktu kurang dari dua tahun karena pertikaian politik. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyalurkan Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM) tahap 1 kepada 20,6 juta KPM seluruh Indonesia.

Simbolis penyerahan bantuan ini dilakukan perdana kepada 100 KPM Kabupaten Jayapura di Kantor Pos Indonesia Kabupaten Jayapura di Sentani.

“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM, yang diberikan kepada masyarakat selamat empat bulan, perbulannya diberikan 150 ribu (rupiah) jadi totalnya 600 ribu dan diberikan dua kali, tiga ratus, tiga ratus”, kata Joko Widodo di Kantor Pos Sentani (31/8).

Penyaluran BLT BBM dimulai dari wilayah Indonesia timur yaitu Provinsi Papua, “Hari ini telah dimulai di kantor Pos Kabupaten Jayapura di Sentani”, papar Presiden.

Penyerahan BLT BBM ini dilakukan agar daya beli masyarakat lebih baik. “Ya, penyerahan ini dilakukan agar daya beli dan konsumsi masyarakat jadi lebih baik,” kata Joko Widodo kepada awak media.

Pada kesempatan ini, Joko Widodo juga menyaksikan langsung proses penyaluran BLT BBM Tahap 1.

Salah satu penerima BLT BBM menyebutkan bantuan ini sangat bermanfaat. “Bantuan ini sangat bermanfaat, saya jadi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini untuk anak sekolah dan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga,” kata Erni Laura Tokoro (43) yang berasal dari Kampung Ifar Besar.

Ia juga mengatakan bahwa bantuan ini akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga dan untuk keperluan sekolah anaknya, mengingat ia memiliki 3 anak yang sedang menempuh pendidikan formal.

Bantuan ini juga jadi penyemangat Erni yang baru saja membuka usaha dirumah. Usaha isi ulang galon ini ia harap dapat menopang ekonomi keluarganya kedepan, terutama untuk biaya sekolah anaknya.

Pada kunjungan ini, Presiden juga didampingi Menteri BUMN, Erick Tohir, tim Direktorat Jaminan Sosial Kemensos dan PT. Pos Indonesia Cabang Sentani. (*)