batampos – Momen kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali terpotret dalam kegiatan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMKM di GOR Towrare, Jayapura, Papua, Rabu (31/08/2022).

Saat itu, dalam sambutannya, Presiden Jokowi memperkenalkan nama Erick Thohir kepada masyarakat Papua yang kemudian disambut sorak sorai gembira warga yang hadir.

“Yang terakhir Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Sorak-sorak toh, sudah kenal sama Pak Erick?” kata Jokowi dikutip dari video singkat, Jumat, (2/9).

Jokowi sempat tertawa karena warga bersorak. Sebab, tak biasanya warga bersorak ketika dia memperkenalkan menteri.

“Senang sama Pak Erick?” tanya Jokowi lagi.

Masyarakat yang hadir pun langsung menjawab secara bersamaan. “Senang,” seru warga. Lantas Jokowi pun meminta Erick untuk berdiri dan diikuti tepuk tangan dan sorak sorai warga

Merespons hal itu, pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan, momentum di Papua jadi simbol kedekatan Erick Thohir dan Jokowi.

Menurutnya, Erick Thohir merupakan salah satu menteri andalan Jokowi dan sering tampil mendampingi presiden di berbagai kunjungan kerja di daerah.

“Kalau dilihat dari panggung-panggung nasional yang melibatkan Erick Thohir, menurut saya termasuk kepercayaan dari presiden karena kan tidak semua menteri mendapatkan panggung yang sama seperti Pak Erick jadi dalam pandangan saya ya termasuk menteri andalan,” ujar Surokim, Jumat (2/9).

Surokim juga menjelaskan, Erick Thohir kerap dipercaya presiden untuk terlibat dalam penugasan atau memimpin proyek-proyek strategis nasional dan dinilai cukup berhasil mengemban amanah yang diberikan kepadanya.

“Apalagi beliau (Erick) kan terlibat dalam banyak proyek strategis nasional di mana reputasi kepala negara dipertaruhkan di situ, lalu Pak Erick ada di sana,” imbuhnya.

Selain itu, keberhasilan kinerja Erick Thohir selaku Menteri BUMN terlihat dari respons positif masyarakat yang turut mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

“Sejauh ini masih positif menurut saya, masyarakat juga positif. Artinya kinerja menteri BUMN itu kan selama ini turut mengerek kinerja pemerintah Jokowi, jadi tidak dipungkiri bahwa capaian-capaian itu terbukti dengan banyaknya respon positif dari publik,” jelasnya.

Sehingga wajar jika Presiden Jokowi berkenan mengendorse Erick ke masyarakat dan itu bisa dijadikan modal untuk ikut berkontestasi di Pilpres 2024.

“Sebenarnya itu juga menghargai kinerja, kerja keras dan wajarlah kalau kemudian kinerjanya menghasilkan positif lalu kemudian publik memberikan apresiasi. Saya kira itu juga bisa menjadi modal untuk beliau,” ulasnya.

Surokim juga menyampaikan, Presiden Jokowi sudah memberikan lampu hijau jika Erick akan maju sebagai kandidat pada Pilpres 2024.

“Jadi selama ini panggung-panggung proyek strategis itu kan hampir selalu ada Pak Erick terlibat di dalamnya. Mulai dari Asian Games, Moto GP, proyek-proyek strategis nasional, hampir semuanya ada Pak Erick Thohir di sana. Presiden tahu sendiri bagaimana kinerja beliau, jadi wajarlah kalau kemudian presiden memberi lampu hijau,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi tidak dikenakan penahanan meskipun menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dia hanya dikenakan wajib lapor seminggu dua kali ke Bareskrim Polri.

Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, keputusan tidak menahan Putri sudah dipertimbangkan dengan baik oleh penyidik.

“Penyidik masih mempertimbangkan pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita,” kata Agung kepada wartawan, Jumat (2/9).

“Di samping itu penyidik juga telah melakukan pencekalan terhadap ibu PC dan pengacara menyanggupi ibu PC akan selalu kooperatif dan ada wajib lapor,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait alasan kemanusiaan karena suami Putri juga telah dikenakan penahanan. “Ya kondisi bapaknya (Sambo, Red) kan juga sudah ditahan,” jelasnya.

Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Chandrawathi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.

Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. “FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak,” jelas Agus.

Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J.

“(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.Dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri. Meskipun ybs mengajukan banding. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar para relawan Jokowi dengan menempatkan Presiden Jokowi pada urutan pertama kandidat capres 2024. Menurut Hasto, hasil Musra tidak mengejutkan dan PDIP memilih lebih fokus mendukung Jokowi secara nyata dengan suara-suara yang belum puas dengan kinerja Jokowi dibandingkan dengan puji-pujian yang memabukkan.

“Dalam politik, kami diajarkan untuk mendengarkan suara-suara yang tidak terdengar. Dalam politik kami juga diajarkan pentingnya melakukan otokritik, serta mendengarkan suara yang berseberangan sekalipun, untuk kemudian dilakukan penajaman, melihat akar persoalan, dan bertindak melakukan perbaikan,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (1/9).

Sebagai pendukung utama Jokowi-KH Ma’ruf Amin, lanjut Hasto, PDIP memberikan dukungan bukan dengan puji-pujian yang memabukkan. PDIP justru memberikan dukungan dengan melakukan sinergi koneksitas dan pergerakan seluruh elemen partai, baik struktur, eksekutif partai dan legislatif Partai untuk bergerak satu arah, mendorong prestasi maksimum pemerintahan saat ini.

“Dengan kekuatan lebih dari 1,2 juta pengurus partai aktif, 128 anggota DPR RI, 418 DPRD provinsi, 3.232 DPRD kabupaten/kota, dan lebih dari 54 persen kepala daerah dari PDI Perjuangan, semua bergerak satu arah memperkuat dukungan rakyat ke Pemerintah,” ucap Hasto.

Hasto mengatakan, meskipun pada saat Pilpres 2019 yang lalu, seluruh daerah yang dipimpin PDIP berhasil memenangkan secara mutlak pasangan Jokowi-Ma’ruf, namun tetap bersikap rendah hati bahwa hal tersebut terjadi karena rakyat.

“Itu karena makna dari kemenangan adalah tanggung jawab membawa kemajuan, tanggung jawab bagi masa depan, bukannya menyampaikan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi seperti masa jabatan tiga periode,” tegas dia.

Hasto menegaskan, PDIP bertanggung jawab terhadap peningkatan keberhasilan Presiden Jokowi, terutama dalam upaya pemulihan pandemi dan tekanan global yang tidak ringan ini. Karena itu, kata dia, skala prioritas PDIP adalah membantu Jokowi dibandingkan menampilkan elektoral Jokowi sebagaimana dilakukan Musra.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, terkait dengan mekanisme pilpres 2024 sudah sangat jelas, tahapannya sudah berjalan dan sudah menjadi praktik demokrasi yang semakin terlembaga. Karena itu, PDIP mengajak seluruh pendukung Presiden Jokowi, termasuk seluruh parpol di pemerintah dan juga relawan, untuk bekerja lebih keras lagi, memacu kemajuan bangsa dalam seluruh aspek kehidupan.

“Termasuk memperbaiki tingkat kehidupan rakyat yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi dan kini menghadapi tantangan baru. Itu lebih positif daripada memanaskan situasional politik Pilpres yang tahapan pencalonannya masih bulan Oktober tahun 2023,” pungkas Hasto.

Diketahui, Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) yang digelar relawan Jokowi menghasilkan 10 nama bakal calon presiden (bacapres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024. Dari 10 nama tersebut, Jokowi menempati urutan pertama di mana sebanyak 1.704 orang dari 5.721 peserta musyawarah ingin Jokowi kembali nyapres.

“Nomor satu Pak Joko Widodo di-vote 1.704 orang atau 29,79 persen,” kata Ketua Dewan Pengarah Musra Andi Gani Nena Wea di Jakarta, Rabu (31/8).

Posisi kedua, ditempati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dengan 968 suara atau 16,92 persen dan disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di urutan ketiga dengan 921 suara atau 16,1 persen. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Publik kembali dihebohkan dengan kabar dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM Card prabayar, kebocoran data ini diduga terjadi sejak 2017 lalu. Data yang diduga berisi 1,3 miliar pendaftar itu kini diduga diperjualbelikan di forum breached.to melalui seorang pengguna bernama Bjorka.

Kebocoran data itu mencakup nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, nama operator seluler, tanggal registrasi. Sementara untuk menebus data secara penuh, harganya sebesar USD 50.000 atau setara Rp 743 juta.

Merespons ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, berdasarkan pencermatan struktur, data yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri berbeda dengan yang terdapat pada https://breached.to.

“Dari pengamatan pada sistem milik Ditjen Dukcapil, tidak ditemukan adanya Log akses, Traffic, dan akses anomali yang mencurigakan,” kata Zudan dalam keterangannya, Jumat (2/9).

Oleh karena itu, Zudan menegaskan data tersebut bukan berasal dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Meski demikian, Zudan memastikan pihaknya akan menelusuri terkait dugaan kebocoran data tersebut.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut terkait dengan berita adanya dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar,” tegas Zudan.

Hal serupa juga sebelumnya disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kominfo mengaku telah melakukan penelusuran internal, hasilnya tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar ataupun pascabayar.

batampos – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana diagendakan mengawali kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9). Presiden dan rombongan akan menyapa pedagang sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat di Pasar Olilit.

Bantuan sosial yang diberikan tersebut berupa Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, presiden juga akan menyerahkan BLT bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat di Kantor Pos Saumlaki.

Selanjutnya, dilansir dari Antara, presiden dijadwalkan meninjau optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wermomolin di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Usai melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Tanimbar, Jokowi menuju Bandar Udara Pattimura, Maluku, dengan menggunakan Pesawat Khusus RJ-85 guna melanjutkan perjalanan ke Lampung menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Rombongan Presiden Jokowi tiba di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (1/9) sekitar pukul 17.35 Waktu Indonesia Timur (WIT), setelah melakukan kunjungan kerja di Jayapura dan Mimika, Papua, sejak Selasa (30/8).

Turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (*)

Reporter: JP Group