batampos – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Makassar, Sulawesi Selatan, mendakwa Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu melanggar hak asasi manusia (HAM) berat di Kabupaten Paniai, Papua.

Dalam sidang perdana dugaan tindak pidana HAM di ruangan Prof. Bagir Manan PN Kelas I Khusus Makassar, Rabu (21/9), JPU Erryl Prima Putra Agoes menjelaskan pada Senin, 8 Desember 2014, sekira pukul 11.00 WIT di Lapangan Karel Gobay dan Koramil 1705-02/Enarotali ​​​​​, terdakwa telah melihat dan membiarkan anggotanya mengambil senjata api dan peluru tajam dari gudang senjata dengan tidak mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut.

Saat massa merangsek masuk ke kantor koramil tersebut, salah satu anggota terdakwa melakukan tembakan peringatan dan memohon petunjuk dan meminta sikap terdakwa selaku perwira penghubung saat itu.

“Namun terdakwa tidak memberikan petunjuk bawahannya agar tidak melakukan tindakan untuk mencegah atau menghentikan melakukan penembakan dan kekerasan yang mengakibatkan empat orang warga sipil mati,” kata Erryl yang juga Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampisus Kejagung RI.

Dari insiden itu, tercatat 14 orang sebagai korban, yang 10 orang di antaranya mengalami luka-luka dan empat orang meninggal dunia, yakni Alpius Youw, (luka tembak pada punggung belakang sebelah kiri), Alpius Gobay (luka tembak tembus masuk perut kiri dan luka pinggang di sebelah kanan), Yulia Yeimo, (luka tembak tembus di perut sebelah dan keluar dari pinggang sebelah kanan), dan Simon Degei (luka tusuk benda tajam pada dada kanan).

Terdakwa diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 42 ayat 1 huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya, dakwaan kedua Pasal 42 ayat 1 huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan HAM PN Kelas IA Khusus Makassar Sutisna Sawati mengatakan sidang dilanjutkan pada Rabu (28/9), dengan agenda pemeriksaan saksi.

“Sidang akan dilanjutkan pada, Rabu 28 September. Agenda, pemeriksaan saksi karena tidak ada eksepsi (nota keberatan). Kita susun kembali, karena menurut aturan sidang 180 hari dan ini sudah berjalan 99 hari sejak Juni didaftarkan. Ditargetkan diputus 7 Desember 2022,” kata Sutisna Sawati.

Dari pembacaan dakwaan, kejadian bermula pada Minggu 7 Desember 2014, pukul 17.30 WIT, warga kampung Ipakiye Tanah Merah (dekat pegunungan) meminta sumbangan kepada pengguna jalan di Jalan Enarotali- Madi Kilometer untuk acara perlombaan Pondok Natal Desember 2014.

Namun, dari arah Enarotali menuju Madi, anggota TNI nyaris menabrak seorang warga bernama Benyamin Kudiai sehingga terjadi cekcok mulut. Anggota TNI itu kembali melanjutkan perjalanan.

Beberapa saat kemudian, sejumlah aparat TNI kembali datang dengan mobil ke Pondok Natal Gunung Merah dan membuat kericuhan serta pemukulan terhadap empat orang yang kini menjadi saksi. Saksi kemudian melaporkan kepada Kepala Distrik Paniai Timur dan ke Polsek Paniai untuk mencari pelaku, namun tidak ditemukan.

Pada 8 Desember 2014, sekira pukul 07.00 WIT, sekelompok orang memblokir jalan di depan Pondok Natal Gunung Merah Jalan Lintas Madi-Enarotali Kilometer 4  hingga menyebabkan akses jalan tertutup. Polisi berusaha melakukan pendekatan, namun tidak berhasil.

Hingga kemudian situasi semakin memanas, dengan massa menuju Lapangan Karel Gobay sambil melakukan tarian perang (Waita). Saat melewati Markas Koramil 1705-02/Enarotali, massa berusaha merangsek masuk meski sudah ditutup atas perintah terdakwa hingga terjadi insiden penembakan tersebut. (*)

Reporter: Antara

batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak mengakui pembentukan Dewan Kolonel Puan Maharani. Hasto memastikan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP tak mengatur pembentukan dewan kolonel.

“Tidak ada dewan kolonel. AD/ART partai tidak mengenal hal tersebut,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (21/9).

Dewan Kolonel diinisiasi oleh sejumlah loyalis Puan Maharani di DPR RI. Salah satu inisiator tersebut yakni, anggota Komisi III DPR RI Johan Budi.

Johan yang merupakan mantan juru bicara menjelaskan, tujuan dibentuknya Dewan Kolonel untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan. “Di Fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres,” ucap Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Meski demikian, Johan menyebut inisiasi Dewan Kolonel tidak ada kaitannya dengan DPP PDIP. Karena hal tersebut murni dibentuk oleh para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

“Ini tidak ada kaitannya sama DPP (PDIP),” tegas dia.

Menurut Johan, pembentukan Dewan Kolonel bukan merupakan upaya manuver di luar fraksi atau DPP PDIP. Kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan dari sebagian anggota fraksi PDIP untuk Puan.

Johan menegaskan, keputusan terkait calon presiden (capres) merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga, Dewan Kolonel juga dipastikan mengikuti instruksi dan keputusan tersebut.

“Pokoknya Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk, kalau yang ditunjuk bukan Mbak Puan tentu kami akan tegak lurus kepada Bu Ketum,” pungkasnya.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag bersama Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) membahas mitigasi persoalan umrah 1444 Hijriah. Salah satu yang dibahas yakni peran PPIU, vaksin meningitis, dan tiket pesawat.

Direktur Umrah dan Haji Khusus (UHK) Nur Arifin mengatakan, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan sejumlah kebijakan baru dalam penyelenggaran umrah 1444 Hijriah. Kebijakan itu diorientasikan sebagai bagian dari tahapan implementasi visi Saudi 2030.

Beberapa kebijakan itu antara lain tidak ada batasan kuota umrah. Selain itu, berumrah juga tidak harus menggunakan visa umrah, bisa dengan jenis visa lainnya. Proses permohonan visa juga tidak harus melalui provider di Indonesia, PPIU bisa langsung berhubungan dengan provider Saudi.

“Kebijakan Saudi dalam penyelenggaraan umrah juga mengarah pada skema bussiness to customer atau B to C,” kata Arifin kepada wartawan, Rabu (21/9).

Kebijakan ini, lanjut Arifin, perlu direspon dan dimitigasi jika berpotensi memunculkan persoalan dalam penyelenggaraan umrah di Indonesia. Termasuk perlu dibahas juga, sejumlah persoalan dalam negeri. Misalnya, masalah vaksin meningitis yang sempat muncul di Surabaya, serta mahalnya harga tiket.

“Detail-detail persoalan ini dibahas bersama dalam FGD ini untuk mendapat rekomendasi perbaikan ke depan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Alya Fitra menambahkan, FGD berlangsung produktif. Sejumlah persoalan yang muncul, dibahas komprehensif untuk merumuskan solusi bersama.

“Terkait skema B to C, FGD menyepakati bahwa sesuai amanah regulasi mengharuskan penyelenggaraan ibadah umrah wajib melalui PPIU. Kemenag dan PPIU akan melakukan sosialisasi intensif terkait regulasi ini,” ucap Nafit sapaan akrabnya.

Terkait keterbatasan vaksin meningitis, Kemenkes telah merespon antara lain dengan upaya merealokasi distribusi ketersediaan vaksin meningitis sesuai dengan sebaran populasi jamaah umrah per provinsi, dan percepatan pengadaan vaksin baru yang akan tersedia dalam waktu dekat. (*)



Reporter : JP GROUP

batampos – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa, mengungkapkan dua nama yang telah dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon pengganti Lili Pintauli dari posisi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini setelah Lili Pintauli memutuskan mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK.

Menurut Desmond, dua nama itu ialah mereka yang sebelumnya pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon pimpinan KPK, untuk periode 2019-2023 di Komisi III DPR.

“Pokoknya dua nama (yang dikirimkan) itu satu orang Bali,” kata Desmond kepada wartawan, Rabu (21/9).

Senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Dia menyebut, dua nama yang telah diserahkan Presiden ke DPR yakni, I Nyoman Wara dan Johanes Tanak. Kedua nama tersebut sebelumnya telah mengikuti seleksi calon pimpinan KPK, namun tidak terpilih.

“Yang saya dengar kan namanya Pak Johanes Tanak kalau enggak salah, sama Pak Nyoman Wara kalau enggak salah ya yang dari BPK ya,” pungkas Arsul.

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan, sudah menyerahkan surat presiden (Surpers) ke DPR RI terkait pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Surpres tersebut diserahkan pihak istana kepresidenan pada pekan lalu.

“Sudah disampaikan ke DPR surpresnya, ada surpresnya sudah disampaikan ke DPR. Seminggu yang lalu,” kata Pratikno di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Meski demikian, Pratikno tidak menjelaskan secara rinci terkait nama-nama yang disodorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI. Nantinya, Komisi III DPR RI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada pengganti Lili tersebut. “Tanya ke DPR,” singkat Pratikno menandaskan. (*)

Reporter:  JP Group