batampos – Inggris kembali dipimpin perdana menteri perempuan. Dia adalah Liz Truss yang memenangi 57 persen pemungutan suara oleh Partai Konservatif, Senin (5/9/2022) waktu setempat.

BACA JUGA:
Ditinggalkan Parlemen, PM Inggris Boris Johnson Mengundurkan Diri

Liz menggantikan perdana menteri sebelumnya, Boris Johnson yang memilih mundur setelah mendapat tekanan dari warganya sendiri akibat berbagai skandal yang dilakukannya.

Truss mengalahkan pesaingnya, Rishi Sunak yang sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan. Demikian dilansir dari Reuters, Selasa (6/9/2022).

Pemilik nama lengkap Mary Elizabeth Truss ini akan melaksanakan serah terima jabatan dari Johnson. Setelahnya, ia akan berkunjung ke Skotlandia bertemu dengan Ratu Elizabeth, Selasa (6/9/2022) hari ini. Kegiatan ini dilakukan sebelum ia membentuk pemerintahan di bawah pimpinannya sendiri.

Truss menjadi perdana menteri keempat dari Partai Konservatif sejak pemilihan 2015. Selama periode itu Inggris diterpa berbagai krisis, dan kini diperkirakan menghadapi resesi panjang yang dipicu kenaikan inflasi hingga 10,1 persen pada Juli lalu. Selain itu, dia juga menjadi perdana menteri perempuan ketiga di Inggris setelah Margareth Thatcher dan Theresa May.

Sebelumnya, Truss sudah lama berkecimpung menjadi anggota parlemen Inggris. Dia juga menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah pemerintahan Boris Johnson.

Perempuan berusia 47 tahun ini, setelah terpilih, berjanji akan bekerja cepat dalam mengatasi krisis biaya hidup Inggris.

Dalam pekan pertama bertugas, ia menargetkan akan mengatasi kenaikan biaya energi dan mengamankan pasokan bahan bakar dalam menghadapi musim dingin dan di masa depan.

Truss telah memberi isyarat selama kampanye kepemimpinannya bahwa dia akan menantang konvensi dengan menghapus kenaikan pajak serta memotong pungutan lain. Langkah ini, menurut beberapa ekonom, akan memicu inflasi. Ia juga berjanji meninjau kewenangan Bank of England namun tetap melindungi independensinya.

Sebagai perdana menteri yang baru, Truss sudah memiliki daftar tugas yang panjang, termasuk menyelesaikan inflasi, krisis ekonomi, dan juga pengaruh pasokan bahan pangan akibat perang Rusia dan Ukraina yang berdampak ke gas energi di negerinya. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Dugaan rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Irjen Pol Ferdy Sambo dkk menunjukkan betapa mudahnya kepolisian merekayasa sebuah perkara. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut rekayasa semacam itu bukan yang pertama. Ada 27 dugaan rekayasa kasus diidentifikasi terjadi selama 2019-2022.

Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rozy Brillian menjelaskan puluhan dugaan rekayasa kasus itu umumnya berupa jebakan perkara dalam pengedaran narkoba, mendapatkan pengakuan secara paksa melalui intimidasi serta tindak kekerasan, serta salah tangkap atau tindakan penangkapan tanpa prosedur yang diatur dalam KUHAP.

”Kontras mendampingi serta mengeluarkan respons terhadap empat rekayasa kasus (dari 27 dugaan rekayasa kasus) yang dilakukan oleh Polri, baik itu rekayasa kasus pembunuhan, kekerasan, hingga kasus narkoba,” kata Rozy dalam konferensi pers secara dalam jaringan (daring), kemarin (5/9).

Rozy memerinci, 27 dugaan rekayasa kasus itu tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Oknum polisi yang diduga melakukan rekayasa kasus itu tercatat bertugas di tiga institusi Polri. Mulai dari Polda, Polres hingga Polsek. ”Dari 27 peristiwa rekayasa kasus itu, delapan diantaranya merupakan rekayasa kasus terkait narkotika,” ungkapnya.

Menurut Rozy, jebakan perkara yang dimaksud dalam rekayasa kasus itu identik dengan tindakan kesengajaan memasukkan barang bukti narkoba kepada orang tertentu, kemudian menangkapnya. Sementara modus salah tangkap, identik dengan penindakan yang tidak disertai dengan surat tugas. ”Dan dilakukan dengan tindak penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang,” ujarnya.

Rekayasa kasus dengan modus jebakan perkara pernah menimpa RN, seorang remaja di Binjai, Sumatera Utara, yang dijebak membeli sabu oleh anggota Polres Binjai pada 21 Maret lalu. ”Akibat dari dugaan rekayasa itu, Kasat Narkoba Polres Binjai dicopot dari jabatannya,” terang Rozy.

Sementara contoh salah tangkap dialami MS, warga Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terjadi pada 1 Oktober 2021 lalu. Dalam penangkapan tersebut, MS sempat dipukul hingga mengalami luka lebam. ”Padahal korban (MS) sama sekali tidak mengetahui apa pun,” imbuhnya.

Sementara Polri terbuka untuk menerima kritik dari Kontras terkait dugaan rekayasa kasus. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, analisa untuk memberikan penilaian terhadap Polri tentunya diterima dengan terbuka.”untuk siapapun itu, POlri menerima kritik,” ujarnya.

Analisa yang dilakukan Kontras tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Semua catatan tersebut mendorong agar POlri menjadi lebih baik. ”Kami akan menghilangkan upaya-upaya yang disebutkan itu,” ujarnya.

Tugas utama Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Semua tugas itu akan dijalankan dengan baik untuk masyarakat. ”POlri akan menindak anggota yang melakukan pelanggaran,” terangnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Lagi-lagi kasus penyiksaan terhadap pekerja migran yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Malaysia kembali terjadi. Kali ini dialami oleh Zailis,46. Dia disiksa secara keji oleh majikannya di kawasan Batu Caves.

BACA JUGA:
Pekerja Migran Indonesia Bisa Kembali Bekerja di Korsel

Berdasarkan keterangan dari KBRI Kuala Lumpur, Zailis sudah lama menghadapi siksaan dari majikan perempuannya. Hal ini terlihat dari bekas luka dan memar di tubuhnya.

“Sangat keji. Jadi saat kami mendapat laporan adanya warga kita yang disiksa di sini, saya bersama atase dan polisi langsung menemui korban di Rumah Sakit Selayang. Kondisinya sangat luar biasa ya. Kesimpulan saya, ini penyiksaan yang sangat keji,” ujar Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono kepada kantor berita Indonesia, Antara di Kuala Lumpur, Senin (5/9/2022) malam.

Dia pun menyebutkan, kasus yang dialami Zailis menjadi salah satu uji keseriusan Pemerintah Malaysia menjalankan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Indonesia, yang baru ditandatangani 1 April 2022 lalu.

“Ya, tergantung pada penyelesaian kasus inilah. Ya, tentu kami akan memberikan masukan kepada Jakarta. Karena kami tidak ingin juga kasus ini seperti kasus-kasus sebelumnya, banyak ketidakadilan dialami para pekerja migran di sini,” ujarnya saat ditanya apakah kasus tersebut bisa memengaruhi MoU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia.

Terkait kasus ini, Hermono menyebutkan, salah satu perwakilan perdana menteri Malaysia menghubunginya dan menyebutkan akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.

“Ada staf khusus Perdana Menteri yang menghubungi saya. Dia jamin ini akan diselesaikan secara hukum, tak peduli siapa … dia juga tahu kalau si majikan (laki-laki) ini oknum polisi di sini, dia tahu,” ungkapnya.

Hal ini mengingat banyak kasus yang sebelumnya, seperti yang dialami Adelina Lisao dari NTT atau kasus pekerja-pekerja migran Indonesia lainnya yang tidak dibayar gajinya, yang masuk pengadilan tetapi kalah.

“Indonesia sudah menandatangani MoU yang tujuannya adalah kasus-kasus penyiksaan, pelanggaran terhadap hak-hak PMI sektor domestik ini bisa dicegah. Nah, sekarang terjadi lagi kasus seperti ini, kita akan melihat kesungguhan pemerintah Malaysia mengatasi kasus ini,” ujarnya.

Hermono berjanji, KBRI Kuala Lumpur akan memonitor secara seksama proses hukum yang akan dijalankan untuk kasus Zailis ini.

“This is test. Mereka serius apa enggak. Karena mereka sudah kasih komitmen pada Indonesia, termasuk kepada Menlu RI, kasus ini akan diprioritaskan,” ujarnya.

Menurut Hermono, kasus Zailis ini yang paling parah sejak MoU ditandatangani. Akan tetapi, di luar itu KBRI juga menerima laporan kasus-kasus yang tingkatannya lebih ringan.

“Kami tahu kalau dilapori, atau mereka melarikan diri ke sini (KBRI), atau ada masyarakat yang melaporkan pada kami. Di luar sana bisa saja banyak yang terjadi tetapi mereka tidak punya kemampuan melapor karena selalu di dalam rumah,” kata dia.

Zailis dalam keadaan luka dan trauma berhasil melarikan diri dari rumah majikannya,Selasa (30/8/2022) lalu. Dia dibantu oleh warga lain yang kebetulan melihatnya sebelum dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan.

Saat ini dia berada dalam rumah perlindungan setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Selayang. Meski demikian, KBRI sedang berupaya meminta agar Zailis mendapatkan perawatan terlebih dahulu hingga sembuh sebelum di rumah perlindungan.

KBRI juga mendapat laporan Zailis mulai terlihat lebih ceria dan kesehatannya membaik. Pihak KBRI masih berupaya menghubungi pihak keluarganya di Indonesia. (*)

Sumber: Antara