batampos- Indonesia tidak perlu terburu-buru memutuskan status endemi COVID-19. “Bahasa yang saya kira tepat disampaikan bahwa kita tidak perlu ikut terburu-buru seperti di Amerika. Tapi, kita harus melihat dan menilai dari kondisi kita,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Mohammad Adib Khumaidi, SpOT saat dijumpai wartawan di Gedung Kesekretariatan IDI Jakarta, Senin (26/9).

Ia menegaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang memiliki wewenang untuk menyatakan pandemi COVID-19 telah berakhir. Ia pun mengingatkan bahwa setiap negara memiliki kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda.

Menurut Adib, terdapat sejumlah indikator yang harus menjadi dasar bagi Indonesia untuk dipenuhi, seperti indikator tentang kasus yang aktif, hasil pemeriksaan yang positif, surveilans, termasuk yang paling penting yaitu capaian vaksin penguat (booster).

“Vaksin booster khusus untuk semua masyarakat, ya, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu saja, termasuk nanti target vaksin booster kedua. Ini menjadi indikator-indikator yang harus dijadikan dasar untuk kita menyatakan sebuah kebijakan, baik itu kebijakan berkaitan dengan masker, pemeriksaan PCR, tes antigen, itu kan kita harus dari dasar-dasar indikator yang tadi,” kata Adib.

Menanggapi laporan yang menyebut ketersediaan vaksin booster mulai langka di sejumlah daerah, Adib mengatakan pihaknya telah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Kesehatan dan akan segera ditindaklanjuti.

BACA JUGA: Jelang Libur Nasional Tiongkok, Banyak Kasus Positif Covid-19 Ditemukan di Bandara dan Stasiun Kereta

Ia mengatakan, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan COVID-19.

“Pada saat respon masyarakat masih tinggi terhadap vaksinasi booster, tolong ketersediaan ini benar-benar bisa dijamin karena ada suatu ketersediaan (vaksin) yang perlu distribusi,” ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa pekan lalu (20/9), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyatakan pemerintah tidak tergesa-gesa untuk menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah berakhir di Indonesia. Ia mengingatkan agar masyarakat Indonesia harus berhati-hati dan tetap waspada.

Pada Rabu pekan lalu (14/9), Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyerukan jika akhir pandemi COVID-19 sudah ada di depan mata. Meski begitu, ia tetap mendesak masyarakat dunia untuk meningkatkan kewaspadaan menahan penyebaran virus.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga sebelumnya mengatakan dia yakin pandemi COVID-19 sudah berakhir meski mengakui bahwa AS masih memiliki masalah dengan virus SARS-CoV-2 yang terus bermutasi tersebut. (*)

reporter: antara

batampos – Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan Golkar menjadi partai terpopuler di kalangan pemilih muda.

Dalam survei yang digelar pada 8 hingga 13 Agustus 2022 dengan menyasar responden berusia 17-39 tahun, Golkar muncul dengan tingkat popularitas tertinggi dibanding partai lain, yakni sebesar 94 persen.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menuturkan, 1.200 responden dalam survei ini diasumsikan sebagai pemilih muda karena sudah memiliki hak pilih. Ia mengatakan, tingkat pengenalan responden terhadap partai sudah cukup tinggi.

“Relatif pengenalan terhadap partai kita sudah cukup tinggi dengan jarak antar 4 partai berjaraknya tipis-tipis aja nih. Golkar, PDIP, Gerindra, kemudian Demokrat tipis-tipis tapi sudah lewat di atas angka 90 persen. Baru kemudian NasDem, Perindo,” tutur Arya saat rilis survei CSIS, Senin (26/9/2022).

Berdasarkan temuan survei CSIS, tingkat popularitas partai berlambang pohon beringin (Golkar) lebih tinggi dibanding PDIP (93,5 persen), Gerindra (92.7 persen), dan Demokrat (91,6 persen).

Selain tingkat popularitas yang tinggi, partai yang saat ini dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto ini juga memiliki tingkat kesukaan relatif tinggi di kalangan pemilih muda.

Tingkat kesukaan pemilih muda terhadap Golkar sekitar 75,9 persen. Angka ini menjadi tertinggi nomor tiga di bawah Demokrat (82,0 persen), dan Gerindra (79,0 persen).

Sementara, tingkat kesukaan pemilih muda terhadap PDIP hanya sekitar 68,2 persen. Survei CSIS ini menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling dengan margin of error sekitar +/-2,84 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kominfo Nurul Arifin mengaku mengapresiasi hasil survei CSIS yang menunjukkan partai beringin masih populer di kalangan pemilih muda. Padahal, Golkar menjadi partai tertua di Tanah Air.

“Saya pribadi mengepreasi hasil survei ini. Ternyata Golkar sebagai partai tertua di Tanah Air, hingga kini masih relate dengan anak muda atau pemilih muda,” kata Nurul Arifin.

Nurul menegaskan, hasil survei CSIS ini menunjukkan apa yang diperjuangkan Golkar selama ini bisa diterima kalangan pemilih muda. Kondisi ini sesuai dengan hasil perolehan Golkar di Pilkada 2020 lalu. Yakni, Golkar menjadi penyumbang kader muda terbanyak dengan 60 kader muda yang didorong di Pilkada 2020.

“Bahkan, 25 diantaranya berhasil lolos atau menang di Pilkada, baik menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah,” tegas Nurul.

Selain itu, Golkar juga berhasil menjadi penyumbang tiga kader muda yang duduk di parlemen Senayan, dari 10 wakil rakyat termuda. Mereka, yakni, Puteri Komarudin, Dyah Roro Esti, dan Adrian Jopie Paruntu, yang saat terpilih masih berusia di bawah 27 tahun. (*)

batampos – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) telah disalurkan sebesar Rp6,2 triliun kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 16 Agustus 2022.

’’Kemarin karena pemerintah menyesuaikan harga BBM maka kita menambahkan bantuan sosial Rp12,4 triliun untuk BLT BBM kepada 20,65 juta KPM yang sudah terealisasi Rp6,2 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (26/9).

Sri Mulyani menuturkan, realisasi sebesar 6,2 triliun itu merupakan setengah dari pagu anggaran untuk BLT BBM yaitu Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta KPM.

Masing-masing KPM akan menerima Rp150 ribu per bulan selama empat bulan yaitu untuk September hingga Desember yang akan diberikan dua kali secara bertahap dengan nominal Rp300 ribu.

Sementara Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang memiliki anggaran Rp9,6 triliun telah cair sebesar Rp2,62 triliun per 16 September 2022 dengan diberikan kepada 4,4 juta pekerja dari total 16 juta pekerja yang akan mendapat BSU.

Para pekerja penerima BSU yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan tersebut akan menerima masing-masing Rp600 ribu. Anggaran BLT BBM dan BSU sendiri merupakan pengalihan dari anggaran subsidi BBM yang diberikan setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada awal September lalu.

Tujuan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga kebutuhan pokok. Di luar BLT BBM dan BSU, pemerintah pun memiliki program perlindungan sosial (perlinsos) yang hingga akhir Agustus 2022 telah terealisasi Rp261,8 triliun.

batampos – Tim penasihat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/9). Kedatangannya ke KPK untuk menyampaikan surat ketidakhadiran Lukas Enembe, agar kliennya tidak dianggap rekayasa dengan penyakit yang diderita.

“Hari ini saya ke sini mewakili pak Gubernur Lukas Enembe, karena beliau berhalangan hadir karena sakit, sekaligus saya ingin mendiskusikan kepada penyidik KPK agar bagaimana bisa memastikan. Karena ini menyangkut kepentingan publik supaya tidak ada seolah-olah bahwa ada rekayasa terhadap penyakit pak Gubernur,” kata Stefanus di Gedung Merah Putih KPK.

Dia menyatakan, mengajak tim dokter yang merawat Lukas Enembe untuk memastikan tidak ada rekayasa terkait penyakit yang diderita kliennya itu. Bahkan, Stefanus meminta agar tim penyidik KPK datang ke Papua, untuk melihat kondisi Lukas Enembe.

“Saya mengajak tim dokter KPK untuk sama-sama kita ke Papua untuk memastikan melihat kondisi pak Gubernur, supaya jangan ada dusta di antara kita,” tegas Stefanus.

Dia pun menekankan, pihaknya tidak ada niat untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Dia pun menegaskan, kondisi Lukas Enembe yang sedang sakit bukan direkayasa.

“Saya tidak mau narasi-narasi yang dibangun publik seolah-olah bahwa jangan sampai ada kesan kami menghalang-halangi penyidikan, itu yang penting. Saya kira pengalaman-pengalaman penyidikan sebelumnya ada orang yang tidak sakit, jadi sakit, itu jadi problem. Tapi pak Gubernur ini memang sakit beneran,” ungkap Stefanus.

Sebelumnya, KPK melakukan agenda pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe, pada Senin (26/9). Penjadwalan pemeriksaan terhadap Lukas pada hari ini, merupakan agenda pemeriksaan yang kedua setelah sebelumnya mangkir pada Senin (12/9) lalu.

“KPK tentu berharap pihak dimaksud (Gubernur Papua Lukas Enembe) memenuhi panggilan pada 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK, sesuai yang KPK telah sampaikan secara patut,” ucap Ali.

Ali mengimbau, sebagai kepala daerah seharusnya Lukas Enembe bisa kooperatif menjalani proses hukum yang saat ini dihadapi. Hal ini penting, agar prosesnya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

“Maka alasan ketidakhadiran Tersangka karena kesehatan tentu juga harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis, supaya kami dapat analisis lebih lanjut. Karena KPK juga telah memiliki tenaga medis khusus dalam melakukan pemeriksaan, baik terhadap saksi ataupun tersangka yang dipanggil KPK,” pungkas Ali. (*)

Reporter: JP Group