Pemain Ganda nomor satu dunia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamul jololos dari babak 32 besar Japan Open 2022. (Badminton Photo)
batampos – Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon menjadi ganda putra Indonesia kedua yang lolos dari babak 32 besar Japan Open 2022, menyusul junior mereka yaitu Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri yang lebih dulu tampil di Osaka, Jepang, Selasa (30/8).
Pasangan peringkat satu berjuluk Minions itu melaju berkat kemenangan atas wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee dengan skor 23-21, 21-19.
“Puji Tuhan hari ini masih diberi kemenangan. Kami bermain cukup baik, lawan pun juga sama. Tadi kami beruntung saja di poin-poin akhir gim pertama maupun kedua,” ujar Marcus melalui keterangan resmi PP PBSI di Jakarta.
Dalam laga yang dimainkan di Maruzen Intec Arena, Kevin/Marcus merasa kemenangannya dinaungi keberuntungan karena lawan pun sebenarnya bermain bagus. Selain itu, kondisi lapangan pun dinilai cukup menyulitkan sehingga butuh penyesuaian dari segi teknik dan individu.
“Kami kan baru main lagi, komunikasi pasti ada untuk mengembalikan hawa pertandingan. Di setiap arena pasti cara mainnya lain-lain, kami coba evaluasi hal tersebut. Lapangan tadi kalah-menang anginnya ada, perubahan-perubahan kecil juga ada jadi kami harus cepat menyesuaikan,” ujar Marcus memaparkan.
Kevin/Marcus datang ke turnamen berlevel BWF Super 750 ini dengan status sebagai juara bertahan tiga kali, yang dibukukan pada edisi tahun 2017, 2018 dan 2019. Setelah itu, turnamen ini absen dua edisi karena pandemi Covid-19. Hal ini membuat mereka cukup termotivasi untuk kembali mendulang sukses di Negeri Sakura, apalagi pekan lalu Minions meraih hasil mengecewakan di Tokyo saat beraksi pada Kejuaraan Dunia BWF 2022.
“Pastinya kami ingin dapat hasil yang terbaik di sini. Tidak hanya di sini, tapi di setiap turnamen. Kami terus belajar dari kekalahan-kekalahan sebelumnya, terus berusaha semaksimal mungkin,” kata Kevin.
Pada babak 16 besar, Kevin/Marcus akan menghadapi pasangan Korea Selatan, Kim Gi Jung/Kim Sa Rang. Pada hari pertama Japan Open, sektor ganda putra terlebih dulu mengamankan posisi ke babak 16 besar lewat pasangan Bagas/Fikri yang juga mengalahkan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin setelah melalui laga ketat tiga gim.
Juara All England 2022 ini mengatakan, kemenangan babak pertama hari ini menjadi modal penting untuk menambal rasa percaya diri mereka setelah mendapat hasil mengecewakan di Kejuaraan Dunia pekan lalu. Kemenangan Bagas/Fikri atas Goh/Izzuddin juga tak mudah karena harus berusaha ekstra untuk bangkit dari ketertinggalan yang terjadi di semua gim yang dimainkan.
“Hari ini kami main mati-matian karena misinya adalah mau bangkit. Tidak mau ada di bawah terus, kami mau buktikan bisa. Never give up!,” kata Bagas. (*)
Salah satu titik ruas Jalan Laksamana Bintan, Kota Batam. Foto: Iman Wachyudi/Batam Pos
batampos – Pemerintah Provinsi Kepri akan segera menyerahkan pengelolaan dan pemeliharaan ruas jalan di Kota Batam, salah satunya Jalan Laksamana Bintan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, saat ini pihaknya sudah mulai melakukan pengerjaan perbaikan jalan rusak di sepanjang Jalan Laksamana Bintan atau dari Simpang Pollux Habibie menuju Underpass, Pelita, Seipanas.
Ia menjelaskan, pengerjaan sudah berjalan sejak awal bulan ini. Diharapkan pengerjaan bisa segera tuntas. Untuk tahun ini pengerjaan adalah memperbaiki yang rusak terlebih dahulu, karena melihat keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Lubang-lubang jalan rusak itu diperbaiki dulu. Sekarang alat berat masih bekerja di lapangan. Rencananya sampai akhir tahun ini selesai,” kata dia, Selasa (30/8).
Ansar menjelaskan, setelah selesai diperbaiki, pihaknya akan segera menyerahkan jalan tersebut kepada Pemko Batam. Penyerahan ini masih menunggu penyelesaian perbaikan jalan terlebih dahulu.
Ia mengakui Pemprov Kepri memiliki keterbatasan dalam pemeliharaan jalan. Sehingga penyerahan jalan kepada Pemko Batam ini merupakan solusi, agar pemeliharaan jalan bisa dilakukan dengan cepat, tanpa menunggu dari Pemerintah Kepri.
“Kita tujuannya untuk mempersingkat waktu saja. Jadi kalau kota yang kelola, pasti bisa segera diatasi jika ada kerusakan jalan. Karena masyarakat ingin penyelesaian masalah yang cepat. Jadi ini merupakan solusi yang bisa kami ambil,” ujarnya.
Ansar berharap pengerjaan bisa berjalan dengan baik. Karena pengerjaan melihat cuaca juga, misalnya jika terjadi hujan tentu pengerjaan dihentikan sementara.
“Kalau cuaca bagus pasti jalan. Kalau terhenti sementara itu hanya karena cuaca. Saya sudah pastikan pengerjaan ini harus selesai sesuai dengan anggaran yang ada. Semoga lah cuaca bagus, jadi tidak ada keterlambatan,” ungkapnya.
Beberapa kerusakan jalan sebelumnya sudah lebih dulu ditangani Pemko Batam. Seperti Jalan Hang Kasturi atau dekat Simpang Taiwan.(*)
Salah satu pengendara mobil, Edi saat mengisi solar di SPBU Batu 7, Selasa (30/8). f, Peri Irawan
batampos– Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan D.I Panjaitan, Melayu Kota Piring, Batu 7, mulai mengawasi pembelian solar dengan cara mencatat nomor kendaraan untuk menghindari pembelian dalam jumlah besar menjelang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diisukan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Pantauan Selasa (30/8) antrean mobil yang akan membeli solar belum terlalu ramai, masih dalam keadaan normal sepeti hari biasa.
Pengawas SPBU Batu 7 Tanjungpinang, Sembiring mengatakan walaupun isu kenaikan BBM sudah terdengar sejak beberapa hari belakang, namun lonjakan masyarakat yang akan membeli solar, pertalite atau pertamax belum terlihat.
“Masih normal sih seperti hari biasa,” kata Sembiring, Selasa (30/8).
Untuk menghindari pembelian yang berlebihan oleh pengguna solar, kata Sembiring pihaknya sudah mengawasi mobil-mobil yang biasa membeli solar setiap hari dengan cara mencatat plat nomor dan menandai mobil yang sudah mengisi BBM pada hari itu. Pihaknya akan mengusir, jika ada mobil yang kedapatan melansir solar subsidi.
“Kita tandai mobilnya, kemarin ada yang mencoba tapi kita usir,” sebutnya.
Dalam aturannya mobil pengguna solar itu hanya boleh beli sekali dalam satu hari, pembelian bisa dilakukan dengan kuota yang sudah ditentukan pada hari berikutnya.
“Kalau besoknya beli sudah boleh, itu hak mereka,” ucapnya.
Rencana kenaikan BBM, kata Sembiring pihaknya hanya mengikuti arahan dari pihak pertamina. Ia juga tidak tahu secara pasti kapan harga baru BBM itu diterapkan.
“Kami ikut arahan pertamina saja, tak tahu juga kapan jadwal pastinya,” tambahnya. (*)
Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi SpOT. (jawapos.com)
batampos – Kementerian Kesehatan memberikan beasiswa bagi dokter yang akan mengambil program spesialis dan subspesiali. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memberi saran agar distribusi persebaran dokter juga harus diperhatikan. Selain itu pertambahan dokter harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat persuatu wilayah. Tidak bisa asal.
“Kalau Menteri Kesehatan bilang ada 170 ribu kurang, problemnya bukan hanya jumlahnya saja. Tapi problemnya dengan jumlah dokter yang sekarang itu terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia,” tutur Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi SpOT kemarin (30/8). Dia mencontohkan dokter kandungan atau obgin di Jabodetabek, jumlahnya cukup banyak. Bahkan mencapai 25 persen dari total keseluruhan dokter kandungan di Indonesia.
Terkait persebaran dokter, Adib mendorong agar negara menggunakan kekuatannya untuk melakukan distribusi. Ini harus sesuai dengan analisa kebutuhan. Jika suatu daerah lebih banyak pasien malaria, maka dokter subspesialis penyakit tropik dan infeksi lebih banyak ditempatkan. Jika dalam satu wilayah sudah overload, menurut Adib, seharusnya daerah tersebut berenti untuk memberikan surat izin praktek dan surat izin berdirinya rumah sakit.
Jika terus dibiarkan, Adib khawatir jika ada potensi penganguran dokter di daerah tertentu. “Jadi skrg ini sudah banyak yang mengeluhkan susahnya mencari tempat praktik. Soalnya nyari di jakarta dan kota besar,” tuturnya.
Lebih lanjut, Adib menyatakan pemerintah daerah harusnya memiliki pemetaan penyakit apa yang banyak terjadi di wilayahnya dan dibutuhkan dokter apa saja. Sehingga persebaran dokter ini tidak memakai kacamata pemerintah pusat, tapi menggunakan pendekatan kebutuhan tiap daerah. “Saat kita bicara kesehatan, kewenangan bukan hanya Kemenkes saja. Yang perlu kita dorong, Kemendagri harus dilibatkan dalam pembangunan kesehatan daerah. Karena pemerintah daerah garisnya ke Kemendagri,” tuturnya.
Adib juga berpendapat untuk memenuhi kekurangan dokter, seharusnya tidak diselesaikan dengan pembukaan fakultas kedokteran baru. “IDI selalu konsisten bahwa sebenarnya FK cukup,” tuturnya. Apalagi pendirian FK ini tidak lantas membuat dokter-dokter mau ke daerah. Pemerintah daerahnya pun tidak tergerak untuk memberikan fasilitas agar dokter mau praktik ke wilayahnya.
Pengamat kesehatan dr Zainal Abidin kemarin memberikan saran lain terkait beasiswa dokter spesialis. ”Karena kan normalnya dalam satu negara atau populasi, masyarakat sehat itu 80-85 persen. Artinya sebetulnya mereka itu tidak butuh pelayanan spesialis,” tuturnya. Dia menambahkan, 15 persen masyarakat yang sakit juga belum tentu membutuhkan spesialis.
Jumlah pemberian beasiswa dokter spesialis tidak boleh sembarangan. Menurut Zainal harus diperhitungkan betul. “Menurut saya kita hitung baik-baik bagaimana kita memproduksi, seberapa kebutuhan kita dalam sistem yang besar. Kemudian kita baru memproduksi (dokter, Red),” sarannya.
Penempatan dokter spesialis apalagi subspesialis juga harus ditinjau lagi. Jangan sampai dokter di tempatkan di wilayah yang tidak perlu layanan spesialis atau subspesialis. “Di daerah pedesaan, pendalaman itu atau pulau-pulau itu cukup ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, ahli sanitasi atau lingkungan,” imbuhnya.
Zainal beralasan jika biaya sekolah dokter spesialis tidak murah. Sehingga jika tidak ada perhitungan yang tepat maka bisa jadi pemborosan. (*)
Personel Polsek Batuampar mengiring salah seorang pelaku curanmor dan jambret. Foto: cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Polsek Batuampar menangkap AL, 35, dan HK, 40. Keduanya diamankan usai mencuri sepeda motor di Perumahan GMP, Tanjungsengkuang. Motor curian digunakan keduanya untuk melakukan aksi penjambretan di kawasan Nagoya, Lubukbaja.
Kapolsek Batuampar, Kompol Salahuddin, mengatakan, pencurian tersebut dilakukan pada 20 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku menggunakan kunci T untuk membobol kontak motor korban.
”Pelaku ini juga merupakan residivis dan berhasil kami tangkap tiga hari setelah kejadian (pencurian) di kawasan Nagoya,” ujar Salahuddin, Selasa (30/8/2022).
Salahuddin menjelaskan, usai mencuri motor, pelaku melanjutkan aksinya menjambret. Sasarannya pengendara ataupun pejalan kaki wanita.
”Di hari yang sama, setelah mencuri motor, pelaku juga menjambret di kawasan Nagoya. itu dari pengakuan pelaku, namun laporan jambretnya belum ada,” katanya.
Saat beraksi mencuri motor maupun menjambret, pelaku memiliki peran berbeda. AP bertugas sebagai eksekutor atau membobol motor serta mengambil barang korban. Sedangkan HK bertugas mengawasi dan jadi joki.
”Setiap mencuri atau menjambret itu mereka selalu bersama,” sambung Kanit Reskrim Polsek Batuampar, Ipda Much Dirga Pradhira Irianto Yasir.
Dirga menambahkan, dari pemeriksaan pelaku, pencurian motor dan penjambretan sudah dilakukan sebanyak dua kali. Hasil kejahatan tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.(*)
Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Hendra Eka/ Jawa Pos)
batampos – Kapan kepastian kenaikan harga BBM bersubsidi masih menjadi tanda tanya. Berbagai informasi menyebut bahwa Presiden Joko Widodo akan memutuskan kenaikan tersebut pada hari ini (31/8) dan harga baru mulai berlaku per 1 September.
Entah benar atau tidak, yang jelas sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi sudah di depan mata. Apalagi pemerintah memastikan adanya tambahan bansos yang diberikan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 502,4 triliun terancam jebol jika harga BBM atau listrik tidak naik. Bahkan bisa berpotensi membebani anggaran tahun 2023.
Ini bukan pertama kalinya Menkeu mengingatkan hal itu. Ia beberapa kali menyebut anggaran subsidi Rp 502,4 triliun itu akan habis pada Oktober karena lonjakan volume konsumsi BBM bersubsidi. Habisnya anggaran itu sejalan dengan terus menipisnya kuota BBM yang telah dialokasikan pemerintah untuk tahun ini.
‘’Dengan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, dan konsumsi terutama pertalite dan solar yang sangat besar melebihi kuota, maka jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik diperkirakan habis dan bahkan terlampaui,’’ jelasnya pada Rapat Paripurna DPR, kemarin.
Dengan kondisi itu, diperlukan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 195,6 triliun jika harga BBM tidak naik. Jika dikalkulasikan, angka total subsidi dan kompensasi energi itu hampir mencapai Rp 700 triliun.
Penolakan pun muncul dari berbagai kalangan. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, lebih baik pemerintah mengambil opsi pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi BBM bersubsidi, daripada menaikkan harga BBM bersubsidi lalu menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak.
‘’Kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran, memiliki risiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat. Ketimbang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi,” ungkap Mulyanto, kemarin (30/8).
Dia menyebut, jika kebijakan tersebut tetap akan diambil, maka artinya pemerintah membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Mulyanto menyebut hal itu semakin tidak adil.
Selain itu, menurut dia, pemerintah juga harus mengimbangi program BLT ini dengan upaya untuk menahan laju kenaikan harga-harga maupun inflasi, serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Politisi dari Fraksi PKS itu menambahkan, bila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pegangkut sembako, maka hasil simulasi Pertamina dan BPH Migas menunjukkan, bahwa pembatasan tersebut dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persennya. ‘’Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,’’ imbuh Mulyanto.
Fraksi PKS pun dengan tegas menolak opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Sekaligus mendesak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembatasaan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Rencana kenaikan harga BBM subsidi ini juga mendapat penolakan keras dari Partai Buruh dan Serikat Pekerja/Buruh. Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir kenaikan ini bakal semakin menyengsarakan pekerja/buruh. Sebab, sudah tiga tahun terakhir pekerja/buruh tidak mengalami kenaikan upah/gaji akibat perhitungan upah minimum yang berubah dengan menggunakan PP 36/2021.
Kondisi tersebut, kata dia, telah membuat daya beli pekerja/buruh turun hingga 30 persen. ”Kalau harga BBM subsidi dinaikkan, daya beli buruh dari perhitungan litbang KSPI akan turun hingga 50 persen,” keluhnya.
Situasi ini makin miris ketika upah minimum 2023 diprediksi tak bakal mengalami kenaikan. Hal ini merujuk pada pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Faiziyah yang mengatakan, bahwa perhitungan upah minimum 2023 tetap menggunakan PP 36/2021 tentang pengupahan. Sebagai informasi, PP ini merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang dibuat menggunakan sistem omnibus law. ”Artinya, upah pekerja tidak akan mengalami kenaikan. Dengan kata lain 0 persen,” ungkapnya. Padahal, harusnya kenaikan upah sebesar 10-13 persen harus dilakukan demi menjaga daya beli buruh/pekerja.
Sementara, lanjut dia, bayang-bayang inflasi mencapai 6-8 persen terus menghantui seiring dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. ”Ini namanya menindas rakyat. Menkeu dan jajaran menteri di kementerian perekonomian “berwatak kolonial”. Kalau tidak ada anggaran negara, rakyat yang dipajaki atau dinaikkan harga-harga,” sambungnya.
Said menilai, bantuan sosial (bansos) yang tengah disiapkan pemerintah pun tak akan bisa menambal daya beli pekerja/buruh. Apalagi, tak semua pekerja/buruh bakal menerima bantuan tersebut. Bantuan subsidi upah (BSU) hanya diberikan pada pekerja yang menerima gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Di mana, menurut dia, kategori tersebut hanya akan menyasar pekerja informal. Kalaupun ada pekerja formal dengan ketentuan upah tersebut, posisinya berada di daerah-daerah terpencil yang memang taka da industri berkembang di sana.
Sementara, yang paling terdampak dari kenaikan harga bbm subsidi nantinya ialah pekerja/buruh yang berada di kawasan industry atau kota. Mereka yang bakal mengalami kenaikan biaya transportasi hingga 40 persen, kenaikan biaya sewa rumah, hingga kenaikan biaya makan.
Karenanya, Partai Buruh bersama dengan organisasi pekerja/buruh akan menggelar aksi serempak di 34 provinsi untuk menolah kenaikan harga BBM ini. Dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 6 September 2022 ini, isu kenaikan upah buruh juga akan digaungkan bersama penolakan pengesahan UU Ciptaker.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM). Namun demikian, program bantuan sosial sangat dibutuhkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. ”Yang jelas kalau ditanya kita enggak siap sekarang. Yang jelas waktunya bukan sekarang,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaya Kamdani.
Shinta mengatakan, bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak dapat mendongkrak daya beli masyarakat. “Bantuan sosial ini sangat dibutuhkan dengan kondisi dimana kita harus meningkatkan daya beli,” kata Shinta.
Shinta menambahkan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini terbilang baik dan kuat, terlebih konsumsi masyarakat menunjukkan tren kenaikan pada triwulan II tahun ini. Kendati demikian Indonesia perlu berhati-hati, mengingat krisis global mengintai dengan lonjakan inflasi dan harga komoditas.
Shinta menegaskan bahwa pengusaha sebetulnya tak ingin ada kenaikan harga BBM subsidi. Namun, poin intinya adalah perlu adanya solusi yang dihadirkan. Salah satunya bisa dalam bentuk insentif yang diberikan. Baik itu insentif fiskal maupun nonfiskal utnuk mengantisipasi dampak lanjutan saat dunia usaha mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19. ”Saat ini pemerintah mengatakan kelihatannya tak ada pilihan lain, tapi kita coba untuk mempersiapkan insentif-insentif apa gitulih untuk bisa membantu pelaku usaha,” ujarnya.
Menurut Shinta, beberapa insentif yang diberikan pemerintah dapat dilanjutkan, misalnya yang berhubungan dengan relaksasi perbankan. ”Terutama untuk sektor yang terkena dampak, contohnya seperti sektor pariwisata, perhotelan, akomodasi, itu masih sangat riskan. Jadi, tidak bisa dianggap Covid-19 sudah selesai terus mereka selesai,” ujarnya.
Di lain sisi, Apindp memandang positif langkah pemerintah menambah bantuan sosial (bansos) Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat. ”Ya, ini sangat dibutuhkan, terutama kita lihat kalau pemerintah sekarang sedang evaluasi penarikan subsidi dan lain-lain. Jadi mereka juga mempersiapkan, karena bansos ini sangat dibutuhkan untuk dengan kondisi saat ini, kita harus tingkatkan daya beli, karena kuncinya itu,” usai Shinta.
Shinta mengaku pihak Apindo juga turut andil dalam diskusi mengenai dampak dari kenaikan BBM Subsidi. Ada masukan-masukan yang terus diberikan dari pengusaha terhadap pemerintah dalam antisipasi ini. ”Jadi semua kami jelas berikan masukan kontinyu ya ke pemerintah ke kementerian terkait, pada akhirnya ini sangat berpengaruh ke pelaku (usaha), kami akan jalankan, kami akan terus berikan masukan-masukan dan itu yang berhubungan dengan indonesia sendiri, dengan pengupahan dan lain-lain,” pungkasnya.
Di sisi lain, Ombudsman RI (ORI) menyarankan pemerintah untuk memilih opsi kebijakan pembatasan ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi. Opsi pembatasan tersebut dinilai bisa mencegah jebolnya APBN sekaligus menghindari syok perekonomian yang sudah pasti akan terjadi jika harga BBM subsidi dinaikkan.
Anggota ORI Hery Susanto mengatakan naiknya harga BBM bersubsidi akan sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat. Dia memperkirakan, kenaikan harga BBM bakal mendorong peningkatan inflasi hingga mencapai 0,97% dari realisasi inflasi kuartal II-2022 sebesar 4,94%. ”Masyarakat kecil sedang kesusahan, jangan ditambah lagi bebannya,” kata Hery, kemarin.
Hery menjelaskan opsi pembatasan distribusi BBM bersubsidi bisa dilakukan dengan cara mengatur peruntukkannya. Misalnya jenis pertalite, hanya diperuntukkan bagi sepeda motor dan kendaraan umum. Sementara kendaraan pribadi roda empat diarahkan untuk menggunakan BBM jenis lain yang non-subsidi, misalnya pertamax.
Opsi kebijakan itu bisa dimasukkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Dengan adanya aturan itu pemerintah punya landasan hukum dalam menerapkan kebijakan pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi.
Hery menambahkan, rencana menaikkan harga BBM bersubsidi bisa berpotensi maladministrasi. Sebab, bertentangan dengan amanat pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 30/2007 tentang Energi. Dalam pasal tersebut mengamanatkan penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
Tak hanya itu, UU tersebut juga menegaskan soal pengelolaan energi harus ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi. Ketentuan yang diatur dalam pasal 3 huruf f itu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. (*)
batampos– Sebanyak 74 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemko Tanjungpinang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada periode Januari hingga Agustus 2022.
Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menjelaskan pemberhentian sebagai ASN dengan hak pensiun mempunyai karateristik dan masalah yang berbeda dengan pembinaan pegawai.
Penyerahan penghargaan secara simbolis oleh Wali Kota Tanjungpinang, Rahma kepada perwakilan ASN yang pensiun, Selasa (30/8). f. ist
Perbedaan itu terletak pada kondisi psikologis, pada umumnya ASN kurang siap dan terkesan kehilangan semangat saat menjelang dan setelah pensiun.
“Bahkan cukup banyak kasus yang terjadi seperti post power syndrome yang menimbulkan stres, gelisah dan depresi,” kata Rahma, Selasa (30/8).
Untuk menghindari hal tersebut, kata Rahma setidaknya ada beberapa kiat yang dapat dilakukan sebagai langkah untuk mencegah depresi, seperti mempersiapkan mental
“Menyadari bahwa cepat atau lambat setiap PNS akan memasuki purna tugas dan menjalani hari-hari pensiun,” sebutnya.
Tidak hanya itu, lanjut Rahma pensiunan ASN sebaiknya membuat perencanaan keuangan dengan baik.
Meskipun mendapat uang pensiun, bukan berarti keuangan di hari tua tidak direncanakan.
“Fenomena saat ini sudah banyak PNS yang menabung untuk masa pensiun, ada yang menabung secara pribadi atau membayar khusus asuransi untuk masa pensiun,” sebut Rahma.
Merencanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan sosial
kemasyarakatan, kata Rahma juga dapat menambah teman baru, sehingga membuat hidup lebih menjadi berwarna. (*)
PKP akan menggelar Pameran di Grand Batam Mall Atrium 2, pada 2 September sampai dengan 2 Oktober 2022 mendatang, dengan promo terbarunya yakni Promo ULTAH PKP. Foto: PKP untuk Batam Pos
batampos – Sukses melaksanakan Pameran Properti terbesar di Kota Batam pada Februari hingga Maret lalu, PT Putera Karyasindo Prakarsa atau PKP kembali menyelenggarakan pameran properti pada awal September ini di Grand Batam Mall.
PKP akan menggelar Pameran di Grand Batam Mall Atrium 2, pada 2 September sampai dengan 2 Oktober 2022 mendatang, dengan promo terbarunya yakni Promo ULTAH PKP.
Dalam rangka memperingati Ultah PKP yang ke 34 tahun berkarya di Kota Batam, promo kali ini bertema “ULTAH PKP”, yang bertujuan untuk memberikan 3 kali keuntungan yaitu UNTUNG DI HARGA, UNTUNG DI CICILAN dan UNTUNG DI CARA BAYAR untuk calon konsumen PKP yang sedang mencari unit properti untuk hunian, tempat usaha dan investasi.
“Konsumen yang membeli produk PKP di periode Promo ULTAH PKP ini, selain mendapatkan 3 kali keuntungan tersebut, PKP juga memberikan cicilan super ringan yaitu 1% sampai lunas. Tidak itu saja, konsumen juga berhak mengikuti undian yang berhadiah ratusan juta berkali – kali” ujar Rio Naldi, Manager Promosi PKP Batam
Total 23 proyek yang sedang dikembangkan PKP saat ini, tersebar di beberapa wilayah. Seperti Batam Center, Baloi, Tiban, Batu Aji, Marina, Bandara dan Nongsa yang terdiri dari Rumah, Ruko dan Apartment.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Promo ULTAH PKP ini dan seluruh produk PKP, juga bisa mengunjungi PKP Store yang ada di 3 lokasi, yakni PKP STORE OPBC (Ruko OPBC, Fly Over Simpang Jam), PKP STORE ABC (Ruko ABC, Batu Aji) dan PKP STORE MEGA LEGENDA (Ruko Mega Legenda 2, Batam Center) yang beroperasi setiap hari pada pukul 09.00 sampai dengan 20.00 WIB.
“Bagi calon konsumen luar kota, tenang aja, PKP juga menyediakan layanan transaksi via online melalui www.pkponline.com dan juga tersedia versi Aplikasi PKP Online di Google Play Store dan Apple Store. Calon konsumen yang membeli online, pembayaran bisa dilakukan via transfer bank dan kartu kredit seperti platform E-Commerce lainnya,” jelasnya.
Bagi masyarakat yang berminat bisa segera booking unitnya dan dapatkan pilihan investasi terbaik Anda di tahun 2022 ini.(*)
batampos – 7 warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan anak buah kapal (ABK) pengangkut minyak yang hanyut di perairan Malaysia diselamatkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru.
Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya KJRI Johor Bahru Mohamad Rizali Noor dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Selasa (30/8), mengatakan ketujuh ABK dari kapal pengangkut minyak bernama MT Voras sempat hanyut selama dua hari di perairan Malaysia saat melakukan pergantian ABK di wilayah Outer Port Limit (OPL).
Menurut Rizali, informasi tersebut diperoleh KJRI Johor Bahru pada 26 Agustus 2022 dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), yang menyampaikan keberadaan kapal taksi air SB Wiratama asal Batam yang ditemukan hanyut di perairan Malaysia.
Patroli Air Malaysia yang menemukan keberadaan kapal SB Wiratama itu kemudian melakukan penyelamatan ABK dengan menarik kapal tersebut ke pelabuhan di wilayah Mersing, Johor.
Warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal MT Voras yang diselamatkan setelah hanyut dua hari di perairan Malaysia menjalani verifikasi di Johor Bahru, Malaysia, Minggu (28/8/2022). (ANTARA/HO-KJRI Johor Bahru)
Ia mengatakan berdasarkan verifikasi yang dilakukan Satgas Pelindungan WNI KJRI Johor Bahru, diketahui bahwa kapal yang membawa tujuh WNI tersebut kehabisan bahan bakar sehingga terapung-apung selama dua hari di perairan Laut China Selatan.
Selanjutnya satgas dari KJRI melakukan verifikasi, pendataan kekonsuleran dan negosiasi dengan APMM agar kapal SB Wiratama beserta ketujuh WNI dapat dipulangkan. Dan akhirnya pada 28 Agustus 2022, menurut Rizali, mereka dapat berlayar kembali ke perairan terluar Malaysia.
Seluruh WNI telah tiba dengan selamat di Pelabuhan Batu Ampar, Indonesia, pada 28 Agustus 2022, sekitar pukul 11.30 WIB.
Keberhasilan pemulangan WNI terlantar di perairan Malaysia oleh KJRI Johor Bahru ke Batam, menurut Rizali, merupakan hasil dari komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin baik selama ini antara KJRI dan APMM. (*)
Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Banten berhasil mengungkap seluas tiga hektare ladang ganja di Dusun Cot Rawatu, Desa Kurung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara pada Minggu (28/8). (ANTARA/HO-Humas Polda Banten)
batampos – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Banten berhasil mengungkap seluas tiga hektare ladang ganja di Dusun Cot Rawatu, Desa Kurung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
Kepala Bidang Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga di Serang, Selasa (30/8) mengatakan, pengungkapan pada Minggu (28/8) tersebut berawal dari penangkapan pengedar ganja di Kabupaten Serang pada Senin, 6 September 2021 lalu dengan tersangka berinisial RM dan barang bukti yang disita ganja kurang lebih 1.120 gram.
“Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Banten Irjen Rudi Heriyanto untuk menyikat habis penyalahgunaan narkotika,” katanya.
Ditresnarkoba dan Satuan Reserse Narkoba Polres Serang bekerja keras untuk mengungkap kasus ganja tersebut. Kemudian petugas terus melakukan pengembangan dengan kasus itu tidak puas dengan penangkapan RM.
Petugas melakukan pengembangan dengan menangkap AN yang beralamat di Desa. Anyer, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang dan ditemukan kembali barang bukti berupa ganja dengan berat 825 gram.
Kemudian petugas berusaha menelusuri sampai jaringan lokal dan kembali melakukan pengembangan ke Pulau Sumatra untuk menangkap jaringan di atas RM dan AN.
“Petugas melanjutkan pengembangan ke Sumatera Utara dengan menangkap AT yang merupakan sindikat pengedar ganja antarprovinsi pada Selasa 14 September 2021 di Jalan Djamin Ginting, Dolan Rakyat, Kabupaten Tanah Karo dengan barang bukti ganja seberat 1.100 gram dan MHT di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan, Kota Medan dan ditemukan barang bukti satu unit timbangan dan satu gulung plastik pres.
“Dari hasil pemeriksaan AT dan MHT didapat keterangan bahwa mereka mendapatkan ganja dari IRL (DPO),” kata Shinto.
Mereka personel Satresnarkoba Polres Serang bersama Ditresnarkoba Polda Banten terus mendalami informasi terkait IRL dan didapatkan informasi jika IRL sering mengambil ganja di Dusun Cot Rawatu, Desa Kurung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
Berbekal informasi tersebut personel Satresnarkoba Polres Serang bersama Ditresnarkoba Polda Banten menuju ke Dusun Cot Rawatu, Desa Kurung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan penyelidikan.
“Selanjutnya pada Jumat 19 Agustus 2022 personel gabungan melakukan penyelidikan ke Provinsi Aceh untuk melakukan penangkapan IRL.
Kemudian pada Minggu (28/8) sekitar pukul 13.00 WIB, personel gabungan berhasil menemukan ladang ganja seluas kurang lebih tiga hektare di Dusun Cot Rawatu Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, yang mana lokasi tersebut merupakan lokasi dimana diduga IRL sering mengambil ganja.
“Setelah penemuan ladang ganja tersebut, petugas langsung mengamankan lokasi tempat ladang ganja dan barang bukti pohon ganja serta memeriksa para saksi untuk mencari pemilik ladang ganja,” katanya. (*)
